Ditemukan 843 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domestus domestik domestein dorestia domesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1527 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP;
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan Jax Treaty adalah lexspecialis dari UU PPh (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh) dan apabila terjadiperbedaan pengaturan antara UU PPh dan Tax Treaty, maka ketentuan dalam TaxTreaty yang diberlakukan (Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws);Bahwa menurut Pemohon Banding, status hukum P3B (Jax Treaty)merupakan "lex specialis dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, sehingga sesuai dengan asas hukum "lex specialis derogat lexgeneralis" maka ketentuan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 18-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SURYANA , SH
Terdakwa:
MIEKE HIDAYAT Bin KURNIAWAN Alm
296 — 122
  • Rossi; Bahwa menurut saksi dokumen yang menyertai dalampengiriman kontainer SZLU 2023440 adalah Surat KeteranganHealth Certificate denga Nomor : 0145/SKHC/06.000130/2019; Bahwa sepengatahuan saksi kontainer SZLU 2023440dibongkar dari terminal domestic, selanjutnya dibawa ke terminal Kojake kapal OOCL GUANGZHOU tujuan Taiwan; Bahwa menurut saksi muatan yang terdapat dalam SZLU2023440 adalah milik PT.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 26-11-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PA Sukadana Nomor 2309/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 21
  • Halaman 14 dari 48, Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2021/PA.Sdn1.1 Fotocopy Employment Contract/Kontrak Kerja atas namapenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 bulan Maret2019, telah dinazzegelen di Kantor Pos dengan materai cukup, tidakdicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tandaT.1;1.2 Schedule Of Accommodation and Domestic Duties/ JadwalAkomodatif dan Tugas dalam Negeri atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 bulan Maret 2019, telah diNazzegelen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1607 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1607/B/PK/PJK/2016Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law,Yakni tidak membedakan status orang atau perusahaan (apakahorang/perusahaan kecil atau besar), jenis kegiatan usaha (apakahusaha perdagangan, pabrikan, operasi dll), kepemilikan (apakahorang/perusahaan adalah pribumi/domestic atau orang/perusahaanasing).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-10-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. RAPTIM INDONESIA;
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2012Penjualan tiket Rp 2.645.591.098,72 26.455.910,99internasional Penjualan tiket Rp 1.069.578.755,70 70.353.651 ,24domestikTour Ziarah Rp 479.776.122,61 4.797.693,40Tour Internasional Rp 22.658.147,77 228.773,84Tour Domestic Rp 12.116.363,00 121.136,59Motel Internasional Rp 39.939.809,71 399.398,10Tour Domestik Rp 24.013.659,00 240.136,10Varia Internasional Rp 7.159.626,00 71.596,26Asuransi Perjalanan Rp 71.3817.194,00 713.171,94Visavisa Rp 28.162.905,00 281.629,05Dokumen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-06-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — AWING Bin MISIN
404 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dongwoo, 3 buah buku mutasi penjagaan satpam PT.Dongwoo (tertanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 4 Maret 2006, 4Maret 2006 s/d 20 April 2006, 20 April 2006 s/d 5 Juni 2006), 1 buahbuku pembayaran sampah domestic, 1 set invoice dan bukti pembayaranPT. Dongwoo ke PPLI bulan Mei tahun 2004 dan bulan Agustus 2004, 1Hal. 60 dari 76 hal. Put.
    Dongwoo, 3 buah buku mutasi penjagaan satpam PT.Dongwoo (tertanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 4 Maret 2006, 4Maret 2006 s/d 20 April 2006, 20 April 2006 s/d 5 Juni 2006), 1 buahbuku pembayaran sampah domestic, 1 set invoice dan bukti pembayaranPT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 4 Mei 2020 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, SH., MH.
