Apabilaakta otentik yaitu akta yang dibuat secara notaril. Seharusnya Para Pembantahmenguraikan secara cermat dan jelas dengan menyebutkan nomor aktanya ;Bahwa, dengan tidak diuraikan secara cermat dan jelas dengan mencantumkannomor akta baik dalam posita maupun petitum, dengan demikian gugatan ParaPembantah adalah Obscuur Libel.Eksepsi dari Terbantah V :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :1. EXCEPTIE PRULIUM LITIS CONSORTIUM.

Hakim Pengadilan Balikpapan untuk menolak ataumenyatakan gugatan tidak dapat diterima.Penggugat dalam Positanya angka 25 jelas mengakui bahwaPenggugat mempunyai kewajiban yang tidak terpenuhi padaTergugat I.Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah menikmatifasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut:1) Perjanjian Kredit nomor 23 tanggal 20 September 2011 yangdibuat oleh Notaris Ratin Wulandari S.H.Seluruh perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat merupakan akta notaril

Namunpada kenyataannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensimenolak untuk hadir dalam pembuatan akta notaril dan tidak memberikanpersetujuan dalam proses balik nama sertipikat dimaksud, sehingga dengandemikian perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensitersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehinggamembawa kerugian bagi ahli waris Saudara M.

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasa dalamhal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli denganangsuran bertentangan dengan hukum;6. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debtcollector yangmenelantarkan keluarga Penggugat dilokasi eksekusi barang jaminan adalahperbuatan melawan hukum;7.

Sehubungan dengan rencana pembelian atas obyek sertipikat HakMilik Nomor 313/Limba UI oleh TERGUGAT 26, maka terdapatbeberapa akta notaril yang dibuat, antara lain : Akta PERNYATAAN Nomor 45 dan akta SURAT KUASA MENJUALNomor 46, keduanya tanggal 20 Desember 2017, dibuat olehTERGUGAT 24, yang ditandatangani oleh SRI HASTUTI SAKIMAN,ANI SAKIMAN, SRI HENDRAWATY SAKIMAN, FREDY DIEN,THAIB MOPANGGA, TAUFIK, DIEN DEFITA KARINA, MARWIYAHRAHIM, MIRNA SULISTIANINGSIH DIEN, SYAHRUL JUSUF DIEN,TOMY LAMATO, FAUZI

Singkatnya melakukan dan mengerjakan segalatindakan apapun juga yang diperlukan berhubung dengan maksuduntuk menjual obyek, tidak ada tindakan yang dikecualikan dan jikauntuk sesuatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus danterperinci, maka kuasa itu dianggap telah tercantum dalam Surat KuasaMenjual.Dengan demikian pembuatan akta akta notaril tersebut di atas sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dibuat secaraSAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.Kemudian dalam proses negoisasi antara

Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No.14X.A2005, tanggal 21 Juli 2005.Bahwa benar, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris adalahMembuat Akta Akta Notaril antara lain pengikatan jual beli dan kuasa, suratkuasa pembebanan hak tanggungan perjanjian kontrak, pendirian PT,pendirian CV, pendirian Firma dan lainlain di bidang Notaril.

Bahwa untuk menjaga dan melindungi hakhak keperdataan Tergugat berupa dana yang telah dikeluarkan tersebut, maka disepakati olehPenggugat dengan Tergugat agar dilakukan melalui mekanismePengikatan Jual Beli secara Notaril, kKemudian dibuatlah Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli (Akta PPJB) No. 32 tanggal 24 Desember 2014dihadapan Kezia Janti Lega, SH Notaris di Jakarta, dimana dalam gugatanini sebagai Tergugat Il.4.

