Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensidapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada TergugatRekonvensi disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah pemelihnaraan anak PenggugatRekonvensi danTergugat Rekonvensi, Majelis Hakim membedakan antarakemampuan aktual dan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan

No. 0454/Pdt.G/2016/PA.Ktp.sesual pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa ia bukanlah orang yangmalas bekerja melaikan hanya belum dapat pekerjaan yang sesuai dengankeinginan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

Dengan demikian, TergugatRekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usiaproduktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerjadan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyaikemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak tersebut,perlu

memiliki penghasilan tetapsehingga Tergugat rekonvensi memilin pergi meninggalkan PenggugatRekonvensi, untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwaPenggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuzdan berhak mendapatkan nafkah iddah;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memilikipekerjaan dan penghasilan bahkan untuk hidup sehariharipun dibantu olehsaudara dan kawankawannya, namun Majelis Hakim menilai bahwaTergugat Rekonvensi masih memiliki Kemampuan potensial

PA.Ktp.Menimbang, bahwa mengenai mutah, dalam hal ini secara ex offecioMajelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa besarnya mutah tersebutharus memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dan Majelis Hakim melihatbahwa Penggugat Reonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah 15 tahunhidup bersama bahkan sampai memiliki 4 orang anak buah dari kasihsayang Penggugat Reonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk itu, meskipunsekarang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan Penghasilantetap, namun masih memiliki kKemampuan potensial

No.26/P/HUM/Th. 2009Pemohon atau setidak tidaknya Pemohon mengalamikerugian yang bersifat potensial yang rnenurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi .Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untukmemperlihatkan dirugikannya hak konstitusionalPemohon secara potensial dengan diberlakukannyaPasal 49 Peraturan KPU a quo;10.

Adapun hal hal yang memperlihatkandirugikannya hak konstitusional Pemohon ataukerugian yang bersifat potensial sebagaimanadikemukakan ~uraian di atas adalah sebagaiberikutKesatu, karena Pasal 49 Peraturan KPU No. 15 Tahun2009 hanya mengatur dan/atau~= mencantumkan~ kata"suara sah terbanyak" dalam menetapkan~ calonterpilih anggota DPR di setiap daerah pemilihantanpa memperhatikan derajat keterwakilan calon disetiap kabupaten/kota daerah pemilihan secaraproporsional, karenanya meskipun suara Pemohonmerata

rupiah), dan jugamendapat tip (fee) bila ada barang fitness yang laku, hal itu tidak dibantah olehTergugat;Menimbang, bahwa segenap fakta yang relevan dan telah terbuktidalam perkara konvensi dan dalil pihak dalam Konvensi dan rekonvensi, makaharus dinyatakan terbukti, sebagaimana termuat dalam fakta pada Konvensi;Menimbang, bahwa perihal kKemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan anakanaknya, MajelisHakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial

No. 0351/Pdt.G/2016/PA.Lbt.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu Kemampuan Tergugat menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebutdinilai menurut keadaan fisik, usia, dan lainlain yang menurut kelazimanmempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata masih berusia 35 tahun, dantidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.

Dengan demikian,Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif,dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secaraaktual, dan memiliki Kemampuan secara potensial, maka dalam menetapkanpembebanan tersebut, keadaan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagaipertimbangan bagi

bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatannafkah iddah yang diajukan Penggugat harus dikabulkan, yang besarnya akandiuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;Menimbang, bahwa dalam menetapkan beban bagi Tergugat untukmemberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan masa iddah bagiPenggugat, dimana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memilikikemampuan baik aktual maupun potensial

Setelah itu Deutsche Windguard GnbH membuatLaporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikianpembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angintelah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhirdan Peta Potensial Angin selesaidibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuanpekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasilpekerjaan antara Pemda Kab.

Sesuai ketentuan Pasal 5 hurufb Kontrak Studi Kelayakan PotensiAngin, bahwa pembayaran Tahap lV sebesar20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir danAlbum Peta Potensial Angin.

Setelah itu Deutsche Windguard GnbH membuatLaporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikianpembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angintelah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesaidibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuanpekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasilpekerjaan antara Pemda Kab.

