Putusan Nomor 80/B/2017/PTTUN Mks.milik Pemohon Banding dahulu Penggugat dikarenakan terdapattumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dengan Wilayah Izin UsahaPertambangan milik Tergugat Il Intervensi;Bahwa dikarenakan adanya tumpang tindih Wilayah Pertambanganantara Pemohon Banding dahulu Penggugat dengan Termohon BandingIl dahulu Tergugat Il Intervensi, maka berdasarkan kewenangan yangdiberikan oleh Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban

Kemudian, Pemohon Banding menyatakan bahwa TermohonBanding tidak pernah melakukan evaluasi yang mebuktikan bahwa IUPPemohon Banding tumpang tindih dengan IUP Termohon Banding IlIntervensi. Pendapat ini sangatlah keliru, sebab Termohon Bandingdahulu Tergugat tidak mungkin akan mengambil kesimpulan jika IUPPemohon Banding dan Termohon Banding Il Intervensi mengalamikonflik tumpang tindih.

Selain telahmengikuti prosedur peraturan, Termohon Banding dahulu Tergugat jugadalam sepengetahuan Menteri ESDM untuk melakukan penciutansebagai bentuk penyelesaian lain atas konflik tumpang tindih yang terjadiberdasarkan hasil evaluasi.

(a) penciutan WIUP, apabila sebahagian WIUP tumpang tindih. atau(b) penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayahyang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertamauntuk diberikan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih(2) Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan,dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atauGubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yangWIPnya tumpang tindih sama komoditas.Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat

Penyelesaian konflik tumpang tindih wilayah IUPkeseluruhan diatur dalam Pasal 12 ayat (1 ) huruf b yaitu dengan penerapanprinsip first come first served dan tidak menentukan kemungkinan untukpenciutan.

No.1005 K/PID.SUS/2008setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan setelahuang tersebut digunakan, Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkanbuktibuktisecara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mataanggaran ini Terdakwa 1.

SOEGNO,menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkansetiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uangtersebut digunakan Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung,sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran iniTerdakwa 2.

SUHARTO, menerimauang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 5 tidak menerimanya oleh karenauang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiapbulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelahHal 17 dari 68 hal. Put.

No.1005 K/PID.SUS/2008setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uangtersebut digunakan Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung,sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran iniTerdakwa 6. AGUS SADIANTO menerima uang sejumlah Rp. 4.320.000.

No.1005 K/PID.SUS/2008sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namunsetelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan buktipendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7.

Ario Legian Cottage yang tumpang tindih dengan tanah Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Kuta 5.100 m2 atas nama Andy Lukman, tanah yang terletak di Kelurahan Kuta , Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan sengketa perkara No. 17/G/2015/PTUN.DPS.
3.

Ario Legian Cottage yang tumpang tindih dengan tanah Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Kuta 5.100 m2 atas nama Andy Lukman, tanah yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.500,- (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

ARIOLEGIAN COTTAGE yang tumpang tindih dengan Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Kuta, Luas : 5.100 m? atas nama ANDY LUKMAN, tanah yang terletakdi Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali (Sekarang iniberada di Wilayah Administrasi Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta,Kab.Badung, Provinsi Bali), karena cacat hukum~ administrasi dalampenerbitannya nena nnn nnn nn nnn tenn nnn nn nn nnn nn nnnnnn nananAlasanalasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut : 1.B.A.

Padahal faktanya tumpang tindih antara dua sertipikat telah terjadidengan diterbitkanya HGB No. 266/Kelurahan Kuta di tahun 1996 ;Bahwa adalah sangat aneh jika pada saat pengecekan tersebut (kalaudilakukan) tidak diketahui adanya tumpang tindih antara Sertipikat No.1725/Kelurahan Kuta dengan HGB No. 266/Kuta; Bahwa lebih aneh lagi jika pada tahun 2008 (di mana Akta PengikatanJual Beli No 14 Tanggal 23 Desember 2008 dibuat) baik Sdr. AndyLukman maupun PT.

