Ditemukan 74 data
31 — 16
tahanan danuntuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudahsepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan =;Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnyaharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perludipertimbangkan halhal yang meringankan dan memberatkan bagi diriTerdakwa ; HALHAL YANG MEMBERATKAN : 2222oooneeceeneeenneenenneenes Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Puri
ADI PRAMONO
Terdakwa:
MULYANA ALIAS UHO BIN ISOR
76 — 14
Sinar Cakra Laksana (PT.SCL) bekerjasama dengan pihak PT.Puri Nusa Inti Persada yang berlamat di Desa Ciparungsari KecamatanCibatu Kabupaten Purwakarta;Bahwa terdakwa telah menjual sebagian barang berupa Kardus Kemasansedap mie sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) pcs Sheet milik PT.Purinusa Eka Persada (PEP) Kardus Kemasan sedap mie sebanyak 3.300(tiga ribu tiga ratus) pcs Sheet milik PT.
63 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daya (sekarang Perumahan PT.Puri Amanah dan Perumahan PT. Inayasa Bangun Persada) ukuran100meter;Barat berbatasan dengan tanah Jalan Tenggiri ukuran 100 meter;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yangdisebutkan di atas adalah sangat keliru, bahwa tidak benar tanah a quopernah masuk dalam wilayah Dusun II Simpang Baru, adapun tanahtersebut dari dahulu masuk dalam wilayah Desa Kualu KabupatenHalaman 17 dari 42 halaman.
Daya (sekarang Perumahan PT.Puri Amanah dan Perumahan PT. Inayasa Bangun Persada) ukuran100 meter;Barat berbatasan dengan tanah Jalan Tenggiri ukuran 100 meter;Bahwa sedangkan tanah milik Tergugat Il Intervensi 1 berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember2002, Surat Ukur Nomor 268/2012, tanggal 19 April 2012, dahulunyaSertifikat Hak Milik Nomor 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002Surat Ukur Nomor 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luastanah 1000 M?
27 — 10
Kumpeh llr), yang masihdiperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Turino Alias Kulup Bin Safii, makadikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraTurino Alias Kulup Bin Safii;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Usaha Berkah yang bermitradengan PT.Puri
Ir. AHADIYAT
Tergugat:
PPK.1.2 Dir Bina Marga Satker Jalan Nasional Wil 1 NTB
194 — 218
Nomor: 13/G/2021/PTUN.Mtr23).24).Semula : masa pelaksanaan ditentukan dalam SyaratsyaratKhusus Kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yangtercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahanpertama pekerjaan selama 210 hari kalender.Menjadi : masa pelaksanaan ditentukan dalam SyaratsyaratKhusus Kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yangtercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahanpertama pekerjaan selama 480 hari kalenderBahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Konsultan Supervisi PT.Puri
Progres Fisik sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 atautelah berjalan 172 hari kalender (minggu ke25) terhitungsejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja(SPMk) sebagai berikut :1.1.Terhadap Pagu 2020Rencana : 19,480 %Realisasi : 3,503 %Deviasi : 15,978%1.2.Terhadap Pagu 20202021 (kontrak)Rencana : 8,997 %Realisasi : 1,618 %Deviasi : 7,380%Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Konsultan Supervisi PT.Puri Dimensi KSO dan PT.
Sampel besi yang sudah ditest segera dibawa ke lokasipekerjaan.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 telah dilaksanakan RapatEvaluasi Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Olor GedangCs sesuai Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan PekerjaanNo. : 580/BAREP/PJN WIL NTBPPK1.2/2020, yang hadirioleh Penggugat, Tergugat, pengawas utama, pengawaslapangan, Konsultan Supervisi dan telah disepakati beberapapoint dalam rapat tersebut.Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Konsultan Supervisi PT.Puri Dimensi KSO
18 — 13
Puri Hijau Lestari, sedangkanterhadap 1 (satu) unit perahu pompong (dititipkan di Polsek Kumpeh liir)dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Usaha Berkah yang bermitradengan PT.Puri Hijau Lestari; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
60 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan tanda terima dari PT.Puri Setiabudi Real Estate tanggal 15 Januari 1990 yangmerupakan satu kesatuan dari tanah hak yang telah dibebaskanPenggugat sebelumnya;6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;DALAM REKONVENSI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum terhadap Penggugat;3.