Sesuai ketentuan Pasal 5 hurufb Kontrak Studi Kelayakan PotensiAngin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir danAlbum Peta Potensial Angin.

Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuatLaporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006 ;26.

September2016;Bahwa untuk menindak lanjuti penawaran dan inspeksi tersebut,Penggugat menanyakan kepada Tommy Wongso Atmojo apakahakan melanjutkan untuk membeli villa Merayu tersebut, namunTommy Wongso Atmojo masih akan melihatlihat dahulu untukmembandingkan dan membuat keputusan;Halaman 2 dari 10 halaman Put.No.214/Pdt/2017/PT.DPS4)Bahwa kemudian Tommy Wongso Atmojo memutuskan untuk tidakjadi membeli villa Merayu milik Tergugat, maka Penggugatmemasarkan serta menawarkan kembali dan membawa calonpembeli potensial

halhal tersebut diatas dengan jelas mengindikasikan kalauTergugat secara sengaja menyembunyikan transaksi jual beli villaMerayu tersebut dari Penggugat, yang mana pada pokoknyapembeli villa Merayu merupakan orang yang telah ditawarkan,dikenalkan dan dibawa pertama kali kepada Tergugat, sehinggadengan demikian Tergugat tidak perlu untuk membayar komisiPenggugat sebesar 5% berdasarkan perjanjian broker tanggal 7Desember 2015 dan hukum yang berlaku di Indonesia;Bahwa dengan menawarkan, membawa pembeli potensial

Keluarga Nomor3172 0625 0112 1009 (Bukti P 4).Bahwa PEMOHON PKPU adalah sebagai Peminjam Uang (Debitor)terhadap beberapa kreditur yang diuraikan dibawah ini yaituJonathan Aditya Mulyono dan Kresna Lukmarda dan memang benardalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu perdagangan kopimengalami kemacetan dan kemunduran sehingga harusmelakukan peminjaman kepada para kreditur untuk tetap dapatmelangsungkan kegiatan usahanya.Bahwa namun demikian, pada kenyataannya PEMOHON PKPUmasih memiliki sumber daya potensial

PKPU akan mengajukanPermohonan PKPU dengan maksud agar PEMOHON PKPUdiberikan kesempatan untuk mengajukan tawaran perdamaiankepada para krediturnya berupa kelonggaran dan restrukturisasihutang yang akan dituangkan dalam proposal perdamaian.Bahwa PEMOHON PKPU percaya bahwa PEMOHON PKPU telahmemiliki langkahlangkah strategis untuk tetap melanjutkanusahanya dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada parakreditur, termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara masuknya caloninvestor baru yang sangat potensial

Pada sisiitulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untukmembayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan.Hal. 23 dari 30 Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.SrlMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugatberkewajiban untuk menafkahi dua orang anaknya yang bernama anak pertamaPenggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 12 September 2004 (saatperkara ini diperiksa berusia 16 tahun) dan anak kedua Penggugat dan Tergugatyang lahir pada tanggal

Oleh karena itu, Secara aktual, Tergugat harus dinilaisebagai orang yang mampu dan memiliki penghasilan tetap.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan potensial yaitukemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan,dan mendapatkan harta benda.

Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik,usia, tingkat pendidikan dan lainlain yang menurut kelaziman mempengaruhipeluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial, maka Tergugatmasih berusia 45 tahun, pendidikan terakhir Diploma, dan tidak terbuktimengalami cacat fisik yang bersifat permanen.

