Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.Perhatikan juga:Pasal 65 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, juga mengatur pembentukanPeraturan Daerah yakni adanya keterkaitan erat antara Bupati/WallKota

Bahkan namapemerintahannya pun tetap menggunakan istilahPemerintahan Kota Malang yang dipimpin oleh seorang wallkota. Namun kami tetap suka dengan sikap kritis dari kuasaTergugat karena membuat pola pikir dan analisa kami jadisemakin baik meskipun argumentasi yang dibangun terkesanmengadaada dan tidak memiliki landasan hukum yang Jjelas.Gugatan Obscuur libel3.1,Kedudukan domisili/tempat tinggal Penggugat tidak jelasHal 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2020/PA.Mlg3.2.idem3.1.1.

H.Uloh Saefulloh,SH, 5.Danny Hersubianto,SH, 6.Hidayat,7.Ika Kartika,SH, kesemuanya adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandungberalamat Kantor di Jalan SoekarnoHatta No.586 Kotamadya Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai ............... cc eeeee ence ence eee e eee ees TURUT TERGUGAT I;4 PEMERINTAH KOTA BANDUNG cq WALLKOTA BANDUNG, beralamat di JalanWastukencana No.2 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari2011 telah memberikan kuasa kepada /.Eric M Atthaurio,SH, 2.

lad89a835feeBahkan, menempatkan sebagai berita utama (Headline) pads harian SurabayaPagi, terkait usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT 11adalah merupakan bentuk terselubung "Usaha Prostitusi", sehingga pemangkukekuasaan dalam hal ini TERGUGAT HI (Walikota Surabaya), segera Menutupdan /atau Mencabut Ijin Usaha yang diberikan kepada TERGUGAT I danTERGUGAT II, karena nyatanyata usaha itu Menyimpang dari peruntukkannya.b = Media Online SuarapubliknewsDengan judul : DDANGGAP MENGGANGGU, NAV Wallkota

Akta Jual Beli tersebut jugaterregistrasi dalam Buku Daftar Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.Tergugat III diangkat dan dilantik menjadi Camat Mangkubumi KotaTasikmalaya pada tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Keputusan WallKota Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.578BKPPD/2019 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasdi Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

M Aminsyah S.E tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut; Bahwa pengawasan dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan WakilGubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil WallKota dilakukan oleh APIP; Bahwa bilaman ada temuan penggunaan dana hibah maka yangmelakukan audit adalah APIP; Bahwa bilaman Badan Pemeriksa Keuangan masuk untuk ikut auditmaka hal itu tidak masalah karena kewenangan itu ada dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan

.;6. .Menteri, Gubemur ,atau Bupati /wallkota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yangharus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbahB3 dalam izin;7. Keputusan pemberian izin wayibdiumumkan.8.

Sayabangga banyak = siswasaya yang meraihkejuaraan atas bimbingan sayaAlasan yang melatar Sejak Kepala Sekolah Akibatnya, saya dan 2belakangi terbitnya SK (Januari 2012) rekan saya yang tidakWalikota diangkat/ditempatkan bisa bekerjasamableh Wallkota. dengan pelanggaranKarena: .yang dilakukan olehe Pengangkatan dilakukan; ; Kepala Sekolahtidak melalui prosedur. dimutasi secara downyang ditentukan' olehSekolah RSBI graded.e Kepala Sekolah yang Mengalami perlakuandianggkat dibawah yang tidak adil darikarakteristik

Bahwa Ketua Yayasan AlMuhajirin bersurat kepada Wali KotaTangerang melalui surat Nomor 007/YAM/III/2020 PerihalPermohonan Penertiban tertanggal 2 Maret 2020, yangmenyampaikan bahwa ada sekelompk orang/warga yangmembentuk kepengurusan Masjid tandingan, dan meminta WallKota untuk menertibkan sekelompok orang dimaksud;4.

