Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepper
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
198 — 146
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan balk,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr
NUR’AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI
62 — 33
  • Atas setiappenyerahan tersebut, tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajin kepihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan danpenyerahan barang dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2006 sampaidengan tahun 2010 dan sebagian besar belum dibayar oleh Pemda Kab.Merauke ;Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — DU NUN alias AGUAN alias ANUN
163 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 514 K/Pid.Sus/2016Bahwa kerugian Negara itu Pasal 1 angka 22 PP Nomor 1 Tahun2004 adalah berkurangnya uang, surat berharga, barang yangnyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum dankelalaian;Bahwa di dalam Keppres Nomor 192 Tahun 2014 BPKP tidak adawewenang untuk melakukan penghitungan kerugian Negara, dimana wewenang itu tidak diberikan kepada BPKP tetapi kepadaBPK;Bahwa data Penyidik saja tidak cukup untuk melakukanpenghitungan kerugiaan Negara harus ada assersinya denganpihakpihak
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
115 — 22
  • PengawasanFungsional Pemerintah (SAAPFP), oleh karenanya meliputi pemeriksaanatas dokumen dokumen/ buktibukti yang mendukung Atas PengelolaanDana Rehabilitas/ Konstruksi Korban Gempa bumi tanggal 27 Mei 2006Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Tahun 2007 danPertanggungjawabannya, konfirmasi, klarifikasii dan wawancara denganpihakpihak terkait, serta prosedur audit lainnya yang dianggap perlu sesuaidengan keadaan;Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan pengawasan sebagaimana diaturdalam Keppres
    No. 103 tahun 2001 yang terakhir kali duubah dengan Keppres No.64 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsii Kewenangan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non DepartemenBPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlakuBPKP menyelenggarakan fungsi antara lain:a.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
91 — 14
  • 11 Juni 2013 yangmempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana tertuangdalam Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2013 yaitu Bagian Keuanganmempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi, penata usahaankeuangan, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, evaluasi, pelaporankeuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi yang berkaitan dengan keahliannya dalamprosedur pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu : Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
486 — 232
  • Sikapdemikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yangberlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal Il ayat3). (Buku Aneka Hukum Arbitrase, Bandung: 1996, halaman 1516).Menurutdoktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untukmengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Buktiobukti danKesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebin dahulumengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absoluttersebut. f. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg
Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
249 — 152
  • ;Selain itu berdasarkan Keppres 80 tahun 2013 Pasal 10 ayat 5 yaitu:a. o9 2 0zaMenyusun jadwal, cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
96 — 42
  • Pegadaian (Persero).e Bahwa wewenang BPKP berdasarkan Keppres RI No. 103Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen sebagaimana terakhir telahdiperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen Pasal 52 menyebutkan bahwaBPKP mempunyai
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
199 — 505
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekatpada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambiltindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi,misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
224 — 77
  • JABAKTI SIMBOLON 5.000.000(Anggota DPRD)64 22062001 Untuk Revisi Program Gaji PNS 3.000.000(Keppres 64 Tahun 2001)65 22062001 Untuk Bpk Surya Djahisa (Pribadi) 2.000.00066 25062001 Untuk H.
    Adapunpengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di tahun 2006 dan 2007 ini adalahProyek Pemborongan Rehab/Pemeliharaan Sumber Daya Air, PembangunanSumber Daya Air, Peningkatan Prasarana Perumahan/Pemukiman dan Rehab/Pembangunan Gedung Pemerintah, dll yang berhubungan dengan bidang dancipta karya;Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 3 Agustus 2010Nomor 8 yang menerangkan bahwa di tahun 2006 dan 2007 proses pengadaanyang saksi laksanakan mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitudengan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
1967 — 3764
  • Dalam Keppres Nomor 80Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) adalah kegiatanJasa untuk layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnyayang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapbkan pengguna barang/ jasadan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh penggunanya. Sehingga dapatdimaknai pemborongan adalah aktivitas pembelian barang atau jasa dalamjumlah besar dengan nilai besar.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
251 — 107
  • 737 halaman.Putusan No.04/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST204sebagai pesan agar saksi menerima FAHD dan Terdakwa II terkait denganpengadaan lelang di Ditjen Pendidikan Islam;Bahwa kedatangan FAHD EL FOUZ dan Terdakwa II tersebut intinya memintatolong untuk dibantu dalam pelaksanaan pemenang lelang pengadaan di DirjenPendidikan Islam kementerian Agama;Bahwa tanggapan saksi atas kemauan FAHD EL FOUZ dan Terdakwa II saksimenyampaikan kegiatan pengadaan di Pendidikan Islam dilaksanakan sesuaidengan aturan Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
254 — 88
  • Tahun 2011 untuk kepentinganpengurusan pagu anggaran TA 2011;Bahwa pada saat meminta clearence dari BPKP dan harus ada HPSnya maka atas arahan Dudy Jocom, Sri Kandiyati hanya membuat HPSsecara glondongan misal pembangunan asrama namun detailnya tidakada dan hanya ada total pagu;Bahwa ada ucapan dari Diah Anggaeni dahulu mengenai nanti yangmenang BUMN, baru ada syarat khusus (misal : SBU grade 7) yang dibuat oleh tim lelang;Bahwa Saksi membenarkan bahwa syaratsyarat khusus tidakdibenarkan di dalam Keppres
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
707 — 1568
  • Menindaklanjuti arahan Terdakwa, DADANG PRIJATNAjuga berkoordinasi dengan DADANG, ILHAM BISRI, AHMADBAZURY dan MAMAK JAMAKSARI dalam menyusun jadwalpelelangan dengan maksud agar pengumuman pelelanganproyek tersebut menunggu dokumen penawaran = dariperusahaanperusahaan yang terafiliasi dengan PT BPP,kemudian DADANG PRIJATNA mengarahkan agar jangkawaktu pemasukan dokumen penawaran dibuat seminimalmungkin sesuai ketentuan Keppres Pengadaan Barang danJasa sehingga perusahaan di luar PT BPP tidak dapatmemasukkan
    Menindaklanjuti arahan Terdakwa, DADANG PRIJATNA jugaberkoordinasi dengan DADANG, ILHAM BISRI, AHMAD BAZURYHal . 84 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.dan MAMAK JAMAKSARI dalam menyusun jadwal pelelangandengan maksud agar pengumuman pelelangan proyek tersebutmenunggu dokumen penawaran dari perusahaanperusahaan yangterafillasi dengan PT BPP, kemudian DADANG PRIJATNAmengarahkan agar jangka waktu pemasukan dokumen penawarandibuat seminimal mungkin sesuai ketentuan Keppres PengadaanBarang dan Jasa sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2183 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau tidak cukup tersedia" danPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yangmenyebutkan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD";Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
142 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamnya tidak mengandung berisisanksi pidana, sehingga apabila ketentuan dalam peraturan tersebutdilanggar adalah bukan perbuatan hukum dalam arti hukum pidana, tetapiperbuatan hukum dalam arti administrasi/tata usaha negara, karenaPeraturan Gubernur tersebut tidak mengandung/berisi sanksi pidana adalahpenafsiran yang keliru pula;Menjadi pertanyaan bagi kami Penuntut Umum adalah bagaimana terhadapsekian banyak perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah terbutki dan parapelakunya didakwa melanggar Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
215 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Daerah memilikikewenangan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalampenyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilakukan kerjasama denganpihak Ketiga dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melaluiproses pelelangan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.Mengingat bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur tata carapelelangannya, maka seharusnya dalam pelelangan mengacu pada prosespelelangan serta prinsipprinsip yang diatur dalam peraturan yang telah adayakni Keppres