n omen nn nnnn mene nnn1)2)Dalam hal di atas satu bidang tanahterdapat beberapa sertipikat hak atastanah yang tumpang tindih, BPN Rlmelakukan perbuatan hukumpertanahan berupa pembatalan dan/atau penerbitan sertipikat hak atastanah, sehingga di atas bidang tanahtersebut hanya ada satu sertipikat hakatas tanah yang sah ;(2) Cacat hukum administrasi yangdapat mengakibatkan tidak sahnyasuatu sertipikat hak atas tanah harusdikuatkan dengan bukti berupa:26putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap

Kalaupun benarbahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Badung memberikan pernahmengirimkan surat (yang tidak sampai), secara esensi Kantor PertanahanKabupaten Badung tidak pernah memberitahukan duduk perkara secara jelaskepada Penggugat mengenai kasus tumpang tindih yang terjadi dalam suratsuratnya tersebut sehingga tidak membuat Penggugat atau siapa pun yangmembacanya aware akan kasus yang terjadi ; J.

B.F.Sihombing SH, MH. karena itu dalamkasus tumpang tindih sertifikat karena cacat administrasi; Kantor Pertanahanjelas memiliki kontribusi atas kKesalahan yang ditimbulkan sehubungan denganadanya cacat administrasi tersebut ; DALAM PENUNDAAN ; n2noenoneenenn nec cnc enn ncnceececececececencnce3040.Bahwa ada kekhawatiran yang sangat berdasar, yakni Tergugat dan organ31organ di bawahnya termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Badung akanmelakukan tindakantindakan/perbuatanperbuatan hukum lain sebagai

Arutmin No. 102/SMW/PTAISTI/E/03.05, tanggal 29Maret 2005, tentang Lokasi Tumpang Tindih KP PT. Anzawara dalamwilayah PKP2B PT. Arutmin DU314/KalSel, Bunati, Kecamatan Satui,Kabupaten Tanah Bumbu ; Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi KalimantanSelatan No. 545/218SDBP/Distamben, tanggal 11 April 2005 tentangTumpang Tindih KP dengan PKP2B PT.

Arutmin Indonesia;Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan No. 540/01049/Eko, tanggal 06Oktober 2005 tentang Tumpang Tindih Wilayah KP ; Surat dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No.2144/40.00/DJG/2005, tanggal 29 Nopember 2005, perihalTumpang Tindih Wilayah KP PT. Anzawara dengan Wilayah PKP2BPT.

Arutminterdapat tumpang tindih, maka dari itu dibentuktim koordinasi untuk menyelesaikan masalahtersebut. Lalu dibuat SK penyesuaian PT.Arutmin untuk DU 314 untuk membereskansegalapermasalahan tersebut, agar tidak tumpang tindih lagi. Pada tahun 1997 ada SK PT.Anzawara posisinya terdapat tumpang tindih dengan PT.

Arutmin, Tahun2000 = dilakukan penyesuaian oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umummenjadi tidak tumpang tindih karena ada Otonomi Daerah pelimpahan ke BupatiTanah Bumbu pada tahun 2004 ada SK PT. Anzawara tumpang tindih denganPT. Arutmin disitu sudah kewenangannya Bupati Tanah Bumbu, tahun 2005keluar lagi SK disitu Bupati Tanah Bumbu merevisi SK milik PT. Anzawara agartidak tumpang tindih lagi dengan PT. Arutmin kemudian SK yang direvisi itudigugat oleh PT.

Arutmin tidak tumpang tindih, tapi untuk KPEksplorasinya PT. Anzawara masihtumpang tindih dengan wilayah PT. Arutmin ;Bahwa saksi tidak tahu persis tumpang tindih KPEksploitasi PT. Anzawara itu berapa hektar ;Bahwa untuk KP Ekploitasi tumpang tindih itusudah diselesaikan oleh objek sengketa, yangwilayahnya PT. Arutmin sudah kembali ke PT.Arutmin dan wilayahnya PT. Anzawaradikembalikan kepada PT.

WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang samakomoditas;2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;3. Tidak tumpang tindih dengan wilayah administratifkabupaten/kota atau provinsi lain;4. Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan pencadangan wilayah;5. Koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUPEksplorasi; dan/atau6.

Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; ataub.

