Priok Jakarta Utara lalu saksi IDRUS BUDIMAN aliasIBOB menyerahkan 2 (dua) lembar blanko kosong Surat PenyerahanPetikemas (SP2) dengan kop Jakarta International Container Terminalbernomor sen : JICT A 0514017 dan Nomor sen JICT : 0514018, kemudiansaksi UBAIDILLAH bin MOHAMAD SYARIF menyuruh AKI untuk mengambildata dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPBB) di Kantor PT.Sarana Global Logistik, setelah mendapatkan datadata dan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atas kedua container tersebutkemudian

JUMENO, S.Pd Bin AMATISMAN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uangpengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan.Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota Nomor 828/367/B3/2008Tanggal 1607 2008.2. 1 (satu) jepit SPBB No: 425/027/SPBB/02 /D.3/2008 Tanggal 25Agustus 2008.3. 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 MetroUtara;4 (empat) jilid SPJ I, Il, Ill, IV rehab SDN 6 Metro Utara;1 (satu)

Pd Bin AMAT ISMAN tidakmembayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh JaksaPenuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota Nomor 828/367/B3/2008 Tanggal1607 2008. 1 (satu) jepit SPBB No: 425/027/SPBB/02 /D.3/2008 Tanggal 25 Agustus2008.

Apabila harta bendanya tidak mencukupi makadijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota Nomor 828/367/B3/2008Tanggal 1607 2008. 1 (satu) jepit SPBB No: 425/027/SPBB/02 /D.3/2008 Tanggal 25Agustus 2008. 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 MetroUtara; 4(empat) jilid SPJ , Il, Ill, IV rehab SDN 6 Metro Utara; 1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta. 2008 oleh CV.MARTA Konsultan.

Nomor 208 PK/Pid.Sus/20151 (satu) jepit SPBB No: 425/027/SPBB/02 /D.3/2008 Tanggal 25 Agustus2008.1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 MetroUtara;4 (empat) jilid SPJ , Il, Ill, IV rehab SDN 6 Metro Utara;1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta. 2008 oleh CV.MARTA Konsultan.Buku Simpeda atas nama SD N 6 Metro Utara Jumeno Nomor Rekening381.03.01. 50942.9;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Petikan Keputusan Walikota mengenai pengangkatan, mutasi danpemberhentian pejabat

bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa PenuntutUmum telah menghadirkan saksisaksi yang didengar keterangannya dipersidangan, sebagai berikut : Saksi lL GUNTUR bin TENGGE, dibawah sumpah menerangkan : e bahwa saksi adalah adik ipar dari terdakwa ; bahwa saksi sebagai wiraswasta mengoperasikan KM.Sinar Tenaga, yang sekali seminggu berlayar dariKampung Laut ke Jambi dengan membawa kopra ;e bahwa setiap kali saksi pergi ke Jambi, saksi selaludititipi oleh terdakwa untuk membeli minyak solar dariDepo/SPBB

BBM solar bersubsidi : dari depo Pertamina kepada agen/transportirditeruskan kepada supply point, kemudian disalurkan kepada SPBU,SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Industri, Pool Konsumen, AMT ; b.

SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker) adalahLembaga Keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM BBK bagi kapalkapal pelanggan (berbobot maksimal 500 DVVT) yangberoperasi di Sungai, danau dan pantai di Wilayah Indonesia. Fasilitasyang digunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dan Tongkang yangberoperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yang telahdirekomendasikan oleh Administratur Pelabuhan setempat.3.

Bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi olehpemerintah oleh konsumen pengguna adalah dengan membeli langsungkepada penyalur (SPBU, APMS, SPBN, SPBB, SPDN, dan lain lain) milikPT.

dalam hal ini Menteri ESDM dan untukPendistribusian BBM Subsidi selain medapatkan izin usaha dari Pemerintahjuga mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan GasBumi (PH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 Tahun 2014tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual Eceran Bahan BakarMinyak, bahwa system penditribusiannya adalah sebagai berikut: BBM Subsisidi : Dari terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertaminakepada Agen / transporter kemudian diangkut ke enyalur (SPBU, SPBB

dalam hal ini Menteri ESDM dan untukPendistribusian BBM Subsidi selain medapatkan izin usaha dari Pemerintahjuga mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan GasBumi (PH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 Tahun 2014tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual Eceran Bahan BakarMinyak, bahwa system penditribusiannya adalah sebagai berikut: BBM Subsisidi : Dari terminal Bahan Bakar Minyak (BBM)Pertamina kepada Agen / transporter kKemudian diangkut ke enyalur(SPBU, SPBB

