pencemaran nama baik kepadatersebut yaitu saksi Agus, saksi Irma dan saksi Jamalu;Bahwa pemilik SPBU tersebut adalah Andi Bunga Untung yang beralamat dikompleks Telkomas Makassar;Bahwa saksi juga bekerja di SPBU tersebut, jabatan saksi sebagai pengawas;Bahwa menurt pemahaman saksi, waktu itu Terdakwa menuduh saksi dansemua karyawan yang bekerja di SPBU pertamina tersebut telah melakukanperampokan dengan cara menggunakan atau mencuri listrik mesjid DarulHuda untuk kepentingan SPBU pertamina dan menjual BBM

subsidi tidaktepat sasaran, namun semua kalimat yang diucapkan pada saat itu olehTerdakwa adalah tidak benar dan tidak terbukti;Bahwa sebelum saksi datang ke SPBU, saksi bermain bulutangkis, setelah itusaksi singgah karena banyak kerumunan orang, selain itu saksi merupakanpengawas di SPBU tersebut dan saksi melihat Terdakwa memeriksa sebuahmobil yang katanya membawa jerigen untuk mengisi bensin pada saat itu ;Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Skg.

Bandu membeli BBM subsidi jenissolar bersubsidi di SPBN Bina Mina milik saksi Ahmad Alpian, sejak tahun 2011,untuk setiap pembeliannya ratarata terdakwa H. Bandu membeli sebanyak 2.200(dua ribu dua ratus) liter, dan pembelian itu dilakukan 2 atau 3 kali setiap minggunya,serta kedatangan pengiriman BBM solar bersubsidi dari PT. Pertamina yang diangkutdengan mobil tanki ke SPBN Bina Mina;Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa H. Bandu tidak menjual lagi BBM solartersebut, karena terdakwa H.

Selanjutnya BBM tersebut disimpan digudangterdakwa.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan transport minyak solarbersubsidiBahwa terdakwa menjual BBM Subsidi menjadi non Subsidi denganmenggunakan dokumen Palsu dengan tujuan mendapat untung besar.Bahwa terdakwa tidak pernah mengisi BBM di depot pertamina padatanggal 19 Desember 2014.Bahwa terdakwa mempunyai izin transport untuk BBM Non SubsidiHalaman 25 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN Swi.Bahwa terdakwa menjual BBM sebanyak 14.000

Bgl Bahwa seharusnya tidak boleh uang BBM kegiatan penyediaan jasapemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional padaSekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 tersebut digunakanuntuk membayar pinjaman angsuran kredit dari masing masinganggota DPRD tersebut; Bahwa seharusnya kendaraan dinas pada sekretariat DPRD Kab.Seluma tersebut menggunakan BBM non subisidi. tapi kenyataannyaada yang menggunakan BBM subsidi; Bahawa menurut saya tidak bisa nota dan struk palsu tersebut dijadikandasar dalam

FERILASTONI, SH;Bahwa tidak boleh kendaraan dinas menggunakan BBM subsidi;Bahwa saksi tidak ada ikut menyumbang terhadap kerugian negarapada sekretariatan DPRD kabupaten seluma;Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;Halaman 83 dari 209 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2020/PN. Bgl10.

FERILASTONI, SH;Bahwa tidak boleh kendaraan dinas menggunakan BBM subsidi;Bahwa saksi tidak ada ikut menyumbang terhadap kerugian negarapada sekretariatan DPRD kabupaten seluma;Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;11.

subsidi;Bahwa atas Saksi Terdakwa tidak keberatan;13.

BglBahwa besar angsuran bank setiap bulannya yang harus saksi bayarsaksi tidak ingat berapa angsuran bank yang harus saksi bayar setiapbulannya;Bahwa saksi dalam penggunaan BBM, menggunakan BBM nonsubsidi karena kalau menggunakan BBM subsidi mobil dinas sayasering mogok;Bahwa apabila ada kendala dikendaraan dinas saksi atau kerusakanspare part apakah saksi tidak ada meminta langsung uangkebendahara untuk pergantian spare part atau untuk servis kendaraaankarena sudah menjadi tugas sopir yang sudah

