Menyatakan wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Penggugat tidak tumpang tindih dengan eks diterminasi: PKP2B milik Turut Tergugat I;7. Menyatakan Putusan PTUN Jakarta No.42/G/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 16 Juli 2012 Yo Putusan TUN JKT No.229/B/2012/PT.TUN.JKT. hanya berlaku untuk wilayah PKP2B milik Tergugat I untuk areal seluas 24.884.65 ha dan Putusan tersebut tidak meliputi luas yang telah diciutkan oleh Turut Tergugat I seluas 23.290.15 ha;8.

Hasilevaluasi tersebut menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PENGGUGATyang tumpang tindih dengan wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)TURUT TERGUGAT I.9.

Dengan demikian dapatlahdisimpulkan bahwa tidak ada tumpang tindih antara WIUP milik PENGGUGAT dengan wilayah eksdeterminasi PKP2B milik TURUT TERGUGAT karena wilayah termaksud telah dilepaskan ;5.

Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 9 halaman 12 dan poin12 halaman 16 dan 17 surat gugatannya berkaitan dengan keberatan atas surat Bupati Batangharimengenai adanya tumpang tindih lokasi IUP Eksplorasi PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I.Bahwa yang berwenang menentukan adanya tumpang tindih lokasi adalah Pejabatpejabat yang berwenangyaitu dalam hal in) TERGUGAT.

Bahwa Bupati sebagai jajaran dibawahnya harus patuh dan tunduk padaapa yang telah ditentukan oleh TERGUGAT selaku pejabat yang paling berwenang guna menentukan adatidaknya tumpang tindih IUP PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT .

Foto copy dari copy Surat Bupati Batang Hari No.503/1283/BPTSP/2011 tertanggal 10 Mei 2011perihal Tumpang Tindih Wilayah ljin Kegiatan Usaha Pertambangan; (Bukti P.24)25. Foto copy dari copy Surat Bupati Batang Hari No.503/2187/BPTSP/2011 tertanggal 21 Juli 2011tentang Wilayah IUP Eksplorasi Tidak Tumpang Tindih; (Bukti P.25)26. Foto copy dari copy Surat Turut Tergugat No.041/ITPS/Xi/2010 tertanggal 05 Nopember 2010tentang Permohonan Penciutan Tahap III a.n.

sehingga telah terjadi tumpang tindih (overlapping). Denganadanya pemecahanpemecahan sertifikat HGB Nomor 18/Pondok Arensebagaimana diuraikan di atas maka Sertifikat Hak Milik Nomor 496/PondokAren seluas 2.080 M? tumpang tindih (overlapping) dengan Sertifikat HGBNomor 124/Pondok Jaya (sisa) seluas 2.413 M?;Bahwa, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam gugatan iniadalah tumpang tindih (overlapping) antara Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Aren seluas 2.080 M?

Lebihlebin dalam pengalihan hak (akta jual beli) dari Tergugat Il keTergugat tersebut di lakukan pada saat Tergugat II dan Tergugat IIIsudah mengetahui adanya permasalahan atas bidang tanah berupatumpang tindih (overlapping) sertifikat tanah.

Sedangkan TurutTergugat juga sepatutnya mengadakan pengecekan terlebih dahulumengenai adanya tumpang tindih (overlapping) dimaksud sehinggatidak serta merta membuat akta jual beli di atas tanah Penggugat;20.Bahwa, berkaitan dengan adanya tumpang tindih (overlapping) dalampenerbitan sertifikat tanah tersebut Tergugat II pernah menyampaikanpermasalahannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang(Bapak H.

tersebut fisiknyabelum dapat dikuasai sepenuhnya untuk dimanfaatkan atau dibangun baikoleh Penggugat maupun Tergugat mengingat permasalahan tumpang tindih(overlapping) ini, oleh karena itu adalah patut kiranya apabila Tergugat danTergugat Il atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukumuntuk mengosongkan tanah seluas 2.080 M?

No. 591 PK/Pat/201212Bahwa, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam gugatan iniadalah tumpang tindih (overlapping) antara Sertifikat Hak Milik Nomor 490/Pondok Aren seluas 2.080 M? dengan Sertifikat HGB Nomor 124/Pondok Jaya(sisa) seluas 2.413 M?

