Ditemukan 6237 data
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.LEONARD S. SIMALANGO,SH
3.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
DEWI PRIYATNI, SP., MP alias NENENG Binti HUPAKDIMANMASAL
97 — 37
tersebut sudah saksi sampaikan kepadaBupati Kapuas pada saat pertemuan di Kantor Bupati Kapuas;Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua,Terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya ada pertemuan di Ruang CamatKapuas Murung dengan 19 Kepala Desa dan ada kesepakatan mengenai uangyang diberikan tersebut kepada Cabjari Palingkau adalah sebesar 4 % daripencairan Dana Desa;Atas kelarifikasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksimenyatakan tetap pada keterangannya;13.Saksi MATNOR Bin SYAHRANI
59 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wahab Syahrani 4Blok F, No.13,RT. 23,Kelurahan Sepaja, KecamatanSamarindaUtara Kota Samarinda ;agama : Islampekerjaan : Swasta (Karyawan = CV.Hal. 1 dari 128 hal. Put. No.496K/Pid.Sus/2011Rosatal) ;Para Terdakwa berada di luar tahananyang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri TanjungRedeb karena didakwa :PRIMAIR :BahwaTerdakwa . H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADEselaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI,SPt selaku Karyawan CV.
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
YOGA PERWIRA Bin SURANDI
189 — 64
Wahab Syahrani No.99, RT.29 Kel. Air Hitam, Kec Samarinda Ulu,Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.B/2020/PN Smr,tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Smr, tanggal 16Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;3.
103 — 43
Seruyan, dengan luas 26,235 M2 beserta sketsa tanah dan Berita Acara Pengukuran yang dibuat pada tanggal 21 September 2015;14. 1 (satu) eks Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama SYAHRANI tertanggal 03 Maret 2015 atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Poros Kabupaten Desa Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab.
87 — 13
Syahrani, SH., 5). M. BudiSetiawan, SH., 6). Hezki Taruna Putra. P, SH., 7). Agus Herianto, SH., dan 8).Muhamad Pazri, SH., dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumUniversitas Lambung Mangkurat beralamat di Jin. Brigjend. H.
243 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
Riduan Syahrani, S.H., dalambukunya yang berjudul Se/ukBeluk dan AsasAsas Hukum Perdata,P.T.
171 — 32
Riduan Syahrani, SH., dalam bukunyaBuku Materi Hukum Acara Perdata, hal. 30, berpendapat :"Selain daripada pihak Penggugat dan Tergugat, dalam praktek seringada pihak yang disebut Turut Tergugat. Sebenarnya perkataan TurutTergugat tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata, akan tetapiada dalam praktek. Perkataan Turut Tergugat lazimnya dipergunakanterhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidakberkewajiban untuk melakukan sesuatu.
Terbanding/Terdakwa : AHMAD JAYADIE BIN M. ARSYAD
69 — 32
SYAHRANI, S.H, M.H;4. ANDRI ARIYANTO, S.H, M.H;5. IVO YULIANSYAH, S.H;Advokat Konsultan Hukum pada kantor LEMBAGA KONSULTASI DANBANTUAN HUKUM Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat di JalanBrigjen H. Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal8 Oktober 2018;Dan Terdakwa juga di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:MAHDIANOR, S.H, M.H, C.I.L., Advokat Konsultan Hukum pada kantor hukumMAHDIANOR, S.H, M.H, C.I.L., & Rekan yang beralamat di Jalan A.
55 — 15
;Syahrani, SH., MH.H. Djumadi Mas Djaya, SH., MH.Hj. Fairuz, S.Ag., SH., MH.Dhieno Yudhistira, SH., MH.Hamdaliah, SH.semuanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitasoo fF Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen. H.
42 — 15
Anang Syahrani Rt 03 / Il Desa Mekar Kec Martapura TimurKab Banjar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saat saksi mengetahui ada Perda mengenai BUMDes di Kab.Banjar yaitu Perda nomor 11 tahun 2008 tanggal 09 September 2008tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa dan di DesaDesa seKecamatan Martapura Timur setahu saksitidak pernah didirikan/ mendirikan Badan Usaha Milik Desa ; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di masingmasing Desasekecamatan
172 — 124
186 Syahrani Tanah Kosong Didalam 1.116,37 138.429.88096 i. . m?187 Sumiati Tanah Kosong Didalam 1.020,23 126.508.52097 . m?188 Tanah Kosong Didalam 323,81 40.152.44098 . m?189 Tanah Kosong Didalam 652,41 80.898.84099 : m?
