Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pembinaan penyelenggara SPIP Pasal 49 PP60/2018 Pengawasan Pemerintah dan salah satu aparatHal. 37 dari 57 hal, Put.No.20/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks38pengawasan pemerintah dan salah satu dari pengawasan internitu termasuk audit investigatif.Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945,dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) UndangundangNomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan/selanjutnya disebut UUBPK) yang menyatakan.

ChilKid 3 Plt Madu 1Can 800G ZzNama Barang Jumlah (buah) Wardah Loose pwd 01 LG Beige 20 Promina Puff Blueberry 15G Fair&Lovely cream Multi Vit25 1 Ponds FF wht beauty clay 90G Cerelac kcg hijau Box 120G citra moist pearly white UV 40 wardah PB Moist Normal 20 MI Garnier Micellar wtr pink 125M Garnier Micellar wtr blue 125M Milo ActiveGO 3in1 Bag 45 iPIO P NO PIWIN SPIP IP IPIPIPIN PIRI AR Poise Day CRML.White +SPF 20G dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 dan sebuah handphone merekNokia warna biru

Fotocopy Pertinggal Bukti Pengirman berkas perkara PHPU Nomor :120/DPPPHPU/2014, kepada Ardiansyah Putra, diberi tanda bukti P9;10.Fotocopy Surat dari Komisi Pengawas Partai Demokrat tentang ArahanTindak Lanjut atas Surat Pemberitahuan Isi Putusan (SPIP) PerselisihanHasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Mahkamah Partai Demokrat Nomor :32.KOMWAS.PD/XI1I/2015, tanggal 02 Desember 2015, diberi tanda buktiP10;11.Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Partai Demokrat atas nama ArdiansyahPutra, diberi tanda bukti P11

Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 1.620.000.Daerah atas nama MARWAN, S.Sos. untukmengikuti kegiatan Work Shop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Halaman 99 dari 325 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr Kecamatan Siak Hulu tanggal 20 s.d. 22Mei 2014. Pembayaran Perjalanan Dinas DalamDaerah atas nama JHON EFERY untukmengikuti kegiatan Work Shop SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diKecamatan Siak Hulu tanggal 20 s.d. 22Mei 2014.1.170.000.

Pembayaran Perjalanan Dinas DalamDaerah atas nama ZULFAN untukmengikuti kegiatan Work Shop SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diKecamatan Siak Hulu tanggal 20 s.d. 22Mei 2014.1.020.000. Pemberian Panjar Atas nama BAHKROINI,ST. untuk Biaya Admministrasi KegiatanPenyusunan Rencana Tata Bangunan danLingkungan . 34.752.000. o.

Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 4.620.000.Daerah atas nama MARWAN, S.Sos. untukmengikuti kegiatan Work Shop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diKecamatan Siak Hulu tanggal 20 s.d. 22Mei 2014.5. Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 1.170.000.Daerah atas nama JHON EFERY untukmengikuti kegiatan Work Shop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diKecamatan Siak Hulu tanggal 20 s.d. 22Mei 2014.6. Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 1.020.000.

Daerah atas nama ZULFAN untuk mengikutikegiatan Work Shop Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) di KecamatanSiak Hulu tanggal 20 s.d. 22 Mei 2014.7. Pemberian Panjar Atas nama BAHKROINI, 34.752.000. Halaman 133 dari 325 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr ST. untuk Biaya Admministrasi KegiatanPenyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan . o. Dana Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dipergunakandengan rincian sebagai berikut :NO URAIAN JUMLAH (Rp)1.

sebagaimana terteranya katadiperkirakan yang merupakan suatu petunjuk dimana dasar hukumBPKP TIDAK TEGAS menerangkan bahwa BPKP yang menentukankerugian negara atau menentukan adanya unsur pidana, karenaperan dari BPKP hanya memperkirakan/menduga/memprediksiAKAN ADANYA unsur tindak pidana bukan MENENTUKAN suatuunsur tindak pidana, artinya BPKP itu bersifat preaudit denganmelakukan pengelolaan keuangan Negara;Pada perkembangannya, lahirlah PP No. 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Hal ini menyatakan bahwa denganhadirnya PP SPIP ini, semakin membatasi kewenangan dari BPKP;Pada Pasal 48 ayat (2) Aparat pengawasan intern Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internmelalui :a. Audit;b. Reviu;c. Evaluasi;d. Pemantauan;e.

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :Pasal 1 Angka 1Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dankegiatan yang dilakukan secara teruS menerus oleh pimpinan dan seluruhpegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuanorganasasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporankeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturanperundangundangan;Pasal 1 Angka 2Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasaltersebut disebutkan bahwa Audit dengan tujuan tertentu antara lain auditinvestigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal laindibidang keuangan.Sedangkan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakanpada pokoknya Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintahdilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasanHalaman 14 dari 81 Putusan Nomor

desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 ,15 TA.2013 Desa Paan Waru yang di duga di selewengkan oleh Kepala Desa PaanWaru yaitu terdakwa, ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan audit barangmilik daerah dan ahli memiliki sertifikasi audit Nomor : SERT8183 / DL / 4 / 2012tanggal 21 September 2012 dan pada tanggal 29 April 2013 s/d 3 Mei 2013 ahipernah mengikuti pendisikan dan pelatihan sitem pengendalian Intern pemerintah diBPKP Kupang dan ahli mendaptkan sertifikat Nomor : SERT549 /SPIP

desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke13 , 14,15 TA.2013 Desa Paan Waru yang di duga di selewengkan oleh KepalaDesa Paan Waru yaitu terdakwa, ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihanaudit barang milik daerah dan ahli memiliki sertifikasi audit Nomor: SERT8183 / DL/ 4/2012 tanggal 21 September 2012 dan pada tanggal 29 April 2013 s/d 3 Mei2013 ahli pernah mengikuti pendisikan dan pelatihan sitem pengendalian Internpemerintah di BPKP Kupang dan ahli mendaptkan sertifikat Nomor : SERT549 /SPIP

