Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracarateknis dan taktis dalam sidang KKEP ;c. Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman ;d. Memiliki surat kuasa dari terduga pelanggar dan/atau ;e.

tentang HakAsasi Manusia:...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karenadisangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidakbersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatusidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yangdiperlukan untuk pembelaannya, sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan...Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009:...dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugaswajib bersikap profesional dalam menerapkan taktis

SuryantoTrimulyono8 Biaya bantuan duka orang tua Kak 23/12/2010 Rp1.000.000,00Suryanto Trimulyono9 Biaya spanduk ucapan selamat Idul Fitri 20/08/2010 Rp3.862.500,001431 H10 Biaya pembuatan papan ucapan selamat 05/08/2010 Rp500.000,00pelantikan gubernur jambi11 Biaya taktis menhadiri pembukaan 13/07/2009 Rp5.000.000,00perkemahan putri nas. 2009 di BauBauSultra Hal. 44 dari 102 hal. Put.

Nomor : 1449 K/Pid.Sus/2014 1431 H 0/08/201010) Biaya pembuatan papan ucapan selamat 500.000,00pelantikan gubernur jambi 5/08/201011) Biaya taktis menhadiri pembukaan 5.000.000,00perkemahan putri nas. 2009 di BauBau 3/07/2009SultraSub jumlah II 30.758.000,00Tahun 2011No Kegiatan JumlahanggalKuitansi1) Biaya bantuan pembelian kado dan 700.000,00BBM pernikahan anggota DKD Jambi 1/03/20112 Pembelian oleh2 tim monitoring KIT 1.254.000,00Gudep dari Kepmenpora RI dan 0/05/2010Kwarnas3 Pembayaran biaya

Jika hal ini tidakdilakukan maka Dan KRI melanggar aturan Protap Kamla.Bahwa kewenangan Asops Danguspurlatim yang saat itusedang onboard di KRI Layang hanyalah kewenangan kendaliOperasional pelaksanaan operasi siaga Yudha16 saja, tetapiuntuk kewenangan taktis dan teknis tetap menjadi kewenanganDan KRI Layang, terkait caracara mendekati kapal asing,pemeriksaan dan sebagainya, karena menyangkut keselamatandan keamanan KRI Layang635 dan ABKnya.Bahwa arti dari istilan onboard adalah menumpang, tetapikalau

dihubungkan dengan tugas pokok Asops Danguspurlatimmaka dia bukan penumpang biasa, namun hanya punyakewenangan kewenangan kendali operasional, bukankewenangan kendali taktis/teknis.Bahwa dalam perkara ini, menurut Saksi yang dilanggar olehTerdakwa selaku Dan KRI Layang635 adalah Protap Kamlasebagaimana diatur dalam Perkasal No.32/V/2009 tanggal 4Mei 2009.Bahwa perkara ini tidak ada bedanya dengan kasus latihan diNatuna yang mengakibatkan prajurit TNI meninggal dunia.Bahwa setiap prajurit dalam melaksanakan

Sisa dana Kegiatan Pembinaan dan PengembanganAtraksi Budaya tahun 2010 dan tahun 2011 masih disimpan sampai bulan Mei 2012 mestinya disetorkan, namun karena sering ada perintah untuk membiayai acaraacara yang tidak ada anggarannya dalam DPPASKPD, maka dana tersebut Terdakwa simpan sebagaidana taktis yang setiap saat bisa dipergunakan untuk membiayai keperluan / kegiatan / acara dinas.

dikembalikan kekas Negara, namunfaktanya Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan penggunaan riilnya, namunjustruTerdakwa mengeloladanmenyimpan,kemudian menggunakanhasilpotongan tersebut untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPPASKPD sertamembuatpertanggung jawabanfiktifataspengeluaranyangberkaitandenganperjalanan dinas dengan buktibukti tanda terima fiktif,Menimbang bahwa dana sisa kegiatan dari pembiayaan APBD Kota Yogyakartatahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, digunakan untuk dana taktis

Dana tersebutterdakwa simpan sebagai dana taktis yang setiap saat bisa dipergunakan untuk membiayaiHalaman 170 dari 214 Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor Ykkeperluan / kegiatan / acara dinas. Terdakwa dan saksi Drs.

