Bahwa Pemohon menikah dengan LUCIAN CLAUDIU CIUCA pada tanggal 25Juli 2016, bertempat di Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,sebagaimana sesuai dengan Surat keterangan Perkawinan umat Hindu No.129/DPB/17, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat desa Pakraman BiaungKecamatan Penebel, Kab. Tabanan.3. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari GUSTI AYU MADESWANDEWI menjadi AYU MADE SWANDEWI CIUCA;4.

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 129/DPB/17,tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4;5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 585/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5;6.

Rumania agar mempermudah urusanadministrasinya di Rumania maka pemohon ingin merubah nama pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum serta berdasarkanketerangan saksisaksi pemohon semula pemohon bernama Gusti Ayu MadeSwandewi dirubah menjadi bernama Ayu Made Swandewi Ciuca setelah menikahdengan Lucian Claudiu Ciuca pada tanggal 25 Juli 2016 bertempat di rumah Pemohonyang beralamat di Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sebagimanabukti P.4 berupa surat keterangan perkawinan umat

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan Patricia Rianita Puspitaningrum dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11 Maret 2019 Sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budha dengan nomor 474.2/58/KPPDK/IV/2019;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melaporkan

PerkawinanNomor:474.2/53/IV/2019 Tertanggal 4 April 2019;Bahwa setelah tidak ada yang keberatan dan mengikuti prosedursesual ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, makapemohon melangsungkan pernikahan dengan Patricia RianitaPuspitaningrum secara agama hindu berdasarkan tata cara adat balipada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Lingkungan BanjarGenteng,Kelurahan Subagan,Kecamatan Karangasem yang dipuputoleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede NyomanManuaba sesuai surat keterangan perkawinan umat

Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan PatriciaRianita Puspitaningrum dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakansecara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11Maret 2019 Sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budhadengan nomor 474.2/58/KPPDK/IV/2019;Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor35/Pdt.P/2019/PN Amp3.

v

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2004 bertempat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 25 Juli 2004

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, tertanggal 25Juli 2004, selanjutnya diberitanda P 2:Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 780/Pdt.G/2019/PN SgrMenimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelahdicocokkan bukti P1 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P2 adalahcopyan dari Fotocopy, dengan demikian bukti P1 dan P2 dapat dijadikan buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukansaksisaksinya yang bernama Saksi : Gede

menurut ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnyaberbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jugamenerangkan bahwa Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanPerundangUndangan yang berlaku,Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat bukti (P2) berupaSurat Keterangan Perkawinan Umat

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu padatanggal 25 Juli 2004 bertempat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan,sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindutertanggal 25 Juli 2004 adalah sah menurut hukum dan dinyatakan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

dan telah sampai proses Penyidikan dan padatanggal 6 Maret 2019 telah ditetapkan 1 (satu) orang Tersangka yaknibernama Gresia Dedena Yakub sebagai Ketua Yayasan Barokah SuryaNusantara; Bahwa saksi mengetahui kegiatan Army Dock dimaksud pada Kamis,tanggal 21 Februari 2019; Bahwa saksi mengetahui, tindakan yang dilakukan Kepolisian ataskegiatan Army Dock pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dimaksud, setelahdi adukan Pemda Kabupaten Pulau Morotai dengan surat Aduan tanggal 23Februari 2019 dan Forum Umat

Hair, Jumati Eso,Arif Kautjil, M.Iksan, Mustafa Lasidji alias Don dan masih banyak lagi yang lainsaksi tidak dapat sebutkan satu persatu; Bahwa saksi mengetahui hasil musyawarah tersebut adalah akandilakukan aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan pada hari Senin, tanggal18 Maret 2019 dengan tujuan menanyakan proses hukum terkait kejadianArmy Dock oleh karena kami tidak diberikan informasi sesuai dalam laporanaduan Front Umat Islam Bersatu tanggal 28 Maret 2019 yang sudah kami tulispada poin 7