Dengan demikian, meskipunterdapat fakta perihal Tergugat memiliki pinjaman yang belum lunaspembayarannya sehingga sisa gaji Tergugat Rp 2.255.045,00 (dua juta dua ratuslima puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), namun Tergugat tetap harus dinilaisebagai orang yang mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif,tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan, serta memilikikemampuan potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilanyang sudah ada.Menimbang, bahwa

pendidikan yang sedang diajalani kedua anaktersebut, maka kebutuhan rill kedua anak tersebut tentu saja melebihiRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga kesediaan Tergugatmembayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belummemenuhi standar minimum kebutuhan rill anak.Menimbang, bahwa pada sisi yang lain, tuntutan Penggugat sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melebihi Kemampuan riil atau aktual Tergugatmeskipun telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa secara potensial

Aspek itulan yang dinilai hakim potensial menimbulkanPenetapan Nomor 471/Padt.G/2021/PA.Tgr Hal 23 of 28kemudharatan jika Raihannisa binti Isra dinikahkan pada usia sebelum 19tahun;Menimbang, bahwa dalam ajaran tentang metode penetapan hukum,dikenal kaidah fighiyah yang salah satu kaidah induknya yaitu a/ dhararuyuzaalu, yang berarti bahwa kemudharatan harus dilenyapkan.

primerpada diri pelakunya, khususnya perempuan karena akan menanggung aibsosial yang lebih berat, juga berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak lain,misalnya anak jika pergaulan bebas tersebut berakibat kehamilan di luar nikah.Bahkan lebih jauh lagi, akan berakibat pada rusaknya tatanan sosial yangPenetapan Nomor 471/Padt.G/2021/PA.Tgr Hal 25 of 28berimplikasi sekunder pada dekadensi moral generasi muda bahkan moralbangsa;Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim menilai bahwakemudharatan yang potensial

timbul apabila pernikahan Raihannisa binti Israharus lebih dulu menunggu usianya genap 19 tahun, akan lebih berat jikadibandingkan dengan kemudharatan yang potensial timbul dengan menikahkanpada usia yang saat ini 17 tahun 04 bulan 11 hari;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebutdi muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun Raihannisa binti Isra baru berusia17 tahun 04 bulan, namun; (i) secara subtantif Raihannisa binti Isra telahmemenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundangundanganmengenai

syarat calon mempelai perempuan yang masak raga dan jiwanya,yang ditandai dengan kedewasaan fisik dan kesiapan mental dan intelektualnyauntuk menikah; (ii) mudharat yang potensial ditimbulkan jika pernikahanRaihannisa binti Isra ditunda hingga ia genap berusia 19 tahun lebih besardibandingkan mudharat yang potensial ditimbulkan jika ia dinikahkan padausianya yang sekarang;Menimbang, bahwa kedua calon mempelai Samasama beragama Islam,tidak ada hubungan nasab/ sedarah serta tidak ada halangan atau

calon mempelai pria) merupakan jumlahselisih waktu yang masih dapat ditolerir adanya demi terwujudnya kondisi idealsebagaimana diharapkan oleh undangundang dalam hal kesehatan calonmempelai pria, apalagi Majelis Hakim telah dapat menilai bahwa anakPemohon telah cukup matang jiwa dan ragnya untuk melangsungkanperkawinan, karenanya anak Pemohon dipandang mampu untuk mengikat taliperkawinan;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madlorot (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial

Anak Pemohon dan calon isterinya amat potensial untuk mengulangperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi kKeduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon isterinya melakukan perkawinanyang sah dan tercatat dapat mengakibatkan penegakan hak anak yang adadalam kandungan si calon isteri terabaikan.

Demikian pula hak anak dalammemperoleh identitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikankarena secara yuridis tidak memiliki ayah kandung.

tersebut adalahberdasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang bahwa, akan tetapi perlu diperhatikan agar gugatan tentangmutah tidak menimbulkan mudhorat bagi suami maka Majelis Hakim perlumempertimbangkan tingkat kKemampuan yang ada pada suami sebagaimanaamanat yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (2) KHI.Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberikan mutah , Majelis Hakim membedakanantara kemampuan aktual dan kemampuan potensial

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat rekonvensi menurut keadaannyasecara rill, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai pengusahabengkel/mekanik kenderaan roda empat, Karena itu, secara aktual Tergugatharus dinilai sebagai orang yang mempunyai pekerjaan tetap;Halaman 20 dari 23 putusan NomorHalaman 20 dari 23 putusan NomorHalaman 20 dari 23 putusan NomorMenimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan oleh Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial

Dengandemikian, Tergugat rekonvensi tergolong mampu secara potensial karenamasih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyaikemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang bahwa, substansi gugatan mutah oleh Penggugatrekonvensi/Termohon konvensi adalah

Namun demikian, kKemampuan riil Pemohontersebut tidak menjadi satusatunya dasar bagi Majelis Hakim dalammenetapkan beban kepada Pemohon, melainkan juga tetap mempertimbangkankondisi riil Pemohon saat ini sehingga Majelis Hakim membedakan antarakemampuan aktual dan kemampuan potensial Pemohon.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan aktual adalahkemampuan Pemohon menurut keadaannya secara riil yaitu Sseorang sopirangkot dengan penghasilan tetap setiap harinya.

Potensi tersebut dinilai menurutkeadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lainlain yang menurut kelazimanmempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial, maka Pemohonmasih berusia 41 tahun, pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengahpertama, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Pemohon tergolong mampu secara potensial karena masihdalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak

terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaPemohon adalah orang yang secara riil memiliki Kemampuan secara aktual, danpada dasarnya memiliki kKemampuan secara potensial untuk menambahpenghasilannya di luar penghasilan yang sudah ada.Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan duplik rekonvensi, Pemohonmenyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00

Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yangnyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberijaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hakhak anak.Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugatuntuk membayar nafkah anak secara filosofis lebin potensial memenuhi rasakeadilan masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut,patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anakanaknyayang

Penerapannya dalam perkara ini adalah denganmenetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahiPenggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensidan 1 orang anak, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktualdan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi

menurut keadaannyasecara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai Petani, Karenaitu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensimenurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkanHal. 21 dari 27 hal.

ternyata masih berusia 40tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensialkarena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual, dan memiliki Kemampuan secara potensial

;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang biaya anakberkelanjutan

kemampuannya;Menimbang, bahwa demi kelangsungan hidup dan masa depan satuorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, perlumenetapkan besar kecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhanpokok pada saat ini termasuk kesehatan, pendidikan dan lainya yangdisesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakantidak mampu memberikan nafkah berkelanjutan kepada anak, namun jikamelihat kKemampuan secara actual maupun secara potensial

Hak konstitusional Pemohon yangsetidaktidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yangdiberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap duniapendidikan, knususnya mengenai penyelenggaraan pendidikan dasardan menengah di kota Rangkasbitung, Kab Lebak Provinsi Banten.Pemohon adalah orang tua siswa di SMAN 1 Rangkasbitung

Hakkonstitutional Pemohon tersebut setidaktidaknya telah dirugikansecara potensial dengan diberlakukannya Pasal 15 ayat (1)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan BiayaPendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, Selain itu Pemohonadalah perorangan warga negara Indonesia dan orang tua siswayang saat ini duduk di kelas XI (Kelas Il) di SMAN 1 Rangkasbitungdan mempunyai perhatian yang mendalam terhadap duniapendidikan, khususnya tentang

Bahwa permohonan uji materi ini tidak didasarkanpada adanya kerugian yang nyata (injury in fact) atasberlakunya Pasal 15 ayat (1) Permendikobud Nomor 44/2012.Pemohon tidak dapat menunjukkan dan tidak mampumenguraikan apa yang menjadi bentuk kerugian nyata dariakibat berlakunya Pasal 15 ayat (1) Permendikbud a quo.Pemohon hanya menyampaikan adanya kerugian potensial(Permohonan Poin Il 2 dan Poin IV 3).

Meskipun menyebutdirinya mengalami kerugian potensial, namun Pemohon tidakpula dapat menunjukkan bentuk dari kerugian potensialdimaksud.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Sehingga nyata terdapat kekaburan mengenai apa yangmenjadi persoalan dari perkara ini;Pemohon dalam perkara ini tidak mampu menunjukkan danmembuktikan kerugian baik kerugian faktual (injury in fact)maupun kerugian potensial. Pemohon selalu mendalilkanadanya kerugian potensial tetapi tidak menjelaskan bentukdan besaran dari kerugian potensial.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadarpotensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, dan lainlain yang menurutkelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja danberpenghasilan ; 222222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn en nnnMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 30tahun, dan tidak terbukti mengalami

