Ditemukan 310 data
45 — 19
186/PDT/2017/PT.MEDAN
24 — 14
240/PDT/2017/PT.MEDAN
61 — 18
233/PDT/2017/PT.MEDAN
M. PURNAMA SOFYAN, SH
Terdakwa:
MGS. M. DEDI LUKMAN AFRIZAL Bin M. HIDAYAT HASAN
100 — 18
pencairan Bilyet Giro tersebut,dan dijawab oleh Terdakwa Ya Mas, uangnya sudah ada, cairkanlah Mas.Kemudian saksi Dwi Tyas Poerbaya pergi ke Bank BNI Cabang Sudirmanuntuk mencairkan Bilyet Giro, namun menurut keterangan pihak Bank BNIbahwa Bilyet Giro pada rekening tersebut uangnya tidak ada (saldokosong) Bahwa lalu saksi Dwi Tyas Poerbaya menghubungi Terdakwa perihalsaldo kosong tersebut dan saat itu Terdakwa meminta saksi Dwi TyasPoerbaya untuk bersabar dengan alasan Terdakwa akan menghubungi PT.Medan
Saya ini dapat proyek dari PT.Medan Smart berupa 5 paket alatalat keselamatan (K3) dan 1 paket tower...untuk paket K3 satu paketnya sebesar Rp.58.000.000, dan untuk paket towersebesar Rp.100.000.000,. Saya butuh uang dan saya akan memberikankeuntungan setiap paket k3 sebesar Rp.15.000.000, dan untung paket towersebesar Rp.23.000.000, kepada Om Dwi...
Hanya dalam jangka waktu 1 bulansaja, Om Dwi percaya saja sama saya, saya tidak mungkin akan membohongiHal 15 Putusan Nomor :1152/Pid.B/2019/PN.PlgOm Dwi dengan menunjukkan Kontrak Kerjasama antara Terdakwa dan PT.Medan Smart dan Terdakwa juga memberikan 5 (lima) lembar Bilyet Giro BankBNI senilai Rp.488.000.000, (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah)dengan tanggal jatuh tempo yang sudah Terdakwa isi sendiri kemudianTerdakwa juga menjelaskan bahwa uang keuntungan dan modal akan masukdan
20 — 5
Bahwa dalam pokok gugatan maupun dalam Putusan No.13/PDT.G/2008/PN Mdl jo Putusan PT.Medan No. 328/PDT/2009/PT Mdn,jo Putusan MA No.1858 K/PDT/2010, yang dimohonkan eksekusi olehtergugat/terbanding dahulu penggugat/pemohon eksekusi, tidak pernahmenggugat masalah TANAH pertapakan Ponpes Mahad Darul Tauhid,demikian juga dalam diktum putusan ketiga tingkat peradilan (PN.Madina,PT.Medan, dan MA) tersebut maupun dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Madina tentang perintah eksekusi tidak pernahmemerintah
No.1858 K/PDT/2010, yang ada adalah Penetapan Ketua PengadilanNegeri Mandailing Natal tertanggal 20 Mei 2013.= Bahwa dalam Putusan PN.Manddailing Natal No. 13/ PDT.G/2008/ PN Mdl jo Putusan PT.Medan No.328/PDT/2009/PTMdn jo.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HENNY MEIRITA.SH
39 — 12
2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejari Medan sejaktanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 25 April 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Medan sejak tanggal 26 April 2019s/d tanggal 25 Mei 2019;.Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019;Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Medan sejak tanggal 12 Juni2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PT.Medan
sejak tanggal 11 Agustus2019 s/d tanggal 9 September 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PT.Medan sejak tanggal 10 September2019 s/d tanggal 9 Oktober 2019;Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampaldengan tanggal 14 Desember 2019;Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1334/Pid Sus/2019/PT MDNTerdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Epa Ria, SH., danHarman Sitepu
24 — 17
241/PDT/2017/PT.MEDAN
51 — 13
286/PDT/2017/PT.MEDAN
35 — 18
210/PDT/2017/PT.MEDAN
56 — 10
218/PDT/2017/PT.MEDAN
199 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2038 K/Pdt/2018memori kasasi tanggal 19 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbanganhukum putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terbukti Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perceraianNomor 21/Pdt.G/2012/PN.Sbg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 27/PDT/2013/PT.Medan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap,dimana Tergugat dihukum untuk membayarkan 1/3 (satu pertiga) dari gajidan penghasilan Tergugat
R.E.F ARISTOMY SIAHAAN, S.H., M.M
Terdakwa:
1.M. SYAHREZA SIMAMORA
2.BUDY H. HUTAURUK
23 — 3
Perpanjangan oleh PT.Medan ke I, sejak tanggal 1 November 2020 s/dtanggal 30 November 2020;10.Perpanjangan oleh PT.Medan ke Il, sejak tanggal 1 Desember 2020 s/dtanggal 30 Desember 2020;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidakbersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan danmenghadapi sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua 3 Agustus 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Telah mendengar
30 — 23
Memang benar, akan tetapi yangtidak benar adalah bahwa perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut tidak bisadijalankan karena Terbanding I dan II tidak membuat Laporan Keuangan PT.Medan Andalas selama Tahun 20032004 dan 2005, maka keuntungan/devidenselama tahun tersebut tidak pernah diberikan kepada Pembanding, diatas kertasmemang Pembanding mendapat bagian 34% tetapi dalam prakteknyakeuntungan tersebut tidak pernahBahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tidak tepat dan tidakberdasarkan bukti yanga
61 — 20
222/PDT/2017/PT.MEDAN
20 — 13
275/PDT/2017/PT.MEDAN
FLOWRIN J. HARAHAP,SH
Terdakwa:
Fahyan Als Yan
19 — 2
Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 7 September2020;Perpanjangan oleh PN.Medan ke I, sejak tanggal 8 September 2020 s/dtanggal 7 Oktober 2020;Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Oktober 2020;Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 31 Oktober 2020 s/dtanggal 29 Desember 2020;Perpanjangan oleh PT.Medan ke , sejak tanggal 30 Desember 2020 s/dtanggal 28 Januari 2021;10.Perpanjangan oleh PT.Medan ke Il, sejak tanggal 29 Januari 2021 s/dtanggal 27 Februari
39 — 38
257/PDT/2017/PT.MEDAN
20 — 15
293/PDT/2017/PT.MEDAN
54 — 15
266/PDT/2017/PT.MEDAN
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis Hakim pemeriksaan tingkat banding yang memisahkankapasitas Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah yang telah membeli tanah onjekperkara dengan penguasaan Pemohon Kasasi menanam kelapa sawit yangmemberikan pertimbangan hukum seolaholah mempunyai perbedaan legal standingdari pemilik dengan penguasaan tanah objek perkara a quo, maka pertimbanganJudex Facti (PT.Medan) tersebut sangat wajar untuk dibatalkan karena telahHal. 13 dari 17 hal. Put.
Negara;10 Bahwa Majelis Hakim pemeriksaan tingkat banding dalam perkara aquomembuat keputusannya tidak adil dan keliru karena silap dan kelirumenganalisa objek perkara a quo menyangkut historis tanah, kondisi tanah,proses administrasi tanah, kebiasaan Pemerintah Setempat dalam membuatadministrasi surat dan fakta yang ditemukan dipersidangan termasukpembuktian, maka untuk itu sangat beralasan putusan Judex Facti (PT Medan)untuk dibatalkan;1511 Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (PN Stabat dan PT.Medan