Ditemukan 82 data
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
75 — 38
Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekatpada objek sengketa melainkan pada Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan (SPPBS), maka pelaksanaan lelang ataupunrisalah lelang obyek sengketa tidak dapat dibatalkan tanpamemeriksa dan membatalkan SPPBS, Bahwa dalam Halaman149 Buku Il Mahkamah Agung RI diatur secara tegas, bahwakalupun terjadi kKecurangan atau pelelangan telah dilaksanakansecara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku quad non, pelelangan tersebut dapat dibatalkanmelalui
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selamat Barus/Penggugat) tidakmampu membayar sesuai ketentuan yang berlaku di PUPN/KP3N;Bahwa surat pernyataan bersama tidak benar karena tidak mencantumkantempat, tanggal, bulan dan tahun, maka surat pernyataan bersama tersebutbatal demi hukum;Bahwa meskipun Penggugat telah membantah keabsahan suratpernyataan bersama Nomor PB.30/PUPNW.1/1994 tanggal 20 Juni 1994, SuratPerintah Penyitaan Nomor SPS.208/PUPNW.1/1994 tanggal 06 Agustus 1994,Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS.77/PUPNW
97 — 31
Menyatakan sah Surat Perintah Penjualan Lelang BarangSitaan Nomor : SPPBS 04/PUPNC.21.02/2008 tanggal 21Januari 2008 yang dikeluarkan olehTEFOUGEE go mm rm mm sm a ee or encom monet mmo mmome a me am = mmm3.
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1910 K/Pdt/20144.4.Bahwa PUPN pula tidak serta merta melakukan lelang, akantetapi PUPN akan melakukan penelitian dan apabila darihasil penelitian benar dinyatakan kredit macet maka PUPNakan memanggil debitur guna diminta pertanggungjawabannya dalam penyelesaian hutangnya dan bila debiturtidak bisa mempertanggungjawabkan hutangnya makaPUPN membuat Penetapan Jumlah Piutang Negara danselanjutnya membuat Surat Paksa (SP), Pelaksanaan SuratPaksa (PSP), Surat Perintah Penyitaan (SPPBS) dansetelah itu
1.Lilia Siswanti
2.Hanie Indriati R.
3.Fenny Wirawati R
4.Santi Melina R.
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan R.I.
97 — 29
KepalaKPKNL Jakarta V, Nomor : SPS08/PUPNC.10.05/2011,tanggal 30 May 2011;: Fotocopy Berita Acara Penyitaan, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kantor Wilayah VII Jakarta, Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang Jakarta V, Nomor: BA04/WKN.07/KNL.05/2011, tanggal 10 Nopember 2011;: Fotocopy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan, PanitiaUrusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, kepadaKepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) Jakarta V, Nomor : SPPBS
72 — 17
Hal tersebut tidak berdasar dan tidak benar bahwaberdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor155/PMK.06/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia UrusanPiutang Negara menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Panitiaberwenang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS),selanjutnya dalam hal penerbitan SPPBS Panitia Urusan Piutang Negara(selanjutnya disebut PUPN) Cabang Sulawesi Selatan telah
Sgm11.12.13.14.15.terhadap obyek sengketa a quo berdasarkan SPPBS Nomor SPPBS40/PUPNC.27/1999 tanggal 16 April 1999;Bahwa Tergugat Ill dengan tegas menolak posita gugatan dalam pokokperkara angka 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor378/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;Bahwa penjualan secara lelang atas objek sengketa a quo telahdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 dan telah ditunjuk sebagaipemenang
45 — 9
