Ditemukan 52 data
46 — 10
KonvensiDalam EksepsiTentang gugatan Kurang lengkapMenimbang bahwa maksud dan tujuan dalil Eksepsi Tergugat sebagaimanadiuraikan tersebut diatas.Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya ( pada intinya )sebagai berikut :e bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap atau kurang pihaknya ,karenatidak mengikut sertakan pihakpihak yang turut serta menggarap menggarapatau menguasai tanah dengan cara menebangi pohon kelapa sawit danmenanami dengan palawaija dan lainlain dan seharusnya pihakpihakdijadikan juga sebsgai
73 — 9
LINA menanggapi, bahwa pemilik toko bukan saya, dansaya hanya sebsgai pekerja yang diberi gaji tiapbulan;5Saksi LAUW JUNAIDI,002002000000000200005Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa benar saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai saksi dalam perkarapenipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa;Bahwa benar perkara penipuan dan penggelapan tersebut terjadi sejaktanggal 8 Desember 2010 sampai dengan 14 Mei 2011 bertempat di PT.15Catur Sentosa Adiprana
47 — 2
saksiberekan berhasil menangkap tersangka Adrian Murni dan tersangka DediAlisman tersebut disebuah Hotel daerah Yogyakarta tetapi tersangka Iwantidak ada menurut pengakuan kedua tersangka yang tertangkap dan beberapahari sebelumnya tersangka Iwan telah pergi dan berpisah dengan tersangkaArdian dan tersangka Dedi Alisman, selain menangkap kedua tersangkaberhasil mengamankan saran kendaraan yang digunakan oleh tersangkasesuai yang ada direkaman CCTV dan mengamankan barang bukti lainnyayang digunakan sebsgai
1035 — 965 — Berkekuatan Hukum Tetap
TSE SLT JEG UT EOIei WUEIWAN Zehagqal berivut ae Terdakwa Samadikun Hartono sebsgai Presiden Komisecis PT.coh pene Tak YONG Cienghat bertzcecrsa Rapat Usurn Pemegenga uar Biasa (RUPSLB) tanggal! 27 Januar; 1994, Rapat Umumwade? tanggal 14 Juni 1995, dan berdasarkan jabatan tersebut Terdakwa hal ee ma ara oat Secara tetap dari PT.
91 — 35
Unsur Baik sebsgai yang melakukan yang menyuruh melakukan danyang turutsertamelakukanperbuatanmembuat surat palsuataumemalsukan surut tersebut. Bahwa Jaksa Panuntut Umum menguraikan tentang unsur ini denganmendalilkan saya sebagai Terdakwa turut serta menandatangani SuratPernytaan tertanggal 18 Pebruari 2010 yang dibuat oleh danditandatangani aleh Sdra. Pardi Pulungan selaku Ketua BPD DesaHutanamale Kecamatan Puncak Sarik Merapi, yang menurut Sdra.
23 — 20
Pasal 160 Kompilasi Hukum Islaml, yakni mutahmerupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupabenda atau uang dan lainnya, di mana besarnya mutah disesuaikandengan kepatutan dan kemampuan suami. dan sifatnya sukarela, dan olehkarenanya, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon bersedia membayar uangmutah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi,maka yang menjadi pokok sengketa sebsgai berikutlHalaman 51 dari 60 Putusan Nomor
59 — 64
PenghasilanPemohon/Tergugat Rekonvensi yang juga merupakan hak anak tidakdiberikan oleh Pemohon sehingga sangatlah beralasan hukum jika dirisekian banyak penghasilan diluar gajl Direktur PT BETON KARYAPROPERTY.tersebut dapat diperhitungkan agar Pemohon dapatmemberikan hak bagian anak sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh JutaHalaman 39 dari 60 putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.BnRupiah) meskipun gaji sebsgai Direktur PT.
81 — 111
atasputusan PN Medan No.05 /Pdt.G/2005/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi MedanNo. 150/Pdt/2006/PTMDN jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1831 K/Pdt/2007joPutusan Mahkamah Agung Ri No. 59PK/Pdt/2011 dilaksanakan, sehingga menurutMajelis Hakim kerugian moril yang dimaksud akan dialami oleh pihak GBKP jikaeksekusi dilakukan tidaklah ternilai dan terukur , sebab yang menjadi pihak didalmperkara perdata yang telah mempunyai putusan hukum tetap adalah pihak PemkoMedan dan Pihak GBKP Pasal II Jalan Rababtidaklah sebsgai
PT. Houston Steel International
Tergugat:
1.David Adrian Siqueiros
2.PT. Pentastra PasificPacific Invest
3.PT. Pentastra Pacific Invest
Turut Tergugat:
2.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi Cq. Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
4.PPAT Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn.
5.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Barat c.q. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
220 — 130
;Menimbang, bahwa karena penggugat dapat membuktikaan dalilgugatannya , maka eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan Penggugatdalam mengajukan gugatan dengan sendirinya telah dapat terjawab dan olehkarenanya harus di tolak;Menimbang, bahwa tentang alat alat bukti yang diajukan oleh pihakpihak dalam perkara ini baik surat maupun saksi yang tidak ada kaitan langsungtidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat di kabulkan, berartipihak tergugat berada sebsgai
122 — 14
tanpaHalaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Mre11.12.13.14.se izin dan sepengetahuan Penggugat telah dijual oleh Tergugat danTergugat Il kepada Tergugat IV. ( Bukti P5 ).Bahwa kemudian setelah mendapatkan kabar sebagimana uraian positaangka 10 (sepuluh) diatas, maka setelah bermusyawarah dengan keluargaakhirnya Penggugat membatalkan kaplingan tanahnya dan untukkemudian Penggugat mengukur ulang kembali tanah aquo milikPenggugat yang didapat ukuran fakta sekarang adalah sebsgai
136 — 35
T.Il6tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, dan pula telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telahdisumpah yakni : Achmad Asnawi,SPd.l dan saksi M.Sarjo, sehingga buktisurat maupun bukti saksi tersebut dapat dipergunakan sebsgai alat bukti dalammempertahankan dalil bantahannya ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti suratyang diberi tanda TT.I1 s/d.TT.+10 , semua bukti surat tersebut berupoafotocopy dari fotocopy dan tidak
94 — 29
ANA SILVANA.SH.M.Hum; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut :144145e Bahwa Ahli pernah dimintai keteranganya sebagai Ahli dalam perkara perdata jualbeli tanah ;Bahwa kantor BPN adalah suatu lembaga yang mengurus pertanahan diantaranyasebagai pendaftaran hak atas tanah sebsgai pelayan masyarakat dalam pendaftarantanah;Bahwa pendaftaran tanah adalah program/ atau prosedur yang diperintah olehundangundang dan merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memberikanjaminan kepastian