Kalau ada permohonan tumpang tindih maka itu akan keluarizin perusahaan ini seluas sekian, tetapi pada saat itu tidak ada salah satu izinpertambangan di Kabupaten Kutai Timur ada yang tumpang tindih.

Jadi untukmenerbitkan izin saksi mengacu pada itu sebagai Peta Dasar makanya Kutai Timur tidakada tumpang tindih.

Cuma yang tumpang tindih dengan UPnya PT. Gunung Bayan Group hanya +2.000 hektar. Jadi yang kami ciutkan itu hanya yang tumpang tindih dengan IUPIUPPutusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 124 dari Hal. 173PT. Gunung Bayan Group bukan semua yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

ANDI ROHENDI Bin TATA SUKMABahwa Darmo Sugiono memiliki anak yakni Margono, Wahono dan Riono yangmemiliki tanah yang terkena perluasan bandara syamsudin noor.Bahwa alas hak tanah milik Margono adalah Surat Keterangan Kepala Kampung(SKKK) Nomor : 042/AGR/LU/VII/1982 tanggal 15 Juli 1982.Bahwa selama tanah ditempati dan diami oleh Margono tidak pernah terjaditimpang tindih dengan orang lain.Namun kemudian setelah adanya perluasan bandara syamsudin dinyatakan olehterdakwa terjadi tumpang tindih dengan

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kepemilikan tumpang tindih tanah antaratanah yang dikuasakan kepada terdakwa dengan pemilik tanah warga. Bahwa terhadap tanah yang overlap dari warga, tim verifikasi tidak melanjutkanproses kecuali ada perdamaian atau kesepakatan kedua belah pihak, barudilakukan proses, namun jika tidak ada perdamaian maka akan dilakukankonsignyasi oleh panitia P2T.

di Jalan Guntung Damar RT.12 RW.03 SungaiPucungpucung Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan UlinBanyarbaru.Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN.Bjm Bahwa tanah dengan Surat Keterangan Kepala Kampung (SKKK)No.262/AGR/KGP/XII/74 tanggal 07 Desember 1974 tumpang tindih dengan :Sukamto, Nyuwidi, Edi Sucipto, Andi Rohendi, Darmo Sugiono, dan HadiSupriyanto.

Bahwa terdakwa ada menerima pembagian dari tumpang tindih menggunakanSurat Keterangan Kepala Kampung (SKKK) No.262/AGR/KGP/XII/74 tanggal07 Desember 1974 sebesar Rp. 260.000.000, yang ditransfer kerekening milikterdakwa.

Dari tumpang tindih dengan Andi Rohendi, Darmo Sugiono, dan HadiSupriyanto terdakwa belum menerima uang ganti rugi dan uang masih dititipkandi Pengadilan Negeri Banjarbaru, sedangkan tumpang tindih dengan tanah milikNyuwidi terdakwa membuat surat perdamaian atas kesepakatan bersamasehingga mendapat bagian uang sebesar Rp. 260.000.000, (dua ratus enampuluh juta rupiah), yang dikirim oleh Akhmad Saleh, SH. dengan menggunakancek tunai, kemudian oleh terdakwa uangnya gunakan Umroh orang tuanya,mengawinkan

didesa Darussalam tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang Terdakwa hadapitersebut; Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari warga tentang adanyalahan masyarakat yang terkena tumpang tindih;Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.B/2017/PN RhlBahwa pada saat itu Terdakwa menjadi kepala desa/ penghuluDarussalam sejak tahun 2016;Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai penghulu Darussalambanyak terdapat lahan masyarakat yang terkena tumpang tindih;Bahwa saksi mengetahui adanya