Kehutanan Nomor: S.750/MENHUTVII/2006Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTIPT.

Hal ini dapat disimpulkan dari tidakadanya rencana kerja yang sah yang telah disampaikan olehPENGGUGAT kepada Menteri Kehutanan.Pada areal tumpang tindih ataupun sekitar areal tumpang tindih tidakterdapat tananaman acacia mangium yang ditanam olehPENGGUGAT.

Pada tanggal 6 September 2006, TERGUGAT REKONVENSI menerbitkansurat No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepadaMenteri Kehutanan yang padaintinya menyampaikan bahwaPENGGUGAT tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit diareal yang tumpang tindih dengan ketentuan :a. Tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih.b. Memohon diberikan areal pengganti.c. areal yang tumpang tindih dan sudah diland clearing namun belumditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT.d.

AHOO/X/049/2006 perihal areal tumpang tindih, diberi tanda T7;10.Fotocopy Surat Menteri Kehutanan RI No. S.750/MENHUTVII/2006tertanggal 12 Desember 2006 perihal penyelesaian tumpang tindih arealperkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari (PT AHL), diberitanda T8;11.Fotocopy Surat Bupati Kabupaten Nunukan No. 500/337/EkProda/xIl/2006 tertanggal 15 Desember 2006 perihal penyelesaiantumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT.

Penggugat tidak memiliki rencana untuk menanam acacia mangium diareal tumpang tindih. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanyarencana kerja yang sah yang telah disampaikan oleh PENGGUGATkepada Menteri Kehutanan;b. Pada areal tumpang tindih ataupun sekitar areal tumpang tindih tidakterdapat tananaman acacia mangium yang ditanam oleh Penggugat;c.

yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;b. SHM No. 1242 atas nama Fifiana Zuraidah (Tergugat Il) berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.470/1467/PHT/VBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;c. SHM No. 1243 atas nama Fauzianah Helda (Tergugat Ill) berdasarkanSK Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982No.

Basuni bin Abas melepaskan saja tanahnya yangtumpang tindih karena selain dapat ganti rugi dari separuh tanah H.Basuni bin Abas juga merasa senang karena tanah sisa miliknyamempunyainilai tambah; Bahwa setahu saksi tanah yang tumpang tindih tersebut dilepas supayatidak tumpang tindih sampai ada surat pernyataan tersebut; Bahwa kelanjutan dari surat penyataan pelepasan dari Kepala KantorPertanahan terhadap Sertipikat M. 76 yaitu tanah tidak bermasalahdiproses dan terbit Sertipikat baru sedangkan yang

yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;b. SHM No. 1242 atas nama Fifiana Zuraidah (Tergugat Il) berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.470/1467/PHT/LVBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;c.

yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;d. Sebagian SHM No. 1244 atas nama Hairiah (Tergugat IV) yang diterbitkanberdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20Oktober 1982 No. SK.468/1467/PHT/IVBR, seluas 7.990 (tujuh ribusembilan ratus sembilan puluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluas 3.390(tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) m?

Dengan kata lain telah terjaditumpang tindih lahan seluas 2.977 Ha antara WIUP OperasiProduksi PT DSMI dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW;b.

Penyeuaian IUP, apabila tumpang tindih kewenanganterkait batas wilayah administratif kabupaten/kota atauDIOVINSI j 22222 one one one non oon nnn one on eeb. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindihdengan WIUP lain yang sama komoditasnya;c. Penerapan sistem permohonan pertamapencadangan wilayah yang telah memenuhiHalaman 18persyaratan, mendapat prioritas pertama untukdiberikan IUP (first come first served), apabila seluruhWIUP tumpang tindih ; d.

Bintang DelapanWahana maka hal ini merupakan persoalan hukum yang tidak boleh berlarutlarut oleh karena masingmasing subyek hukum di atas perlu. mendapatkepastian hukum; == +9 22 nanan nnn nnn nnn eneHalaman 33Bahwa untuk lebih jelasnya Tergugat juga menampilkan Gambar Situasilapangan pada posisi tumpang tindih dan setelah Penciutan, adalah : Gambar 1 : Gambar Situasi WIUP Tumpang Tindih : & KONDISI TUMPANG TI )File Edit View Wind xBEaARSS pjaloe a9% BEI FB le?

Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih ; ataub.

Memberi kepastian hukum bagi Perusahaan yang mengelolaPertambangan yang tumpang tindih ;4.

kepada Termohon yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mengeluarkan keputusan dan atau melakukan Tindakan sesuai Permohonan Pemohon sebagaimana surat Para Pemohon tertanggal 17 Januari 2017 Perihal Permohonan Penjelasan, dengan menjelaskan sejelas-jelasnya dan lengkap mengenai sebagian luas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 368/Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Genuk (sekarang Kecamatan Gayamsari), Kota Semarang atas nama Maskom bin Haji Masykur seluas 19.600M2 telah terjadi tumpang tindih

, dan tidak memberikanpenjelasan tentang tumpang tindih tersebut dengan Hak atas tanah yangmana dan batasbatasnya dimana saja;7.

dengan SHMNo. 368/ Kelurahan Tambakrejo;b) Gambar Ukur / Peta bidang atas tanah yang tumpang tindih (overlap)dengan SHM No. 368/Kelurahan Tambakrejo ;c) Batasbatas tanah yang tumpang tindih (overlap) dengan SHM No. 368/Kelurahan Tambakrejo ; 20202 on 22 nnn ene nnn ene eee eeeHalaman 5 dari halaman 35 Putusan No.002/P/FP/2017/PT UN.SMG.8.10.d) Sertifikat Hak atas tanah apa saja, siapa nama dan alamat pemeganghaknya serta alasan diterbitkannya Sertifikat yang tumpang tindih(overlap) dengan SHM No

tumpang tindih dan sebagian 1.405 n?

Sebagian tanah seluas 19.600M2 tumpang tindih;c. Sebagian tanah seluas 1.405M2 masih berupa tambak;3.

kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, maka seyogyanya Termohon dapatmemberikan keterangan yang lengkap atas datadata tumpang tindih dimaksud;5.

BDW yang tumpang tindih dengan merujuk pada data dan faktaHal. 43 dari 148Hal. Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PLlapangan serta hasil rapat seluruh pemangku kepentingan.

Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL(1)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh DirekturJenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP denganWIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernurmelakukan:d. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih;ataue.

PerihalPermohonan Fasilitasi Penyelesaian IUP Tumpang Tindih.(Fotokopi dari fotokopi);Peta I.

Yangdiperbolehkan adalah tumpang tindih yang berbeda komoditasmisalnya ada izin dengan komoditas emas dan kemudian padawilayah yang sama ada komoditas yang lain misalnyanikel,tumpang tindih seperti ini diperbolehnya sepanjang keduaperusahaan tersebut melakukan perjanjian yang disebut perjanjianpenggunaan lahan bersama dengan komoditas tambang yangberbeda.

Yang tidak diperbolehkan adalah tumpang tindih dengankomoditas tambang yang sama dalam wilayah tambang yangSIMA j~~== = =n na nnn nan nnn anna an nn nnn nn nn nn anne neeHal. 119 dari 148Hal.

WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang samakomoditas;2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;3. Tidak tumpang tindih dengan wilayah administratifkabupaten/kota atau provinsi lain;4. Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan pencadangan wilayah;5. Koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUPEksplorasi; dan/atau6.

Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; ataub.

Kalau ada permohonan tumpang tindih maka itu akan keluarizin perusahaan ini seluas sekian, tetapi pada saat itu tidak ada salah satu izinpertambangan di Kabupaten Kutai Timur ada yang tumpang tindih.

Jadi untukmenerbitkan izin saksi mengacu pada itu sebagai Peta Dasar makanya Kutai Timur tidakada tumpang tindih.

Cuma yang tumpang tindih dengan UPnya PT. Gunung Bayan Group hanya +2.000 hektar. Jadi yang kami ciutkan itu hanya yang tumpang tindih dengan IUPIUPPutusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 124 dari Hal. 173PT. Gunung Bayan Group bukan semua yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

yangdimaksud oleh Majelis Hakim sesuai dengan faktafakta di atas adalahtumpang tindih yang diakibatkan oleh perbedaan penguasaan fisik tanahdan bukan tumpang tindih tanah yang diakibatkan adanya cacatadministrasi sebagai mana maksud Pasal 107 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tersebut ;Hal. 14 dari 42 hal.

Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;Bahwa benar adanya tumpang tindih hak atas tanah merupakan bagian darikriteria cacat administratif sesuai ketentuan di atas ;Bahwa pengertian tumpang tindih menurut Pasal 107 di atas baru dapatdikatakan ada apabila dapat dibuktikan adanya cacat administratif dalamprosedur penertiban sertipikat.

No. 116 K/TUN/2010Vi.Bahwa selama persidangan, Majelis Hakim bahkan tidak pernah memeriksaSertipikat Hak Milik obyek sengketa termasuk warkahwarkahnya terlebihmembuktikan adanya tumpang tindih tanah yang disebabkan cacatadministratif dalam penerbitannya ;Bahwa terhadap fisik tanah, memang benar telah dilakukan PemeriksaanSetempat (PS), akan tetapi pengertian tumpang tindih tanah yang dimaksudoleh Majelis Hakim bukanlah pengertian tumpang tindih tanah sebagaimanamaksud Pasal 107 di atas, melainkan

tumpang tindih tanah yang mengarahpada sengketa fisik tanah atau sengketa hak ;Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim telah keliru memberikanpertimbangan dalam putusannya.

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau ;i.

ANDI ROHENDI Bin TATA SUKMABahwa Darmo Sugiono memiliki anak yakni Margono, Wahono dan Riono yangmemiliki tanah yang terkena perluasan bandara syamsudin noor.Bahwa alas hak tanah milik Margono adalah Surat Keterangan Kepala Kampung(SKKK) Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 tanggal 15 Juli 1982.Bahwa selama tanah ditempati dan diami oleh Margono tidak pernah terjaditimpang tindih dengan orang lain.Namun kemudian setelah adanya perluasan bandara syamsudin dinyatakan olehterdakwa terjadi tumpang tindih dengan

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kepemilikan tumpang tindih tanah antaratanah yang dikuasakan kepada terdakwa dengan pemilik tanah warga. Bahwa terhadap tanah yang overlap dari warga, tim verifikasi tidak melanjutkanproses kecuali ada perdamaian atau kesepakatan kedua belah pihak, barudilakukan proses, namun jika tidak ada perdamaian maka akan dilakukankonsignyasi oleh panitia P2T.

di Jalan Guntung Damar RT.12 RW.03 SungaiPucungpucung Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan UlinBanyarbaru.Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN.Bjm Bahwa tanah dengan Surat Keterangan Kepala Kampung (SKKK)No.262/AGR/KGP/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 tumpang tindih dengan :Sukamto, Nyuwidi, Edi Sucipto, Andi Rohendi, Darmo Sugiono, dan HadiSupriyanto.

Bahwa terdakwa ada menerima pembagian dari tumpang tindih menggunakanSurat Keterangan Kepala Kampung (SKKK) No.262/AGR/KGP/XII/74 tanggal07 Desember 1974 sebesar Rp. 260.000.000, yang ditransfer kerekening milikterdakwa.

Dari tumpang tindih dengan Andi Rohendi, Darmo Sugiono, dan HadiSupriyanto terdakwa belum menerima uang ganti rugi dan uang masih dititipkandi Pengadilan Negeri Banjarbaru, sedangkan tumpang tindih dengan tanah milikNyuwidi terdakwa membuat surat perdamaian atas kesepakatan bersamasehingga mendapat bagian uang sebesar Rp. 260.000.000, (dua ratus enampuluh juta rupiah), yang dikirim oleh Akhmad Saleh, SH. dengan menggunakancek tunai, kemudian oleh terdakwa uangnya gunakan Umroh orang tuanya,mengawinkan

Pembanding sebelum menyampaikan keberatan terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatanPenggugat konvensi untuk seluruhnya, menyampaikan penjelasanketerangan terhadap buktibukti yang diajukan Pembanding dan ParaHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT BJMTerbanding dalam perkara ini berupa bukti surat sertipikat, SuratKeterangan bidang tanah dan surat keterangan yang berhubungan denganTumpang Tindih