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
orang yang bernama Paulus Tjipto DjojoPranoto (Tergugat II) yang mengakui sebagai pemilik tanah obyek sengketa denganmenunjukkan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 07 januari 1985, yang dibuatdihadapan Notaris Ary Soenarjo, SH dan mengakui telah membawa dan menyimpan2 (dua) sertifikat atas obyek sengketa;Bahwa menurut pengakuan Tergugat I memang pernah menjual tanah obyeksengketa kepada Tergugat II akan tetapi sudah dibatalkan pada 15 Pebruari 1988oleh Paulus Tjipto Djojo Pranoto Handoko/Direktur PT.Puri
299 — 122
restrukturisasi kredit didasarkan pada dan telahmemenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa untuksah nya suatu perjanjian harus memenuhi unsurunsur yang terdiri dari:Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat suatu perikatan; Mengenai suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.21.22.23.Bahwa dari fakta hukum yang ada, perjanjian restrukturisasi kredit tersebutdidasarkan kepada adanya Kesepakatan Bersama (Memorandum OfUnderstanding/MOU) antara Bank BNI/TERGUGAT, PT.Puri
Bukti P22 : Fotocopy sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Rapat PT.Puri Dharmawangsa Raya Hotel Nomor 103 tanggal 29Nopember 2000; 25. Bukti P23 : Fotocopy sesuai aslinya Berita BNI dengan judul RUPSBNITetapkan Pembagian Dividen 30% dari Laba Bersih;26. Bukti P24 : Fotocopy printout Surat Keputusan Direksi BankIndonesiaNomor 31/150/KEP/DIR/1998 Tahun 1998 tentangRestrukturisasi Kredit; 27. Bukti P25 : Fotocopy Surat Direksi PT.
Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Nomor:DKS/2/096/R tanggal 15 September2000 perihal Perubahan Surat PemberitahuanPersetujuan Kredit (SPPK) dan Restrukturisasi Kredit ditujukan kepada PT.Puri Dharmawangsa Raya Hotel; 22. Bukti T18 : Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit RestrukturisasiDengan Opsi Penyertaan Sementara Bank Nomor:81tanggal 2992000, yang dibuat oleh Refizal, S.H. Notarisdi Jakarta, antara PT. Bank Negara Indonesia (Perseero)Tbk dengan PT. Puri Dharmawangsa Raya Hotel;23.
127 — 86
.: 98A, Jakaita Selatan :asebelah Barat : Restoran Gemoelai, Jalan Panglima Polim V No. 60,Jakarta Selatanjual beli terhadap tanah tersebut berdasarkan dari adanya AKTANotaris/PPAT John Ketut Mulye.SH, adapun Akta Perjanjian tersebut antara PT.Puri Bunga Beach Hotel yang diwakili oleh Nyonya Ni Ketut Sri Adnyani selakuDirektris selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENJUAL dengan PT. Bank DagangBali yang diwakili oleh Gusti Made Oka selaku Direktur Utama, selanjuinyadisebut sebagai PIHAK PEMBELI..
SH dantindakan Nyonya Ni Ketut Sri Adnyani selaku Direktris PT.Puri Bunga BeachHal 7 Putusan No.385/Pat.G/2015/PN.Jkt Sel. Hotel atau TERGUGAT dan PT.
159 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, namun Objek Sengketa adalah telahdibuat tanpa memperdulikan AAUPB, yakni Asas Bertindak Cermat khususnyakecermatan dalam menilai apakah benar Penggugat yang harus dibebankanpertanggungjawaban atas hutang, karena atas hutang tersebut telah dilindungidengan nilai jaminan yang cukup, apalagi jaminan yang diberikan adalah berupaHak Tagih (cessie) dimana Penggugat tidak lagi berhak menagih terhadap PT.Puri
87 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Puri Artha Renonbukan bertindak selaku pribadi sehingga sangat aneh dan janggal apabila didalam surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 kemudian terdapat namaLanovia Soenartha yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Puri Artha Renon, namun dalam gugatan Para Penggugat LanoviaSoenartha di jadikan selaku pihak padahal tidak ada hubungan hukumdengan dasar pijakan surat Pernyataan tersebut;.
83 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) Nomor 01/PKJ/XII/07 tanggal 5 Desember 2007diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Desember2007 (diantar) dan tercatat dalam berkas Sengketa Pajak Nomor150324122004;b Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal ataspengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa bandingtersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT.Puri
217 — 328
Ricky Kurniawan Kertapersada dan PT.Puri Hijau Lestari dengan aset areal yang diajukan seluas + 15.800 Ha sesuai IUPyang dikeluarkan Bupati Muaro Jambi No. 01 Tahun 2002 , Tanggal 8 Agustus2002, akan tetapi terhadap areal PT. Ricky Kurniawan Kertapersada seluas + 2.000Ha yang pernah diperjanjikan terhadap Tergugat (PT. Wira Karya Sakti) tidaktermasuk aset yang dialihkan dan belum dinilai dengan pembayaran sesuai Internalmemo tentang rincian pembayaran dan sesuai surat PT.