.86863) Sertifikasi sebagai Auditor Ahli yang diselenggarakan olehPusdiklatwas BPKP.4) Narasumber dalam workshop audit investigatif yang diselenggarakanoleh Deputi Bidang Investigasi BPKP.5) Instruktur diklat audit investigatif yang diselenggarakan PusdiklatwasBPKP.e Bahwa PT ASEI (Persero) termasuk BUMN sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN karena kepemilikan sahampemerintah secara langsung lebih dari 51%.e Bahwa sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidangkeuangan.Adapun metode penghitungan kerugian keuangan negara berkaitan dengankegiatan penjaminan SKBDN PT Kawan Kita Bahana (KKB) oleh PT ASEI(Persero) adalah dengan cara menghitung jumlah dana PT ASEI (Persero)yang dikeluarkan untuk membayar penjaminan SKBDN PT KKB yangdirealisasikan untuk transaksi pengadaan kayu dengan UD AnugerahSultan yang tidak sesuai ketentuan dan

tidak benar.Bahwa BPKP melakukan penghitungan kerugian keuangan negaramenindaklanjuti permintaan penyidik, dan sesuai aturan hukum (pasal 179KUHAP), permintaan tersebut wajib dipenuhi, demi keadilan.Kedua, dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan audit adalahPP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP), dan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan TataKerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana

tanggal 5 Januari2016 Nomor : 006/BBHFH.UHN/I/2016, perihal Pengaduan, yang ditujukankepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara,diberi tanda P 17;Foto copy Tanda Terima Surat Nomor 006/BBHFHUHN/I/2016, diberitanda P 18;Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai DemokratTahun 2015, diberi tanda P 19;Fotocopy Surat Komisi Pengawas Partai Demokrat No.32/KOMWAS.PD/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, perihal Arahan tindak lanjut atas SuratPemberitahuan Isi Putusan (SPIP

Nomor 82 PK /Pid.Sus/2015memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan :1) Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas danfungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan Negara;2) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

(Sikompak) BPKP9 Sistem Pengendalian Intern 2009 Pusdiklatwas Sert.Pemerintah (SPIP) BPKP10 Training of Trainer (TOT) SPIP 2010 Pusdiklatwas Sert.BPKP11 Komputer Forensik 2012 Pusdiklatwas Sert.BPKP12 Pengadaan Barang dan Jasa 2012 LKPP LuluS13 Certified Forensic Auditor 2012 ASFJakarta LuluS14 Certified Fraud Examiner 2012 ACFEAustin, LuluUSA S15 PenyidikanKasus Korupsi 2013 Pusdiklatwas Sert.BPKP16 Audit Investigatif 2015 Pusdiklatwas Sert.BPKP17 TOT Instruktur Pusdiklatwas 2015 Pusdiklatwas Sert.BPKP18

Diklat Audit Penyesuain Harga, Klaim dan HKP.7 Diklat Fraud Control Flan (FCP).7 Diklat Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).'

Pasal 47 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut kemudian menyatakan, Untukmemperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimanaHalaman 63 dari 75 hal Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK64dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas kKeuangan negara; danb. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Auditdengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP dan audit atas halhal lain di bidang keuangan.Selain itu berdasarkan Pasal 3 huruf e Perpres Nomor 192 Tahun 2014tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, fungsiBPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasuspenyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara / daerah,audit perhitungan kerugian keuangan negara / daerah, pemberianketerangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.Oleh

Pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala LapasNarkotika Klas Il A Jakarta, Penggugat telah menerbitkan beberapaSurat Keputusan antara lain: Surat Keputusan Nomor W10.Es.PK.01.01401 tanggal 25 Februari2013 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lapas Narkotika Klas Il AJakarta.

Penjelasan Pasal 50ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain auditinvestigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain dibidang kKeuangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60Tahun 2008 mengatur BPKP melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatanlain berdasarkan penugasan dari Presiden;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No.192 Tahun

No. 2360 K/Pid.Sus/201244Bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) peraturanPemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), dalam perkara a quo BPKP sebenarnya bukanlah lembagayang memiliki kewenangan untuk melakukan audit maupunperhitunganKerugian Negara karena kewenangan BPKP untuk melakukan pemeriksaanhanya atas halhal sebagai berikut Pertama, Kegiatan yang bersifat lintassektoral, Kedua, Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan

Kota melakukan pengawasan terhadapseluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsisatuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanaidengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota.Pasal 50(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).PENJELASANPasai 50 Ayat (3) Audit dengan tujuan tertentu antara lain auditinvestigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP

hambatan dalam pelayanan masyarakat;c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dand. pelanggaran disiplin pegawalBahwa terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi,Inspektorat Kabupaten Mamasa mempunyai kewenangan dalammelakukan audit perhitungan kerugian Negara adapun yangmenjadi dasar hukum adalah sebagai berikut:> Peraturan Menteri Dalam Negeri no 23 tahun 2007 tentangpedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraanpemerintahan daerah;> PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP

PPNomor 60 Tahun 2008 tersebut kemudian menyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.