(tujuh) Apabila dalam waktu 7 x 24 jam pernyataan sikap itu tidakdi tindak lanjuti maka Front Umat Islam Bersatu akan melaksanakan langkahlangkah strategis dan hukum lainnya dengan memobilisasi seluruh umat islamyang berada di Morotai, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebutkemudian saudara Mustafa Lasidji alias Don membuat surat pemberitahuanyang ditanda tangani oleh 5 (lima) Koordinator Aksi yaitu Saksi, Abdul Hair,Jumati Eso, Arif Kautjil dan M.Iksan, dengan menggunakan nama aliansibarisan pengawal

kasus Army Dock; Bahwa saksi mengetahui yang mengkoordinir aksi unjuk rasa dimaksudoleh Forum Umat Muslim Bersatu (FUMB); Bahwa saksi mengetahui sebelum musyawarah tersebut saksimenghubungi saudara Hi.

Arsad Haya selaku Ketua Forum Umat MuslimBersatu (FUMB) melalui telepon menanyakan perkembangan laporan dan Hi.Arsad Haya menyatakan belum ada perkembangan dan juga saksimenanyakan saudara Mustafa Lasidji alias Don menyatakan belum adaperkembangan, sehingga dari informasi tersebut kami melakukan musyawarahpada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019; Bahwa saksi pernah mengetahui penanganan Kasus Army Dock dariKapolres pada saat saksi bersama dengan Abd.

Kemudian Terdakwa pun menerangkan tidakmemiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki,menguasai Nakotika Golongan I jenis shabushabu.PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM ~ PIDANASEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (1)UU No. 35 TAHUN2009 TENTANG NARKOTIKA.ATAU KEDUABahwa ia Terdakwa DANI MARDIANA Als DANUL Bin MAMANSUPRIATMAN pada hari J umat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul22.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasukdalam bulan Februari tahun 2017 bertempat

Ervin (DPO) pada hari J umat tanggal 24 Februari2017, pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Ervin (DPO) mengobroltentang mencari pekerjaan kemudian Sdr. Ervin (DPO)memperlihatkan 1 paket shabushabu kepada Terdakwa danmenawari Terdakwa untuk menggunakan shabushabu tersebutsambil berkata coba dulu ini barangnya bagus, kalau mau tinggalhubungi saya Ssaja:. Bahwa Sdr. Ervin (DPO) telah menyiapkan alat bantu hisap berupabong untuk menggunakan shabushabu kemudian Sdr.

Ervin (DPO) pada hari J umat tanggal 24 Februari2017, pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Ervin (DPO) mengobroltentang mencari pekerjaan kemudian Sdr. Ervin (DPO)memperlihatkan 1 paket shabushabu kepada Terdakwa danmenawari Terdakwa untuk menggunakan shabushabu tersebutsambil berkata coba dulu ini barangnya bagus, kalau mautinggal hubungi saya saja:;Bahwa saat itu Sdr. Ervin (DPO) telah menyiapkan alat bantuhisap berupa bong untuk menggunakan shabushabu kemudianSdr.

Ervin (DPO) pada hari J umat tanggal 24 Februari2017, pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Ervin (DPO)mengobrol tentang mencari pekerjaan kemudian Sdr. Ervin(DPO) memperlihatkan 1 paket shabushabu kepada Terdakwadan menawari Terdakwa untuk menggunakan shabushabutersebut sambil berkata coba dulu ini barangnya bagus, kalaumau tinggal hubungi saya saja:.Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu Sdr. Ervin (DPO)telah menyiapkan alat bantu hisap berupa bong untukmenggunakan shabushabu kemudian Sdr.

/PN..KngMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar kejadiannya pada hari J umat tanggal 24 Februari2017 dan hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 bertempat di SPBUCaracas Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningandan di depan gerbang Perumahan Puri Pelangi Desa GandasoliKecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota Satuan NarkobaPolres Kuningan pada hari Sabtu tanggal 25

tidak diketahui keberadaannya karenabersama Tergugat; Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010; Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugatdengan Tergugat terjadi perbedaan pemahaman agama dalam menjalankankeyakinan beragama dalam kehidupan seharihari dimana Tergugat telahmengikuti aliran Global Ikhwan yang hal ini dipandang berbeda olehPenggugat berdasarkan kebiasaan umat

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 30 Januari 1980 berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor 50/1980 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat

TabDinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, KecamatanSelemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu nomor : 01TMK2013;2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagaiPredana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudahdikaruniai Seorang anak perempuan, yang bernama Ni Putu Siska Dewi,lahir di Tabanan tanggal 27 September 2013 ;4.

