mengerti akan Hukum TataUsaha Negara seperti rekan, teman Penggugat yang ber profesisebagai pengacara ; Membantu Tergugat untuk mencari pinjaman dana guna membayarpendaftaran perkara dan biaya transportasi disaat Tergugatmengahadiri sidang; Dan menghadiri setiap persidangan di Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang ;Bahwa adapun gugatan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalahuntuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negaradengan Obyek sengketa sebagai berikut : Surat Keputusan Ketua Otorita

Konflik yang berkepanjanganSejak awal menikah Penggugat sebagai istri mengikuti Tergugat untuk tinggal diBatam karena pekerjaan Tergugat sebagai PNS di Otorita Batam. Sejak awal Tergugatsudah terlihat gelagatnya senang bergaul bebas dengan perempuan2 diluar tetapiPenggugat sabar untuk mempertahankan pernikahan dan Penggugat juga sadar akanpilihannya.

Bahwa berdasarkan faktafakta lainnya, TERGUGAT ,TERGUGAT Il, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII,TERGUGAT VIII telah menerangkan dalam suratpermohonannya bahwa tanah obyek sengketa tersebutterletak dalam KAWASAN OTORITA LTDC danselanjutnya TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT III,TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI,TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII hendak menjual tanahobyek sengketa tersebut kepada LTDC (TERGUGAT xX)dengan alasan hasil penjualan akan dipakai untuk membangun atau

Nomor 190/PDT/2018/PT.MTRTERGUGAT IV, TERGUGAT V,TERGUGAT VI,TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII bahwa pengakuandalam surat permohonan tersebut telah menjelaskan danmenggambarkan apa motivasi sesungguhnya TERGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV,TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII,TERGUGAT VIII membuat suratsurat palsu dan penuhrekayasa yang selanjutnya dipakai sebagai sarana ataualat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalambentuk menjual tanah obyek sengketa kepadaTERGUGAT X (Sang Pemilik Otorita

Lombok tengah, diperolehfakta bahwa Kepala Desa Sengkol, Kepala Desa Teruwai, KepalaDesa Kawo, Kepala Desa Ketare, Kepala Desa Tanak awu, KepalaDesa Pengembur Kepala Desa Rembiatan dan Kepala Desa Kutaserta ditandatangani' oleh camat pujut sebagai pihakmengetahui/menyetujui memohon tanah embung sambak dui yangberlokasi di desa kuta dapat diberikan kepada semua desa yang adadi Kecamatan Pujut, karenamenurutriwayatnya adalah tanahNegara dan berada dalam kawasan otorita LTDC, maka dana bagihasilgantiruginya

sebagai wakil tuhan di muka bumi, mohon Pengadilan TinggiMataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selakuPembanding tidak puas (mosi tidak percaya) terhadap prosespemeriksaan yang dilakukan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya.Bahwa berdasarkan faktafakta lainnya, TERBANDING I, TERBANDINGIl, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDINGVi, TERBANDING VII, TERBANDING VIII telah menerangkan dalamsurat permohonannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletakdalam KAWASAN OTORITA

membuat suratsurat palsu danpenuh rekayasa yang selanjutnya dipakai sebagai sarana atau alat untukmelakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menjual tanahobyek sengketa kepada TERBANDING X (Sang Pemilik Otorita diKawasan Kuta).Bahwa berdasarkan bukti Surat Bupati Lombok Tengah tentangPersetujuan Pemantaatan dan Ganti Rugi Tanah Embung SambakDui dengan nomor: 140/165/02 yang dibuat atau dikeluarkan padatanggal 28 Agustus 1993, sedangkan Surat Keterangan Atas Tanah(SKT) yang dijadikan dasar atau

menggunakanpesawat Garuda Indonesia, sehingga menjadi masukan yang positif, gunasemakin memperbaiki pelayanan yang kompetitif dan maksimal kepada parapenumpang pesawat Garuda Indonesia di masamasa mendatang;Bahwa benar masalah keterlambatan keberangkatan pesawat sudahmenjadi masalah nasional dan internasional dalam dunia penerbangan,sebagai contoh dalam berita di media cetak koran Republika pada tanggal22 Oktober 2013, yang berjudul Keterlambatan Penerbangan DidendaBerita tersebut menerangkan bahwa Gaca atau Otorita

Sagulung Kota Batam, yaitu merupakan KavlingSiap Bangun (KSB) yang disediakan Otorita Batam dengan fasilitasdan infrastruktur yang memadai, sehingga tidak mungkin sekelilingkios berupa rawa. Secara logika tentu saja tidak ada yang berminatmenyewa seandainya sekeliling kios berupa rawa.