Akta Jual Beli tersebut jugaterregistrasi dalam Buku Daftar Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.Tergugat III diangkat dan dilantik menjadi Camat Mangkubumi KotaTasikmalaya pada tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Keputusan WallKota Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.578BKPPD/2019 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasdi Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Karena melanggar Pasal 71 ayat 2 UndangUndang RI No.10 Tahun 2016 atas perubahan UndangUndang RI No..1 Tahun2014 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, WallKota/Wakil Wali Kota menjadi UndangUndang PEMILU KADA Jo Pasal 8 UndangUndang RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal116ayat 1 UndangUndang RI No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara JoPasal 7 ayat 4 hurup b PP RI No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil Jo Pasali2 ayat 1 dan ayat

Wallkota Jakarta Timur 9. Negara R.I. cq. Pemerintah R.I. cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kecamatan Pulo Gadung 10. Negara R.I. cq. Pemerintah R.I. cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11. Negara R.I. cq. Pemerintah R.I. cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq.

(2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut sertamelakukan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang ada membuat peraturanmengenai penarikan retribusi mobil angkutan yang diatur dalam Peraturan Wallkota

Dalam Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1604 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan WallKota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam Pasal 4 ayat (4) huruf r yangmenyatakan : bahwa uraian tugas Kepala Dinas adalah menyelenggarakanpenandatangan perizinan yang menjadi kewenangannya ; Dengan demikianIzin lingkungan termasuk kewenangan yang ditandatangani oleh kepala

RINDA PUTRA SEJAHTERA untukmelaksanakan eksplorasi tambang batu bara sesuai dengan surat keputusan WallKota Samarinda No: 007/HKKS/2007 tertanggal 3 Januari 2007 yang dibuattanggal 31 Okteber 2007, Legalisasi Nomor : 315/L/2007 oleh GONGGAMARPAUNG, S.H Notaris di Medan, dan didalilkan Penggugat dalampelaksanaan pekerjaan tersebut Pihak CV.

Namun ternyata dalam proses pengajuan penerbitanSertifikat Hak Pengelolaan No.2 ternyata tidak dicantumkan dan atau tidakdiikutsertakan tanah yang telah diserahkan dan dipakai oleh Kantor WallKota/TURUT TERGUGAT V, sehingga seolaholah telah terjadi dan atauterdapat kekurangan tidak sesuai keputusan TURUT TERGUGAT yangtelah menetapkan luas tanah Hak Pengelolaan No.2 adalah 575.155 M2,namun yang diajukan permohonan penerbitan Sertifikat oleh KepalaKantor Pertanahan Jakarta Timur sesuai suratnya kepada

Artati di Hotel Borobudur diJakarta dan menanda tangani surat pernyataan yang kurang dari WallKota sebagai PA; Bahwa Saksi di Jakarta ada urusan lain bukan urusan pengadaanalat kesehatan tersebut; Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dukungan dari perusahaan alatkesehatan dalam usulan tersebut; Bahwa Saksi tidak tahu siapa rekanan sebagai penyediapengadaan alat kesehatan di RSUD Rasidin pada tahun 2011;Halaman 64 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Pdg Bahwa Direktur RSUD Rasidin tahun 2011

mengevaluasipenyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan dantugas Pembantuan, bidang pajak daerah, bidang pengelolaan asset,bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai serta bidangakuntansi dan data keuangan (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali KotaDepok Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SusunanHalaman 83 dari 242 Putusan Perkara Nomor : 29/G/TF/2021/PTUN.BDGOrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan KeuanganDaerah)Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan WallKota

Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturutturut atau tidak berturutturut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpaizin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wallkota;Bahwa MUSYAFFA adalah Pegawai Negeri yang menjabat selaku KepalaBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Kutai Timurdan SURIANSYAH adalah Pegawai Negeri yang menjabat selaku KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimanaditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri; danMeninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturutturut atau tidak berturutturut dalam waktu 1 (Satu) bulan tanpaizin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wallkota

Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturutturut atau tidak berturutturut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpaizin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wallkota;Bahwa benar selama kurun waktu dari tanggal 12 Februari 2016 sampaidengan tanggal 2 Juli 2020 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyaselaku Bupati Kutai Timur, Terdakwa bersamasama dengan MUSYAFFAdan SURIANSYAH menerima Gratifikasi

dan ketika sudah tidak lagi menjadi SekretarisFKDM Kota Bandung, bukanlah merupakan orang yang mempunyaikewenangan apapun baik kewenangan secara attributive (kewenangan yangbersumber dari UndangUndang) maupun kewenangan secara delegative(kewenangan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari satu organpemerintahan yang lebih tinggi kepada organ pemerintahan yang lebih rendah);Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah maupun dalam Surat Keputusan WallKota