Ditemukan 82 data
94 — 6
Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian katapenyertaan atau Deelneming tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, merekaberpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan olehbeberapa orang, dengan bagian dari tiaptiap orang dalam melakukan perbuatan itusifatnya berlainan.
Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapatpula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu (Aruan Sakidjo danBambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), hlm. 141.).htto:/Awww.nasihudin.com/delikpenyertaanpembunuhanmenuruthukumpidanapositif/15 ftn4 Menurut Adami Chazawi pengertianpenyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut sertaatau terlibatnya orang atau orangorang baik secara
23 — 3
Setiap Orang ;Melakukan Usaha Penambangan ;Tanpa IUP,IPR atau IUPK ;Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atauketerangan, sengajamenganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;Unsur ke1 MENCOBA MELAKUKAN KEJAHATAN, JIKA NIAT ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN DAN TIDAKSELESAINYA PELAKSANAAN ITU BUKAN SEMATAMATADISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI e Menimbang bahwa, menurut ARUAN SAKIDJO
110 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAKIDJO,pensiunan Departemen Perhubungan/PJKA), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanUdawa Nomor 24, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Arjuna, KecamatanCicendo, Kota Bandung ;21. NY. AGUSTIANI SOFARIAH (janda dari alm. MOH.
63 — 12
(ARUAN SAKIDJO, SH.MH & DR.BAMBANG POERNOMO, SH ; Hukum Pidana Dasar Aturan umumHukum Pidana Kodifikasi ; Ghalia Indonesia, Agustus 1990, Hal.117118).
136 — 38
;(Aruan Sakidjo danBambang Purnomo, 1988 : 176178).
35 — 2
(ARUAN SAKIDJO, SH.MH & DR.BAMBANG POERNOMO, SH ; Hukum Pidana Dasar Aturan umumHukum Pidana Kodifikasi ; Ghalia Indonesia, Agustus 1990, Hal.117118).
72 — 33
Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motorSPM Honda Supra X 125 R warna hitam merah tahun2007 No.Pol : G3623 BM berikut STNK nya telahdiperlihatkan kepada saksi dipersidangan dan olehsaksi membenarkannya.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, paraterdakwa sebagian membantahnya, khususnya dengan nadakeras dan para terdakwa tidak pernah mengancam = ataukekerasan kepada saksi dan saksi tetap pada keterangannya.4.Saksi FIRMAN BUDI PRIYANTO Bin SAKIDJO, dibawahsumpah menerangkan pada
94 — 11
Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo,pengertian kata penyertaan atau Deelneming tidak ditentukan secara tegasdalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidanadapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiaptiap orang dalammelakukan perbuatan itu sifatnya berlainan.
Penyertaan dapat terjadi sebelumperbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaandilakukannya perbuatan itu(Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, HukumPidana Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: GhaliaIndonesia,1990), him. 141.)..
91 — 29
(ARUAN SAKIDJO, SH.MH & DR.BAMBANG POERNOMO, SH ; Hukum Pidana Dasar Aturan umum Hukum PidanaKodifikasi ; Ghalia Indonesia, Agustus 1990, Hal. 117118);Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana (arti beberapa istilah yangdipakai dalam Bab IX Buku KUHP) tidak dijumpai rumusan pengertian ataudefinisi tentang apa yang dimaksud dengan istilah pecobaan (poging) tersebut,tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syaratsyarat supaya percobaanpada kejahatan itu dapat dihukum, yaitu sebagaimana yang tercantum
106 — 16
Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian katapenyertaan atau Deelneming tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, merekaberpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan olehHalaman 47 dari 50 Putusan Nomor.288/Pid.B/2015/PN Ktb.beberapa orang, dengan bagian dari tiaptiap orang dalam melakukan perbuatan itusifatnya berlainan.
Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapatpula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu(Aruan Sakidjo danBambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), him. 141.
119 — 26
Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya;(Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1988 : 176178);Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yangberlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapitindaktindak pidana itu haruslan pula merupakan pelaksanaan satu maksud yangsama yang terlarang menurut undangundang (PAF Lamintang, 1997: 708709);Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang
110 — 14
Menurut Aruan Sakidjo danBambang Poernomo, pengertian kata penyertaan atau Deelneming tidakditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaanadalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang,dengan bagian dari tiaptiap orang dalam melakukan perbuatan itusifatnya berlainan.
Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatandilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannyaperbuatan itu (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum PidanaDasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: GhaliaIndonesia,1990), him. 141.).
1.IRFAN HASYRI, SH
2.IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
FAIGIZA TULO NDRURU BIN ALM. SINDRO MBO WO NDRURU
79 — 8
Beberapa Perbuatan, Meskipun MasingMasingMerupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga HarusDipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut:Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) memberikan 3(tiga) syarat untuk menyatakan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling),yaitu :a) Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang;b) Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui jangka waktu yanglama;c) Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya;(Aruan Sakidjo
BAMBANG HERU DEWANTO, SH
Terdakwa:
GUNTUR EDI SAPUTRO Als GRANDONG Bin SUYOTO
27 — 5
berlanjut terdiri atas beberapaperbuatan pidana yang masingmasing berdiri sendiri yang saling berhubungansatu dengan yang lainnya sehingga dari beberapa perbuatan itu mempunyaihubungan yang timbul dari suatu kehendak yang terlarang yang masingmasingberdiri sendiri sebagai tindak pidana dengan memenuhi persyaratan: Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang; Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui jangka waktu yang lama; Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya (Aruan Sakidjo
132 — 23
berlanjut terdiri atas beberapa perbuatanpidana yang masingmasing berdiri sendiri yang saling berhubungan satu dengan yanglainnya sehingga dari beberapa perbuatan itu mempunyai hubungan yang timbul darisuatu kehendak yang terlarang yang masingmasing berdiri sendiri sebagai tindakpidana dengan memenuhi persyaratan: Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang; Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui jangka waktu yang lama; Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya (Aruan Sakidjo
122 — 27
atau diberitahukan kepadanyamenurut jalan yang ditentukan dalam peraturan umum;(2) Sesudah pencegahan itu mulai lagi tenggang kadaluarsa yang baru.Hal mana dari ketentuan didalam Pasal tersebut menentukan bahwa yang dapatmenghentikan daluarsa adalah adanya tindakan pencegahan, tindakaanpencegahan yang dimaksud adalah adanya tindakan penuntutan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan dari Penuntutan diatasyang kemudian oleh Majelis Hakim diperjelas lagi dari pendapat ahli (doktrin)yaitu ARUAN SAKIDJO
144 — 48
Sakidjo(ayah dari Ny. Endang Dayasih DwiKesti) (Photo copy sesuai denganaslinya) 5 Bukti P+P.II.Int 42 : SuratIdzin Menghuni dikeluarkan oleh KantorUrusan Perumahan Bandung pada tanggal23 Oktober 1954, atas nama MohDjadjuri (ayah dari Ny. AgustianiSofariah) (Photo copy. sesuai denganaslinya) 5 Bukti P+P.II.Int 43 : SuratKeputusan Menteri Pemukiman DanPrasarana Wilayah, Nomor373/KPTS/2001 Tentang Sewa RumahNegara (Photo copy dari Photo copyyang telahdisahkan); 44.
1.Kartika Karim, SH
2.Muhammad Akbar Datau, S.H.
Terdakwa:
Suaib, SE Bin Alla
88 — 51
(Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1988 : 176178).Menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itutidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindakHal 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Plptindak pidana itu haruslan pula merupakan pelaksanaan satu maksud yangsama yang terlarang menurut undangundang (PAF Lamintang, 1997 : 708709);Menimbang, bahwa dari faktafakta
86 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya ;(Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1988 : 176 178) ;Menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W. 6515 dan 19 Oktober1931 NJ. 1932 halaman 1319 W. 1190 untuk adanya suatu tindakan yangberlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis akantetapi tindak pidanatindak pidana itu harus pula merupakan pelaksanaansatu maksud yang sama yang terlarang menurut undangundang (PAFLamintang, 1997 : 708 709) ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum
AGUS ROBANI, SH
Terdakwa:
HERI DWI WIDIANTO BIN SUMANTO
144 — 51
;(Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1988 : 176178).