Ditemukan 6388 data
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
169 — 147
jahat maka berarti tidak masukHalaman 126 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkedalam perbuatan hukum pidana, kemudian terkait dengan dokumenyang isinya tersebut tidak benar, tidak benar dengan palsu merupakandua hal yang berbeda;Bahwa dalam suatu surat ada diatur mengenai jangka waktu, tetapijangka waktu tersebut masih diperdebatkan, sebagai contoh adalahJaksa Agung Hendarman Supanji yang berakhir masa jabatannya padatanggal 20 Oktober 2004 tetapi beliau masih tetap menjabat tanpaadanya Keppres
430 — 1312 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Ratifikasi atas Konvensi New York melalaui Keppres No. 34Tahun 1981 telah menyebabkan Konvensi New York sebagai hukumpositif yang berlaku mengikat yang berlaku sebagai salah satu sumberhukum yang mengikat Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali.Menurut Prof.Dr.Sugeng Istanto, SH dalam bukunya HukumInternasional, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta, halaman 68menyatakan yang dimaksud Ratifikasi adalah perbuatan Negara dalamtaraf internasional menetapkan pesetujuan untuk terikat pada suatuperjanjian
78 — 37
KETUT GARA,S.IP karena saksi memandang yang bersangkutan memiliki kecakapandalam bidang pengadaan barang.Bahwa tujuan dilakukan survey untuk bahan dalam rangka penyusunan HPSyang dipersyaratkan oleh Keppres tentang pengadaan barang dan jasa.Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi KPA, pejabat yangbersangkutan menetapkan HPS yang didasarkan atas hasil survey dari tigaperusahaan yang telah dilakukan oleh Drs.
41 — 21
Bahwa sanggahan dikirim melalui anggota Panitia dan ada juga yang diterimamelalui email;Bahwa sanggahan dibalas setelah diterimanya sanggahan tersebut tepatnyatanggal 25 September 2012;Bahwa Laporan ada ke PPK tapi PPK tidak menerima karena masalahnyamengenai TL tapi tetap kami teruskan dan kami tetap mengadakan klarifikasipemenang;Bahwa PPK ada mengirimkan surat kepada saya mengenai TL;Hal 56 dari 165 halaman Putusan No: 34/Pid.SusTPk/2014/PN.PdgJawaban saya Proses Pelelangan sudah sesuai dengan Keppres
54 — 29
KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangdan Jasa:Pasal 5 ,pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkaitdalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antaralain : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran dan ketetapatan tercapainya tujuan pengadaan barang danJasa Menghindari dan mencegah terjadinva pembororosan dan kebocorankeuangan negaraPasal 9 ayat 5 pengguna barang dan jasa bertanggung
186 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlapor V selama mengikuti proses tenderPaket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang diadakanoleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga,Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V,Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sumber dana APBN Kementerian PekerjaanUmum Tahun Anggaran 2013 diikuti secara benar dan selalu mentaatidan melaksanakan semua prosedur tender yang disyaratkan oleh panitiaLelang sesuai Keppres
BUKHARI, SH.
Terdakwa:
POLTAK HENDRA, S
81 — 35
Sarolangun TAHalaman 90 dari 179 Putusan Nomor.1/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb2009 sesuai pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor 10 Tahun 2003, Tugas saksiselaku Pengguna Anggaran yaitu :1. Mengangjkat Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa2. Menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi Dalam Negeri dan PeningkatanPemberian Kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil sertaKelompok Masyarakat.3.
