KHOIRONI F.CADDA sebagai pemilik kapal yang dibeli oleh Perusahaan Daerah Morowalimenemui saksi; Bahwa saksi masuk dalam Tim (TAPD) dalam pembahasan perubahan APBD;Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2014/PN.

PalHalaman 58 dari 122 Bahwa pada pembahasan RAPBD Tim TAPD mengusulkan Angaran untukPemerintah Daerah yaitu penyertaan modal ke Perusda sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) namun pada saat pembahasan RAPBD,ditambahkan/dirubah menjadi Pemberian Pinjaman Daerah kepada PerusahaanDaerah; Bahwa dalam APBD Perubahan nomenklatur Pemberian Pinjaman Daerah kepadaPerusahaan Daerah tidak ada lagi sehingga menjadi Pemberian Pinjaman kepadaUsaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar Rp.4.000.000.000,00

Sasandomengajukan rencana kerja dan anggaran ke pemerintah kota kemudiandibahas di TAPD dan disetujui akan disertakan dana sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dimunculkan di RAPBD yang kemudiandiusulkan DPRD Kota Kupang untuk dibahas ditingkat Komisi dan BadanAnggaran dan setelah disetujui RAPBD Kota Kupang ditetapbkan menjadiAPBD dan untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang adalahsebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).

Sasando pernah mengajukan Rencana Kerjauntuk dana penyertaan modal namun Saksi tidak ingat lagi, memang PT.Sasando ada mengajukan proposal/permohonan anggaran sebesar empatmilyar lebih, dan setelah dibahas di TAPD disetujui sejumlah Rp.2.000.000.000,. Selanjutnya setelah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp.Rp. 2.000.000.000,. Dan setahu Saksi PT.

Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) ;Bahwa untuk menetapkan besaran anggaran pada tiap SKPD danPerusahaan Daerah, TAPD mengadakan rapat untuk menetapkan besaranplafon anggaran di SKPD dan Perusahaan Daerah sesuai dengan Programdan Kegiatan setiaop SKPD dan Perusahaan Daerah serta besarananggaran tiaptiap SKPD dan Perusahaan Daerah dan menghasilkan yangnamanya RAPBD dan selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dandan kemudian ditetapkan menjadi APBD;Bahwa Saksi telah melaksanakan

berupa:
1. 1 (satu) buah, buku tanda terima
2. 1 (satu) rangkap, Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
3. 1 (satu) rangkap, Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
4. 1 (satu) bundel, Berkas TAPD

Darwis;
281. 1 (satu) Lembar Undangan rapat tanggal 24 Juni 2015;
282. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Juni 2015;
283. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 agustus 2015;
284. 2 ( Dua) Lembar Hasil Rapat TAPD Pada Perubahan APBD Tahun 2015;
285. 2 ( Dua) Lembar Daftar hadir di Ruang Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 15 agustus 2015;
286. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 agustus 2015;
287. 2 ( Dua) Lembar Hasil Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat Pada Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 17 agustus 2015;
288. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil Kesimpulan rapat Tim anggaran Pemerintah Daerah Dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

/>289. 4 (empat) lembar daftar Silpa tahun 2014 Penerimaan dan Rencana Kebutuhan Pada Kupa dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 27 September 2015 Kantor Perwakilan Jakarta;
290. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil Kesimpulan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
291. 1 (Satu ) Lembar Lampiran Berita acara kesimpulan rapat TAPD hasil kesimpulan rapat pembahasan tanggal 30 November 2015;
292. 1 (Satu )

293. 1 (Satu ) Lembar Notulen Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016;
294. 1 (Satu ) Lembar Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015);
295. 2 (Dua) Lembar Rencana Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015);
296. 1 (Satu ) Lembar Dokumentasi Rapat TAPD

RKAPPKD dan RKASKPD yang telah disusun disampaikan kepadaPPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunanRAPBD. vide, Pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2009.12.

SetelahDCT keluar dan Terdakwa ditetapkan sebagai Caleg,Terdakwa masih bertandatangan untuk pengajuanADD dan TAPD. Tapi mengenai masih boleh atau Pengadilan Negeri Palopo Putusan No. Pires TaNtidak Terdakwa menandatangani dokumendokumen itu sebagai Kades Salujambu, padahalTerdakwa sudah sebagai Caleg, Terdakwa tidakmengetahuinya. Terakhir kali Terdakwa menerimatunjangan selaku Kades pada bulan Desembertahun 2013.

Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit LayananPengadaan Nomor 600/BM.P/X1I/2012/717 perihal kelengkapanpersyaratan lelang.1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis Kepala Dinas Bina marga dan PengairanKabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan PengadaanNomor 600/BM.P/X1/2012/717 perihal kelengkapan persyaratanlelang.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor337/KPTS/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2013.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2015.Halaman 217 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1

(satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2016.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2013.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015

(satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati BengkalisNomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2012.Halaman 525 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR12921293.1294.1295.1296.1297.1298.1299.1300.1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati BengkalisNomor: 404/KTPS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2012, tentangPembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat PenyusunanRancangan Peraturan Daerah

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Hal. 67 dari 107 hal. Put.

. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;Surat Bank Sulsel Nomor007/R/IV/2008, tanggal 11 April 2008 tentangPenegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak III;Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007,tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Tanggal 27 Januari 2010 disebutkan terdakwakarena Jabatannya ditetapkan sebagai Ketua PanitiaPengadan Tanah untuk kepentingan Pemerintah KabupatenAceh jaya;Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Aceh Jayamendapat alokasi dana untuk pembangunan Pendopo Bupatidan Wakil Bupati sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluhMilyar Rupiah) Dari APBA Propinsi Aceh; Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 Bagian TataPemerintahan (TAPEM) mengusulkan anggaran pengadaantanah Pemda ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bahwa berdasarkan usulan dana dari Bagian TataPemerintahan (TAPEM) kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) kemudian disetujuilah dana sebesar Rp5.000.000.000, Cima milyar rupiah) dan dana tersebutbersumber dari ABPKPerubahan Aceh Jaya tahun 2010berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Aceh JayaNomor:1.06.1.20.03.03.11.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal17 Desember 2010 untuk Belanja Modal Pengadaan TanahPerumahan.e Bahwa tanah yang akan dibebaskan

Derah denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);Bahwasetelah Kebijakan Umum anggaran Platfon Prioritas Anggaran Sementara(KUA PPAS) mendapatkan' persetujuaan maka Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan pagu indikatif untuk tiaptiapSKPD dan selanjutnya setiap SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)SKPD;BahwaRencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD kemudian diajukan ke BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi dan dibahasbersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

);Bahwasetelah dibahas dan diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) maka Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD kemudian ditetapkanRencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;BahwaRencana Kerja Anggaran (RKA)Pemerintah Daerah kemudian diajukankepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan RencanaPeraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran berkenan;Bahwasetelah mendapatkan persetujuaan maka Rencana Kerja Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanSosial Khususnya Pasal 8 Ayat 2 yang berbunyi "Kepala Daerahmenunjuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 dan juga Pasal 8Ayat 3 yang berbunyi "Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud padaAyat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada KepalaDaerah melalui TAPD

oleh ketua panitia pembangunan purapaibon wargi tutuan banjar nyamping Desa Gunaksa Kecamatan DawanKabupaten Klungkung dan ditujukan ke Gubernur Bali tanggal 30 April2014 dan dituangkan dalam bentuk Proposal, selanjutnya SKPD (satuankerja perangkat daerah) saat itu, dalam hal ini bidang sumber daya airpada Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Provinsi Bali saat itu,Apakah ada melakukan langkah langkah evaluasi, dan menyampaikanhasil evaluasi tersebut berupa rekomendasi kepada Kepala Daerahmelalui TAPD

Desa Dodaek,Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukansebanyak 116 (Seratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik denganpanjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanyaperubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, Terdakwa tidakmelaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndaoselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukansebanyak 116 (Sseratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik denganpanjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanyaHalaman 24 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PT KPGperubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, Terdakwa tidakmelaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndaoselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Lembaga/Organisasi tertentu, sebagai berikut :POSES 3 ~mmn nn nnn nn nnn ene nr ren1)Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapatmenyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepalaGACT AN nnn nnn nnn nn rnsKepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD

;TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah;PAGANS 3 annn ann nnn nnn erie rn ren1)Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat(4)menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalamrancangan KUA dan PPAS ;Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnk halaman 206 dari 3332)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputianggaran hibah berupa

Kepala Dinas terkait, melakukan reviu, rekapitulasi proposal yang masuk kemudiandiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintanh Daerah (TAPD). Atasdasar proposal tersebut, TAPD akan membahas dan menentukanapakah bantuan dana layak diberikan/tidak. Jika layak, TAPD akanmerekomendasikan untuk disetujui diberikan bantuan dana dandimasukkan dalam APBD. Apabila APBD sudah ditetapkan,diinformasikan kepada Pemdes melalui pihak Kecamatan untukdimasukkan dalam APBDesa.