Surat dan ditandatanganiserta diberi stempel kepenghuluan Darussalam; Bahwa saksi mengetahui di daerah tempat saksi tinggal hanya ada 2(dua) warga yang lahannya terkena tumpang tindih; Bahwa hubungan surat edaran tersebut dengan tumpang tindih lahandan Terdakwa yaitu Terdakwa selaku kepala desa/ Penghulu Darussalamsewaktu surat edaran tersebut dikeluarkan sementara pada saat itu saksiasmadi sudah tidak menjabat lagi sebagai penghulu; Bahwa surat edaran tersebut hubungannya dengan Terdakwa karenaadanya

dan saksitidak ada menemukan bukti adanya tumpang tindih atas kepemilikanlahan tersebut;Bahwa surat edaran tersebut disebarkan melalui ke RT di desaDarussalam;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat edaran tersebut ditempeltempelkan dimuka umum.Bahwa ketika surat edaran tersebut diterima di kantor Camat kemudiansurat edaran saksi pegang dan disimpan oleh staff dikantor camattersebut;Bahwa saksi ada mendengar permasalahan tumpang tindih tersebuttetapi saksi tidak melihat buktinya dan hanya melalui

Hasyim;Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 577/Pid.B/2017/PN RhlBahwa saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyelesaikan mengenalpenerbitan surat tanah tersebut disebabkan karena banyaknya informasimasyarakat yang menyatakan tanah yang dimiliki masyarakat tersebutbersengketa.Bahwa yang melaporkan masalah tumpang tindih lahan tersebut yaitumasyarakat salah satunya Terdakwa;Bahwa Terdakwa melaporkan masalah tumpang tindih tanah/lahantersebut ketika Terdakwa menjadi Pjs Penghulu tepatnya pada tahun2015

tersebut;Bahwa surat edaran terbit sejak camat mengeluarkan surat edaranmengenai tumpang tindih lahnan kemudian Terdakwa menginstruksikanSekdes untuk membenahi adanya tumpang tindih lahan tersebut.Bahwa Terdakwa ada terlebih dahulu membaca surat edaran tersebutkemudian baru Terdakwa menandatangani surat edaran tersebut.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) lembar Surat Edaran dengan Nomor: 01/SE/KEPDS/X/2016yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Penghulu) An.

kepada Termohon yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mengeluarkan keputusan dan atau melakukan Tindakan sesuai Permohonan Pemohon sebagaimana surat Para Pemohon tertanggal 17 Januari 2017 Perihal Permohonan Penjelasan, dengan menjelaskan sejelas-jelasnya dan lengkap mengenai sebagian luas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 368/Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Genuk (sekarang Kecamatan Gayamsari), Kota Semarang atas nama Maskom bin Haji Masykur seluas 19.600M2 telah terjadi tumpang tindih

, dan tidak memberikanpenjelasan tentang tumpang tindih tersebut dengan Hak atas tanah yangmana dan batasbatasnya dimana saja;7.

dengan SHMNo. 368/ Kelurahan Tambakrejo;b) Gambar Ukur / Peta bidang atas tanah yang tumpang tindih (overlap)dengan SHM No. 368/Kelurahan Tambakrejo ;c) Batasbatas tanah yang tumpang tindih (overlap) dengan SHM No. 368/Kelurahan Tambakrejo ; 20202 on 22 nnn ene nnn ene eee eeeHalaman 5 dari halaman 35 Putusan No.002/P/FP/2017/PT UN.SMG.8.10.d) Sertifikat Hak atas tanah apa saja, siapa nama dan alamat pemeganghaknya serta alasan diterbitkannya Sertifikat yang tumpang tindih(overlap) dengan SHM No

tumpang tindih dan sebagian 1.405 n?

Sebagian tanah seluas 19.600M2 tumpang tindih;c. Sebagian tanah seluas 1.405M2 masih berupa tambak;3.

kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, maka seyogyanya Termohon dapatmemberikan keterangan yang lengkap atas datadata tumpang tindih dimaksud;5.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal:

1.1. Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih

Daya Sumber Mining Indonesia, untuk selanjutnya diterbitkan oleh Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu angka 5 Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022, tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

M2tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik 1656 atas nama Tergugat IIseluas 1111 M2.11.2 Sertipikat Hak Milik No. 472 Desa Cimenyan tanggal 13121996 Luas1030 M2 (Bukti P3), berada di atas tanan Hak Milik Adat Nuryati,Persil No.120 D.II Blok Gantungan, Kohir No.2019, Luas 1030 M2tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik 1656 atas nama Tergugat IIseluas 144 M2.11.3.

