Ditemukan 56 data
Pengki Sumardi, S.H
Terdakwa:
ALDI DIKO ARMANDO Pgl ALDI Bin SYAHRIL ALI
48 — 18
Bukittinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan uang muka sapi qurban tertanggal 21 Juli 2022;
69 — 23
orang laindengan caracara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.27Bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah suatu cara/perbuatan tindakanuntuk ikut mendapat/menikmati atas sesuatu benda / barang milik orang lain,dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan pembayaran (umumnya berupa uang)menurut jangka waktu ( sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan ).Yang dimaksud dengan menukarkanadalah suatu perbuatan/tindakan mengganti(dengan yang lain)dengan cara dengan tanpa memberi tambahaan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Riyan Hendriawan
148 — 42
Putusan Nomor 09K/PMTI/BDG/AD/MI/2021bukan merupakan perbuatan pencurian, dan kamipun berpikirandengan kami melakukan hal seperti itu kepada para pengedardan pengguna Narkoba dapat memberikan efek jera kepadameraka agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan merupakanmata pencaharian tambahaan buat saya untuk menghidupikeluarga saya, yang nota bene hal seperti yang saya lakukanbanyak pula dilakukan oleh oknum aparat lainya yang modus danmotifnya hampir sama dengan yang saya dan temanteman sayalakukan.Bahwa
36 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Jadi Anggaran yang dialokasikan sebagai tambahaan penghasilan yangditerima oleh Anggota DPRD NTB diluar gaji pada Tahun Anggaran 2001sebesar Rp 7.008.922.924, (tujun milyar delapan juta sembilan ratus duapuluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ditambah dengananggaran Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp 13.618.456.160, (tiga belasmilyar enam ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh enam ribuseratus enam puluh rupiah) sehingga berjumlah Rp 20.627.379.084, (duapuluh milyar enam ratus
DPRD seIndonesia Rp 15.000.000, ; Bantuan PBSI/PSSI/Pelti Rp 75.000.000, ; Bantuan pihak ketiga lainnya Rp 195.410.125,; Kesra PNS/Honorer Rp 673.955.795, ; Vakasi Struktural sekretariat DPRD Rp 88.840.000, ; Mobilitas Sekwan/Kabid pada Sekretariat DPRD Rp 36.688.000. ; Bantuan Hari Raya PNS/Honor padaSekretariat DPRD Rp 50.000.000, ; Sosial Kemasyarakatan Rp 115.020.000, ; Bantuan ibuibu paguyuban DPRD Rp 50.000.000. ; Bantuan Darmawanita Sekretariat DPRDJadi Anggaran yang dialokasikan sebagai tambahaan
97 — 119
ATK/Tambahaan ............+eee28229 ae nna.5. Ongkos Panggil srs Risshipicaees Lapptonynnyiksaan setempatl ......+++>> . eeDe ET astern Rp.2.631.000,75
48 — 20
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudahpernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil; Bahwa sejak berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anakanaknya dan saksi juga pernah mengantar uang nafkah dari Pemohondan ibu Pemohon; Bahwa penginapan tersebut milik orang tua kami dan orang tua kamimempunyai 7 orang anak ikut mengelola penginapaan tersebut; Bahwa menurut pengamatan saksi rumah Pemohon dan Termohonmemang kotor;Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tambahaan
379 — 103
ParaPenggugat dalam kontra memori bandingnya telah menanggapi satu persatukeberatan Para Pembanding dan sebenarnya putusan a quo sudah tepat dansudah benar, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemohon Banding untukmengajukan permohonan banding, disamping itu pertimbangan hukum dari JudexFactie sudah benar dan sudah tepat serta telah memenuhi ketentuan hukum yangberlaku, oleh karena itu alasan pemohon banding yang mengajukan banding inijelas hanya sekedar mengulurulur waktu saja ;Bahwa terhadap bukti tambahaan
169 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan hal tersebut jelas bahwaMajelis telah mengambil keputusan yang nyatanyata tidak sesuai denganperaturan perundangundangan, hal ini dikarenakan yang menjadi pokokgugatan kami bukan pada wewenang Termohon PK mengenai batas waktumenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diaturdalam Pasal 15 ayat 1, dimana Termohon PK Berhak untuk menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahaan Jangka WaktuHalaman 56 dari 76 halaman.