No. 104/Pdt.G/2017/PA.Ktg.demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karenamasih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan. 29 22292 +2222 2222 n en een eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang, bahwa dengan demikian

, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, makadalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensitersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalammenetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensisebagaimana dipertimbangkan selanjutnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada

Penggugat selama 4 bulan dan 3 bulanmasa iddah bagi Penggugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orangyang memiliki kKemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakimmengacu pada standar nafkah yang layak dari suami kepada isterinya denganmemperhatikan jumlah penghasilan suami.

bukti adanyapenolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukupumur, begutu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anakPemohon baru berusia (15 tahun 5 bulan).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukanPemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin lakilaki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai sertapacaran dan atas kehendaknya sendiri. dan fakta itulah yang menurut MajelisHakim potensial

Rahim bin Bakri bekerja sebagaitukang serpis motor.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasbahwa meskipun Jusrianti binti Aris baru berumur 15 tahun 5 bulan, namun secaranormatif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundangundangan dan faktanya bahwa pertumbuhan, perkembangan fisiknya serta telahmemiliki kesiapan mental, intelektual dan spritualnya, serta sudah lama salingmencintai, maka fakta itulah yang menurut Majelis Hakim potensial menimbulkankemudharata

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadarpotensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.Potensi tersebut dinilai menurut kKeadaan fisik, usia, dan lainlain yang menurutkelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan ;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 30tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.

No. 104/Pdt.G/2017/PA.Ktg.demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karenamasih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyaikemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, makadalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensitersebut

dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalammenetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan dan 3 bulanmasa iddah bagi Penggugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orangyang memiliki kemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakimmengacu pada standar nafkah yang layak dari suami kepada isterinya

Suatu perusahaan pembanding potensial tidak boleh ditolak dengan alasan hasil finansialnya, tetapiberdasarkan situasi dan kondisi lingkungan usahanya,c. Pemohon Banding tidak memahami apa yang dimaksud "scope usahanya terlalu kecil". Sebagaiinformasi, dari sisi penjualan ketiga perusahaan tersebut adalah lebih besar daripada Pemohon Banding;p SKE!

(tidak ada informasi tentangtransaksi barang identik antara pihakpihak independen);bahwa Metode Resale Price tidak dapat diterapkan karena:e Pemohon Banding (sebagai pihak yang diuji) bukan merupakan perusahaan penjual kembali(reseller),e Pemohon Banding menjual seluruh hasil produksinya kepada pihak afiliasi (SKEI and Pertamina);bahwa Metode Cost plus (CPM) tidak dapat diterapkan karena:e Tidak ada pembanding internal untuk menerapkan CPM,e Tidak ditemukan informasi rincian HPP dari pembanding potensial

yang melakukan transaksi denganpihakpihak independen;bahwa Metode Profit split tidak dapat diterapkan karena:e Kegiatan usaha SKEI dan Pemohon Banding tidak saling terkait sangat erat,e Baik Pemohon Banding maupun SKEI tidak memiliki kontribusi unik terhadap keseluruhan kegiatanusaha, seperti penggunaan harta tidak berwujud yang unik;bahwa TNMM dipilih sebagai metode yang paling sesuai karena:e Konsekwensi dari hirarki metode transfer pricing,e Terdapat perusahaan pembanding potensial untuk penerapan

TNMM (di dalam OSIRIS),e Informasi keuntungan operasional dari perusahaan pembanding potensial tersedia untuk umum;Penetapan rentang kewajaranbahwa Pemohon Banding ditetapkan sebagai pihak yang diuji (tested party) karena Pemohon Banding lebihsederhana dibandingkan dengan SKE!

dari sisi fungsi dan risiko;bahwa Full Cost Markup (FCMU), yaitu net profit dibagi total biaya (HPP dan G&A expenses, ditetapkansebagai PLI karena:e Total biaya operasi merupakan indikator yang relevan dari fungsi yang dilakukan, aset yangdigunakan, dan risiko yang ditanggung oleh Pemohon Banding,e = Informasi mengenai variable untuk menentukan FCMU (operating profit dan total operating costs)untuk perusahaan pembanding potensial tersedia untuk umum;bahwa ditemukan 12 pembanding dari pencarian pada

