JUFRI DIFINUBUN bin ABDUL MALIK DIFINUBUN, umur 35tahun;Bahwa selama pernikahan tertsebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon danselama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak perna bercerai sertatetap beragama Islam, sampai suami Pemohon meninggal duniah padatahun 2004 karena sakit;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untukmelengkapi persyaratan guna mengurus tunjangan veteran di PT.Taspen;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di

AtasHal. 4 dari 14halaman Putusan nomor 273/Pdt.G/2016/MS.Lsk.pemangggilan tertsebut Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan,sedangkan Tegugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan bersediamenunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas,kemudian di rumah keluarga Tergugat di Tatan Layap, dan pernah kumpulsebentar di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tertsebut diatas,terakhir Kumpul di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anakberumur 3 tahun 5 bulan;3.

ternyataPenggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz, karena Pemohon yang meninggalkantempat kediaman bersama dan oleh karenanya Majlis menetapkan bahwa PenggugatRekonpensi adalah sebagai istri yang bersikap taslim dan tamkin sehingga tetapmempunyai hak nafkah selama pisahpisahan 12 bulan, maka dalam hal ini harusdiberlakukan pasal 34 ayat (1) Undangundang No.l Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa tentang nominal/besarannya Majlis menetapkan berdasarpada bunyi kedua pasal tertsebut

./2020/Satreskrim, dengan Pidana Penggelapan sebagaimana pasal374 KUHP jo pasal 64 KUHPidana, sebagaimana dakwaan, denganbunyi putusan yang diuraikan diatasBahwa kejahatan yang didakwakan ke saya adalah delik aduan pasal374 jo 64 KUHPidanaBahwa berdasarkan sesuai dengan pledoi pengacara saya sebelumnyaterhadap tuntutan jaksa penuntut umum yaitu bahwa : Bahwa berdasarkan asas keadilan , maka tidaklah adil jikaseseorang yang sudah mengganti kerugian tersebut, dan Pelaporsudah mencabut Laporan tertsebut

Tergugat Rekonvensi wajib membantu Penggugat Rekonvensidalam proses dan keperluan administrasi pemecahan sertipikat hak milik No.10841ee sebagai bukti kepemilikan atas tanah tertsebut;Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa semua perbotanrumah tangga menjadi bagian Penggugat Rekonvensi tanpa kecuali;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensisesuai diktum nomor 2 diatas;Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhikesepakatan

dibuktikan oleh PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebuttelah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR,sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kKekuatan pembuktian dan dapatditerima sebagai alat buktiMenimbang, bahwa perkara ini didasarkan adanya perselisinan danpertengkaran antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TermohonKonpensi/Penggugat Rekonpensi dan telah berpisah selama 1 bulan,keterangan para saksi yang diajukan oleh tertsebut

321.000,12Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohondan keterangan para saksi terbukti selama dalam perkawinan antara Pemohon denganTermohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama SILVA NUR ARIFAH, lahirpada 17 Juli 2007, oleh karenanya Majlis Hakim karena jabatannya secara Ex Officiodengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon dalam batasbatas kewajaran, maka Pemohon diwajibkan memberikan nafkah anak kepadaTermohon yang sekarang tinggal bersama Termohon sampai anak tertsebut

tanah SHMNo.253 / Moncongloe Lappara, seluas 43.926 M2 atas nama Zakaria Zendan Bukti Terakhit dari Para Penggugat, Bukti Terakhir Tergugat danBukti Terakhir dari Para Tergugat Il Interven yakni berupa Buku Rincik/ Buku desa yang dibawa oleh saksi Atas nama Haji Badoa yang dimintaoleh Majelis hakim dalam perkara ini untuk dijadikan bukti bersama semuaPihak yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinyayang dipegang oleh Haji Badoa ( Saksi ) Yang mana dalam Buku desa /Buku Rincik tertsebut

meminta saya datang keruangan CCTV setelah diruanganHal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN DpsCCTv terdakwa diperlinatkan rekaman CCTV yang berisi rekaman ketikaterdakwa mengambil hend Phone, kemudian terdakwa mengakuiperbuatannya kemudian komandan security meminta kepada terdakwauntuk mengambil hend phpone ysng sudah terjual kemudian tertsangkamengmbil hend phone tersebut kemudian tersdangka dan hend phonediserahkan kepada kepolisian.Maksud dan tujuan terdakwa mengambil hend Phone tertsebut

