bukti lain ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masingmasing telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetappada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakantidak keberatan berceraidengan Penggugat, serta masingmasing pihak mohonperkaranya segera diputuskan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secarakeseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;Menim

Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Perceraian hanya dapatdilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusahamerukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;Menim bang, bahwa berdasarkan peraturan perundangundangantersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yangdijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melaluimediasioleh

Pasal 31 ayat (1)dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3)PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsungMajelis Hakim telah membenkan nasehat agar Penggugat merawat anakbersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;Menim bang, bahwa perkara ini termmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (11) UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan

Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim bernpendapat bahwa Penggugat wajibmembuktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1, P2, P3 dan P4 serta saksi dan saksi Il, yang selengkapnya akan dipertim bangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4, adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu akta tersebut

perkara inike Pengadilan Agama Nganjuk;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut diatas,maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui danmembenarkan secara bulat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, namundemikian oleh karena perkara ini perkara perceraian dengan alasanpertengkaran, maka majelis hakim memandang perlu mendengarkan pihakkeluarga dan orangorang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimanaketentuan Pasal22 ayat(2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menim

sudahdikaruniaiseorang anak; bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugatjarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuhdengan perempuan lain, dan selain itu juga Tergugat mempunyai hutangkepada orang lain sehingga untuk mengansur hutang tersebut dilunasioleh Penggugat; bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hinggasekarang selama kurang lebih 2 bulan dan telah diupayakan damainamun tidak berhasil;Menim

terpisahkandariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa perkara iniadalah termasuk dalam lingkup di bidangperkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal49 ayat1 huruf (a) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menim

DEDYAFIONO telah meninggalkan Pemohon beserta anaknya dan sekarang tidak diketahuilagi alamatnya ; Bahwa kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama RIZKY FEBRIANTO tersebutbelum didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehinggasampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;Bahwa pada waktu Pemohon akan mendaftarkan/mencatatkan Akta Kelahiran anakPemohon tersebut, ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaBalikpapan dengan alasan sudah lewat waktu ; Menim

Putusan No.1487 /Pat.G/20 19/PA.Sda.dalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan

Putusan No.1487 /Pat.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpis ahkan dari Putus an ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 makaMajelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali Termohon,namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan tersebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohonagar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu rajiterhadap Termohon dihadapan

sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpis ahkan dari Putus an ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 makaMajelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali Termohon,namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan tersebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohonagar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu rajiterhadap Termohon dihadapan

Sda.rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan

Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksii Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterima untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Putusan No.1273 /Pdt.G/20 19/PA.Sda.tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman

bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

No. 0428 /Pdt.G/2016 /PAStb.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, ternyata Penggugattelah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran PaniteraPengadilan Agama Pekanbaru;Menim bang, bahwa terlepas dari telah terjadinya jawab menjawab antaraPemohon dengan Termohon dipersidangan, maka sesuai dengan fakta dipersidanganbahwa sampai tanggal 29 Agustus 2016, Pemohon tidak menambanh biaya perkarauntuk proses lebih lanjut atas perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisesuai dengan peraturan yang berlaku.Atau mohon Putusan yang berdasarkan kebenaran dan seadil adilnyakepada Majelis Hakim (ex aequo et bono).Menim bang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada Yurid, S.H.dan Endah Wati, S.H., Advokad, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahidengan Nomor 27K/kuasa/I/201 9/PA Sda. tanggal 31 Agustus 2019:Bahwa pada hari sidang yang telah

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan olehkeluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang padapokoknya tetap mempertahankan gugatannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka halhal yangtermuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

minggu lebih baru pulang;* Bahwa Sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil danPemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yangisinyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala halyang dicatat dalam berita acara sidan merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini:a PE RTI M BAN GAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonad alah seperti di uraikan di atas Menim

Nomor 3 Tahun 2006kemudian diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, secaraabsolut Pengadilan Agama Pekalongan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan gugatan ini ; Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan,sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidakternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengantan pa hadi tnya Te rm oho n (ve rste k)Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Putusan No.0768/Pat.G/20 19/PA.Sda.pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.