Sorta Dame S (Bukti P12) tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik 1656 atas nama Tergugat II seluas 1414 m2.Jumlah seluruhnya seluas 8510 M2.Sehingga akibat perbuatan Tergugat I, Para Penggugat mengalami kerugiandengan terjadinya tumpang tindih tanah Para Penggugat jumlah seluruhnyaseluas 8510 M2 (Delapan ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yangTergugat jual untuk kepentingan Tergugat Il secara melawan hukum. (Bukti.P19).Bahwa terjadinya Jual beli antara H.

Oto bin Arkasik kalaupun ada Persil dan kohir yangdimaksud oleh Tergugat I, sudah dijual sebagaimana bukti adanya SertipikatHak Milik No 562 Luas 2360 (tumpang tindih 1111M2), dan Akta Jual Beli No.564/Kec.

Il Blok Gantungan, Kohir No.1052,Luas 5660 M2 tumpang tindih dengan SertipikatHak Milik 1656 atas nama Tergugat II seluas119M2.11.7 Gambar Situasi Tanah Desa Cimenyan yangdibuat oleh Tergugat dimana terdapat bidangtanah seluads 1770 M2 yang diperuntukanatas nama Ir. Sorta Dame S. (Bukti P12) tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik 1656atas nama Tergugat Il seluas 1414 m2.

RUDIASTUTI, Persil No.120 D.IIl Blok Gantungan, Kohir No.2111, Luas1860 M2, tumpang tindih dengan sertipikat hak Milik 1656 atas namaPembanding / dahulu Tergugat Il DKPenggugat DR seluas 853 M7.Akta Jual Beli No. 564/Kec. Cimenyan/1993, berada diatas tanah HakMilik Adat OTO, Persil No.117 S.Il Blok Gantungan, Kohir No.1052,Luas 5660 M? tumpang tindih dengan sertipikat hak Milik 1656 atasnama Pembanding / dahulu Tergugat Il DKPenggugat DR seluas 119M?.

karenaterdakwa mengaku lahan yang tumpang tindih adalah milik terdakwa.

terdakwa mengaku lahan yang tumpang tindih adalah milik terdakwa.

Pembanding sebelum menyampaikan keberatan terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatanPenggugat konvensi untuk seluruhnya, menyampaikan penjelasanketerangan terhadap buktibukti yang diajukan Pembanding dan ParaHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT BJMTerbanding dalam perkara ini berupa bukti surat sertipikat, SuratKeterangan bidang tanah dan surat keterangan yang berhubungan denganTumpang Tindih

Bukti Surat P4 YANG ISINYA ADALAH SHM NO.13809 ATASNAMA H.DAHRI / TERBANDING SETELAH DILAKUKAN PENGECEKANOLEH TERGUGAT Ill, BENAR TERDAPAT OVERLAP DIATASSERTIPIKAT NO.6609 (BUKTI SURAT P2 SHM 12965 ATAS NAMAH.HASAN BASRI DAN SERTIPIKAT NO.6610 (BUKTI SURAT P1 SHM14732 ATAS NAMA H.HASAN BASRI dan terhadap Bukti Surat yangISINYA SANGAT JELAS MENERANGKAN SHM NO.13809 ATAS NAMAH.DAHRI/ TERBANDING TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAPDIATAS SERTIPIKAT NO.6609 BERUBAH MENJADI SHM NO. 12965 DANSERTIPIKAT

Bahwa Pembanding keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukumputusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yangdalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat konvensi untukselurunnya, TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP DIATASSHM NO.6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 DAN SHM NO.6610Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT BJMBERUBAH MENJADI SHM NO.14732 DAN KEDUA SERTIPIKATTERSEBUT ATAS NAMA H.HASAN BASRI/PEMBANDING, DIMANALETAK Bukti T.I6 SHM NO.13809

atau overlap terhadapobyekobyek tanah tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangansaksisaksi yaitu Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksiFahrani Akli yang menyatakan tidak mengetahui berapa ukuran overlapatau tumpang tindih bidang tanah Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi di bidang tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi M.