Bukti Surat P4 YANG ISINYA ADALAH SHM NO.13809 ATASNAMA H.DAHRI / TERBANDING SETELAH DILAKUKAN PENGECEKANOLEH TERGUGAT Ill, BENAR TERDAPAT OVERLAP DIATASSERTIPIKAT NO.6609 (BUKTI SURAT P2 SHM 12965 ATAS NAMAH.HASAN BASRI DAN SERTIPIKAT NO.6610 (BUKTI SURAT P1 SHM14732 ATAS NAMA H.HASAN BASRI dan terhadap Bukti Surat yangISINYA SANGAT JELAS MENERANGKAN SHM NO.13809 ATAS NAMAH.DAHRI/ TERBANDING TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAPDIATAS SERTIPIKAT NO.6609 BERUBAH MENJADI SHM NO. 12965 DANSERTIPIKAT

Bahwa Pembanding keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukumputusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yangdalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat konvensi untukselurunnya, TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP DIATASSHM NO.6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 DAN SHM NO.6610Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT BJMBERUBAH MENJADI SHM NO.14732 DAN KEDUA SERTIPIKATTERSEBUT ATAS NAMA H.HASAN BASRI/PEMBANDING, DIMANALETAK Bukti T.I6 SHM NO.13809

atau overlap terhadapobyekobyek tanah tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangansaksisaksi yaitu Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksiFahrani Akli yang menyatakan tidak mengetahui berapa ukuran overlapatau tumpang tindih bidang tanah Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi di bidang tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi M.

Yusran yangmenyatakan baru pagi hari sebelum memberikan keterangan dipersidangandiberitahu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika tanah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah teradi overlap atautumpang tindih, serta keterangan saksi Tergugat dan Tergugat IlKonvensi/Penggugat Rekonvensi Saksi Miftahurahman, S.E., Saksi UmarSiddig, dan saksi Achmad Yosindra Firzanie, yang menyatakan bahwa tidakteyadi overlapping/tumpang tindih terhadap tanah milik Tergugat !

terakhir atas nama UBAIDILLAH yang menyebutkan bahwahasil pengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 1824 tersebutdisesuaikan dengan datadata teknis dan datadata yuridis yangada di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ternyata SertipikatHak Milik Nomor 1824 berada diatas Sertipikat Hak Milik Nomor1278 dan 1594 atau tumpang tindih sehingga alasanTERBANDING dahulu TERGUGAT yang~ dijadikan dasarpertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertamaadalah keliru dan tidak berdasarkan pada fakta hukum

Penggugat yang mana dari hasil pengukuran dilapangankemudian disesuaikan dengan datadata teknis dan datadata yuridisyang ada di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ternyata SertifikatHak Milik Nomor 1824 a quo adalah tumpang tindih dengan bidangtanah milik HAJ ABDURRAHMAN, ASMAIL INDAR, MAYASIN dansatu bidang tanah yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak MilikHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT BJMNomor 1283.

Bahwa seharusnya Penggugat menarik para pihakyang tumpang tindih tersebut di dalam gugatannya sehingga parapihak yang tumpang tindih tersebut juga membuktikan hak atastanah pada objek perkara a quo dan akan membuat terangpermasaahan ini sehingga akan didapati kebenaran yang sebenarbenarnya; bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yuridis diatas maka Pengadilan Negeri banjarbaru) menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugatdalam perkara nomor : 95/Pdt.G/2018/PN.Bjb

jugamenyatakan bahwa seharusnya Penggugat menarik para pihak yangtumpang tindih tersebut di dalam gugatannya sehingga para pihakyang tumpang tindih tersebut juga membuktikan hak atas tanah padaobjek perkara a quo dan akan membuat terang permasaahan inisehingga akan didapati kebenaran yang sebenarbenarnya.