Jumlah dana insentif PKBBBNKB, PBBKB, APT danABT yang dapat dicairkan sampai dengan tanggal 29November 2010 adalahasepesat Rp. 4.098.036.139. e Bahwa Berdasarkan kedua surat Permintaan SPD tertsebut, maka PejabatPengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menerbitkanSurat Penyediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan surat SPD yaitu :151 Surat Nomor : 920/1.20.08/2143/09/2010.

Risman Sesunan menjabat Kepala Dinas PendapatanDaerah Provinsi Lampung ada 2 kali dibuat yaitu ;Surat nomor : 930/192/III.18/2010 tanggal 22 November 2010, dengan nilai SPDsebesar Rp. 8.290.405.203.Surat nomor : 930/21 0/III.18/2010 tanggal 29 November 2010, dengan nilai SPDsebesar Rp. 4.098.036.139.71Berdasarkan kedua surat Permintaan SPD tertsebut, maka PejabatPengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum (Kepala BiroKeuangan) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditujukankepada

Risman Sesunan telah menandatangani SuratPermintaanSPD (Surat Penyediaan Dana) PKBBBNKB, PBBKB, APT dan ABTsebanyak 2 kalidibuat yaitu ;1.Surat nomor : 930/192/III.18/2010 tanggal 22 November 2010,dengan nilaiSPD sebesar Rp. 8.290.405.203.2.Surat nomor : 930/210/III.18/2010 tanggal 29 November 2010,dengan nilaiSPD sebesar Rp. 4.098.036.139.Berdasarkan kedua surat Permintaan SPD tertsebut, maka PejabatPengelolaanKeuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum (Kepala Biro Keuangan)menerbitkan SuratPenyediaan

No. 35/Pdt.G/2016/MS STRmemaafkan karena perbuatan Tergugat tertsebut sangat memalukanPenggugat beserta anakanak;Bahwa, dari kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugatsampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernahmemberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir limabulan, setelah pisah rumah tidak pernah lagi diupayakan perdamaian,karena Penggugat tidak mau lagi damai bahkan Penggugat sudahmemberi surat fasahk

., putusan manadiucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masingmasing HakimAnggota, dengan dibantu oleh WAYAN WASTA, SH Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi tertsebut tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa ; Hakim Anggota Hakim KetuaHj. SURYAWATI, SHH. SUTADI WIDAYATO, SH., M.Hum JESAYAS TARIGAN,Panitera Pengganti,SH.,M.Hum WAYAN WASTA, SH UNTUK TURUNAN RESMI :Pengadilan Tinggi Palangka RayaPanitera,Drs.

rekonvensi :Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensimengajukan ReReplik secara tertulis tertanggal 6 Juni 2016 yang padapokonya ;DALAM KONVENSI :Bahwa Pemohon menolak seluruh Jawaban dan Duplik Termohon danmenolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat RekonvensiBahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak benardan Obscuur oleh karenanya tidak poerlu ditanggapi dan harus dikesampingkanBahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah lampau,nafkah iddah, nafkah madliyah tertsebut

Bahwa Berdasarkan kedua surat Permintaan SPD tertsebut, maka PejabatPengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menerbitkanSurat Penyediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan surat SPD yaitu :1 Surat Nomor : 920/1.20.08/2143/09/2010. Tanggal 22 November 2010.Dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp. 8.290.405.203.2 Surat Nomor : 920/1.20.08/2180/09/2010.

Bahwa berdasarkan kedua surat Permintaan SPD tertsebut, maka PejabatPengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menerbitkanSurat Penyediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepadaSKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan surat SPD yaitu : 1 Surat Nomor : 920/1.20.08/2143/09/2010. Tanggal 22 November2010. Dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp. 8.290.405.203.2 Surat Nomor : 920/1.20.08/2180/09/2010. Tanggal 30 November2010.