Terdakwa:
ANDRI SALMAN, ST
239 — 100
  • Hasil No. 207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;
  • Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;
  • Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;
  • Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;
  • Asli 1 (satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;
  • Asli 1 (satu) Bundel perihal Domestic
    116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.yakAsli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic
    Tanggal 01 Agustus 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-03-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 175/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2018 — FICO CORPORATION CO.Ltd >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) CS
165 — 120
  • There shall not be imposed substantially more onerousconditions or higher fees or charges on the recognition or enforcementof arbitral awards to which this Convention applies than are imposed onthe recognition or enforcement of domestic arbitral avards.Terjemahan bebas sebagai berikut :Setiap Negara Penandatangan (konvensi ini) wajib mengakui putusanarbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuaidengan aturan procedural di wlayah di mana putusan itu akandiandalkan, sesuai dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-02-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138/B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Februari 2012 —
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Passenger Handling services, terdiri dari :Departure Control;S &Arrival Control;Special Assistance;Qa 9Ticketing Services;@Security Services;7ABaggage Handling;Airport Lounge Services;Ramp handling, terdiri dari :Flight Operations;Sc > hb @Weight & Balance;ULD Control;Qa 9Ramp Equipment;Aircraft Servicing;& Cargo Handling Service, terdiri dari :Export Handling;Ss fImport Handling;Domestic Handling;Rush Handling/Transshipment Handling; 2 9Cargo document & Clearance;f Special Handling;Bahwa perusahaan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 192/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 8 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : ROBERT LIM Diwakili Oleh : APRILIANSYAH, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat II : ELNA Diwakili Oleh : APRILIANSYAH, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. SUNARTOMO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. RESTU INSAN SEJAHTERA Diwakili Oleh : PT. RESTU INSAN SEJAHTERA
158 — 53
  • maka hal itulah seharusnya kita menunggu Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut sehingga jelas duduk perkaranya yang sebenarnya, apakahPermohonan tersebut diterima atau ditolak namun sampai saat ini belumada jawaban yang pasti dari Bupati Kutai Timur.2. keberatan keduaBahwa dalam pertimbangan putusan halaman 57 paragraf 4,Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakimyang menyatakan "bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan buktisurat bertanda P5 berupa Funds Transfer to Domestic
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GERRY ANDERSON GULTOM SH
Terdakwa:
ZAWE
126 — 50
  • kali masuk ZEEIIndonesia.2.Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui tidak dapat dan tidak mampumembayar denda yang akan dijatuhkan Majelis.Analisis yuridis.Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.SusPrk/2019/PNMdn1.Setiap negara yang merdeka mempunyai kedaulatan penuh (Absolutesovereignty) menurut Jean Bodin (1530 1596) menyatakan pengertiankedaulatan adalah Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melaluilembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain termasuk menjalankanhukum nasionalnya (domestic
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 05-08-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 39/Pdt.G/2016/PN CBN
Tanggal 27 Februari 2017 — Perdata: Pengugat: - PT JANGKAR DELTA INDONESIA Tergugat: - ARIEF NUGROHO, S.H., M.H Kuasa Hukum Dari: PT JANGKAR DELTA INDONESIA - MUHAMMAD SHOBIRIN, SH Kuasa Hukum Dari: PT JANGKAR DELTA INDONESIA - ASDEL FIRA, SH Kuasa Hukum Dari: PT JANGKAR DELTA INDONESIA - IKRA RHAMA, SH., MH Kuasa Hukum Dari: PT JANGKAR DELTA INDONESIA - REKYONO DIHATMOJO, SH Kuasa Hukum Dari: PT JANGKAR DELTA INDONESIA - INDRY MELISSA, SH Kuasa Hukum Dari: PT JANGKAR DELTA INDONESIA - ANTHONY MUSLIM PATIMURA, SH Kuasa Hukum Dari: PT JANGKAR DELTA INDONESIA
248 — 53
  • dibawah sumpah danpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa keahlian saksi dibidang hukum Perbankan.Bahwa saksi sekarang mengajar hukum Perbankan di Kampus UniversitasIndonesia (Ul) Depok.Bahwa kegiatan usaha perbankan tersebut yaitu menghimpun dana darimasyarakat, menyalurkan danadana tersebut, melakukan jual beli suratsuratberharga, penyertaan bidang keuangan saja dan memberikan jasajasa.Bahwa Bank Garansi dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.Bahwa Bank Garansi tersebut sifatnya adalah domestic
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 09-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2015 — PT. MANDALA AIRLINES
974 — 667
  • PEMOHON selanjutnya jugatelah berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengkombinakasikan penerbanganinternational dan domestic serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkongke Denpasar. Namun demikian ternyata dengan berlanjutnya over kapasitas di sektorpenerbangan Indonesia, PEMOFION terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis danselanjutnya PEMOHON tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan denganpengeluaran yang harus dikeluarkan.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
855 — 488
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • Yang dimaksud dengan "fihak lain" itu ialah pemerintah daerah,pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan "domestic capital" yangprogresip.Pasal 13.Ayat 1, 2 dan 3.Sudah dij elaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6).Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial yangberperikemanusiaan dalam bidang agraria.Pasal 14.Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam penjelasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904 K/PDT.SUS/2009
PT. PERTAMINA EP; PT. LIRIK PETROLEUM, DKK.