dalam hal ini Menteri ESDM danuntuk Pendistribusian BBM Subsidi selain medapatkan izin usaha dariPemerintah juga mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyakdan Gas Bumi (PH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 Tahun2014 tentang Penyediaan, Pendistridbusian dan harga jual Eceran Bahan BakarMinyak, bahwa system penditribusiannya adalah sebagai berikut: BBM Subsisidi : Dari terminal Bahan Bakar Minyak (BBM)Pertamina kepada Agen / transporter kemudian diangkut ke enyalur(SPBU, SPBB

untuk pengisian bahan bakarminyak dikapal seharusnya minyak yang berasal dari pertamina dan diangkut denganmenggunakan saran mobil tanki pertamina atau sarana angkutan air lainnya, ternyataminyak solar dari pihak penyalur yang dibawa dengan mobil tanki tersebut adalahberasal dari penyulingan tradisional milik masyarakat desa Babatoman Kab.Muda.bahwa pengisian BBM / Bunker untuk ToughtBoat / Kapal menggunakan Transfortirdarat tidak dibenarkan, pengisian haruslah dilakukan pada lembaga Penyalur (SPBB

tidak bolehdipasarkan secara umum hal tersebut diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang UndangNomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang Undang tentangMigas dan Gas Bumi ini tidak mengatur perseorangan bukan badan usahamelakukan kegiatan usaha Penyulingan, pengangkutan dan niaga Bahan BakarMinyak hasil penyulingan secara tradisional,bahwa pengisian BBM atau Bunker untuk Toughboat/Kapal menggunakanTransfortir darat tidak dibenarkan sebab pengisian harus dilakukan pada lembagapenyalur (SPBB

diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang UndangNomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang Undang tentangMigas dan Gas Bumi ini tidak mengatur perseorangan bukan badan usahaHalaman 18 Putusan Nomor.1104/Pid.B/2016/PN.Plgmelakukan kegiatan usaha Penyulingan, pengangkutan dan niaga Bahan BakarMinyak hasil penyulingan secara tradisional, bahwa pengisian BBM atau Bunker untuk Toughboat/Kapal menggunakanTransfortir darat tidak dibenarkan sebab pengisian harus dilakukan pada lembagapenyalur (SPBB

28ayat 1 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UndangUndang tentang Migas dan Gas Bumi ini tidak mengatur perseorangan bukan badan usahamelakukan kegiatan usaha Penyulingan, pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak hasilpenyulingan secara tradisional,Menimbang bahwa selanjutnya juga Ahi Edwar Muhaimin menerangkan bahwapengisian BBM atau Bunker untuk Toughboat/Kapal menggunakan Transfortir darat tidakdibenarkan sebab pengisian harus dilakukan pada lembaga penyalur (SPBB

Ahmad Saleh pgl Ahmad tidak bisa memperlihatkansuratsurat mengenai perizinan niaga, perizinan pengangkutan dan suratperizinan penyimpanan ; Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi olehpemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium,Kerosin/Minyak Tanah, Solar) kepada konsumen tertentu yang dapat diperolehmelalui Penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT) yangmemiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapat PSO (Public

Ahmad Saleh pgl Ahmad tidak bisa memperlihatkansuratsurat mengenai perizinan niaga, perizinan pengangkutan dan surat perizinanpenyimpanan ; Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi olehpemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu(Premium, Kerosin/Minyak Tanah, Solar) kepada konsumen tertentu yang dapatdiperoleh melalui Penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, PoolKonsumen, AMT) yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yangmendapat PSO (Public

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 77-955-01 milik KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020;

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milikKM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (Satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milik KM.LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milik KM.LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (Satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

, pembelian, ekspor dan impor bahan bakarminyak (bbm), bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahandalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan saranapenyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhirmenggunakan merk dagang tertentu; Bahwa mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyakbersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakar minyak(bbm) pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut ke penyalurseperti SPBU, SPBB

seperti SPBU (pom bensin); Bahwa benar Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperolehkeuntungan dan/atau laba wajib memiliki izin usaha berdasarkan pasal 1Angka 20 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas; Bahwa benar mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakarminyak bersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakarminyak (bbm) pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut kepenyalur seperti SPBU, SPBB

untuk melaksanakanpengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuanHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tjtmemperoleh keuntungan dan/atau laba wajib memiliki izin usaha berdasarkanpasal 1 Angka 20 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.Sedangkan mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyakbersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakar minyak(bbm) pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut ke penyalurseperti SPBU, SPBB

ratus rupiah) perliter dengan carabensin bersubsidi tersebut dijual kembali ke masyarakat seharga Rp.5.000, (lima riburupiah) per liter untuk masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka KabupatenAceh Tamiang sampai dengan Desa Serkil.won n Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak bersubsidi Pemerintah yaitubahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium,Kerosine/Minyak Tanah, Solar), Konsumen tertentu dan harga tertentu, yang diperolehmelalui Penyalur (SPBU, SPBB