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 01TMK2013,tanggal 22 Maret 2013;3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 bertempat dirumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb,Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor : 01TMK2013, putus karenaperceraian ;4.

masyarakat yang berada wilayah DesaWari Ino dimana satu sama lain saling melapor pada pihak kepolisian.Dengan demikian sangat beralasan hukum kepada Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat III dilarang untuk membangun/mendirikanrumah ibadat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diaturdalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana TugasKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan KerukunanUmaat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragamadan Pendirian Rumah lbadat;Bahwa semulanya Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III adalahanggota Gereja Masehi Injil di Halmahera (GMIH) yang beralamat diJalan Kemakmuran Desa Gamsungi Tobelo, Kabupaten HalmaheraUtara, namun saat ini Para Tergugat tersebut telah keluar danmembuat kelompok baru yang dikenal dengan nama kelompok Vak beralamat di Kompleks Kantor Bupati/Pemerintah KabupatenHalmahera Utara, dimana kelompok Vak ini, sangat menggangguketentraman kehidupan umat beragama di Kabupaten

.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinyadan menghukum kepada Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III untuktunduk dan patuh pada putusan perkara ini;17.Bahwa oleh karena telah nyata perbuatan Tergugat adalah perbuataningkar janji (wanprestasi) dan telah melanggar Peraturan BersamaMenteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umaat Beragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak perlumempermasalahkan persyaratanpersyaratan pendirian rumah ibadatJemaat Dora Ino karena hal itu bukan merupakan kewenangan ParaPenggugat tetapi kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan BersamaMenteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan No: 8 Tahun2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ WakilTTEKepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

tempat ibadat jemaat Dora Ino telah terpenuhiseluruhnya, maka permohonan peletakan putusan sela dalam provisioleh Para Penggugat haruslah ditolak karena diatas tanah objeksengketa telah dibangun fondasi untuk pembangunan gedung gerejaatau tempat ibadat jemaat Dora Ino sehingga dimohon untukdipertimbangkan sebaikbaiknya dan dengan bijaksana oleh YangMulia Majelis Hakim agar tidak terganggu proses pembangunangedung gereja atau tempat ibadat di atas tanah objek sengketa demiterlaksananya pembinaan umat

PN.Sertanggal 14 Maret 2017, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut perkawinan secaraAdat Agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 2006 yang dipuput Jro Mangku Putu Wija dandisahkan Kelian Desa Pakraman Kalianget bertempat dirumah Penggugat, Dan perkawinanPenggugat dengan Tergugat belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja. ( poto Copy PenyuratanPatemu karma ( Nganten) Umat

ternyata pula tidak datangnya itu olehkarena sesuatu alasan yang sah, dan Tergugat telah pula mengirimkan surat tidak akan datangmenghadiri persidangan ke Pengadilan dan menyerahkan segala sesuatu putusan kepada MajelisHakim, oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap padagugatannya;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa : Foto copy Surat Perkawinan Umat

mempertimbangkan tentang sahperkawinan Pengggat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menuruthukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun 1974tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan yakni adanya bukti P1berupa Surat Perkawinan Umat

perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke3(tiga) Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 2 yang belumdilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng di Singaraja adalah sah dan tetap menjadi tanggung jawab daripada Penggugat;Menimbang, bahwa jika berdasarkan bukti P1 berupa Surat Perkawinan Umat

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No.Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 44/Padt.P/2021/PN Amp4742/44/X/1995 atas nama Gede Kerti Yasa dan Ni Ketut Erawati, tanggal28 September 1995, diberi tanda P10;11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 34164/Ist/2012 atasnama Gede Gelgel Astawa, tanggal 13 Agustus 2012, diberi tanda P11;12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107052610090434 atas namaKepala Keluarga Gede Kerti Yasa, tanggal 27 Februari 2017, diberi tandaP12;13.