Biro KesraKarena Anggaran Bantuan Sosial tidak diperkenankan berada pada PosAnggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan catatan tetapmengikuti prosedur dan mekanisme penyaluran dana bantuan sosialsesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku,misalnya proposal yang berasal dari masyarakat yang difasilitasi olehAnggota DPRD, tetap diproses oleh Biro Kesra dan diserahkan oleh BiroKesra.Bahwa selain saksi, yang mengetahui penambahan anggaran untukalokasi Dewan adalah Ketua Tim Inti TAPD

Gustafa Yandi, M.Si. dan KetuaBappeda serta Ketua Tim Teknis TAPD Drs.

Muhammad Syah Jehan.Bahwa penambahan anggaran dewan secara otomatis Tim Inti TAPDpasti melaporkan hal tersebut kepada gubernur.Bahwa sepengatahuan saksi Riswandi merupakan salah satu pimpinanDPRD yang mengusulkan agar dana Bansos tetap diberikan.Bahwa alasan Tim TAPD menyetujui permintaan Banggar untukmemasukan dana bantuan sosial kemasyarakat pada Biro Kesra karenausulan dari DPRD sehingga Tim TAPD khawatir akan deadlock dalamHalaman 511 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.pembahasan

Kalimantan Selatan untukmemasukan dana sebesar Rp. 16.500.000.000, Bahwa anggaran sebesar Rp. 16.500.000.000, diminta oleh BiroKeuangan yang pada saat itu dijabat oleh Drs.H.GUSTAFA YANDI ,dalam RKA Biro Kesra saat itu Drs.H.GUSTAFA YANDI mengatakan inipermintaan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. sehingga saksi selakuKepala Biro Kesra memasukan dalam RKA Biro Kesra .Halaman 512 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Bahwa usulan Rp. 16.500.000.000, masuk dalam RKS Biro Kesradikumpulkan kepada TAPD

2010 sampai dengan bulan Juli 2011 saksi menjabatsebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Cianjur, dan saat ini saksi menjabat sebagai Staf Ahli bidangEkonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kab Cianjur.Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD Kab Cianjurjuga sekaligus menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) danjuga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).Bahwa pada tahun 2010 saksi juga sebagai Anggota Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Cianjur dan menerima honor sebagaiTAPD.Bahwa saksi sewaktu menjadi Anggota TAPD pernah mengusulkanBelanja Bantuan Sosial Tahun 2011 sebesar Rp. 27.591.999.100, (duapuluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan cara awalnyamenerima draf nominatif Calon penerima Bansos dari OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) terkait dan dari daftar nominatif tersebut dibuatSK Bupati Cianjur tentang Penetapan Penerima dana Bantuan Sosial.Bahwa

Setelan Nota JawabanBupati diterima oleh masingmasing Fraksi baru ada pengesahan RAPBDtersebut;Bahwa pada tahun 2010 dibentuk Analisis Pembahasan AnggaranDaerah (TAPD) untuk APBD 2011 dan TIM TAPD adalah :1. Sekda (GSEKRETARIS DAERAH)2. BAPEDA (BADAN PERENCANAAN DAERAH)Halaman 77 dari 205 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN. Bag.3. ASSDA (ASISTEN DAERAH)4. KEUANGAN5.