211 — 131
Vikri Abadi Group tetap mengajukan pencairan walaupun pekerjaantersebut dikerjakan tidak sesuai kontrak, hal ini telah bertentangandengan hukum yakni: Pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2003 terhadap:(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai denganyang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukanpermintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untukpenyerahan pekerjaan.(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang
111 — 36
karenainprosedural.Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa adalah benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahbadan yang memperoleh wewenang konstitusional maupun wewenang atribusisebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Badan PemeriksaKeuangan (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006) sehingga karenakewenangan yang diberikan tersebut BPK berwenang untuk melakukanperhitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara ;Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keppres
246 — 442
Pada tahu 2016 saya memang ada kasih ayuk uang sebesar Rp.100 Juta, pada waktu Ayuk sekeluarga akan pergi ke Amerika ;Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, saksi menyatakantetap pada keterangannya semula.22.Ridwan Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi masih menjabat sebagai Gubernur Bengkulu priode 2016202, dasar saksi menjabat yaitu Keppres nomor berapa lupa tahun2017 dan pada waktu itu saya dilantik di Istana Negara;Bahwa tugas pokok saksi adalah
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
142 — 68
dengan perbuatan jahatbagaimana bila tidak ada perbuatan jahat maka berarti tidak masukkedalam perbuatan hukum pidana, kemudian terkait dengan dokumenyang isinya tersebut tidak benar, tidak benar dengan palsu merupakandua hal yang berbeda;Bahwa dalam suatu surat ada diatur mengenai jangka waktu, tetapijangka waktu tersebut masih diperdebatkan, sebagai contoh adalahJaksa Agung Hendarman Supanji yang berakhir masa jabatannya padatanggal 20 Oktober 2004 tetapi beliau masih tetap menjabat tanpaadanya Keppres
207 — 147
Polder) Melalui Penyelesaian Dampak Sosial Pembangunan Infra StrukturPutusan Nomor 77/Padt.G/2016/PNTrg Halaman 71 dari 217Kota Di Lokasi Gang Indra Jalan Pangeran Antasari Di Kelurahan Air PutihKecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dimana dalam konsideransMenimbang :a. bahwa pengadaan tanah Jahan untuk sarana penanggulangan banjirberupa kolam (POLDER) adalah merupakan salah satu dari 14 (empatbelas) kegiatan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umumsebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 Keppres
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
sembilan ribusepuluh rupiah) tidak disetor ke Kas Negara dan tidak ada di dalam KasBendahara Pengeluaran atau tidak ada disimpan oleh Terdakwa maupun RUDYSUNARTO PUTRA, SE. alias RUDY SUNARTO, SE. atau tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan uang tersebut, di mana telah dipergunakanuntuk kegiatankegiatan yang tidak tercatat pada APBD TA 2008 (RKA DPA) ;Sehingga perbuatan Terdakwa bersama RUDY SUNARTO PUTRA, SE. aliasRUDY SUNARTO, SE. bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan: 541/KMK/2008 dan KEPPRES
ribusepuluh rupiah) tidak disetor ke Kas Negara dan tidak ada di dalam KasBendahara Pengeluaran atau tidak ada disimpan oleh Terdakwa maupun RUDYSUNARTO PUTRA, SE. alias RUDY SUNARTO, SE. atau tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan uang tersebut, di mana telah dipergunakanuntuk kegiatankegiatan yang tidak tercatat pada APBD TA 2008 (RKA DPA);Sehingga perbuatan Terdakwa bersama RUDY SUNARTO PUTRA, SE. aliasRUDY SUNARTO, SE. bertentangan dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 541/KMK/2008 dan KEPPRES
117 — 32
mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perobuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kKebisaaan atau suatu kepatutan, tanoa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
82 — 38
Terima Pekerjaan Pertama (PHO) bertanggungjawabterhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktitersebut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 Ayat (3) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana seharusnyaterdakwa selaku PPK tidak menandatangani Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Pertama (PHO) karena realisasi pekerjaan belum mencapai 100%tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara PHO tersebut, hal inibertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keppres
619 — 171
Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No.80 Tahun2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);Sertifikat Training of Trainer (TOT) Audit Bantuan Luar Negeri di PusatPendidikan dan pelatihan Badan Pengawasan Keuangan' danPembangunan (BPKP) tahun 2007;Sertifikat Pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2010;.
51 — 20
Tigabinanga Kabupaten KaroTahun Anggaran 2013 adalah menyisip lobang jalan, serta memasang ratalapisan penetrasi lapen untuk memperbaiki kegiatan yang sebelumnya.e Sepengetahuan saksi pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Periodik JalanJurusan Kuta BangunSukajulu Sepanjang 3 KM x 3 M (12) Kec.Tigabinanga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2013 tunduk pada aturan := Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap KeppresNomor 54 Tahun 2010 tentang
113 — 28
Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Perpres 95 tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003menjelaskan: Halaman 127 dari 195 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.Yang dimaksud dalam keadaan khusus (huruf e) adalah: pekerjaanpengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatandalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaanpeningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis,jumlah dan harganya telah ditetapbkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
105 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
BonatuaLubis dan Jhonny Arifin Siahaan pada pencairan dan penggunaan anggaranRehabilitasi/poemeliharaan Dinas PU untuk tujuan meminta Dana secaratunai, melaksanakan kegiatan tanpa melalui prosedur, seharusnya sesuaidengan Keppres No.80 Tahun 2003, membagikan dana kepada orang yangtidak berhak menerimanya dan membuat pertanggung jawaban denganseolaholah semua dana sudah sesuai dengan peruntukannya danmenggunakan prosedur fiktif.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang kelirudan
106 — 24
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyaiwewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan danpembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku(vide Pasal 52 Keppres 103/2001).