Ricky Kurniawan Kertapersada dan PT.Puri Hijau Lestari kepada PT. Makin group atas areal yang diajuakan sesuai IUPtersebut diatas seluas + 15.800 Ha, fakta nilai penjualan saham PT. RickyKurniawan Kertapersada dan PT. Puri Hijau Lestari tersebut Rp. 8.305.000.000,baru dibayar Rp. 5.336.500.000, terhadap areal seluas + 2.000 Ha yang pernahdiperjanjikan dengan PT.
tersebut adalah areal PT.Ricky Groupseluas + 13.450 Ha;Terhadap Turut Tergugat VI:e Bahwa Akta Akta Perjanjian No.22, 23, 24, 25, 26 dan 27 masing masingbertanggal 11 Oktober 1999 adalah dibuat di hadapan Notaris yaitu TurutTergugat VI sekarang;Terhadap Turut Tergugat VII :1 bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Muaro Jambi No.01 Tahun 2002 tentangIUP PT.Ricky Kurniawan Kertapersada seluas + 15.800 Ha;1032 bahwa tahun 2002 Penggugat ada mengalihkan saham PT.Ricky KurniawanKertapersada (TT.VI) dan saham PT.Puri
diusulkan dialihkan tersebut terdapat kawasan budidayapertanian + 4.000 Ha;Bahwa Bupati Kepala Daerah Batang Hari dengan Surat Nomor 522/435/Bappeda tanggal 7 Oktober 1998 perihal penambahan areal PT.WKS telahmenyampaikan penolakan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI (TurutTergugat I) (bukti produk P53 meski tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi tidakdibantah oleh Turut Tergugat II);3 Surat Kanwil Kehutanan No.724/KwlIIc/2000 tanggal 14 April 2000 mengenaiKonfirmasi dan penjelasan tentang Areal PT.Puri
127 — 29
Ricky Kurniawan Kertapersada dan PT.Puri Hijau Lestari dengan aset areal yang diajukan seluas + 15.800 Ha sesuai IUPyang dikeluarkan Bupati Muaro Jambi No. 01 Tahun 2002 , Tanggal 8 Agustus2002, akan tetapi terhadap areal PT. Ricky Kurniawan Kertapersada seluas + 2.000Ha yang pernah diperjanjikan terhadap Tergugat (PT. Wira Karya Sakti) tidaktermasuk aset yang dialihkan dan belum dinilai dengan pembayaran sesuai Internalmemo tentang rincian pembayaran dan sesuai surat PT.
Ricky Kurniawan Kertapersada dan PT.Puri Hijau Lestari kepada PT. Makin group atas areal yang diajuakan sesuai IUPtersebut diatas seluas + 15.800 Ha, fakta nilai penjualan saham PT. RickyKurniawan Kertapersada dan PT. Puri Hijau Lestari tersebut Rp. 8.305.000.000,baru dibayar Rp. 5.336.500.000, terhadap areal seluas + 2.000 Ha yang pernahdiperjanjikan dengan PT.
tersebut adalah areal PT.Ricky Groupseluas + 13.450 Ha;Terhadap Turut Tergugat VI:Bahwa Akta Akta Perjanjian No.22, 23, 24, 25, 26 dan 27 masing masingbertanggal 11 Oktober 1999 adalah dibuat di hadapan Notaris yaitu TurutTergugat VI sekarang;103Terhadap Turut Tergugat VII: 1. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Muaro Jambi No.01 Tahun 2002 tentangIUP PT.Ricky Kurniawan Kertapersada seluas + 15.800 Ha;2. bahwa tahun 2002 Penggugat ada mengalihkan saham PT.Ricky KurniawanKertapersada (TT.VI) dan saham PT.Puri
diusulkan dialihkan tersebut terdapat kawasan budidayapertanian + 4.000 Ha;Bahwa Bupati Kepala Daerah Batang Hari dengan Surat Nomor 522/435/Bappeda tanggal 7 Oktober 1998 perihal penambahan areal PT.WKS telahmenyampaikan penolakan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI (TurutTergugat I) (bukti produk P53 meski tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi tidakdibantah oleh Turut Tergugat II);Surat Kanwil Kehutanan No.724/KwlIIc/2000 tanggal 14 April 2000 mengenaiKonfirmasi dan penjelasan tentang Areal PT.Puri
88 — 28
perkara yaitu luas 3.000 Hadan tanah sawah kecil luas 2.100 Ha dimana yang luas 3.000 Ha batasbatastanah sebagai berikut:Utara : Jalan;Timur : Tanah sawah Darmin;Selatan : Sungai;Barat : Tanah sawah Pak.Siswojo;Tanah sawah kecil luas 2.100 Ha batasbatas sebagai berikut:Utara : Sungai;Timur : Tanah sawah Pak.Salim;Selatan : Jalan;Barat : Tanah sawah Pak Negarijo;Bahwa proses pelaksanaan jual beli Djoewariah dengan Pak Suharto, saksi tidakBahwa saksi tidak pernah mendengar, tanah perkara dibeli oleh PT.Puri