Bahwa terkait dalil Tergugat tentang kurangnya para pihak dalamgugatan Pembanding dahulu Penggugat yang dibenarkan Majelis Hakima quo dalam pertimbangannya ; daeeeeeeeseneeees Bahwa seharusnya Penggugat menarik para pihak yangtumpang tindih tersebut di dalam gugatannya sehingga para pihakyang tumpang tindih tersebut juga membuktikan hak atas tanah padaobjek perkara a quo dan akan membuat terang permasalahan inisehingga akan didapati kebenaran yang sebenarbenarnya.Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan

No.1005 K/PID.SUS/2008setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan setelahuang tersebut digunakan, Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkanbuktibuktisecara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mataanggaran ini Terdakwa 1.

SOEGNO,menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkansetiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uangtersebut digunakan Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung,sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran iniTerdakwa 2.

SUHARTO, menerimauang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 5 tidak menerimanya oleh karenauang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiapbulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelahHal 17 dari 68 hal. Put.

No.1005 K/PID.SUS/2008setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uangtersebut digunakan Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung,sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran iniTerdakwa 6. AGUS SADIANTO menerima uang sejumlah Rp. 4.320.000.

No.1005 K/PID.SUS/2008sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namunsetelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan buktipendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7.

tumpang tindih dengan objeksengketa atas nama:Tanah atas nama Maryani dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M=4000 M?, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 =1000 M?;Tanah atas nama Herman. HM dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M =4000 M2, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. II seluas 20 x 50 =1000 M?:Tanah atas nama Rusmini dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M=4000 M?, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 =1000 M?

, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 =1000 M?;Tanah atas nama Ruslina, dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M=4000 M?, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 =1000 M?;Tanah atas nama Usman Gumanti dalam objek sengketa seluas 80 M x 50M = 4000 M?, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. II seluas 20 x 50 =1000 M?;Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2013D.10.11.Bahwa benar bidang tanah milik Penggugat Matsari bin H.

tumpang tindih dengan objek sengketa atas nama:Tanah atas nama Iskandar HM dalam objek sengketa seluas 130 M x 50M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?

, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Siti Patma, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M =6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Tanah Desi yani dalam objek sengketa seluas 130 M x 50M = 6.500 M?

, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Bahwa anakanak dan istri dari Almarhum H. Muksin bin H. Zainudinmembuat Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang merupakan objeksengketa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yangditandatangani oleh H.

Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTIPT.

yang dilakukan di wilayah yang tumpang tindih tersebut;Pada tanggal 6 September 2006, PENGGUGAT menerbitkan surat No.AHO0/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada MenteriKehutanan yang pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT tidakberkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpangtindih dengan ketentuan:a.

Tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih;b. Memohon diberikan areal pengganti;c. areal yang tumpang tindih dan sudah di/land clearing namun belumditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR13.14.15.d.

Hal ini dapat disimpulkan dari tidakadanya rencana kerja yang sah yang telah disampaikan olehPENGGUGAT kepada Menteri Kehutanan;Pada areal tumpang tindih ataupun sekitar areal tumpang tindih tidakterdapat tananaman acacia mangium yang ditanam olehPENGGUGAT.

Hal ini menunjukan bahwa PENGGUGAT memangtidak memiliki rencana untuk menanam acacia mangium di arealtumpang tindih;Penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT di arealtumpang tindih telah disetujui oleh TERGUGAT sebagaimana SuratPENGGUGAT No.

telah terbit dan menjadi tumpang tindih denganterbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 769 dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNomor 679/1991, dengan luas tanah yang bertumpang tindih dengan tanahPenggugat + 6.760 m? atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak MilikNomor 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 678/1991 denganluas tanah yang bertumpang tindin dengan tanah Penggugat + 1.246 m?

atas nama Herry Purnomo yang telah beralih haknya kepada GunawanMakmur, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa melihat dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 769dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 679/1991 dengan luas tanahyang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 6.760 m? atas namaWahyono Sumardi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 768 Tahun 1991 denganSurat Ukur/Gambar Situasi Nomor 678/1991 dengan luas tanah yangbertumpang tindih dengan tanah Penggugat + 1.246 m?

Menyatakan Batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa:Sertifikat Hak Milik Nomor 769 dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNomor 679/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengantanah Penggugat + 6.760 m? atas nama Wahyono Sumardi danSertifikat Hak Milik Nomor 768 dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNomor 678/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengantanah Penggugat + 1.246 m?