Jumlah dana insentif PKBBBNKB, PBBKB, APT danABT yang dapat dicairkan sampai dengan tanggal 29November 2010 adalah Rp. 4.098.036.139.SCDESAL......ccecsescecessssececsesseeeceesseceeeeessaeeeensseeees Bahwa berdasarkan kedua surat Permintaan SPD tertsebut, maka PejabatPengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menerbitkanSurat Penyediaan Dana (SPD) yang ditujukan kepada SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan surat SPD yaitu :1 Surat Nomor : 920

Risman Sesunan menjabat Kepala Dinas PendapatanDaerah Provinsi Lampung ada 2 kali dibuat yaitu ;Surat nomor : 930/192/III.18/2010 tanggal 22 November 2010, dengan nilai SPDsebesar Rp. 8.290.405.203.Surat nomor : 930/21 0/III.18/2010 tanggal 29 November 2010, dengan nilai SPDsebesar Rp. 4.098.036.139.Berdasarkan kedua surat Permintaan SPD tertsebut, maka PejabatPengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum (Kepala Biro71Keuangan) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditujukankepada

Risman Sesunan telah menandatangani SuratPermintaanSPD (Surat Penyediaan Dana) PKBBBNKB, PBBKB, APT dan ABTsebanyak 2 kalidibuat yaitu ;dengan nilaidengan nilai1.Surat nomor : 930/192/III.18/2010 tanggal 22 November 2010,SPD sebesar Rp. 8.290.405.203.2.Surat nomor : 930/210/III.18/2010 tanggal 29 November 2010,SPD sebesar Rp. 4.098.036.139.PengelolaanBerdasarkan kedua surat Permintaan SPD tertsebut, maka PejabatKeuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum (Kepala Biro Keuangan)menerbitkan SuratPenyediaan

kedua dan ketiga yang diajukan Pemohon dipersidangan memberi keterangan bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohondengan Termohon adalah suami istri menikah sekitar tahun 2011, kondisirumahtangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, antaraPemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangmengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman lebih kurangsatu tahun lamanya tanpa ada penyelesaian, Pemohon dengan termohon telahpernah dinasehati kedua orang saksi tertsebut

No. 265/PDT/2020/PT.MKSorang, sebagaimana pertimbanghan Hakim tingkat pertama pada halaman 30alinea ke3 tertsebut ;Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama Pengadilan NegeriBulukumba keliru karena tidak memperhatikan bukti surat dari para tergugatbahwa dari beberapa bukti Surat dari para tergugat tidak satu bukti berupa fotocopy SPPT, PBB, atas nama tergugat III (Mahmuddin), itu menandakan bahwatergugat III sebenarnya tidak menguasai sebagian dari objek sengketa karenatidak ada SPPT, PBB atas nama

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwamengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya mohonputusan yang seringanringannya;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umummengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tertsebut, terdakwa mengajukan dupliksecara

perdamaian yaitu keduatelah bersepakat tetang besaran nafkah hadlanah yang harus dibebani kepada tergugatsetiap bulan untuk dua orang anak tersebu adalh Rp.600.000,Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara penggugat dantergugat mengenai nafkah hadlana untuk dua orang anak penggugat dan tergugat, makakesepakatan tersebut menjadi hukum yang mengikat antara penggugat dan tergugatsehingga dengan demikian majelis hakim akan menghukum tergugat membayar nafkahhadlanah untuk dua orang amnak tertsebut

Untuk memiliki barang tertsebut dengan melawan hokum;Hal 7 dari 9 hal Put. No.214/Pid.B/2013 PN.BIt.4. Unsur masuk ketempat dimana barang itu berada dengan caramemanjat/memakai anak kunci palsu. Pembuktian ini berdasarkanperbuatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam02.00 wib pada saai ia masuk rumah saksi korban dengan caramembuka paksa jendela rumah korban;Ad.1.