Menghukum Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kerugian kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebesar (sesuai dengan tanda jadi) 100.000 US Dollar ditambah dengan pembayaran bunga yang merupakan potensial Business Opportunity Lost yang telah diperhitungkan sebesar 500 US Dollar per bulan dan diperhitungkan mulai April 2012 (sejak terjadinya kesepakatan) sampai putusan perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; ---------------------------

Bahwa para Penggugat juga mengalami kerugian materiil potensial, yaituberupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari kompensasipembayaran premi oleh 513 orang nasabah untuk jangka waktu 3 tahunsenilai uang sejumlah Rp 1.050.988.741,00 (satu miliar lima puluh tujuhHalaman 15 dari 74 halaman Putusan No.371/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluhsatu rupiah) ;Bahwa nilai kerugian materiil potensial dimaksud didasari olehperhitungan berikut :Bahwa

Bahwa para Penggugat juga mengalami kerugian materiil potensial,berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan atas kompensasipembayaran premi dari 2547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh)orang calon nasabah dalam jangka waktu 3 tahun, di luar dari 513 orangyang sudah menjadi nasabah, dengan total kerugian potensial senilai Rp7.098.427.872,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta empat ratusdua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;Bahwa nilai kerugian materiil potensial tersebut

Kerugian materiil potensial atas hilangnya pendapatan yang diharapkandari kompensasi pembayaran premi 513 orang nasabah selama 3 tahunsebesar Rp 1.050.988.741,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta sembilanratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) ;c.

Kerugian materiil potensial atas hilangnya pendapatan yang diharapkandari kompensasi pembayaran premi 2547 orang nasabah selama 3tahun sebesar Rp 7.098.427.872,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapanjuta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh duarupiah), dan ;d.

Kerugian materiil potensial atas hilangnya pendapatan yangdiharapkan dari kompensasi pembayaran premi 513 orang nasabahselama 3 tahun sebesar Rp 1.050.988.741,00 (satu miliar limapuluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuhratus empat puluh satu rupiah) ;c.

pengobatan bagi isteri dan anak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syari dannorma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendakipembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.Dengan demikian, apabila pembebanan jumlah nafkah iddah berdasarkanfaktor pertama, maka Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riilTergugat saat ini sebagai wiraswasta dan kondisi rill Tergugat saat ini sehinggaMajelis Hakim menilai Tergugat berdasarkan kemampuan aktual dankemampuan potensial

Potensi tersebut dinilalmenurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lainlain yang menurutkelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja danberpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial, maka Tergugatmasih berusia 38 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifatpermanen.

Dengan demikian, meskipun terdapat fakta perihal Tergugat yangbekerja sebagai wiraswasta yang tidak memiliki penghasilan tetapsebagaimana pekerja tetap, namun Tergugat tetap harus dinilai sebagai orangyang mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, tidakterhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan, serta memilikikemampuan potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilanyang sudah ada.Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengankesanggupan dan kesediaan

(lima ratus ribu rupiah) merupakanitikad baik dari Tergugat, namun jumlah tersebut bukan merupakan jumlahyang ideal dan seimbang apabila dihubungkan dengan lamanya Penggugatdan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2011 hingga sekarang, apalagidengan melihat kemampuan aktual Tergugat sebagai wiraswasta dankemampuan potensial Tergugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya.Pada sisi yang lain, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang mutahsejumlah Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) tidaklah

memenuhi konsepmaruf dalam perceraian dan tidak lagi bersesuaian dengan fungsi mutahsebagai kenangkenangan bagi Isteri yang ditalak olen suami.Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan kemampuan aktualdan potensial Tergugat serta fungsi mutah sebagai hadiah, kenangkenangan,dan hiburan bagi istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berpendapatsudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batasbatas kewajaranapabila Tergugat sebagai suami dihukum untuk memberikan mutah kepadaHal. 27 dari 33