Ditemukan 824 data
39 — 23
Bahwa benar pada tahun 2011, Mentri KehutananRepublik Indonesia Menerbitkan Permenhut RI, No.P.14/MehutlI/2011, Tentang Izin Pemanfatan Kayu yangmana di atur dalam Bab Il, tentang tata cara Permohonandan Penyelesaian Permohonan bagi kesatuan IzinPemanfatan Kayu pada APL, yang telah di bebani IzinPeruntukan sebagaimana di atur dalam Pasal 11 dariPermehut tersebut.
369 — 18
lain jugadengan satuan centimeter, setelah itudimasukkan kerumus : tebal x lebar x panjang10.000 dan setelah itu baru dapat menentukanhasil dengan satuan meter kubik;Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahuijenis kayu atara lain Yang Ahli gunakan pisaucarter dan Luv ( Kaca pembesar) kemudian padakayu tersebut di potong dan dilihat dengan LUVtentang poripori kayu, susunan pori dansebaran pori,pengukuran dan pengujian hasilhutan yang diatur dalam peraturan direkturjendral bina produksi kehutanan No.p
1.Samandohar Munthe, S.H.
2.Hepni Agustiani, SH
Terdakwa:
Jalaluddin Pasaribu bin Berlin Pasaribu
85 — 16
Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan haltersebut sesuai dengan pasal 1 nomor 12 undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan; Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan, dokumenyang digunakan oleh perseorangan maupun badan usaha harus sesuaipasal 11 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no.P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1
40 — 9
danfungsi kawasan hutan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010tanggal 22 Januari 2010 tentang tata cara peruntukan dan fungsi kawasan hutan kemudianbaru ke proses pelepasan yang juga yang harus dilengkapi dalam mengerjakan dan ataumenggunakan dan atau menduduki kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi untukareal perkebunan kelapa sawit harus memperoleh pelepasan kawasan hutan dari MenteriKehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P
1.LISDA HARYANTI, SH
2.YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
Asril Bin Sukiman
54 — 19
Dan peraturan Menteri Kehutanan No.P .85 / Menhu / Setjen / KUM.1/ II / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutankayu Budidaya; Bahwa benar berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PermenhutP.43/Menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari Hutan alam yaitu : Surat Keterangan Syahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) kayubulat / kayu gergajian Nota Angkutan.
39 — 4
berwenang dan dimasukkan dalamdokumendokumen penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana diaturdalam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan AlamMengingat sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu :1) PP No.12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;2) Peraturan Menteri Kehutanan No.P
244 — 99
Foto Copy Paspor Penggugat.I No.P 333569, halaman 13 yang menerangkan bahwa captanggal keberangkatan dari Polisi Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali, tanggal 18Desember 2010 dan Cap kedatangan di Paris dari Polisi Imigrasi Bandara RoissyCharles de Gaulle, Perancis, halaman 16 di Paspor yang sama, yang bersangkutan tiba diParis tanggal 19 Desember 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda (P.I 19.d) ;20.
dibuktikan Surat Kuasa tertanggal 29Desember 2010 adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Penuh (Full Authority) bukti T.I27 adalahsah menurut hukum maka bukti P.119.a yang berupa Surat Keterangan Kedutaan Besar RI diPerancis No.081/KET/KONS/VII/2013 tanggal 1 juni 2013, bukti P.I19.b yang berupa SuratPernyataan tanggal 21 Juni 2013 dari Muna Huon, bukti P.I19.c yang berupa Surat Pernyataantanggal 21 Juni 2013 dari Ernawati, bukti P.I19.d yang berupa Paspor Penggugat.I No.P
20 — 9
P.55/menhutIl/tahun 2006, Permenhut no.P.51/Menhutll/Tahun 2006 , jo P.62/MenhutIl/tahun 2006, Jo P.33/Menhutll/Tahun 2007 untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasaikayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yangberwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayuHal 26 dari 26 halamanHAMIDI Als MIDI Bin DAUDyang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk
155 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.P.14/MENHUTII/2006 Tanggal 10 Maret 2006 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :I.Il.PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGANINDONESIA ATAU INDONESIAN MINING ASSOCIATION(APIIMA), berkedudukan di Gedung Gajah Unit ABC, Lantai 5,No.A2, Jalan DR.
293 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWPdan perjanjian kerjasama Merchant;j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok BNo.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copyNPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utaraterdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjiankerjasama Merchant;Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP danperjanjian kerjasama Merchant;. Versace, Mangga Dua Square, Lt.