Kapolsek bersamakomandan regu saksi (Aipda Thobias Fernandez) bahwa dalampelaksanaan pengamanan tersebut harus berjalan aman dan tertib,penyaluran BBM harus tepat pada sasaran khusus pada BBM Subsidi,mengambil langkahlangkah atau tindakan untuk mencegah terjadipenimbunan BBM atau penyalahgunaan BBM, secepat mungkinmengambil langkahlangkah atau tindakan yang dapat sesegera mungkinmengatasi dan melarai kemacetan yang diakibatkan oleh antrian yangpanjang yang menggunakan badan jalan, tidak melayani

jalan kapalnya.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tidak boleh pakai BBMbersubsidi dalam rangka Untuk keperluan ransum kapal tetapi harusmembelinya di bunker service.Menimbang, selanjutnya di persidangan juga telah didengar keterangan ahli yaitu Drs.Murohim , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :26Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa.Bahwa ahli bekerja sejak Tahun 1981 di BPH Migas.Bahwa BBM ada 2 jenis yaitu BBM bersubsidi dan BBM tidak disubsidi.Bahwa BBM

Subsidi terdiri dari Minyak Tanah, Solar, Premium.Bahwa Konsumen yang mendapatkan BBM bersubsidi adalah : Rumah Tangga, usahaMikro, Transportasi Laut/Darat, Perikanan, Layanan Umum .Bahwa harga BBM jenis Solar Rp.4.500, per liter .Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyakbumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempatpenampungan dan pengolahan termasuk Pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisidan distribusi.Bahwa yang dimaksud dengan

Pertamina(Persero) dengan menyerahkan bukti bayar dari Bank Persepsi, selanjutnyadengan LO tersebut minyak Solar diangkut oleh Transportir dari Depot kePenyalur yang menjadi tujuan penyalurannya dan selanjutnya Penyalurmenyalurkan kepada Konsumen.Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan BPH Migas nomor 5tahun 2012 mengenai pedoman pemberian Rekomendasi SKPD KepadaKonsumen Pengguna ( Non Transportasi Darat) Jenis BBM Tertentu,Konsumen Pengguna berhak untuk mendapatkan BBM subsidi sesuaidengan

Dalam Perpres Nomor191/2014, terkait BBM bersubdisi diatur sebagai Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu yang terdiri dari Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar(Gasoil); Adapun penjelasan BBM Subsidi dan NonSubsidi sebagaimana diaturdalam Perpres Nomor 191/2014 antara lain sebagai berikut:e BBM (Bahan Bakar Minyak) SubsidiBahan Bakar Minyak Subsidi atau Bahan Bakar Minyak Tertentu yangselanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasaldan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan

olahan baikmelalui darat, aiar dan / atau udara termasuk pengangkutan gas bumimelalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.o Pasal 12 huruf c yang dimaksud dengan kegiatan penyimpanan adalahkegiatan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, penampungan, danpengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau hasil olahan pada lokasi diatas dan / dibawah permukaan tanah dan/ atau permukaan air untuk tujuan komersial.Bahwa menurut Ahli yang di maksud dengan BBM

SUBSIDI adalah Hargaasli BBM atau keekonomian sebagian harganya di tanggung oleh pemerintahmelalui APBN, sedangkan BBM NON SUBSIDI adalah harganya adalahharga keekonomian atau harga Internasional;Bahwa mekanisme atau tata cara penyaluran bahan bakar subsidi maupunnon subsidi melalui lembagalembaga penyalur yaitu diawali bagian produksimenyiapkan bahan bakar (subsidi/non subsidi) di depot Pertamina ( untukwilayah Kepri terdapat 4 Depot : Kabil, Tj Uban, Kijang dan Selat Lampa );Bahwa selanjutnya

Kalteng, adalah melakukanmonitoring dan pengawasan terhadap tata niaga bahan bakar minyakbersubsidi, LPG dan melakukan inventarisasi kebutuhan BBM subsidi dannon subsidi yang ada di wilayah Prov.

penyimpanan serta penggunaanJenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan. dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun2014 menyebutkan Badan usaha dan/atau masyarakat yangmelakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksuddalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai denganketentuan perundangundangan dan yang dimaksud dengankonsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Perpres 191 tahun 2014 dimana konsumen yangmenggunakan BBM

subsidi tersebut hanya untuk memenuhikebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukkannya dan tidak untukdijual kembali;Kemudian Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yangmenyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakarminyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);Kemudian Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Migas No