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugatberupa:Sertifikat Hak Milik Nomor 769 dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNomor 679/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengantanah Penggugat + 6.760 m? atas nama Wahyono Sumardi danSertifikat Hak Milik Nomor 768 dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNomor 678/1991 sebatas luas tanah yang bertumpang tindih dengantanah Penggugat + 1.246 m? atas nama Herry Purnomo yang telahHalaman 11 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 79 PK/TUN/2015objek perkara maupun sertipikat milik Penggugat proses penerbitannya telahsesuai prosedur hukum yang benar, sehingga jika Penggugat mendalilkan telahterjadi tumpang tindih kepemilikan, maka yang pertama sekali diputuskanadalah siapa yang paling berhak atas tanah yang bertumpang tindih tersebut,sehingga oleh karenanya menurut hukum sengketa ini adalah sengketakepemilikan/perdata yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum yaituPengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadilinya

(enam ribu duaratus tiga puluh lima koma empat puluh lima meter persegi) tergambar telahtumpang tindih dengan tanah atas nama Imberan (alm) (orang tua Tergugat)dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 104/AGR/KLU/IV/2002, tanggal 4 April 2002 atas nama Imberan;Bahwa karena sebagian tanah tersebut tumpang tindih, maka atas tanah yangtumpang tindih tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran oleh PT.

Angkasa PuraI, dan atas saran dari Panitia Pembebasan Bandara Syamsuddin Noor, agarPenggugat dan Tergugat melakukan musyawarah untuk perdamaian ataumenempuh jalur hukum;Bahwa karena Tergugat menyatakan memiliki bukti kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah Nomor 104/AGR/KLU/IV/2002, tanggal 4 April 2002 atasnama Imberan, terhadap tanah yang tumpang tindih tersebut, maka dengan itikatbaik Penggugat bersedia menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tersebutsecara kekeluargaan dengan Tergugat, yang

dituangkan dalam Perjanjian tanggal27 Mei 2012;Bahwa dengan tidak mengingkari Pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata, dalam perjanjian tersebut Penggugat selaku pihak pertama secara sukarela101112memberikan 50% dari harga tanah yang tumpang tindih tersebut kepada Tergugatyang setelah dipotong pajak, yaitu sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilanpuluh dua juta rupiah), yang seharusnya Tergugat selaku pihak kedua dalamperjanjian tersebut, dapat secara langsung mengambil sendiri uang pembayaranatas

Nomor 1648 K/Pdt/2014131415rupiah), dengan tanpa Tergugat menyerahkan asli bukti surat keterangankepemilikan tanah yang diakuinya;Bahwa dengan tidak adanya asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/AGR/KLU/IV/2002, tanggal 4 April 2002 atas nama Imberan yang dijadikan dasarkepemilikan atas tanah yang tumpang tindih dengan tanah milik orang tuaPenggugat, maka Perjanjian tanggal 27 Mei 2012 telah terjadi adanya unsurpenipuan dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal1328 Kitab

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa karena Surat Perjanjian tanggal 27 Mei 2012 antara Penggugat danTergugat adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, maka uang sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluhdua juta rupiah) yang telah diambil Tergugat secara paksa dari Penggugat harusdikembalikan kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus dengan mata uangyang sah;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan penipuan, sehingga terjadinyatumpang tindih

Peta Tumpang tindih; Oleh sebab itu seharusnya Penggugat maupun PT.

Karya Boga Mitra tetapi saksi tidak hadir; Bahwa secara pasti saksi mengetahui Tumpang tindih lahan PT. MulaiIndah dengan HGU Pt. Karya Boga Mitra pada bulan pebruari 2017, setelahsaksi dan PEMDA dan Penanaman Modal Kab. Sambas dan dari BPNturun ke Lapangan objek yang di sengketakan; Bahwa seingat saksi yang menguasai lahan yang tumpang tindih secaraFisik oleh PT.

Yang pada point 4 dinyatakan hasil pengecekan lapangan yangdilakukan oleh PT Mulia Indah masih didapati/ditemukan adanya indikasitumpang tindih dengan HGU PT.

Nomor 059.HM/MISBS/EKS/X1/2011 tanggal 7 Desember 2011 perihal tumpang tindih Izin PT.Mulia Indah dengan PT.

