Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
190 — 83
  • ., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa Ahli bekerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) Republik Indonesia; Bahwasertifikat yang ahli miliki yaitu:a.Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 17 Januari 2019 — Pidana - RONI M. NAPU,ST
227 — 57
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
292 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamgugatan a quo; Bahwa secara hukum Kantor Badan Pertanahan Bengkalis danKantor Badan Pertanahan Siak selaku Tergugat 14 dan Tergugat15 (BPN) sama sekali tidak mempunyai keterkaitan langsungdengan perkara perdata a quo Tergugat 14 dan Tergugat 15hanya menjalankan kewenangannya semata sebagai LembagaPemerintah untuk mengelola dan mengembangkan administrasipertanahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KeputusanPresiden No. 26 Tahun 1988 tertanggal 19 Juli 1988 tentangBadan Pertanahan Nasional (Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — Penuntut Umum:
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
205 — 166
  • hukummengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau Suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
241 — 119
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No. 80Tahun 2008, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan saksi Ahli di LKPP tahun 2010 ;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;5.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK
Tanggal 12 Mei 2016 — ZULKARNAIN Bin YASIN
147 — 38
  • Ptk.sehingga keuntungan penyedia barang tidak wajar, selain itu kontrak terjadisub kontrak dari penyedia kepada orang lain sehingga hal tersebut melanggarpasal 87 ayat 3 Keppres 2010 tahun 2013;Bahwa, ahli menyimpulkan berdasarkan paparan dari penyidik kemudian ahlicocokan sehingga persekongkolan terjadi dan melanggar pasal 83 ayat 1huruf e yang berkaitan dengan pasal 5;Bahwa, data yang ditunjukkan kepada ahli data dalam bentuk kontrak;Bahwa, ahli tidak membaca berkas Penyidik, berkas hanya ditunjukkankemudian
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE JAWAN, SE
68 — 66
  • Halaman 319 dari 412 Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGb) Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan =: Belanjaatas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelisberkeyakinan bahwa unsur perbutan melawan hukum dalam dakwaan Primairtelah terpenuhi pada perbuatan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng.
123 — 29
  • Waktu membuat HPS berdasarkan Keppres No. 54 tahun 2010 Pasal66 menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari,sementara dalam pengadaan ini barang yang diadakan sifatnyabarang khusus yang memerlukan waktu yang cukup, paling tidak 20(dua puluh) hari untuk pembuatan HPS terhadap barangbarang yangakan diadakan.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
466 — 1325
  • AKIL MOCHTAR selaku HakimKonstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RJ)berdasarkanKeputusan Presiden RI (Keppres RD) Nomor : 59/P Tahun 2008 tanggal4 Agustus 2008,dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan ataukedudukan tersebut, yaituM.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
281 — 122
  • sesuaidengan ketentuan yang berlaku.e Bahwa dasar hukum kewenangan BPKP adalah PP No. 60 tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), danKeputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapaHalaman 227 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst2281kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 64Tahun 2005.Dalam pasal 54 huruf f, Keppres
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MULYATNO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
224 — 109
  • Muara WisesaSamudera.1 (Satu) Buah map kuning merk sakato (MWS) yangdidalamnya terdapat dokumen :1. tulisan tangan fotokopi,2. 1 bundel surat nomor : 2222/VI/1987 perihalReklamasi di Muara Karang,3. 1 Jembar dokumen berupa kronologispermohonan perizinan reklamasi pulau G,4. 1 (satu) bundel dokumen berupa petapermohonan reklamasi sebelum Keppres 52/1995tentang reklamasi pantura.Hal.402 dari 456 Put.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
ACHMAD FAUZI, S.H.
Terdakwa:
YUNIAS LAISKODAT Anak dari KAREL LAISKODAT alias YUNIAS
102 — 44
  • Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.12/02/BKPP.KAB.KPG/2019 Tanggal 2 Mei 2019 Nomor 239, Penetapan PN Nomor 55
    101. Fotocopy KEPPRES Nomor 00028/KEP/AA/15001/17 Tentang kenaikan pangkat PNS Nomor 240, Penetapan PN Nomor 55
    102 Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.2/II/211/311 ND Tentang Kenaikan PNS Nomor 241, Penetapan PN Nomor 55
    103. Fotocopy Peraturan Bupati Kupang Nomor
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
258 — 466
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangantersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
168 — 47
  • BAGASKORO ditunjuk sebagai pemenang lelang olehPokja karena melanggar Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanterakhirnya.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan keterangan Saksi tersebut.Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keteranganahli di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :1. Dr.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
108 — 56
  • pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kKewenangantersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
199 — 98
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangantersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
182 — 46
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintan (Keppres No. 80Tahun 2003, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatinan saksi Ahli di LKPP tahun 2010 ;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;Halaman 200 dari 336 Halaman Putusan No. 61/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbr5.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
280 — 85
  • Tahun 2016 s/d Sekaraf Direktur Penanganan Permasalahan HukumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).e Anggota Tim Penyusun (legal drafting) Keppres No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Anggota Tim Sosialisasi Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
    Untuk pengadaan sebelum tahun 2010 menggunakan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan perubahannya;2. Kalau pengadaannya dimulai pada tahun 2011 atau anggarannya mulaidi tahun 2011, maka menggunakan pertauran dalam Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan perubahannya;Halaman 558 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr3.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — Ir. YACOBUS BULU, MMA
72 — 37
  • Suprapta, SP) tersebut tidaksesuai dengan fakta dilapangan yang bertujuan untuk melengkapisyarat adminitrasi pencairan dana telah bertentangan dengan :a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentangnPerbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen = yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaranmateril dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud. b) Pasal 12 ayat (2) Keppres
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
523 — 460
  • DpsBahwa dalam konteks pembebasan tanah awalnyadibentuk Panitia Pembebasan Tanah dengan SK BupatiKlungkung Nomor 242/2006 tanggal 19 Juli 2006dimana saksi ditunjuk selaku Wakil Ketua PanitiaPengadaan yang beranggotakan 26 orang dan diketuaioleh sekda I Gusti Ngurah Rai;Bahwa Sekda I Gusti Ngurah Rai pensiun sekitarBulan Agustus 2007, dan saksi ditunjuk oleh GubernurBali sebagai Plt Sekda dan selanjutnya dipermanenkanmenjadi sekda Kabupaten Klungkung;Dengan adanya perubahan Jabatan dan adanyaPerubahan Keppres
    mengenai Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umun Dari Keppres No. 36 Tahun 2005 kePerubahan Perpres 65 Tahun 2006 Jo Peraturan KepalaBadan maka dibentukalah Panitia Pengadaan Tanahyang baru dengan SK Bupati Klungkung Nomor 261tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdi Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaanyang berjumlah 9 (sembilan) orang / Tim Sembilan yangbersifat kolektif kolegiat yang dicirikan oleh