598 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembatalan berdasar faktafakta yuridis yang dikemukakan pada halaman 25 danseterusnyapermohonan yang terdiri dari:1) Pada angka 82 Final Award, terdapat pernyataan hukum (legalstatement) yang menyatakan tidak jelas Klasifikasi arbitrase yangdiperiksa dan diselesaikan oleh majelis arbitrase :a. apakah domestik, ataub. apakah internasional.Pertimbangan angka 82 tersebut berbunyi:"The Tribunal has not heard argument and does not propose todecide whether this arbitration is properly classified as a domestic
    It shall also apply to arbitral awards not consideredas domestic awards in the State where their recognitionand enforcement are sought."Terjemahan:"Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaanputusan arbitrase yang dibuat dalam wlayah suatu negara selainnegara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasetersebut dimintakan, dan timbul karena adanya perbedaanHal. 86 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/20095.2subyek, baik orang maupun badan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1619/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA TITIAN PERMATA
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesar Rp5 tidak dapat dikreditkan akanmemberikan keadilan kepada semua usaha sesuai dengan prinsipequality before the law sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 BUU PPN dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law yakni tidak membedakan status orang atauperusahaan (apakah orang/perusahaan kecil atau besar), jeniskegiatan usaha (apakah usaha perdagangan, pabrikan, operasi dll),kepemilikan (apakah orang/perusahaan adalah pribumi/domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1572 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1572/B/PK/PJK/2016ditentukan dalam Pasal 16B UndangUndang PPN dan Pasal 27 ayat(1) UUD 1945;Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the lawyakni tidak membedakan status orang atauperusahaan (apakah orang/perusahaan kecil atau besar), jenis kegiatanusaha (apakah usaha perdagangan, pabrikan, operasi dll), kepemilikan(apakah orang/perusahaan adalah pribumi/domestic atau orang/perusahaan asing).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MANUFACTURING INDONESIA
82 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membuktikan adanya harga transfer yang tidak wajaryang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Mitsui &Co.Ltdtidak harus sematamata dari masalah kepemilikan namundapat juga dari penguasaan manajemen ataupun teknologi.Bahwa oleh karena transaksi yang disengketakan dalamperkara banding ini melibatkan perusahaan dari dalam dan luarnegeri, maka pembuktian adanya hubungan istimewaseharusnya tidak sematamata dilihat pada prosentasekepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PPhkarena ketentuan ini merupakan domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-03-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK vs. PT. JASA ANGKASA SEMESTA, TBK
35 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cargo Handling Service, terdiri dari:Export Handling,Import Handling,Domestic Handling,Rush Handling/Transshipment Handling,Cargo document & Clearance,~@ 29 5 Special HandlingBahwa perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakan klien utamaPemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Lufthansa GermanAirlines, dan lainlain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adanya secondary adjustment yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut telah sesuaidengan OECD yang mendefinisikan secondary adjustments dalam theGlossary of the OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG) sebagaiberikut :"an adjustment that arises from imposing tax on a secondary transactionin transfer pricing cases", and a secondary transaction as a constructivetransaction that some States assert under their domestic transfer pricinglegislation after having proposed