Yusran yangmenyatakan baru pagi hari sebelum memberikan keterangan dipersidangandiberitahu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika tanah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah teradi overlap atautumpang tindih, serta keterangan saksi Tergugat dan Tergugat IlKonvensi/Penggugat Rekonvensi Saksi Miftahurahman, S.E., Saksi UmarSiddig, dan saksi Achmad Yosindra Firzanie, yang menyatakan bahwa tidakteyadi overlapping/tumpang tindih terhadap tanah milik Tergugat !

bersertifikat terpecahjadi dua bidang berukuran 41.4 m x 60m dan 41.4 mx 190 m;Bahwa, sedang Para Penggugat membersihkan tanah SHM 2215,SHM 2216 dan tanah belum bersertifikat, tibatiba muncul Para Tergugatmengklaim tanah yang sedang dibersihkan oleh Para Penggugat adalahmilik Tergugat bersertifikat SHM 715 dan melapor pengrusakan kebundi Polsek Sungai Kakap tanggal 24 Desember 2010;Bahwa, Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2011 di Polsek SungaiKakap memberikan keterangan Tidak Terjadi Tumpang Tindih

antaraSHM 715 dengan SHM 2215 dan SHM 2216 maka dengan keterangantersebut Buang Kaliman @ Abu (Penggugat II) pada tanggal 14 Juni 2011di jadikan Tersangka pengrusakan kebun;Bahwa, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas SHM 1769 nomorBA/49/BA PBTS/SPP/V/2017 dan Peta Bidang Tanah nomor 224/2017tanggal 16 Nov 2017, menerangkan SHM 1769 Terindikasi TumpangTindih dengan SHM 715 dan Skets Indikasi tumpang tindih melebarke tanah SHM 2215 dan SHM 1770.halaman 3 dari 11 halaman putusan perkara nomor

6/PDT/2019/PT PTK10.11.Bahwa, Tumpang Tindih yang melebar ketanah SHM 2215 benarbenarmembingungkan Para Perggugat khususnya Penggugat Il karenakeputusan Turut Tergugat tidak konsisten dan tidak bersesuaian denganketerangan sebelumnya bahwa Tidak Terjadi Tumpang Tindih antaraSHM 715 dengan SHM 2215 dan SHM 2216 yang mengakibatPenggugat II jadi Tersangka;Bahwa, Para Penggugat menduga indikasi tumpang tindih di karenakanada komplain dari Para Tergugat tentang SHM 715.

Sayangnya pengukuran bersama denganWariswaris H, Benu untuk menentukan batas tanah tidak dapatdijalankan karena telah dihalang oleh orangorang suruhan ParaTergugat dengan memberikan alasan tanah yang akan di ukur adalahtanah Tergugat ;Bahwa, perbuatan Turut Tergugat yang tidak konsisten dalam menetapkanletak tanah SHM 715, memindahmindahkan letaknya dari satu tempatke satu tempat dan merekayasa seolaholah terjadi tumpang tindih adalahbertentangan dengan asasasaSs umum pemerintahan yang baik danperbuatan

Oleh karena indikasi Tumpang Tindih tidak benar dan alasanPoint 11, Point 12,dan Point 138 menunjukan letak tanah SHM 715 adalahdi tempat lain, maka seharusnya Berita Acara Pengukuran dan PetaBidang Tanah Pengembalian Batas Nomor 224/.2017 tanggal 16 Nov2017tentang Indikasi Tumpang Tindih di batalkan dan tidak sah;Bahwa, secara diamdiam tanah Penggugat bersertifikat SHM 2216 dantanah yang belum bersertifikat di jual oleh Tergugat dan kawankawan(Dkk).

yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;b. SHM No. 1242 atas nama Fifiana Zuraidah (Tergugat Il) berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.470/1467/PHT/VBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;c. SHM No. 1243 atas nama Fauzianah Helda (Tergugat Ill) berdasarkanSK Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982No.