Gedang Melintang Pasar Manna Bengkulu selatansebagai penjaga di kantor KOPERASI MUTRIA SELATAN sejaksekitar bulan Juli 2015, tugas sehari hari saksi di perusaanKOPERASI MUTRIA SELATAN tersebut sebagai penjaga disekitar KOPERASI MUTIARA SELATAN dan saksi bertangungjawab kepada Terdakwa ;Bahwa KOPERASI MUTIARA SELATAN bergerak di bidangagen BBM industri dan BBM Subsidi berjenis Solar industri danPremium subsidi dan Pertalite yang di gunakan sebagaikebutuhan nelayan sekitar yang membutuhkan ;Bahwa KOPERASI

tertentu, volume tertentu, konsumen tertentu dan harga tertentuyang ditetapkan oleh Pemerintah dan untuk Bahan Bakar Minyak(BBM) non subsidi adalah Bahan Bakar Minyak yang harganyamengikuti harga pasar;Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi olehPemerintah adalah Premium, Solar dan Minyak Tanah (kerosene),sedangkan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi adalahPremium, Solar, Kerosene, Pertamax, Pertamax Plus, Avtur, Avgas,dil dengan harga industry; Bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM

) subsidi adalah Solarsebesar Rp.6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah), Minyak Tanah(Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi adalah mengikutiharga pasar seperti Premium dengan harga sekitar Rp.7.300,00(tujuh ribu tiga ratus rupiah), Solar sekitar Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah) dan Minyak Tanah sekitar Rp.9.800,00 (Sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah); Bahwa penyalur terakhir Bahan Bakar Minyak (BBM) adalahpenyalur yang memiliki

Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat menjual BBM subsidi semuapenjualan dilakukan bagian marketing PT. Pertamina Patra Niaga.Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dantidak keberatan;7. Saksi HAFID, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena melakukanpenyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpaadanya dokumen yang dijual ke TB. Vaco.

Saksi RUSLAN MUSTAFA Alias RUSLANmembeli BBM Subsidi jenis minyak tanah dari terdakwa RIFKAN RIFAIS Alias RIFKANyang tidak memiliki izin pangkalan maupun pengecer minyak tanah di KabupatenManggarai;Menimbang, bahwa perbuatan saksi RUSLAN MUSTAFA Alias RUSLAN menjualbahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah ke PT.

Bahwa bahan bakar minyak yang di beli di SPBU UKUWA berjenis BioSolar (Subsidi) dan melakukan pengambilan pada saat jam operasioanalsudah tutup sekitar pukul 01.00 wita; Bahwa yang menyuruh saksi dan saksi RAHMANIANSYAH melakukanpengambilan bbm subsidi jenis Solar adalah Terdakwa.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1. Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH.

Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat menjual BBM subsidi semuapenjualan dilakukan bagian marketing PT. Pertamina Patra Niaga.Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dantidak keberatan;7.

solar yang saksi jual tersebut berasaldari pembelian yang saksi lakukan dari pengerit di SPBU,namun untuk pembelian dari pengerit di SPBU mana terdakwaBaskara Als Bas Als Joe Bin Matusin tidak mengetahuinya, haltersebut dapat saksi terangkan karena terdakwa Baskara AlsBas Als Joe Bin Matusin tidak pernah menanyakan kepadasaksi dari mana saksi mendapatkan BBM jenis solar tersebut.Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 759/Pid.B/2017/PN SqlBahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yangmenjual BBM

subsidi jenis solar kepada terdakwa Baskara AlsBas Als Joe Bin Matusin tersebut.Bahwa dalam melakukan pembelian BBM jenis solar kepadapara pengerit yang berada di SPBU Desa Namang Kec.Namang Kab.

Berdasarkan kronologis kegiatantersebut di atas saksi berpendapat bahwa kegiatan usaha yang dilakukanmenyimpan, menimbun serta meniagakan BBM jenis solar tersebut patutdiduga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal53 huruf b, c dan d UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN SglBahwa kegiatan usaha distribusi BBM subsidi dan atau non subsidi wajibmemenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Minyakdan Gas

yangmenyatakan bahwa BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari MinyakBumi, adapun jenisjenisnya adalah AVGAS, AVTUR, PREMIUM (bensin/MT 88)MINYAK DIESEL (solar/HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR dan MERINEFUEL OIL (MFO);Bahwa BBM yang disubsidi Pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume, jenis,Konsumen, dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan BBM Nonsubsidi adalah BBM yang dijual dengan volume, jenis, Konsumen yang tidak ditetapkanoleh Pemerintah dan antara BBM

subsidi dan non subsidi tidak ada perbedaan secara fisikkeduanya dapat diperoleh di depot Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum ataudi penyalur yang ditunjuk; Bahwa yang dimaksud dengan :Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggimutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidaktermasuk pengolahan lapangan;Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasilolahannya dari wilalyah kerja atau dari tempat penampungan