sebelumnya.Halaman 171 dari 214 Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkMenimbang bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum pula, selain itu sebagaiPendukung Administrasi Umum, terdakwa telah melampaui kewenangannya karenaterdakwa dalam melaksanakan tugasnya juga melakukan pengelolaan terhadap keuanganyang berhubungan dengan kegiatankegiatan Pembinaan dan Pengembangan AtraksiBudaya pada tahun 2010 dan 2011, di antaranya memberikan uang (honor seniman) kepadapara seniman dan menyimpan sisa dana sebagai dana taktis

PimpinanDepartemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemendan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah.6. Bahwa akibat perubahan ketentuan hukum dan perkembangan politik hukumpemerintahan daerah di Indonesia, Departemen Kesehatan kini bergantimenjadi Kementerian Kesehatan, dan Kantor Wilayah DepartemenKesehatan di daerahdaerah sudah tidak ada lagi dan menjadi perangkatdaerah.

Oleh sebab itutulisan yang ada dihalaman depan dari brosur andalan tentang risalah Lunpia Delight yangdiedarkan dimasyarakat luas melalui berbagai tehnik operasionalnya yang taktis dansistematis pada halaman depannya bertuliskan :Meski lidah terkadang bisa saja berclusta tapi untuk cita rasa sudah Pasti, yangnamanya lidah tidak akan pernah dusta " ."

No.1682 K/Pid.Sus/2014tersebut direalisasikan untuk kesejahteraan, taktis komisi,operasional fraksi, taktis pimpinan dan lainlain.e Menimbang bahwa Terdakwa juga menerima dana TunjanganKhusus secara tunai sebesar Rp15.120.000,00 (lima belas jutaseratus dua puluh ribu rupiah), di mana dana Tunjangan Khususdiperuntukan membayar setoran pajak dan apabila ada sisapembayaran setoran pajak uang tersebut seharusnya dikembalikanke Kas Negara, sehingga tidak bisa dianggap sebagai tambahanpenghasilan bagi

hukum yang diperlukan untuk pembelaannya,sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN LlgTahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian PenangananPerkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia(Perkap No. 12 Tahun 2009)Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009 :Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajibbersikap profesional dalam menerapkan taktis

alinea terakhir dan halaman 30 alinea ke1:Bahwa dari dokumendokumen tersebut Majelis meyakini bahwamutasi kredit sebesar Rp 1.600.000,00 bukan penerimaan ataspenyerahan BKP, dan berdasarkan bukti dan dokumen pendukungyang ada terbukti mutasi tersebut merupakan pengiriman uang dari PTMujur Lestari ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding cabangMedan Nomor : 1050001288715, dana tersebut merupakan titipanHalaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 712 B/PK/PJK/2016untuk keperluan operasional atau dana taktis

dengan Tergugat (CHARLES TIGOR SILALAHI, SH MH) serta SUJADIdkk adalah sama, maka agar Pengadilan dapat memutuskan siapa pemilikyang Sah sebenarnya, sangat urgen apabila SUJADI Dkk dan INDRIATIharus dijadikan sebagai Pihak dalam perkara ini.Bahwa karena itu pula persoalan tentang siapa siapa saja yang perludigugat, maka hal itu tentu. sepenuhnya menjadi Hak otoritasnyaPembanding Dk/ Penggugat Dk yang tidak wajar dan patut untuk dicampurioleh Judek faksi, sebab hal itu jelas merupakan bagian dari Taktis

Wilayah Badan Pertanahan adalah Instansi Vertikal dariBadan Pertanahan yang berada di setiap Ibukota Propinsi;(2) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakanperangkat dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktisoperasional di bawah Gubernur selaku Kepala Wilayah, dan teknisadministratif di bawah Kepala Badan Pertanahan;(3) Di setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk KantorPertanahan yang merupakan perangkat dekonsentrasi, yang dalampelaksanaan tugasnya secara taktis

dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar, c.menyusun dan membacakan nota eksepsi/oantahan dan nota pembelaan dalamHalaman 50 Putusan No. 172/G/2016/PTUNM DNSidang KKEP, d. membela hakhak Terduga Pelanggar dan e. menyusun danmenyampaikan Memori Banding;Pasal 76: Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polriyang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan Sarjana Hukum dan/atauSarjana Ilmu Kepolisian, b. memiliki pengetahuan, ketrerampilan dankemampuan beracara secara teknis dan taktis