Fotokopi Keterangan Perkawinan Umat Hindu atas nama GedeGelgel Astawa dan Ni Kadek Arianti, tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P14:15.

tujuh belas) tahun, dalam hal ini ParaPemohon selaku Orang Tua memohon dispensasi kawin terhadap anakkeduanya tersebut, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua darianak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P7 berupa KartuTanda Penduduk atas nama Orang Tua (Bapak) Calon Suami, P8 berupa KartuTanda Penduduk atas nama Orang Tua (Ibu) Calon Suami, P9 berupa KartuTanda Penduduk atas nama Calon Suami, P10 berupa Surat KeteranganPerkawinan Umat

bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa umur Anak saat ini belummencapai 19 (Sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkanperkawinan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasanpermohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasikawin terhadap Anak dengan memperhatikan buktibukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P13 berupaSurat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Calon Suami dan P14berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangansuami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat danAgama Hindu pada tanggal 19 Nopember 1993, yang dilaksanakandi rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimanaPenggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugatberkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu/Budha, Nomor : ;2.

Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat danAgama Hindu pada tanggal 19 Nopember 1993, yangdilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat diKabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagaiPurusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuaidengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha,Nomor : adalah sah dan putus karena perceraian;3.

Foto copy berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor yang dibuat pada tanggal 19 November 1993, yang selanjutnyadiberi tanda P23. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor yangdikeluarkan oleh Kepala Kewilayahan Banjar Dinas KabupatenBangli pada tanggal 29 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda P34.

pokokperceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebin dahulu perludipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadisuatu perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurutPasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinantersebut dilakukan menurut hukum masingmasing agama dankepercayaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dansaksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P2berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat

kepada I Gede Raka Ardana (Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama Sumiyani;

;

Kedudukan Hukum atau Legal Standing untukmengajukan gugatan dalam perkara ini:e Bahwa Para Penggugat telah bertindak sebagai perwakilan dari pengurus KomiteSekolah Dasar Katolik Naru dalam mengajukan gugatan ini, sehingga menurut ParaTergugat ketika mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara ini, makaPara Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing dalammengajukan gugatan ini, karena yangmempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini adalah YayasanPersekolahan Umat

di satuan pendidikan;e Bahwa selanjutnya, dari uraian beberapa peran dari komite sekolah di atas, makasudah nampak jelas bahwa Komite Sekolah Dasar Katolik Naru tidak mempunyaikedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan ini, karena komitesekolah Dasar Katolik Naru bukanlah Badan Hukum Sekolah yang menjalankansatuan pendidikan Sekolah Dasar Katolik Naru, karena yang menjalankan atau yangmenyelenggarakan satuan pendidikan Sekolah Dasar Katolik (SDK NARU) adalahYayasan Persekolahan Umat

Para Penggugat dalam gugatannyaadalah berbatasan dengan tanah Para Penggugat yangsekarang telah dibuka jalan Lingkungan Desa Naru;e Bahwa tidak benar batas tanah sebelah Barat dari tanahsengketa tersebut dengan tanah Para Penggugat, akan tetapiyang benar adalah batas tanah sebelah Barat tersebut adalahberbatasan dengan tanah milik Yayasan Persekolahan UmatKatolik Ngada yang sekarang telah dibangun Sekolah DasarKatolik Naru, yang mana SD NARU ttersebut dibawahpenyelenggaraan Yayasan Persekolahan Umat

(dan seterusnya, garisbawah kami), apakah para Penggugat sebagai Pengurus dan wakil anggota pengurusKomite Sekolah Dasar Katolik Naru atau Sekolah Dasar Katolik Naru atau YayasanPersekolahan Umat Katolik Kabupaten Ngada (Yasukda);e Bahwa perlu dicatat, bahwa tidak ada pihak yang menciptakanpertentangan dalil gugatan yang melahirkan konklusi bertekateki tersebut di atas.