ANDRI AB BERMAWI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
181 — 59
MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, untuk itu kemudian sdr.MUHAMMAD HAMZAH MAMBA memberikan tambahaan jaminan beberapasertifikat lagi, sehingga nilai appraisal atas jaminanjaminan yang diserahkanoleh HAMZAH MAMBA tersebut sekitar Rp30 milyar rupiah.Bahwa terhadap jaminanjaminan sertifikat tersebut kKemudian akan dibebanihak tangggungan senilai tiket Rp30 milyar tersebut, namun ternyata untuk totalpara calon jamaah umroh ABU TOUR yang diberangkatkan pada bulanDesember 2017 dibutuhkan tiket setidaknya senilai lebih
65 — 19
Jikaterpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayaruang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara.Apabila terpidana membayar uangpengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uangpengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akandiperhitungkan dengan lamanya pidana tambahaan berupa pidana penjarasebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;Bi Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bendel
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
235 — 1045
.11/PDT/2015/PT.AMBkebenaran dari dalillnya tersebut, maka dalil tersebut sebagimana jugatertuang pada alinea ke dua halaman 78 putusan ini harus dikesampingkanoleh judex facti Pengadilan Tinggi Maluku.Bahwa dengan faktafakta dipersidangan tersebut diatas dan alat bukti bahwaNegeri Hatileng/Negorij Bestuur Wahai/Desa Wahai/Negeri Wahai dibentukoleh Pemerintah Belanda dan sampai Indonesia Merdeka Negeri Wahai hanyamemiliki batas negeri yang disebut batas petuanan ini dapat dibuktikandengan bukti tambahaan
1.ADITYA NUGRAHA
2.INDRAJIT BAYU AJI
3.FAHRINIKO PANGESTU KURDI
4.MANGGITA AGUNG SIREGAR
5.ANDHIKA WIRATAMA GUSMAR
6.ADHITYA AJI PAMUNGKAS
Tergugat:
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
1006 — 2779
Dilihat ada aturan etikanya, adamahasiswa termasuk melihat substansi 10 (Sepuluh) semua mencontek,harus dikurangi nilainya boleh dilakukan karena sudah ada kesepakatanmaka secara substansi tidak akan dilihat lagi.Diskriminasi tidak ada upaya pengulangan, karena selain ituada tugas tambahaan lagi sedangkan Dosen mengetahui bahwa akanmenjadi dampak bagi Para Penggugat. Disini ada kekhususankehadiran, UTS, UAS, Aktifitas dan kesempaatan lainnya.
158 — 141
SPM tanggal 2472013 nomor : 00040 /ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.20.000.000,untuk penggantian uang persediaan sitreskrimsuspolda NTT untuk belanja operasional lainya tanggal2472013.SPM tanggal 2382013 nomor : 00044 /ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.150.000.000,penyediaan tambahaan uang untuk belanja barangoperasional..
58 — 18
saksi dan bukti yang disampaikan, terdakwa menrangkan bahwaketerangan saksi dan bukti benar dan terdakwa tidak merasa keberatan6.38Saksi TRI WITJAKSONO, dipersidanagn menerangakan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa sebelumnya saksi dibagian perlengkapandi WalikotamadyaJakarta Selatan.Bahwa sekarang saksi dibagian kesejahteraan.Bahwa berdasarkan SK Walikotamadya Jakarta Selatan No.151 tahun2006 tanggal 19 April 2006 dalam pengadaan barang dan jasa, saksisebagai ketua.Bahwa dalam angaran belanja tambahaan
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 3 Juni 2013dilakukan tanpa melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku, tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksikoreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Bandingselaku Wajib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawabandari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hash Putusan MahkamahAgung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana alasankoreksi dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahaan
176 — 69
Purwokerto Nomor B 988/0.3.14/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 tentang BantuanKeterangan Ahli untuk Menghitung Kerugian Negara atas PenyidikanTindak Pidana Korupsi Pengalihan Tanah Milik PemerintahKabupaten Banyumas di Gunung Tugel Kelurahan KarangklesemKecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.e Disposisi Bupati Banyumas tanggal 2 Mei 2014 atas Nota DinasInspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700 / 221 tanggal 26 April2014 perihal Permohonan ijin memberikan Keterangan Ahli atasPemeriksaan tambahaan