Surat tersebut menyatakan bahwa :Penggugat dan Tergugat II Intervensi melakukan telaah bersama pada tanggal 22November 2011 bahwasanya terindikasi teyadi tumpang tindih izin antara PT.Mulia Indah dengan PT. Karya Boga Mitra. Dalam lampiran surat tersebut (petaterlampir) termuat Keterangan adanya HGU PT Boga Tumpang Tindih denganIzin PT. Mulia Indah(Bukti T2).

M2tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik 1656 atas nama Tergugat IIseluas 1111 M2.11.2 Sertipikat Hak Milik No. 472 Desa Cimenyan tanggal 13121996 Luas1030 M2 (Bukti P3), berada di atas tanan Hak Milik Adat Nuryati,Persil No.120 D.II Blok Gantungan, Kohir No.2019, Luas 1030 M2tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik 1656 atas nama Tergugat IIseluas 144 M2.11.3.

Sorta Dame S (Bukti P12) tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik 1656 atas nama Tergugat II seluas 1414 m2.Jumlah seluruhnya seluas 8510 M2.Sehingga akibat perbuatan Tergugat I, Para Penggugat mengalami kerugiandengan terjadinya tumpang tindih tanah Para Penggugat jumlah seluruhnyaseluas 8510 M2 (Delapan ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yangTergugat jual untuk kepentingan Tergugat Il secara melawan hukum. (Bukti.P19).Bahwa terjadinya Jual beli antara H.

Oto bin Arkasik kalaupun ada Persil dan kohir yangdimaksud oleh Tergugat I, sudah dijual sebagaimana bukti adanya SertipikatHak Milik No 562 Luas 2360 (tumpang tindih 1111M2), dan Akta Jual Beli No.564/Kec.

Il Blok Gantungan, Kohir No.1052,Luas 5660 M2 tumpang tindih dengan SertipikatHak Milik 1656 atas nama Tergugat II seluas119M2.11.7 Gambar Situasi Tanah Desa Cimenyan yangdibuat oleh Tergugat dimana terdapat bidangtanah seluads 1770 M2 yang diperuntukanatas nama Ir. Sorta Dame S. (Bukti P12) tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik 1656atas nama Tergugat Il seluas 1414 m2.

RUDIASTUTI, Persil No.120 D.IIl Blok Gantungan, Kohir No.2111, Luas1860 M2, tumpang tindih dengan sertipikat hak Milik 1656 atas namaPembanding / dahulu Tergugat Il DKPenggugat DR seluas 853 M7.Akta Jual Beli No. 564/Kec. Cimenyan/1993, berada diatas tanah HakMilik Adat OTO, Persil No.117 S.Il Blok Gantungan, Kohir No.1052,Luas 5660 M? tumpang tindih dengan sertipikat hak Milik 1656 atasnama Pembanding / dahulu Tergugat Il DKPenggugat DR seluas 119M?.

Bahwa alasan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tersebut karena tumpang tindih dengan komoditas PertambanganNikel IUP milik (PT. Position) sesuai Objek Sengketa II ;4.

WIUP atau WIUPKnya tidak tumpang tindih sama komoditas;b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan Negarabukan pajak; danGe Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.65.

dalam mengeluarkan SuratTanggapan/ Objek Sengketa yang menolak pendaftaran IUPOperasi Produksi Penggugat karena tumpang tindih WIUPdengan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi adalahterbukti telah tepat dan sesuai dengan Hukum Pertambangan diIndonesiaBahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan SuratTanggapan/ Objek Sengketa yang menolak pendaftaran IUPOperasi Produksi Penggugat karena tumpang tindih WIUPdengan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi juga Sesuaidan sejalan dengan Asas Asas

pertamapencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan,mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come firstserved), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;*Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan peraturanperundangan yang mengatur akan hal tumpang tindih wilayahIUP antar perusahaan yang sama komoditi sebagaimanatersebut di atas.

WBHP tersebut apakah dari tindakan korektif atau UUyang baru, makanya pada saat ingin didaftarkan di Ditejen Minerba tidakbisa dilakukan karena tumpang tindih dan harus diselesaikan terlebihdahulu;Ahli Dr.