Sesudah melakukan rekayasa(mempertentangkan kedua dalil) demikian itu Majelis Hakim berseru : bahwasekarang tidak jelas siapa sebenarnya memiliki tanah tersebut : Para Penggugatatau Sekolah DasarKatolik Naru atau Yayasan Persekolahan Umat Katolik Kabupaten Ngada(Yasukda); Bahwa bagi orang yang mengetahui persoalannya, atau lebihtegas (to the point): orang yang tahu hukum AgrariaIndonesia, pertentangan artifisial yang direkayasa oleh MajelisHal.15 dari 20 hal.

Giliran umat muslim Uyghur dianiaya Komunis Cina diem aje ...?!?Kan goblok..Kemudian pada tanggal 22 Desember 2018 terdakwa memposting lagidengan konten sebagai berikut :Kmrnz2 lo bilang : Jangan mensuriahkan Indonesia ...?!?Klo gw bilang : Jgn menCinakan Indonesia ...!!!Selanjutnya 23 Desember 2018 terdakwa memposting kembali kontendengan narasi sebagai berikut :Yang GOBLOK bkn bocahnya...tapi APARAT yg GOBLOK ...?!?

jawabannya adalah : KarenaSantoso itu seorang Muslim , benar saudara posting;7. pada tanggal 21 Deember 2018 postingan begini Jadi Imandibanggain sampe di postingsono sini, Giliran umat muslimUyghur dianiaya komunis cina diam aje...?!2 Kan goblok. janganmenSuriahkan Indonesia..?!?

Giliran umat muslim Uyghur dianiaya Komunis Cina diemaje ...?!2 Kan goblok. Kalimat tersebut bermakna bahwa adanya perlakuandiskriminatif terhadap umat Islam dan etnis China. Perbandingan tersebutmenempatkan umat Islam secara inferior dan etnis China secara superior.Menimbang bahwa unggahan (postingan) Terdakwa HERLY GUSJATIRIYANTO pada tanggal 23 Desember 2018: Yang GOBLOK bknbocahnya...tapi APARAT yg GOBLOK ...?!

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;SUBSIDAIR:Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 11 Maret2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara inidisidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yangmengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonanItsbat Nikah tersebut;Bahwa sedianya sidang dilaksanakan pada hari J umat

Menyatakan perkara Nomor 10/P dt.P/2020/PA.Lbj dicabut;Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan AgamaLabuan Bajo tahun 2020 sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluhenam ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari J umat tanggal 17 April2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1441 Hijriyah oleh kamiTommi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo,penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untukumum oleh

atas nama Mastakomah, dimana di atas tanah tersebut berdiri tempat ibadahbagi umat Islam (Mushola);Bahwa di atas tanah berSertifikat Hak Milik No. 570/Tamanrejo, tanpamemberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri jaminannya danHal. 19 dari 22 hal. Put.

No. 371 K/Pdt/201420telah menetapkan harga limit atas obyek sengketa sangat murah, sehingga lelangatas jaminan tersebut sangat merugikan para Penggugat; Bahwa terlebih lagi di atas tanah HM No. 570/Temanrejo tersebut berdiritempat ibadah bagi umat Islam (Mushola), sehingga dengan menjual sendiridimaksudkan agar pembelinya juga umat Islam yang taat dan peduli dengankebutuhan umat Islam akan perlunya tempat ibadah, agar tidak melukai hatiumat Islam; Bahwa tanpa memperhatikan perasaan umat Islam, Tergugat

I telah menjualtanah dimana di atasnya beridiri Mushola kepada Turut Tergugat yang ternyataadalah orang yang berorientasi bisnis murni yang hanya melihat dari keuntunganfinansial belaka dengan tidak mempedulikan perasaan umat Islam; Hal tersebutterbukti karena keinginan para Penggugat untuk membeli kembali tanah danbangunan yang dijual lelang tersebut, Turut Tergugat meminta hargaRp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), apakah ini seimbangdengan pembeliannya yang hanya Rp92.500.000,