Japri Pemukiman Dipinggir Jalan 2.21268 95 . . m2186 Syahrani Tanah Kosong Didalam 1.116,37 138.429.88096 i. . m2187 Sumiati Tanah Kosong Didalam 1.020,23 126.508.52097 . m2188 Tanah Kosong Didalam 323,81 40.152.44098 . m2189 Tanah Kosong Didalam 652,41 80.898.84099 . m2190 Tanah Kosong Didalam 660,87 81.947.8802100 556 Tanah Kosong Didalam 245,03 30.383.720Tanah 2ai 240.053.550e 227 Pemukiman Diping gir Jalan 1.454877Tanah 2402 22.903.650a 228 Pemukiman Dipinggir Jalan 13881Tanah 21 36.679.500e
72 — 14
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 02 Mei2012, Nomor ; 05/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm sejak tanggal 11 Mei2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :SYAHRANI, SH. dan HADI PERMANA, SH. dari LKBH Unlam Banjarmasinberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2012 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwatersebut ;Setelah
53 — 58
ADE HARRY JUMHANA,ST Bin SYAHRANI ANWAR, di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik danketerangan dalam Berita Acara tersebut adalah benar keterangan saksi; Bahwa wakiu itu saksi dimintai keterangan masalah pembangunan gedungperpustakaan Sekolah Dasar Negeri 3 Padasuka Kecamatan MajaKabupaten.
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
115 — 31
SYAHRANI Bin Alm BONTOM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungankeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja denganTerdakwa;Halaman 44 dari 170 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN Smr Yang saksi ketahui terkait dengan Pencairan Alokasi Dana Desadan Dana Desa pada Desa Perangat Selatan Pada Tahun 2014 sampaidengan 2016 karena Saksi selaku Bendahara yang berkewajibanmemproses pencairan (Surat administrasi
220 — 139
Riduan Syahrani, S.H., 2009:2), bahwa Hukum AcaraPerdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjaminditegakkannya atau dipertahankannya Hukum Perdata Material.Hukum perdata (materiil) yang ingin ditegakkan atau dipertahankan denganHukum Acara Perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulisdalam bentuk peraturan perundangundangan.6.
277 — 62
SYAHRANI, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga; Bahwa Saksi sebagai Komisioner KPU Kab.
SYAHRANI: BahwaTerdakwa membantah keterangan Saksi; Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemotongan uang untukpembuatan SPJ fiktif;10.Saksi FEBRIYANTO, S.E., Bin (Alm) ABDURRAHMAN KATTO, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga; Bahwa Saksi sebagai Komisioner KPU Kab.
Terbanding/Terdakwa : HAIRIL ANWAR, SP Bin MUHAMMAD HATTA
54 — 23
Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampaidengan tanggal 6 April 2015;Terdakwa didampingi oleh SYAHRANI, S.H.
H. Hendra Saputra, HS Bin H. Muh. Saing,
Tergugat:
1.Hj. Rini Mulia Sari, S.H.HS binti H. Muh. Saing
2.Zainal Bin H. Muh Saing
3.Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing
4.Hj. Rosminah Binti H. Muh Saing
5.Sulfan Putra Bin H. Muh Saing
6.Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing
7.Evi Damayanti Binti H. Muh Saing
8.Hj. Ratiah Binti Itung
9.Aby Todingan
100 — 56
Sejarah terjadinyaatau sejarahn adanya pemilikan hak milik atas benda itu tidak perludimasukkan dalam gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalampersidangan dengan disertai buktibukti seperlunya (Sudikno Mertokusumo, ,1979: 3132 don Riduan Syahrani, SH., 1988: 22). Teori mana yang palingbanyak dipakai dalam praktik peradilan selama ini, sebenarnya sangattergantung pada sejarah berlakunya Hukum Acara Perdata pada zamanHal. 125 dari 183 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Blkpenjajah dahulu.
36 — 32
., SYAHRANI, SH., H.M. ERHAM AMIN, SH.MH. danH.A. CHADARI ADP, SH. MH Para Anggota pada Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum (LKBH) PGRI Cabang Propinsi Kalimantan Selatan, beralamatdi : Jin.
478 — 232
Ridwan Syahrani, S.H. berpendapat: Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentangtidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolutmaupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersamasamaHalaman 67 dari 804 Halaman PUTUSAN Perkara Perdata No. 315/Pdt G/2016/PN.JKT.PSTdengan pokok perkara.
Dengan kata lain, apabila Tergugatmengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakimakan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut (Buku HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILANUMUM* oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988,halaman 52).
Ridwan Syahrani, S.H. berpendapat:Menurut pasal 136 H.I.R/162 Rbg semua eksepsi, kecualitentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara(absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskanbersamasama dengan pokok perkara.
Dengan kata lain, apabilaTergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan,maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsitersebut (Buku HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILANUMUM* oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988,halaman 52).