Bahwa jauh sebelum dilakukan kesepakatan notaril berupa Akta PPJB No.32 sebagaimana tersebut diatas, secara lisan (gentlemen agreement) antaraPenggugat dengan Tergugat juga telah disepakati agar secara bersamasama mencari dana dari pihak ketiga baik itu dari funder maupun dariperbankan untuk mengembalikan dana Tergugat yang akan dikeluarkan.Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan dan selalu bersama denganTergugat dijajaki segala kemungkinan untuk mendapatkan dana dari pihakketiga sebagai langkah antisipasi

Pasal 12A UndangUndang No. 7 Tahun1992 yang telah diubah menjadi UndangUndang No. 10 Tahun 1998 jelasmengatur bahwa : bank umum dapat membeli sebagian atau seluruhagunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkanpenyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal NasabahDebitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuanagunan yang dibeli tersebut dicairkan segera.Dalam perkara ini, Tergugat TIDAK ADA PENYERAHAN SUKARELA DARIPENGGUGAT dan tidak pula ada Akta Notaril

secara melawanhukum telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 12A UU Perbankandengan mengalihkan Objek Jaminan kepada TERGUGAT III karena dalamhal ini tidak ada penyerahan sukarela dari PENGGUGAT dan tidak pulaada Akta Notaril untuk Kuasa Jual yang dibuat dihadapan Notaris, namunTERGUGAT telah melampaui kewenangannya mengalihkan agunan milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT III.Dalam hal ini nampak jelas PENGGUGAT telah keliru dalam memahamiketentuan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, yang secara lengkapnyaberbunyi

patokan Tergugat III dalam bertindak terhadapsertifikat hak milik noor 0522 atas nama Suparmi Tersebut, karena memanghukumnya demikian adanya;Bahwa akan tetapi ternyata apa yang seharusnya dilakukan oleh TergugatIl menurut hukum telah dilanggar, yakni ternyata sertifikat hak milik nomor0522 tersebut telah diikatkan menjadi hak tanggungan terhadap utangpiutang anaknya bernama Sri Jumiati / Tergugat II untuk selanjutnyadisebut objek gugatan;Bahwa perikatan tersebut telah tertuang melalui perjanjian notaril

bernomor198 dengan titel Akta Perjanjian Hutang dan akta notaril nomor 199 dengantitel Akta Pernyataan Jaminan, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapannotaris KUNTO PRABOWO, S.H., MKn (Tergugat V);Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2020/PN Pti10.11.12.13.14.15.Bahwa ternyata dalam kedua akta sebagaimana disebutkan pada poin 8(delapan) di atas, justru Tergugat V menempatkan Tergugat IV sebagaipihak yang memberi persetujuan atas perikatan terhadap objek gugatandimaksud, padahal

PENGGUGAT seharusnya sadarakan hak dan kewajibannya selaku Debitur dan sadar secara penuhakan resiko yang mungkin terjadi akibat ditandatanganinya PerjanjianKredit atas Fasilitas Kredit Pinjaman yang diterima oleh Penggungatsebagai berikut :a.Perjanjian Kredit secara Notaril atas fasilitas Pinjaman Tetap Reguler(PTR) yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Lila Meutia, SH, MkN,Notaris Kota Medan, Akta Nomor : 08, tanggal 5 Juni 2013;b.Addendum Perjanjian Kredit secara notariil atas fasilitas PinjamanTetap

Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2012 kesepakatan Penggugatselaku Pembeli dengan Tergugat dan Tergugat II selaku Penjual,sebagaimana tersebut di atas, dituangkan dalam dua buah Akta Notaril,Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2017yang dibuat dan ditandatangani di hadapan FX. Budi Santoso Isbandi S.H.

Lutfi Hamid Kepada Pemohon Kasasi (semulaTerbanding / Penggugat) dibuat secara notaril dan karenanyamemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan/hukum yangberlaku ;bahwa Ir.

dalam pertimbangan MajelisBPSK Batu Bara;Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjiankredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakankembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPKtersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupunmenyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril

tidak pernah memberikan kuasatertanggal 11 Agustus 2006 kepada TERGUGAT Ill membatalkansemua aktaakta yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT,karena pada tanggal 11 Agustus 2006 Notaris Syafril Lubuk, SH,tidak pernah membuat akta Power of Attorney No. 6 tanggal 11Agustus 2006 atas nama TERGUGAT Ill.Notaris Syafril Lubuk, SH hanya melegalisir Power of Attorneyyang dibuat dibawah tangan pada tanggal 3 November 2006 danNotaris Syafril Lubuk, SH hanya memperbaharui /membuat Powerof Attorney No. 6 secara notaril