Berdasarkan haltersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum, TergugatIl menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) untuk melaksanakan penjualan melalui lelangbarang jaminan dan atau harta kekayaan lain milikPenanggung hutang dan atau penjamin hutang yangtelah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan.Bahwa demi melakukan penyelamatan uang Negaraberdasarkan peraturan perundangundangan dan jugamengingat tidak adanya itikad baik dari Penggugat dalammenyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat G, sehingga untuk mengamankanKeuangan Negara, Tergugat G mengeluarkan perintah penyitaanterhadap barang jaminan hutang debitur sesuai Surat Perintah PenyitaanNomor SPS174/PUPNC.04/2000 tanggal 04 September 2000 (SriwirnaDewi) dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS324/PUPNC/I.03/1995(Tando Gelar Bagindo);Debitur tetap tidak memiliki itikad tidak baik sehingga terbit SuratPerintah Penjualan Barang Jaminan (SPPBS) Nomor SPBBS53/PUPNC.04/2001 tanggal 20 Maret 2001 (Sriwirna Dewi) dan NomorSPPBS12
98 — 51
diberi tanda bukti TT6;SURAT PAKSA Nomor SP1380/PUPNW.III/1995, tanggal 14 SEP 1995,diberi tandabukti TT7;Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS841/PUPNW.III/1995, tanggal 07 DEC 1995,diberi tanda bukti TT8a; Berita Acara Penyitaan Nomor BA841/PUPNW.III/SPS/1996, tanggal 25 Januari 1996,diberi tanda bukti TT8b;10 Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Timur, tanggal 12Pebruari 1995, Nomor S164/WPN.03/KP.01/P/1996, diberi tanda bukti11 Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS
134 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 85 PK/TUN/2016hanyalah merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat olehPejabat Lelang sehingga tidak ada unsur beslissing (pernyataan kehendak)dari Pejabat Lelang tersebut, dengan demikian terbukti risalah lelang tidaktermasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekat pada objek sengketamelainkan pada Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) makapelaksanaan lelang atau pun risalah lelang objek sengketa tidak dapatdibatalkan
tanpa memeriksa dan membatalkan SPPBS;Bahwa dalam Halaman 149 Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesiadiatur secara tegas, bahwa kalaupun terjadi kecurangan atau pelelangantelah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku quod non, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatugugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
isinyamemerintahkan agar PTI Pedati Pratama Internasional segeramembayar hutangnya kepada Tergugat IV sejumlahRp5.012.416.252,91 (termasuk 10% biaya administrasi PUPN);Bahwa ternyata PTI Pedati Pratama Internasional tidak dapatmelaksanakan Surat paksa tersebut sehingga sesuai ketentuanUndangundang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Tergugat V kemudianmelakukan sita terhadap agunan kredit PT Pedati Pratama Internasionalyang kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS
- ARIEF SETIAWAN
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;
TERGUGAT II INTERVENSI:
- ZAINI ABIDIN NOOR
53 — 11
didaftarkan di PengadilanNegeri Denpasar tanggal06 Mei 2011 dengan Reg No. 255/Pdt/G/2011/PN.Dps, tibatiba Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Denpasar mengumumkan pelaksanaan lelang/penjualandimuka umum ;Penggugat kaget pada media Bali Post edisi Selasa tanggal14 juni 2011 membaca pengumuman lelang II akan dilakukanpenjualan di muka umum/ lelang atas tanah Penggugat SHMNo.2595, oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Denpasar berdasar Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS
60 — 38
SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996 ; k. Surat Pemberitahuan Lelang No. S-295/WPL.09/KP.03/2003 tanggal 11 April 2003 ; l. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongkan Objek Lelang No. S-683/WPL.09/KP.03/2005 tanggal 11 Nopember 2005 ; m. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongkan Objek Lelang No. S-649/WKN.17/KNL.01/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ; 6.
SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996 ;11. Memberitahukan TERBANDING V semula TERGUGAT V untuk membatalkan , khusus yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu : a. Surat Pemberitahuan Lelang No. S-295/WPL.09/KP.03/2003 tanggal 11 April 2003 ;b. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongkan Objek Lelang No. S-683/wpl.09/kp.03/2005 tanggal 11 Nopember 2005;c. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongkan Objek Lelang No.