Lia Membangun Persada yang sebagaipelaksana pekerjaan pemeliharaan/peningkatan jalan beringin tahun anggaran 2015;Bahwa Saksi dalam pekerjaan pemeliharaan/peningkatan 7 (tujuh) ruas jalankhususnya pada pekerjaan pemeliharaan/peningkatan jalan beringin tahun anggaran2015 adalah saat itu sebagai Sekertaris Daerah Kota Gorontalo sejak tahun 2012sampai dengan tahun 2016 serta melekat juga sebagai Ketua TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) Kota Gorontalo, dimana tugasnya adalah;a) Menghimpun usulan pengajuan

anggaran dari masingmasing satuan kerjasesuai dengan Rencana Strategi masingmasing satuan kerja menjadi sebuahRancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);b) Selanjutnya Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyampaikan danmemaparkan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)Halaman 42 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Gtotersebut di hadapan Walikota Gorontalo untuk menerima masukanmasukandalam rangka penyempurnaan rancangan anggaran dimaksud;Bahwa prosesnya pengajuan

Keuangan dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan danPembangunan) Perwakilan Gorontalo di peroleh realisasi anggaran DAK (DanaAlokasi Khusus) Tambahan tahun 2015 sejumlah Rp65.000.000.000, (enampuluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaan Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan di Kota Gorontalo selanjutnya akan diproses ke dalamAPBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan tahun 2015;Bahwa sebelum dibahas di DPRD Kota Gorontalo terlebih dahulu di bahas olehTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

kebijakanpengelolaan barang daerah;cpenyusunan rancangan APBD danrancangan perubahan APBD;dpenyusunan Raperda APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;e tugastugas pejabat perencana daerah,PPKD, dan pejabat pengawas keuangandaerah; danf penyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sekretaris daerah mempunyai tugas:Halaman 27 dari Hal. 75 Put.No.19/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg28a. memimpin TAPD

Sarolangun tanggal 16 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)

Sarolangun tanggal 03 Januari 2022 yang telah ditandatangani oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)

untuk satu tahun anggaran;Bahwa untuk mengatasi hal tersebut terdapat penambahan anggarankurang lebih Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah);Bahwa yang harus dilakukan perubahan nilai anggaran pada kegiatanPeningkatan Kapasitas Lembaga, Peningkatan dan Prasarana AparaturNegara, Program Pelayananan administrasi Perkantoran;Bahwa dari hasil rapat tersebut saksi mendapat tanggungjawab untukmenyusun RKA PerubahanSKPD yang nantinya akan diserahkan keBadan Perencanaan Daerah Kabupaten PALI/ Tim TAPD

;Bahwa setelah beberapa kali mengalami Perubahan pada saat saksibeserta Tim Rapat bersama tim TAPD, pada bulan September 2017akhirnya RKA Perubahan Anggaran Sekretari DPRD Kabupaten PALITahun 2017 disetujui karena seluruh Tim TAPD yaitu : Sdr. RobbyKurniawan,S.IP selaku Sekda, Sdr. Syaron Nazil,SH selaku KepalaBapeda dan sdr. Raden Muhammad Adil,SH.MM selaku kepala BPKADtelah mengetahui bahwa sdr.

Penukal Abab Lematang Ilircq skeretaris daerah melalui kKepadla badan pengelolaan keuangan dan aserdaerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir.Saya tidak mempunyai keahlian dibidang Admin Simda Keuangan di BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017.Bahwa dapat saya jelaskan tugas saya adalah melakukan penginputan data ke SistemSimda ataupun melakukan perubahan atau pergeseran data Anggaran Belanjaberdasarkan data data dari SKP dengan melakukan permohonan ke Tim AnggaranPendapatan Belanja (TAPD

Rp. 35.355.971.497,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratuslima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilanpuluh tujuh rupiah) kemudian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan totalRp.53.327.239.071,00 (lima puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh duaratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah).Bahwa Sekretariat DPRD Kab Pali tahun 2017 pernah melakukan penggeserananggaran tetapi tidak semuanya melalui tim TAPD

yang anggotanya meliputi Sekda selaku ketua yaitu Sdr.RobyKurniawan, Kepala BAPEDA selaku ketua harian sdr.Syahron Nazil , KepalaBPKAD sdr.Raden Muhammad Adil selaku Sekretaris, anggota Pihak dariInspektorat, Bapenda dan kabag Hukum.Bahwa berdasarkan pengajuan perubahan anggaran dari Sekretariat DPRDKab Pali Tahun 2017 dibahas melalui tim TAPD terkait kKebutuhan anggarantahun 2017 dan menggakomodir beberapa kali terjadi penggeseran melaluiperubahan sehingga totalnya menjadi Rp.17.971.267.574 (Tujuh

Sarolangun tanggal 16 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);

Sarolangun tanggal 03 Januari 2022 yang telah ditandatangani oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);