antaranya bahwaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa tanggal 10 November 2008, sehubungan dengan perpindahanalamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Pindah NomorPEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPN diubah secarajabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

antaranya bahwaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa tanggal 10 November 2008, sehubungan dengan perpindahanalamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Pindah NomorPEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPN diubahsecara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

bahwa Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak Nomor PEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkanoleh KPP Pratama Langsa tanggal 10 November 2008, sehubungandengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau Tempat KedudukanPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali denganSurat Pindah Nomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014,kewajiban PPN diubah secara jabatan menjadi 001 denganditerbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

Putusan Nomor 269/B/PK/Pjk/2020diterbitkan oleh KPP Pratama Langsa tanggal 10 November 2008,sehubungan dengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau TempatKedudukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalidengan Surat Pindah Nomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014,kewajiban PPN diubah secara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S102PKP/WPJ.25/KP.0503/104 di KPP Pratama

antaranya bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor PEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan olehKPP Pratama Langsa tanggal 10 Nopember 2008, sehubungandengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau TempatKedudukan Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali dengan Surat Pindah NomorPEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPPPratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPNdiubah secara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

SPPKP 0e Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7d.1) 12.754.876.8007 Jumlah Pajak yang tidak/kurang dibayar (1718.e) 334.455.2978 Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 160.538.542b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

Pada waktu itu perusahaan Pemohon Banding melakukan kewajibansebagai wajib pajak sebagaimana mestinya walaupun belum diterimanya SKPdari KPP Padang;Bahwa sejak terdaftarnya perusahaan Pemohon Banding di KPP Padang,semua kegiatan usaha yang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telahPemohon Banding pungut dan disetorkan ke kas Negara, tanpa harusmenunggu keluarnya Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPPKP) dari KPPPratama Padang.

Pelayanan PajakPratama Padang pada tanggal 03 Mei 2007 dengan nomor NPWP01.397.568.5201.001 beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km.21Kasang Tengah, Batang Anai Padang Pariaman;Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PemohonBanding baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan NPWP01.397.568.5201.001;Bahwa perusahaan Pemohon Banding juga terdaftar di KPP PratamaRengat, setelah terdaftar dan keluarnya NPWP, sehari setelah itu diterbitkannyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

Pada waktuitu. perusahaan Pemohon Banding melakukan kewajiban sebagai wajib pajaksebagaimana mestinya walaupun belum diterimanya SKP dari KPP Padang;Bahwa sejak terdaftarnya perusahaan Pemohon Banding di KPP Padang, semua kegiatanusaha yang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telah Pemohon Banding pungut dandisetorkan ke Kas Negara, tanpa harus menunggu keluarnya Surat Pengukuhan KenaPajak (SPPKP) dari KPP Pratama Padang.

Pelayanan Pajak Pratama Padangpada tanggal 3 Mei 2007 dengan Nomor NPWP 01.397.568.5201.001 beralamat diJalan Raya Padang Bukit Tinggi KM.21 Kasang Tangah, Batang Anai PadangPariaman;Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Pemohon Banding baruditerbitkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan NPWP 01.397.568.5201.001;Bahwa perusahaan Pemohon Banding juga terdaftar di KPP Pratama Rengat, setelahterdaftar dan keluarnya NPWP, sehari setelah itu diterbitkannya Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

Dikembalikan sesuai dengan SPPKP 0,00 0,00 0,00id Jumlah 0,00 0,00 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar 0,00 439.610.808,00 439.610.808,005 Sanksi Administrasila. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 211.013.188,00 140.675.459,006 Wumlah PPN ymh dibayar 0,00 650.623.996,00 650.623.996,00 2.

bahwa Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak Nomor PEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkanoleh KPP Pratama Langsa tanggal 10 November 2008, sehubungandengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau Tempat KedudukanPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali denganSurat Pindah Nomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember 2014,kewajiban PPN diubah secara jabatan menjadi 001 denganditerbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

No. 188 PK/PID.SUS/2015jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 65 Jakarta 10350 terdaftar sebagaiperusahaan jasa penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumidengan bidang usaha G : jasa teknologi khusus (Offshore Drilling, MudEngineering dan Cementing);Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)Nomor PEM089/WPUJ.05/KP.0603/2002 tanggal 26 Juli 2002 menerangkanbahwa : Nama : PT.

antaranyabahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa tanggal 10 Nopember 2008, sehubungan dengan perpindahanalamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Pindah NomorPEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPN diubah secarajabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor PEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan olehKPP Pratama Langsa tanggal 10 Nopember 2008, sehubungandengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau Tempat KedudukanPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali denganSurat Pindah Nomor PEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Langsa pada tanggal 16 Desember2014, kewajiban PPN diubah secara jabatan menjadi 001 denganditerbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

MUTIARA VIRGO beralamatdi jalan K.H Wahid Hasyim No.65 jakarta 10350 terdaftar sebagi perusahaanjasa penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan bidangusaha G : Jasa teknologi Khusus ( Offshore Drilling, Mud Engineering danCementing )Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak ( SPPKP )Nomor: PEM 089/ WPJ.05/KP.0603/2002 tanggal 26 Juli 2002menerangkan bahwa :Nama : PT. MUTIARA VIRGONPWP : 01.370.570.203 1.000Kewajiban Pajak : x PPNHal. 5 dari 115 halaman Put.

Mutiara Virgoberalamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No.65 Jakarta 10350 terdaftarsebagai perusahaan jasa penunjang pada kegiatan usaha minyakdan gas bumi dengan bidang usaha G : Jasa teknologi Khusus(Offshore Drilling, Mud Engineering dan Cementing) ;Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) Nomor PEM 089/ WPJ.05/KP.0603/2002 tanggal 26 Juli2002 menerangkan bahwa :NamaNPWP: PT.

antaranyabahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa tanggal 10 November 2008, sehubungan dengan perpindahanalamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Pindah NomorPEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa pada tanggal 16 Desember 2014, kKewajiban PPN diubah secarajabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

antaranya bahwaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM009/WPJ.25/KP.0503/2008 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa tanggal 10 Nopember 2008, sehubungan dengan perpindahanalamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Pindah NomorPEM00419/WPJ.25/KP.0503/2014 yang diterbitkan oleh KPP PratamaLangsa pada tanggal 16 Desember 2014, kewajiban PPNdiubah secara jabatan menjadi 001 dengan diterbitkannya SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

Perizinan Perpajakan (NPWP, PKP, SPPKP, SKB PPN, NPPKP,SKT), dengan biaya pengurusan' diperkirakan sebesarRp60.000.000, (enam puluh juta Rupiah);iv. Perizinan Penanaman Modal (Surat Persetujuan PenanamanModal, lin Prinsip Penanaman Modal BKPMAPI, NPIK), denganbiaya pengurusan diperkirakan sebesar Rp100.000.000, (seratusjuta rupiah);v.

SPPKP, SKB PPN,NPPKP, SKT), dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesarRp60.000.000, (enam puluh juta rupiah);iv. Perizinan Penanaman Modal (Surat Persetujuaan PenanamanModal, jin Prinsip Penanaman Modal BKPMAPI, NPIkK),dengan biaya pengurusan diperkirakan sebesarRp100.000.000, (seratus juta rupiah);v.

Perizinan perpajakan (NPWP, PKP, SPPKP, SKB, PPN, NPPKP,SKT);d. Perizinan penanaman modal (Surat Persetujuan PenanamanModal, Ijin Prinsip Peneneman Modal BKPMAPI, NPIK);e. Perizinan lainnya (iPtekstil, Masterlist Machine, MasterlistMachine Penembahan Pelabuhan Muat, Masterlist bahan,AMDAL, Suratsurat rekomendasi Dinas Peternakan, SuratPemasukan bahan kulit);f. Lainlain (Setempel Perusahaan dan lainlain);.

PER20/PJ/2012 tentangRegistrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012, yang pada bagianperiode tersebut tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya Nihil;bahwa tidak terdapat ketentuan secara khusus dalam Undangundang yangmengatur tentang permohonan pembatalan pencabutan Pengusaha KenaPajak;bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat berpendapat bahwa penolakanpembatalan SPPKP

Rasudianto Rauf Nomor : SK. 821.23/SPPKP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;39 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An. Rasudianto Rauf Nomor :SK.821.23/SPMJKP/2002/38 tanggal 24 Januari 2002 ;40 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Rasudianto Rauf Nomor :SK.821.23/SPMTKP/2002/38 tanggal 24 Januari 2002 ;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Drs.

Rasudianto Rauf Nomor : SK. 821.23/SPPKP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;39 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An. Rasudianto Rauf Nomor :SK.821.23/SPMJKP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;40 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Rasudianto Rauf Nomor :SK.821.23/SPMTKP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Drs.