tanaman ganja atau bahasalatinya Canabis Sativa dan termasuk narkotika golongan I yangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkanbahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daunkering dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasukjenis narkotika golongan I;e Bahwa ganja atau narkotika golongan I lainnya tidak dapatdiperjual belikan, diedarkan, dimiliki ataupun dikonsumsisebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi, jadihanya dapat digunakan untuk kepentingan penilitian

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintahuntuk memberantas tindak pidana narkotika;Halhal yang meringankan e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terusterang perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sertadiharapkan dapat memperbaiki sifat dan kelakukannyanya;Menimbang, bahwa selain halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan diri terdakwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkanpidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu juga dipertimbangkan35hasil Penilitian

saksiuntuk mengetik surat keterangan pengganti surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang hilang tersebut;e Bahwasaksi tidak pernah menjadi siswa di sekolah MTsN Model Meulaboh;e Bahwa Surat Keterangan Pengganti ljazah /STTB hilang yang saksi buat bersamaterdakwa Safrizal Nanda tersebut sudah saksi gunakan untuk mendaftar sebagaicalon Geuchik gampong Ujong Kalak sebagai salah satu persyaratan pemilihanGeuchik pada hari tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di Bulan Januari 2009 ;e Bahwa hasil dari penilitian

(Eretmochelys imbricata) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara ldentifikasi Karapas PenyuNomor BA.59/BBKSDA16.1/2016 tanggal 03 Maret 2016 barang bukti KarapasPenyu tersebut adalah jenis Penyu Sisik.Tindakan Terdakwa membawa danmemiliki Karapas/sisik penyu tersebut dari Kabupaten Lembata ke Kupangbertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo.Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistimnya karenahanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penilitian

Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang BawangNomor : 121/KPUKab.008435585/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 perihalHasil Penilitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan PasanganCalon, tidak final dan tidak memiliki akibat hukum ;Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 38 K/TUN/20133. Menolak eksepsi Tergugat selebihnya ;Dalam Pokok Sengketa :1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2.

KJPP MBPRU dalam pertemuan hari ini telah diingatkan bahwadengan penilaian yang telah dilakukan dengan data yang sangat minimdan tanpa memahami tanah Kawasan Industri/Perusahaan industri yangmereka nilai, telah menimbulkan kerugian nyata bagi KawasanIndustri/Perusahaan Industri dan mencederai rasa keadilan3) Pihak KJPPMBPRUtelahmengakuiadanyakekeliruandalampenilaian akibat data yang kurang atau belum lengkap dan diingatkansesual kode etik penilaian semestinva KJPP MBPRU dapat melakukanrevisi hasil penilitian

Biaya penilitian dan skripsi = Rp 5.000.000,00;H.

Biaya penilitian dan skripsi = Rp5.000.000,00;H. Biaya Proses Sertifikasi Guru PAK = Rp5.000.000,00;Total kerugian material = Rp61.608.000,00;6.2.

Terdakwadiharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasamendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakatseharihari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebutdalam amar putusan di bawah menurut hemat Hakim adalah tepatdan adil bagi terdakwa ;Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yangakan dijatuhkan, Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikutMenimbang, bahwa terdakwa masih tergolong anakanakyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun hal manadikuatkan dengan surat hasil penilitian

Keluarga Nomor tanggal 2013 atas nama Kepala KeluargaAIDIT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, Kabid Administrasi Kependudukan KabupatenBalangan, yang menerangkan Anak II lahir tanggal 2003;Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan Untuk Sidang PengadilanNomor Register Litmas 10/Lit.A/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 atasnama ANAK yang dibuat oleh RISMAYADI, S.H.I., NIP198804202012121001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari BalaiPemasyarakatan Amuntai dengan

Rekomendasi untuk menjatuhkantindakan pengembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana Pasal 82ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan Untuk Sidang PengadilanNomor Register Litmas 09/Lit.A/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 atasnama ANAK II yang dibuat oleh RISMAYADI, S.H.I., NIP198804202012121001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari BalaiPemasyarakatan Amuntai dengan Rekomendasi untuk menjatuhkanHalaman 19

dari 6 (enam) Ha yang dijual, 5 (lima) Ha yang adalahmilik saksi Ng Lai Hok;Bahwa tanah milik saksi bersempadan dengan milik saksiHabbar Capah;Saksi Ermawati br Sinaga dan saksi Hotmawati br Purba, masingmasing keterangannya dibacakan di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 17.00 WIB saksiMeilan dan saksi Habbar Capah datang ke kantor saksi danmeminta untuk dibuatkan akta jual beli sebidang tanah;Bahwa selanjutnya saksi melakukan penilitian

dianggap paling COCOK,SELARAS dan TEPAT yang kirakira sepadan untuk dijatunkan kepada Anaksesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya,apakah permintaan PENUNTUT UMUM tersebut telah CUKUP MEMADAataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengankesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakankewajiban HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dariaspek YURIDIS yang telah dikemukakan di atas ;Menimbang, bahwa dalam penilitian

prevensi umum;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan dariperbuatan Terdakwa tersebut;Halhal yang memberatkan: e = Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orangVAT renee eceeneetee Perbuatan Terdakwa meresahkanmasyarakat;Halhal yang meringankan: e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilitian

Berdasarkan Penetapan Hakim pnmNomor : 17/Pid.A/2013/PN.Mrk tertanggal 20 Februari 2013 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah memperhatikan Laporan Penilitian Kemasyarakatan(LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Merauke ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa dipersidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan ;Telah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Justice bukan kompetisinamun harus dipandang sebagai tujuan keadilan bersama sekaligus akan lebihkokoh apabila dibangun sebagai sistem peradilan pidana terpadu (integratedcriminal justrice system);Menimbang, bahwa selanjutnya Pelaksanaan Restoratif justice dilingkungan Kejaksaaan Agung dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2020 sampaidengan Oktober 2021 telah melakukan 314 penghentian penuntutan berbasispada restorative justice (presentasi webinar Solo 4 Nopember 2021);Menimbang, bahwa dari hasil penilitian

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan pihak BalaiPemasyarakatan Kelas Il Ambon telah menyampaikan dan didengar laporanHasil Penilitian Kemasyarakatan tertanggal 25 Januari 2019 oleh PembimbingKamasyarakatan ELDO R.

Bahwa terkait penyerahan tanah oleh Fungsionaris / Tua Adat yaitu BapakIshaka dan Bapak Haku Mustafa kepada Bapak Baharudin Waru selakuyang mewakili 59 orang warga, tanpa melalui penilitian lokasi dan terdapat2 (dua) Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14 Desember1991 dengan ukuran luas tanah yang berbeda sehingga sangat diragukankebenarannya.5.

Bahwa penyerahan tanah adat tersebut oleh Fungsionaris / Tua Adat yangtanpa melalui penilitian lokasi pada tahun 1991 telah menjadi pengakuansepihak oleh warga penerima, dimana tanah tersebut sebelumnya telahHalaman 50 dari 106 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2019/PTKPGdiserahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Tingkat II KabupatenManggarai Barat saat itu dan Fungsionaris / Tua Adat sejak tahun 1984.6.

Berdasarkan hasil penilitian tersebut Fungsionaris / Tua Adat telahmengeluarkan keterangan tertanggal 28 Januari 1992 yang padapokoknya bertujuan untuk mempertahankan tanah Bandar Udara Komododan menyatakan warga yang mendapat bagian tanah di area BandaraUdara Komodo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka aktivitas / pemagaran yangdilakukan pihak Bandara Udara Komodo di atas tanah objek sengketa telahdidasarkan pada penguasaan tanah yang sah karena telah

lokasi danterdapat 2 (dua) Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 14Desember 1991 dengan ukuran luas tanah yang berbeda sehinggasangat diragukan kebenarannya.Bahwa penyerahan tanah adat tersebut oleh Fungsionaris / Tua Adatyang tanpa melalui penilitian lokasi pada tahun 1991 telah menjadipengakuan sepihak oleh warga penerima, dimana tanah tersebutsebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Tingkat IIKabupaten Manggarai Barat saat itu dan Fungsionaris / Tua Adat sejaktahun

Bahwa berdasarkan hasil penilitian tersebut Fungsionaris / Tua Adattelah mengeluarkan keterangan tertanggal 28 Januari 1992 yang padapokoknya bertujuan untuk mempertahankan tanah Bandar UdaraKomodo dan menyatakan warga yang mendapat bagian tanah di areaBandara Udara Komodo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat / Pembandingmengajukan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan

diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang= (7=dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat seharihari dan pidana yangdiatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah menurut hemat Hakimadalah tepat dan adil bagi terdakwa ;Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dyatuhkan,Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa masih tergolong anakanak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun hal mana dikuatkan dengan surat hasil penilitian

( seratus dua puluhempat meter persegi), oleh Ali Magrib pada tanggal 21 Mei 1977. sesuaiSurat Keputusan No.126/HM/KMA/77, mengidap cacad hukum oleh karenahasil kajian dan penilitian Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Maluku sesuai No. SK. 09.250.1.25.01.2008.

Adapun anak sendiri telah didengarkanpermohonannya agar dijatuhi pidana yang seringanringannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim dengan memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, laporan penilitian kemasyarakatan, penyampaianorang tua anak dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak dihubungkan dengandampak dari perbuatan anak tersebut, berpendapat bahwa pidana yang tepat bagianak adalah dengan menempatkan anak dalam LPKA (Lembaga Pembinaan KhususAnak) dengan disertai kewajiban

. : 24 Tahun 1997pasal (24) dan pasal (25) tentang Pembuktian Hak Lama dan bukan menyangkutPenelitian data Yuridis dan data Fisik, dan menyangkut Penilitian tetang DataYuridis dan Data Fisik adalah dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peratura MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah pasal 19 ayat (1) sampai ayat (7), pasal 82 ayat (1) sampai ayat(6), pasal 83 huruf (a) sampai

Yusuf Irawan,Rustiawan Als Al (Dpo) Dan Joni Als Permata (Dpo), saksi korban CHOIRILANWAR Bin MUHAMAD CHOLIKpada saat kejadian mengalami kerugiansebesar lebih kurang sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di dengar keterangan orang tua anak danmenyatakan masih sanggup mendidik anaknya;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengar laporan hasil penilitian lembagakemasyarakatan terhadap diri anak yang pada pokoknya memberikan saran agar