Bahwa pada Juli 2016 Saksi mendapat jabatansebagai Daunit UP3M Lumajang yang memillikitanggung jawab yaitu. melaksanakan kegiatanGakkumplintatid dan pengawalan WIP, VIP TNI,Materiil maupun Personel Militer di wilayah HukumUP3M Lumajang yang secara tekhnis dibawahDenpom V/3 Malang dan secara Taktis dibawahHal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 67K/ PM IIl12 / AD /1IV/ 2021Kodim 0821/Lumajang.Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi berada dirumahnya dengan alamat

Dengan adanya kata dapat dapat menandakan bahwa deliktersebut dikonstruksikan secara formal (delik formal) yang lebihmenitik beratkan pada perbuatan bukan akibat, artinya tidak perluada kerugian Negara secara nyata tetapi cukup adanya potensikerugian Negara, dalam bentuk taktis kKerugian Negara harus dapatdihitung secara pasti;2. Tidak ada singkronisasi dan harmonisasi perundangundangan kitaterkait terminologi keungan Negara.

Daerah yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor :6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang PemberianHak Atas Tanah, yang tekhnisnya dilaksanakan sepenuhnya Sub DirektoratAgraria Kabupaten dalam hal ini Kantor Sub Direktorat Agraria KabupatenDompu:;c Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar PemerintahKabupaten Dompu/Bupati Dompu mendelegasikan untuk melakukanpengukuran Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten bukan Dinas Agrariatetapi merupakan instansi vertikal yang taktis

Biaya gambar ukur GSB Kartiasa Agus sebesar Rp.2.000.000, ; 16.Biaya setoran awal pembukaan rekening Mandiri (Kaitan Pajak)sebesar Rp.1.500.000,; =17.Biaya sosialisasi sebesar Rp.3.850.000,; 18.Biaya dana taktis proyek wonocolo sebesar Rp.1.000.000,; 19.Biaya sewa doserFuad Fadli sebesar Rp.11.250.000,; 20.

Arjuna Finance ;BahwaSaksi menerangkan, Saksi bahwa rekening tersebut digunakanuntuk penggunaan dana taktis PT. Arjuna Finance;BahwaSaksi tidak mengetahui Nomor Rekening yang digunakan oleh PT.Arjuna Finance atas nama Saksi, dan Saksi hanya mengetahui Rekeningtersebut BCA KCU Jatinegara;BahwaSaksi menerangan, bahwa rekening tersebut sudah digunakanoleh PT. Arjuna Finance jauh sebelum Terdakwa 1 ANDRY SURJASAmasuk kedalam PT.

Arjuna Finance sebagaipenggunaan dana taktis ;BahwaSaksi tidak mendapatkejelasan atas pembayaran gaji Saksi di PT.Arjuna Finance sejak 2017;BahwaSaksi terakhir bekerja di PT. Arjuna Finance pada tanggal 22Desember 2017;Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.9.

PstSLAMET REKHIYANTO merupakan Rekening Dana Taktis PT. ArjunaFinance/bagian dari operasional perusahaan, karena transaksi didalamrekening tersebut bukan hanya untuk urusan uang terdakwa saja melainkanurusanurusan lain operasional PT. Arjuna Finance, Rekening itu sudah adasejak tahun 2009, bunga yang dibayarkan dari rekening SLAMETREKHIYANTO, karena pada waktu itu PT.

Arjuna Financememberikan data existing kepada bank yang tingkat suku bunganya lebihrendah tersebut;Bahwa, Rekening atas nama SLAMET REKHIYANTO sudah ada sejaktahun 2009 atau sebelum Para Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT.Arjuna Finance yang digunakan untuk dana dana taktis operasional PT.Arjuna Finance;Bahwa, yang mengakuisisi PT. Arjuna Finance yaitu VICTORSUNRINDANAUNGdan SURYO SUSILO, yang pada awalnya dilakukan secaradibawah tangan yang isinya untuk melakukan pengambilalihan PT.