BBM yang bersubsidi dapat diperoleh melaluipenyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT)yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkanPSO (Public Service Obligation) dalam hal ini Pertamina. Sedangkanuntuk BBM non subsidi dapat diperoleh langsung dari Badan UsahaNiaga (PERTAMINA, SHELL, PETRONAS, AKR, dll);BahwaYang dimaksud dengan :a.

sebagaimanadimaksud dalam Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun2006, yang kemudian dijual kembali dengan tujuan mendapatkankeuntungan, oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan tindak pidanaHal. 15 dari 33sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001tentang Migas;Bahwa adapun pengertian dari :1.SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalahSarana khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak(BBM)/Bahan Bakar Khusus (BBK) bagi masyarakatumum pemakai kendaraan bermotor di darat;SPBB

Fasilitas yangdigunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dariTongkang yang beroperasi stationer pada posisi tetap dititik koordinat tertentu yang telah direkomendasikanoleh administratur pelabuhan setempat;SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan)adalah lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayanikebutuhan BBM/BBK bagi nelayan kecil /nelayantradisional.

melalui Majelis Hakim dandengan persetujuan terdakwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntu Umumketerangan Ahli yaitu DAMBHA HERVIYANTO TADJUDIN Bin HERU TADJUDIN,sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut := Bahwa benar yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalahBBM yang harga jualnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun2006 diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasi yangpelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB

UnsurMenyalahgunakan Pengangkutan Dan/AtauNiaga Bahan Bakar MinyakYang Disubsidi PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DAMBHA HERVIYANTO TADJUDINBin HERU TADJUDIN yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalahBBM yang harga jualanya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 200617diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasi yang pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM minyak tanah untuk rumah tangga danpenerangan,

Unsur Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DAMBHA HERVIYANTO TADJUDINBin HERU TADJUDIN yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalahBBM yang harga jualanya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasi yang pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM minyak tanah untuk rumah tangga danpenerangan, sedangkan

Pertamina selaku pemegang PSO (Public ServiceObligation) untuk BBM jenis solar subsidi, hal ini diatur dalam Perpres No.55 Tahun 2005 dan diperbaharui dengan Perpres No. 09 Tahun 2006tentang harga jual eceran BBM dalam negeri, sehingga apabila masyarakatatau Badan Usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil dibenarkanuntuk membeli BBM jenis solar di SPBU, SPBB, SPBN dan APMS;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terbuktidipersidangan benar pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul

Pertamina, sela@ku pemegangPSO (Pubic Service Obligation) untuk BBM jen solr subsidj, hal ini diatur dalamPerpres No. 55 Tahun 2005 dan diperbaharui dengan Perpres No. 09 Tahun 2006tentang harga jual eceran BBM dalam negeri, sehingga apabia masyarakat atauBadan Usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil dibenarkan membeli BBMJens solar di SPBU, SPBB, SPBN dan APMS;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertinbangan diatas, menurut Majelshakim bahwa rangkalan perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan milk

melalui Majelis Hakim dandengan persetujuan terdakwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntu Umumketerangan Ahli yaitu DAMBHA HERVIYANTO TADJUDIN Bin HERU TADJUDIN,sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidiadalah BBM yang harga julanya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai denganPerpres No.9 tahun 2006 diantaranya premium dan minyak solar untuk sectortransportasi yang pelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB

Unsur menyalahgunakan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang disubsidiPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DAMBHA HERVIYANTO TADJUDINBin HERU TADJUDIN yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalahBBM yang harga jualnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasi yang pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM minyak tanah untuk rumah tangga danpenerangan, sedangkan yang dimaksud

melalui Majelis Hakim dandengan persetujuan terdakwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntu Umumketerangan Ahli yaitu DAMBHA HERVIYANTO TADJUDIN Bin HERU TADJUDIN,sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidiadalah BBM yang harga julanya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan PerpresNo.9 tahun 2006 diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasiyang pelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB

Unsur Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Ijin UsahaPengangkutan.Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Dambha Herviyanto Tajudin bahwa yangdimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah BBM yang harga julanyaditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006 diantaranya premium danminyak solar untuk sector transportasi yang pelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM minyak tanah untuk rumah tangga dan penerangan, sedangkan yang dimaksudBBM