Notaris Syafrii Lubuk, SH hanya melegalisir Power of Attorneyyang dibuat dibawah tangan pada tanggal 3 November 2006 danNotaris Syafril Lubuk, SH hanya memperbaharui /membuat Powerof Attorney No. 6 secara notaril pada tanggal 8 Nopember 2006Selain itu akta Power of Attorney /Kuasa tersebut isinya hanyabertujuan untuk mengambil uang di Bank di Hongkong.YJadi tidak dimaksudkan untuk membatalkan semua Akta PEMBERIANHAK DAN KUASA dan semua Akta PERNYATAAN yang dibuat olehdan dihadapan TURUT TERGUGAT

Bahwa Tergugat V ( linda lorahim ) yang melegalisir Power Of Attorney yangdibuat dibawah tangan pada tanggal 3 Nopember 2006 dan kemudiandiperbaharui dengan Power Of Attorney secara Notaril pada tanggal 8Nopember 2006 No.6 ( bukan dibuat oleh Notaris Syafril Lubuk SH.)

umumnya menggunakan kekerasan, premanisme, intimidasi, teror,terhadap konsumen maupun keluarganya itu adalah perbuatan melawanhukum padahal kedudukan konsumen setara dengan Pelaku Usaha yangtelah terwujud sebagaimana yang dikehendaki dalam UndangundangNomor ; 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sanksinya adalah(Pasal 62) Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 Tahun 1999pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah ).Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

waktu, tempat, cara dan syaratsyaratpenjualan;c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkankwitansi;d. menyerahkan apa yang dijual itu) kepada pembeli yangbersangkutan;e. mengambil uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untukmelunasi utang Debitor tersebut diatas;f. melakukan halhal lain yang menurut undangundang danperaturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapatPihak Kedua perlu dilakukan dalam ranqka melaksanakan kuasatersebut;Bahwa APHT adalah merupakan akta Notaril

Nomor 329 K/Pdt.SusBPSK/2017a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan Perjanjian Kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatandari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenaisyaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehinggaTermohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Didalam Surat Peringatan

RAHMAD POHAN selakuKonsumen dengan Penerima Kuasa berikut perubahan serta perpanjangan yangmungkin dibuat dikemudian hari, baik yang dibuat secara notaril maupundibawah tangan (selanjutnya disebut sebagai Akad) ;. Memasuki pekarangan, ruangan, tempat tinggal dan/atau Kantor Pemberi Kuasaatau ditempat lain dimana kendaraan bermotor tersebut berada atau di dugaberada, untuk setiap waktu apabila dikehendaki oleh Penerima Kuasa denganatau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Kuasa ;.

itu juga alasan Pelawan Eksekusi untuk mengangkat kembali SitaEksekusi dan menyatakan Sita Eksekusi tidak sah tidsk beralasan karena hal tersebutadalah merupakan konsekwensi dari jaminan hutang untuk pengembalian fasilitaskredit karena cedera janji;Bahwa untuk itu atas pemberian kredit oleh Terlawan Eksekusi kepada PelawanEksekusi telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku serta telahpula memenuhi ketetapan Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata danpengikatan secara Notaril

/perbuatan yangberpurapura (schijnhandeling) seolaholah telah terjadi adanya perbuatanmelawan hukum jual beli adalah menyesatkan atau kemunufikan(schijnhelligheid) sehingga merugikan Penggugat yang awam hukum (positapoint 14) adalah suatu dalil yang menyesatkan karena jual beli antaraPenggugat dan Tergugat I berdasarkan kesepakatan para pihak, danpembayaran terhadap jual beli tersebut sudah di terima langsung olehPenggugat serta kesepakatan jual beli tersebut sudah dituangkan kedalambentuk akta notaril