98 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
September 2006 sejumlah Rp.392.097.285, (PembayaranMesin Rp.391.607.775, beserta ongkos kirim sejumlah Rp.485.500,),sedangkan mesin dipasang pada tanggal 6 November 2006 s/d 24 November2006, sehingga bertentangan dengan MoU;Bahwa Pembayaran Mesin Pengolah Sampah tersebut dengan menggunakandana masingmasing:Hasil kontrak:No. 04/PK/PP.KOM/X / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp.58/PB/X/2006. 496.500.000, tentang Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah antaraDinas PULH (pihak Pertama) dengan PT.Puri
pada bulan September 2006 sejumlah Rp.392.097.285, (Pembayaranmesin Rp.391.607.775, beserta ongkos kirim sejumlah Rp.485.500,),sedangkan mesin dipasang pada tanggal 6 November 2006 s/d 24 November2006, sehingga bertentangan dengan MoU;Bahwa Pembayaran Mesin Pengolah Sampah tersebut dengan menggunakandana masingmasing:Hasil kontrak:No.04/PK/PP.KOM/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp.496.500.58/PB/X/2006.tentang Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah antara Dinas PULH(pihak Pertama) dengan PT.Puri
42 — 19
Dalam perjanjian tersebut PT.Puri Loka Asri berhak menjual Keanggotaan Timeshare dan anggotaTimeshare berhak atas fasilitas hotel dan layanan hotel serta fasilitas kantorpemasaran, fasilitas berupa layanan hotel seperti kolam renang, satpam danlainlain telah ditentukan biaya dan harganya oleh Financial Controller TheJayakarta Bali Hotel;Bahwa selama lebih dari 10 tahun Jayakarta Group tidak melaksanakankewajiban sebagai Developer untuk mendirikan Perhimpunan Penghuni, danbaru pada tahun 2006 Pemilik
98 — 59
PT.SPECTRUM DUTA INVESMENT, dahulu PT.PURI BUNGA BEACHHOTEL beralamat di Jalan Segara No.391, Kelurahan Kuta, KecamatanKuta Daerah Tingkat Il Bandung, Bali, memberi kuasa penuh denganhak substitusi kepada : DASRIL AFFANDI, SH.MH Dkk.
Spectrum Duta Investment dh PT.Puri Bunga Beach Hotel selaku Penjual (TERGUGAT I) dengan PT.
SH dan tindakan Nyonya Ni Ketut SriAdnyani selaku Direktris PT.Puri Bunga Beach Hotel atau TERGUGAT dan PT. Spectrum Duta Investment dh PT Puri Bunga Beach Hotel atauTERGUGAT Il mengalihkan kepemilikan tanah Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1107/Melawai kepada PT.
1.AHMAT NURYAKIN
2.MISDI
3.HELMI
4.AJIS
5.ANISA BINTI BADUN
6.ZUBAIDAH BINTI MASSE
7.WATI
8.ABDUL HAMID
9.SAMSUL BAHRI
10.OWAR
11.MUHAMMAD
12.WIRJO
13.ASTUTI
14.SIDI
15.RIKO
16.MAHADI
17.SADAM HUSEN
18.RAMA JAYA
19.SAKILA
20.SUSILO
21.HAMID
22.EKO NARNO
23.ANGGA. S
24.MISNAWATI
25.ASNAWI
26.JONI ISKANDAR
27.HERI KUSUMA
28.RUDI HARTONO
29.MASEK
Tergugat:
PT. PURI HIJAU LESTARI
103 — 21
MASEK, mulai bekerja pada Tergugat (PT.HIJAU PURI LESTARI) sejak tahun 2012 s/d bulan Maret 2018, denganmasa kerja selama 6 tahun, pekerjaan sebagai pembersih lahan (penebasrumput), dan mendapat upah per bulan sebesar Rp. 2.700.000, (dua jutatujuh ratus ribu rupiah);Bahwa Para Penggugat dipekerjakan dan diangkat sebagai karyawan PT.Puri Hijau Lestari berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan danditanda tangani oleh GMP Area 1 PT.
sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) pekerja/ouruh yang bersangkutan berhakmenerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dandiberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalamperanjian kenya, peraturan perusahaan atau pernanjian kerja bersama; Menimbang bahwa, Para Penggugat sudah dipanggil 2 (dua) kali dandiperintahkan agar masuk bekerja namun Para Penggugat tetap tidak hadir bekerjalebih dari 5 (lima) hari berturutturut, Pasal 39 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT.Puri