Basuni bin Abas melepaskan saja tanahnya yangtumpang tindih karena selain dapat ganti rugi dari separuh tanah H.Basuni bin Abas juga merasa senang karena tanah sisa miliknyamempunyainilai tambah; Bahwa setahu saksi tanah yang tumpang tindih tersebut dilepas supayatidak tumpang tindih sampai ada surat pernyataan tersebut; Bahwa kelanjutan dari surat penyataan pelepasan dari Kepala KantorPertanahan terhadap Sertipikat M. 76 yaitu tanah tidak bermasalahdiproses dan terbit Sertipikat baru sedangkan yang

yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;b. SHM No. 1242 atas nama Fifiana Zuraidah (Tergugat Il) berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20 Oktober 1982 No.SK.470/1467/PHT/LVBR seluas 7.990 (tujuh ribu sembilan ratus sembilanpuluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;c.

yang terjadi tumpang tindih seluruhnya;d. Sebagian SHM No. 1244 atas nama Hairiah (Tergugat IV) yang diterbitkanberdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalSel tanggal 20Oktober 1982 No. SK.468/1467/PHT/IVBR, seluas 7.990 (tujuh ribusembilan ratus sembilan puluh) m? yang terjadi tumpang tindih seluas 3.390(tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) m?

tumpang tindih dengan objeksengketa atas nama:Tanah atas nama Maryani dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M=4000 M?, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 =1000 M?;Tanah atas nama Herman. HM dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M =4000 M2, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. II seluas 20 x 50 =1000 M?:Tanah atas nama Rusmini dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M=4000 M?, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 =1000 M?

, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 =1000 M?;Tanah atas nama Ruslina, dalam objek sengketa seluas 80 M x 50 M=4000 M?, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. III seluas 20 x 50 =1000 M?;Tanah atas nama Usman Gumanti dalam objek sengketa seluas 80 M x 50M = 4000 M?, tumpang tindih dengan tanah P. II dan P. II seluas 20 x 50 =1000 M?;Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2013D.10.11.Bahwa benar bidang tanah milik Penggugat Matsari bin H.

tumpang tindih dengan objek sengketa atas nama:Tanah atas nama Iskandar HM dalam objek sengketa seluas 130 M x 50M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?

, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Iskandar HM, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M= 6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Siti Patma, dalam objek sengketa seluas 130 M x 50 M =6.500 M?, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Tanah atas nama Tanah Desi yani dalam objek sengketa seluas 130 M x 50M = 6.500 M?

, tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan Penggugat IIseluas 50 M x 50 M 2.500 M?;Bahwa anakanak dan istri dari Almarhum H. Muksin bin H. Zainudinmembuat Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang merupakan objeksengketa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yangditandatangani oleh H.

fungsicdimaksud telah tumpang tindih dengan penerimaatuntuk pengeluaran seperti dimaksud tidak menjadimenjadi lebih baik dan mewakili kepentingan masy:2 Uang sebesar Rp. 7.500.000, yaitu untuk biaya tamasyarakat.

(pengeluaran di maksud tumpang tindih denbiaya perjalanan dinas).Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan Pimpinan I2002 yaitu untuk pembayaran angsuran kepada Bank JabaiRp. 1.277.450, (DANA MOBILITAS).

(Tumpang tind:tumpang tindih dengan uang kunjungan kerja yang dalamdiatur sehingga keefisienan dan keefektifan tidak lagi dijacmaupun dalam penggunaan dan tujuannya).Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan Pimpinan Dkegiatan pada pertengahan bulan bagi 44 orang masingrRp. 44.000.000, (biaya dimaksud tidak diperinci secaradilakukan sehingga tumpang tindih dengan biaya lainnya 23sNo.SPMU 931/1421/RT/2002tanggal 28 Mei 2002atas nama H.M.

fungsicdimaksud telah tumpang tindih dengan penerimaauntuk pengeluaran seperti dimaksud tidak menjadimenjadi lebih baik dan mewakili kepentingan masy: 10.11.

(Penghasiltumpang tindih dengan penerimaan dan peruntukannyseperti dimaksud tidak menjadikan pelaksanaan tugasmewakili kepentingan masyarakat).2 Uang sebesar Rp. 7.500.000, yaitu untuk biaya takmasyarakat.

Energi Penajam Mandiri dan Sekretaris Daerah PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara bahwa masalah tumpang tindih wilayah Izinusaha pertambangan operasi produksi diselesaikan dengan membagi lahanyang tumpang tindih, yakni seluas +/ 2547 Hektar.