Klaten ;Bahwa Bupati mempunyai anggaran tersendiri untuk kegiatankegiatanantara lain dari Umum sebesar Rp. 2.000.000.000, pertahun dan untukanggaran taktis sebesar Rp. 1.500.000.000, dan terdakwa sama sekalitidak pernah menjanjikan kepada saksi untuk membayar pinjaman ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang jumlah deposito yangditempatkan yang kemudian dijadikan jaminan pinjaman ;Tidak ada kunjungan di BPR Djoko Tingkir Sragen dan tidak adapembicaraan antara terdakwa, saksi, Widodo dan Srimoyo Tamtomo

ke Kushardjono/Sri Wahyuni;Bahwa, setelah saksi menerima uang baik dari Badrus, Narito, Fajar, DwiAgus dan Dwi Cahyono, selanjutnya saksi distribusikan sesuai perintahterdakwa saat itu, terkadang diterima oleh terdakwa sendiri danterkadang diberikan kepada pihak ketiga;Bahwa, saksi tidak tahu berasal darimana sumber dana Kushardjono/SriWahyuni karena saksi hanya diperintah oleh terdakwa untuk mengambiluang di Kushardjono/Sri Wahyuni untuk kebutuhan situasional saat itu;Bahwa, yang mengelola dana taktis

Koesharjono uangnyadari mana, karena keduanya bersikap pasif ;Bahwa saat Agus, Fajar dan Badrus meminta, dana selalu tersedia ;Bahwa yang bisa memerintahkan saksi mengeluarkan uang adalahTerdakwa ;Bahwa ada SPJ diserahkan pada BPKD ;Bahwa wakil bupati tidak pernah minta uang pada saksi ;Bahwa Pagu Bupati masuk dalam APBD, bahwa saksi pernah melihatAPBD ;Bahwa saksi hanya mengurus taktis untuk bupati ;Bahwa saat mengeluarkan SPJ harus tandatangan Bupati ;Bahwa yang menyerahkan bantuan kepada masyarakat

atas perintahTerdakwa adalah saksi ;Bahwa dalam PP dana taktis merupakan operasional penunjang bupati ;Terdakwa tidak pernah tandatangan;Bahwa saksi secara periodik menghadap Wahyu/Yusep untuk laporanbaik secara lisan maupun tertulis, bahwa saksi juga lapor pada BPKD ;Bahwa yang tandatangan penerimaan adalah yang menerima dan19831.atasan langsung ; Bahwa BAP benar, yang menulis kwitansi saksi untuk operasional BupatiSragen (80 juta) ; Bahwa anggaran Bupati selaku Kepala Daerah yang tertuang dalamAPBD

Kabupaten Sragen tiap tahunnya tidak sama, akan tetapi biasanyaterbagi atas 3 jenis kegiatan, yaitu : anggaran Rumah Tangga/Pemeliharaan, Operasional penunjang kegiatan bupati (Taktis), danInbup ; Bahwa sebagai contoh pada tahun 2009 anggaran Bupati selaku KepalaDaerah adalah :1.

Nomor: 1968 K/Pid.Sus/2014Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang PembinaanPimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, BiayaOperasional Pimpinan Dewan yang diterimakan sebagai penghasilantetap perbulan, yakni para Terdakwa masingmasing menerima : NO NAMA JUMLAH PENERIMAANDari bulan Januari s/dSeptember 2004(Rp)1. Ratno Pintoyo, S.Sos 4.770.0002. H.Baryadi Rouseno, BC.Hk 4.020.0003. HM. Zaenuri, BA 4.020.0004. Sukar, SIP 4.282.5005. Warta, SIP 4.282.5006. Drs.

Nomor: 1968 K/Pid.Sus/2014DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telahdibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; BiayaPenunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang OperasionalAnggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; SewaRumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis FundPimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukanmerupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimanadiatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