173 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
H aliasCAIANG di Pom Bensin di dekat pintu Tol Merak atas perintah DURIAN danDONNY, kemudian polisi menyita barang bukti narkoba tersebut berikut (satu)unit mobil Suzuki Aerio warna silver No.P B1376DB, 2 (dua) unit handphonemerek Nokia dari Terdakwa 1.SYAHRIZAL alias ARI sedangkan Terdakwa 2.HALIM SUSANTO DISITA 1 (SATU) UNIT Handphone merek Nokia yangdipergunakan untuk menerima Penyerahan Shabu, kemudian sekitar pukul 22.45WIB Saksi AGUS SALIM, S.H menghubungi Saksi SUPRIYADImemberitahukan agar
31 — 9
Tangerang No.P.02/ 023/II/2014 tanggal 27 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
120 — 20
Foto copy sertifikat Hak pakai No.P.2 Tahun 1982, diberi tanda bukti P6.1.Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tnr.10.11.12.13.14.15.16.AL?18.19.20.21.22.23.Foto copy buku tanah atas sertifikat Hak Pakai No. P.2 Tahun 1982, diberitanda bukti P.6.2Foto copy suratsurat tanda penerimaan laporan kehilangan Barang yangdikeluarkan Polres Berau pada tanggal 26 April 1993, diberi tanda bukti P7.Foto copy surat No.
HASRI MARWINDA, SH
Terdakwa:
1.YULLY RAMANDA PUTRA alias NANANG bin MAWARDI
2.SAPRIYANTO alias KESEN anak dari TALIT
383 — 27
Unsur yang tidak dilengkapi secara bersamasama surat keterangan sahnyahasil hutan.Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangundangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.P.43/Menlhksetjen/ 2015 tanggal 12
76 — 17
. ;1 (satu) lembar foto sasis dan 1(satu) lembar Head Treler No.P!.D9343 AB,selanjutnya diberi tanda buktiT24. ;2 (dua) lembar foto Head treler No.Pol.D9331AB, seanjutnya diberi tandabukti T25.;2 (dua) lembar foto sasis truck, selanjutnya diberi tanda bukti T26. ;Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/5188/XII/2013/Reskrim, Bandung09 Desember 2013 pangilan atas nama Angga Purnama, pelapor Yati SriMulyati , selanjutnya diberi tanda bukti T27.
668 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makmur Bersama Asia diKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang IzinPemanfaatan Kayu;Fotocopy Laporan Triwulan (JanuariMaret 2015) PT. MakmurBersama Asia;Fotocopy Laporan Triwulan Il (AprilJuni 2015) PT.
Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang IzinPemanfaatan Kayu;5. Fotocopy Laporan Triwulan (JanuariMaret 2015) PT. MakmurBersama Asia;Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 209 K/PID.SUS.LH/2017Fotocopy Laporan Triwulan II (AprilJuni 2015) PT.
369 — 12
Perum Perhutani) diatur dalam ketentuanPermenhut Nomor P.42/Menhutl/2014, Hutan Produksi adalah kawasan hutanyang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.42/MenhutI/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Tanaman Pada Hutan Produksi, setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan
16 — 1
//JB/SUBA/2006 yangdikeluarkan oleh Notaris Linda Kenari tanggal 13 April 2006;P. 14: Copy Buku tabungan Bank Mega atas nama No.P.15: Copy Akta Notaris nomor : atas nama Ahli Waris dikeluarkanoleh Notaris Said Ahmad tanggal 30 Juni 2004;P. 16: Copy Akta Pembagian Harta Peninggalan No.
58 — 35
Berdasarkan DKO dimaksud penerbit FAKO menerbitkan FAKO;FAKO dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya untuk:Lembar 1 dan 2: bersamasama hasil hutan yang diangkut, lembar 1 untuk kepaladinas kabupaten 1 kota tujuan, lembar ke 2 untuk arsip penerima;Lembar ke 3 untuk kepala dinas kehutanan kabupaten/kota ditempat asal hasilhutan;Lembar ke4 untuk kepala balai asal hasil hutan;Lembar ke5 untuk arsip penerbit;6.Bahwa sesuai Permenhut No.P.55/Menhutll/2006 Pasal 25, tata carapengangkatan penerbit FAKO
67 — 14
dimasukkan ke dalam daftar Pengukuran Kayu Olahan(DKO);o Berdasarkan DKO dimaksud penerbit FAKO menerbitkan FAKO;o FAKO dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya untuk: Lembar 1 dan 2: bersama sama hasil hutan yang diangkut, lembar 1 untukkepala dinas kabupaten 1 kota tujuan, lembar ke 2 untuk arsip penerima;12 Lembar ke 3 untuk kepala dinas kehutanan kabupaten/kota ditempat asal hasilhutan; Lembar ke4 untuk kepala balai asal hasil hutan; Lembar ke5 untuk arsip penerbit;Bahwa sesuai Permenhut No.P