., MH tanpa dihadirioleh orang lain;Bahwa pada saat terjadi wawancara antara terdakwa dengan dengan SaksiSUKIRMAN Anak Dari RUSBANDI selaku Ketua Majelis Umat KepercayaanKaharingan Indonesia (MUKKI) Kalimantan Selatan, terdakwa mengajukanpertanyaan kepada dengan Saksi SUKIRMAN Anak Dari RUSBANDI selakuKetua Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia (MUKKI)Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN KtbKalimantan Selatan yang kurang lebih berbunyi Bagaimana menurutSaudara terkait permasalahan

, dan atas pertanyaandari terdakwa tersebut kemudian dengan Saksi SUKIRMAN Anak DariRUSBANDI selaku Ketua Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia(MUKKI) Kalimantan Selatan memberikan jawaban yang berbunyi Sayamewantiwanti agar permasalahan sengketa lahan ini jangan sampalmemicu konflik antar suku, dimana jawaban Saksi SUKIRMAN Anak DariRUSBANDI selaku Ketua Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia(MUKKI) Kalimantan Selatan atas pertanyaan terdakwa tersebut sebenarnyauntuk menanggapi pernyataan

Jhonlin Agro Raya (JAR)dikarenakan Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menjabatsebagai Ketua Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia(MUKKI) wilayah Kalimantan, selain itu Saksi merupakan suku Dayaksehingga merasa memiliki tanggung jawab terhadap kepentinganmasyarakat Dayak;Bahwa Saksi merupakan Ketua Majelis Umat kepercayaan Kaharinganyang mewakili masyarakat Dayak penganut Kaharingan saja dan bukantokoh masyarakat adat Dayak seluruhnya;Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti keselurunhan

Saksi Sukirman merupakanKetua Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia (MUKKI), saksiRiwinto sebagai Kepala Desa Cantung Kiri Hilir, sedangkan sdr. BudjinoA.

Saksi Sukirmanmerupakan Ketua Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia(MUKKI), saksi Riwinto sebagai Kepala Desa Cantung Kiri Hilir,sedangkan sdr. Budjino A. Salan Terdakwa kenal sebagai kuasa hukumdari saksi Riwinto. Terdakwa kenal dengan saksi Sukirman dan saksiRiwinto adalah sejak hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 saat berada dikantor Budjino A.

tanpa pamit / tanpa sepengetahuan Penggugatmaupun orangtua Penggugat ;Bahwa setelah tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk kembali keCilacap, Penggugat bersama orangtua dan keluarga besar pernah datangke Cilacap untuk mencari dan mengajak Tergugat agar pulang keDenpasar, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mau lagi kembali keBali dengan alasan perbedaan Agama di mana Tergugat sudah kembalilagi ke Agama Kristen, Tergugat juga mengatakan tidak maumelaksanakan tugas dan kewajibannaya sebaga umat

rumahorangtuanya di Cilacap, Jawa Tengah ;Bahwa setelah tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk kembali keCilacap, Penggugat bersama orangtua dan keluarga besar termasuksaksi, datang ke Cilacap dengan tujuan untuk menemui orangtuaTergugat dan mengajak Tergugat agar pulang ke Denpasar, akan tetapiTergugat mengatakan tidak mau lagi kembali ke Bali dengan alasanperbedaan Agama di mana Tergugat sudah kembali lagi ke AgamaKristen, Tergugat juga mengatakan tidak mau melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai umat

Hindu ;Bahwa dari hasil musyawarah dengan keluarga besar Tergugat saat diCilacap, karena Tergugat mengatakan tidak mau lagi kembali ke Bali dantidak mau melaksanakan kewajiban sebagai umat Hindu serta sudahkembali menjadi umat Kristen, sehingga keluarga menyetujui sajakeinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai ;Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat dibawa pergi oleh Tergugatsaat sebelum usia sebulan sehingga terhadap anak Penggugat danTergugat belum dilakukan upacara 1 bulan 7 hari sebagaimana