Bumi Energy Kaltim telah mengalamitumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT.Penajam Prima Coal dan wilayah izin Usaha Pertambangan PT.Energy Penajam Mandiri;Bahwa dengan adanya tumpang tindih antara wilayah IzinUsaha Pertambangan PT. Bumi Energy Kaltim dengan wilayahIzin Usaha Pertambangan PT. Penajam Prima Coal dan wilayahIzin Usaha Pertambangan PT/ Energy Penajam MandiriHalaman 43 dari 244.

Bumi Energy Kaltim dan PT.2)Penajam Prima Coal menyerahkan kepada PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara untuk meyelesaikanpersoalan tumpang tindih izin usaha pertambanganoperasi produksi.Pembagian tumpang tindih lahan dilaksanakan padaareal yang hanya tumpang tindih + 2.547 Hektar.Halaman 45 dari 244. Putusan No. 05/G/2015/PTUNSMD46Cc.Pertemuan di Ruang Rapat Setdakab.

Bahwa permasalahan muncul karena terjadinya tumpang tindih di atas wilayahpertambangan tersebut, dimana atas permasalahan tumpang tindih tersebut,ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo.

Tentang Sengketa kepemilikan.Bahwa pernyataan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan adanya tumpang tindih antara sertipikat Terbanding denganPembanding tidak sesuai dengan faktafakta persidangan, dan apabila pun adaoverlaping atau tumpang tindih, maka hal tersebut merupakan sengketakepemilikan yang merupakan ranah hukum perdata umum dan bukan sengketatata usaha negara; 4.

Tentang Sengketa kemilikanMenimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telahmengajukan keberatan atas adanya pernyataan Hakim tingkat pertama dalamputusannya yang menyatakan terdapat tumpang tindih sertipikat tanah SHM No.36 dengan Sertipikat obyek sengketa, akan tetapi alasan adanya tumpang tindih initidak dijadikan oleh hakim tingkat pertama sebagai alasan untuk menyatakansengketa ini sebagai sengketa kepemilikan atas tanah.

Atas keberatan ini akandipertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa isu mengenai tumpang tindih tanah akan mungkinterkait dengan persoalan hukum perdata sekaligus dengan persoalan hukum TataUsaha Negara.

Adanya fakta mengenai tumpang tindih Sertipikat Hak Milik No.36 yang dipertahankan Penggugat/Terbanding dengan obyek sengketa telahdipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama (Fakta ini dipertegas dari adanyaBukti P 2, Bukti P9 dan Bukti T10, serta adanya pengakuan dari Tergugat/Turut Terbanding dalam surat jawabannya pada poin 4 dan 5).

Penerbitansertipikat secara tumpang tindih yang demikian adalah persoalan hukum tata usahanegara. Sekalipun fakta tumpang tindih ini juga dapat dipersoalkan dari sisi hukumperdata, akan tetapi dalam sengketa ini tidak mengakibatkan ketiadaan wewenangbagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji apakah peneribitan obyeksengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau asas umumpemerintahan yang baik.. Dengan demikian alasan keberatan memori bandingHal.17 dari 20 hal. Put.

Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTIPT.

yang dilakukan di wilayah yang tumpang tindih tersebut;Pada tanggal 6 September 2006, PENGGUGAT menerbitkan surat No.AHO0/X/049/2006, Perihal: Areal Tumpang Tindih kepada MenteriKehutanan yang pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT tidakberkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpangtindih dengan ketentuan:a.

Tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih;b. Memohon diberikan areal pengganti;c. areal yang tumpang tindih dan sudah di/land clearing namun belumditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 107/PDT?2018/PT SMR13.14.15.d.

Hal ini dapat disimpulkan dari tidakadanya rencana kerja yang sah yang telah disampaikan olehPENGGUGAT kepada Menteri Kehutanan;Pada areal tumpang tindih ataupun sekitar areal tumpang tindih tidakterdapat tananaman acacia mangium yang ditanam olehPENGGUGAT.

Hal ini menunjukan bahwa PENGGUGAT memangtidak memiliki rencana untuk menanam acacia mangium di arealtumpang tindih;Penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT di arealtumpang tindih telah disetujui oleh TERGUGAT sebagaimana SuratPENGGUGAT No.