SPPBS/18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18September 1996, yang ditujukan dalam persidangan perkara No.6/Pdt.G/2013/PN AB, (bukti T Ill14), sekarang sebagai TERGUGAT.Vdalam Bukti TERGUGAT Ill(sekarang TERGUGAT.V) bulan Oktober2013;Halaman 10 dari 58 Putusan No. 02/Pat/2015/PT.AMB.b.
46 — 20
Bahwa berdasarkan surat perintah penjualan barangSitaan dari tergugat 1 via ketuanya (ROCHANI, SH NIP.060051734) Nomor SPPBS 232/PUPNC/VII.12/1997tanggal O1 Pebruari 1997, maka kemudian barangSitaan tersebut dilakukan penjualan lelang oleh pejabatlelang bernama SATRIA NIP 610009517 yang bertempatdi Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (persero) CabangSelong.6.
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara secara absolut tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan menyelesaikannya karena Risalah Lelanghanyalah merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat olehPejabat Lelang sehingga tidak ada unsur beslissing (pernyataan kehendak)dari Pejabat Lelang tersebut, dengan demikian terbukti risalah lelang tidaktermasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekat pada objek sengketamelainkan pada Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS
) makapelaksanaan lelang atau pun risalah lelang obyek sengketa tidak dapatdibatalkan tanpa memeriksa dan membatalkan SPPBS;Bahwa dalam Halaman 149 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesiadiatur secara tegas, bahwa kalaupun terjadi kKecurangan atau pelelangantelah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku quod non, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatugugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada tanggal 22 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Subur Ladang Andalan, PTBangun Maya Indah dan PT Duta Sumber Nabati;Pada tanggal 23 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Antar Mustika Segara;Pada tanggal 17 Juli 2007, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) terhadap PT Antar Mustika Segara, PT SuburLadang Andaian, PT Bangun Maya Indah dan PTDuta Sumber Nabati;14.
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengajuan SPP No:004/SPPBS/IX/2002 sebesarRp.5.326.200.000, (lima milyar tiga ratus dua puluhenam juta dua ratus ribu rupiah) adalah untuk biayapembebasan lahan di JI. Raya Hankam Rt. 06/001, Kel.Munjul Kecamatan Cipayung Kodya Jakarta Timur ;2).
74 — 42
Antar Mustika Segara.Pada tanggal 17 Juli 2007, KPKNL Jakarta I telah menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) terhadap PT. AntarMustika Segara, PT. Subur Ladang Andalan, PT. Bangun Maya Indahdan PT.
Penggugat juga tidak mengindahkan sama sekali adanyaSurat Paksa tersebut, sehingga Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKIJakarta menerbitkan Surat Perintah Penyitaan guna menyita barang jaminan danatau harta kekayaan lain milik Para Penggugat.Bahwa selanjutnya dikarenakan Para Penggugat tidak juga memenuhikewajibannya untuk melunasi utangnya, maka sesuai dengan ketentuan hukum161718192021yang berlaku, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta menerbitkanSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS
160 — 40
Kep.12/SPPBS/PUPN/WPN.O1/KP.03/94, tanggal 17 Mei 1994 yang memerintahkanagunan miik M.
1.JODI RIYAN SITEPU, SP
2.INAWATI BR SITEPU
3.ERNAWATI BR SITEPU
4.EVIWATI BR SITEPU
5.LINDAWATI BR SITEPU
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
45 — 11
penyelesaianPiutang Negara atas nama CV Subur / Ari Sitepu yang diberi tanda buktiP5;Foto copy Surat Penolakan Permohonan keringanan hutang dari KPKNLMedan dengan Nomor : S 2500 / WKN.2 / KP.01 / 2010 yang diberitanda bukti P6 ;Foto copy Surat pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan dariKPKNL Medan dengan Nomor : S 0101 / WKN.02 / KNL.O1 / 2013yang diberi tanda bukti P7 ;Foto copy Salinan surat perintah Penjualan Barang Sitaan dari PanitiaUrusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara dengan Nomor :SPPBS