pada tanggal 8 Agustus 2019meminta kepada Penggugat Konvensi untuk membongkar danmengembalikan bentuk bangunan kios sebagaimana bentuk semulapada saat berakhirnya masa sewa kios tanggal 18 Agustus 2019;Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1994 pasal 9 ayat 2 menyebutkan:Penyewa dilarang mengubah bentuk bangunan rumah tanpa izintertulis dari pemilik ; Bahwa bangunan kios adalah berdiri di kawasan KSB (KavlingSiap Bangun) yang segala fasilitas dan infrastruktur pemukimannyatelah disiapkan oleh pihak Otorita

Sagulung Kota Batam, yaitu merupakan Kavling SiapBangun (KSB) yang disediakan Otorita Batam dengan fasilitas daninfrastruktur yang memadai, sehingga tidak mungkin sekeliling kiosberupa rawa. Secara logika tentu saja tidak ada yang berminatmenyewa Seandainya sekeliling kios berupa rawa.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Keputusan Kepala Otorita Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogjakarta Nomor : Kep. 42/KR.03/2020, tertanggal 10 Maret 2020, tentang Persetujuan Atas Pengalihan

PERTAMINATRANS CONTINENTAL, selanjutnya saksi langsung menghubungiterdakwa untuk menanyakan terkait status kavling yang saksi belitersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa lahankavling tersebut sedang di urus di otorita, dan pernyataan terdakwatersebut sudah berbeda pada saat baru pertama jual kavling tersebutkepada saksi, Kemudian pada tanggal 09 Februari 2020 saksi bersamadengan saksi SURANTA TARIGAN mendatangi terdakwa ke rumahnyauntuk meminta pertanggung jawaban terkait uang

PERTAMINA TRANS CONTINENTAL tersebut lah yangterdakwa jual kepada para korban tersebut.Bahwa terdakwa bertemu dengan para korban tersebut pada saattransaksi jual beli, pada saat itu terdakwa sampaikan kepada korban bahwauntuk tanda bukti awal kepemilikan akan dapat surat penempatan sementaradari perusahaan dan kwitansi tanda terima uang yang terdakwa tandatangani, nanti setelah melakukan pembangunan baru kita akan mengajukanpermohonan untuk pembayaran UWTO ( Uang wajib tahunan Otorita), ituyang terdakwa

Putusan Nomor 167/G/2019/PTUNJKT.Kawasan Hijau RTH sebagaimana tertera dari Otorita Pluit SK Gub NoBG/7/24/1966, berdasarkan Ketetapan Rencana Kota No 251/Gsb/JU/V/96yang telah disahkan oleh Kepala Sudin Tatakota K.DKI Jakarta bahwafungsi peruntukan Lahan tersebut adalh sebagai Kawasan Penghijauan(PHU), serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 Pasal 14ayat (5) dengan tegas telah dinyatakan Kawasan Hijau tidak dapat diubahfungsi dan peruntukannya, namun kemudian berdasarkan Perda Nomor

B6/7/24/1966 padatanggal 5 Juli 1966 tentang merubah dan menyempurnakan nama BadanAutority Project Pluit menjadi Otorita Pembangunan Pluit dengan luaspenguasaan 600 hektar, kemudian tahun 1979 berdasarkan keputusanGubernur DKI Jakarta No. 369 Tahun 1979 tentang pembubaran danperubahan status otorita pluit menjadi proyek pengembanganlingkungan/PPL Pluit, lalu tahun 1985 sampai sekarang keputusanGubernur DKI Jakarta No. 2415 Tahun 1985 tanggal 17 Desember 1985tentang Pembubaran proyek pengembangan

Jakarta Propertindo adalah dari Badan PeremajaanDaerah Pluit (authority projec Pluit) yang kemudian diubah menjadi OtoritaPembangunan Pluit, di tahun 1979 Otorita Pembangunan Pluit diubah menjadiProyek Pengembangan Lingkungan (PPL) Pluit, tahun 1985 diubah menjadiBadan Pengelola Lingkungan (BPL) Pluit, kKemudian ditahun 1996 diubahmenjadi PT. Pembangunan Pluit Jaya, yang pada akhirnya menjadi PT JakartaPropertindo (lihat bukti T37 s/d T44);5.

Bagian Pengairan di Wilayah Fisik OperasionalPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur kepada Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur.Bahwa dengan fakta tersebut diatas jelas secara yuridis bahwa yangbertanggungjawab dalam hal pembebasan tanahtanah tersebut adalah PanitiaPembebasan dan demi hukum seharusnya merupakan pihak yang digugat danbukan Tergugat I yang bahkan pada saat pembebasan dilakukan (1964) belumberdiri ;Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (selaku Tergugat I) adalah Badan UsahaMilik Negara yang

s.d 12 Oktober 2018; 1 (satu) buah KTP a.n FAJAR RINO dengan NIK : 2171031210870014 diterbitkan di Kota Batam berlaku s.d 12 Oktober 2019; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 4898 7714; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 6628 0236; 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor 5379 4120 3500 4646; 1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 6093 5020; 1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita

NIK : 1271161210870003diterbitkan di Kota Medan berlaku s.d 12 Oktober 2018;1 (satu) buah KTP a.n FAJAR RINO dengan NIK :2171031210870014diterbitkan di Kota Batam berlaku s.d 12 Oktober 2019;1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 48987714;1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 66280236;1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor 5379 4120 35004646;1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 60935020;1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita

: 1271161210870003diterbitkan di Kota Medan berlaku s.d 12 Oktober 2018;1 (satu) buah KTP a.n FAJAR RINO dengan NIK : 2171031210870014diterbitkan di Kota Batam berlaku s.d 12 Oktober 2019;1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 4898 7714;1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 66280236;1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor 5379 4120 35004646;1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 6093 5020;1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita

TBK> 1 (satu) buah KTP a.n FAJAR RINO dengan NIK : 2171031210870014diterbitkan di Kota Batam berlaku s.d 12 Oktober 2019;> 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 4898 7714;> 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 66280236;1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor 5379 4120 3500 4646;1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 6093 5020;1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita Batam a.n.

TBK> 1 (satu) buah Kartu Brizzi Bank BRI dengan nomor 6013 5001 6093 5020;> 1 (satu) buah Kartu berobat Rumah Sakit Otorita Batam a.n. FAJR RINO;> 1 (satu) buah Kartu Asuransi PT Asuransi AlU Indonesia a.n. Fajar Rino;> 1 (satu) buah Kartu.

tidakmenghiraukannya, sehingga para Penggugat dan warga lainnya tetap tidakbisa menerima kenyataan ini, fakta hukum semacam ini semakinmemperjelas tindakan Tergugat benarbenar telah melakukan perbuatanmelawan hukum, bahkan sebaliknya apa yang menjadi haknya dari padapara Penggugat maupun warga sekitar sudah tidak dipedulikan lagi (underprivilege);Bahwa protes warga selalu ditanggapi dingin oleh Tergugat, selain dari padaitu para Penggugat juga dibuat tak berdaya oleh turut Tergugat selakulembaga otorita

INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Penggugat)dimana surat tersebut diberikan dengan terlebih dahulu mendapatkanrekomendasi dari Otorita Asahan ;Bahwa kemudian berdasarkan prosedur pembebasan bea masuk atasbahan baku modal Penggugat termasuk bahan baku penolong, makaPenggugat dengan Tertib Administrasi selalu melalui proses administrasiyang baik sehubungan dengan fasilitas pembebasan bea atas beamasuk barang modal untuk satu tahun berjalan ;Bahwa dengan proses administrasi yang Penggugat lakukan dalam halpembebasan

Majelis Hakim yang terhormat, terhadap permasalahan ini Penggugattelah meminta bantuan dari otoritas Asahan dalam penyelesaian masalahdari bea masuk atas barang strapping band tersebut, dan otoritasAsahan telah mengirimkan surat kepada Badan Koordinasi PenanamanModal perihal strapping band dan seal sebagaimana tercantum dalamsurat Nomor 74/BRQA/III/2009 tertanggal 25 Maret 2009 (bukti P 28) ;Majelis Hakim yang terhormat, kemudian Badan Koordinasi PenanamanModal membalas surat yang dikirimkan oleh Otorita

Putusan Nomor 531 K/TUN/2016Belawan, setiap orang atau badan hukum yang ingin untuk memperolehbukti hak kepemilikan tanah (sertifikat), yang bersangkutan diwajibkanterlebin dahulu memperoleh Surat Pelepasan Kawasan Otorita dari PT.Pelindo Cabang Belawan (dahulu Djawatan Pelabuhan Belawan) dantanpa adanya surat pelepasan ini permohonan hak atas tanah tersebut tidakakan diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan);Bahwa adapun Surat Pelepasan Kawasan Pelabuhan Belawan tersebuttelah diperoleh Pemohon

Persero, Badan Otorita dan badanbadan hukum pemerintah lainnyayang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat(1) Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan.

Persero, Badan Otorita danbadanbadan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintahsebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan MenteriAgraria/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa Turut Tergugat II sebagai penyediatanah/lahan luas 12.241,75 M2 di Sei Jodoh, yangdidapat dari Penunjukan Lokasi/bidang tanah untuk4.24.6.disewa selama 30 tahun dari Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau) Batam, berikutIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :REN/351/IMB/2810/1986, peruntukan bangunanperkantoran dan pasar ;Bahwa Turut Tergugat II juga sebagai Pemborong yangditunjuk oleh Tergugat I, dengan sepengetahuan TanLeong Huat, dan Leow Chong untuk ~ melaksanakanpembangunan 49

Bahwa Turut Tergugat II adalah termasuk salahsatu pihak yang ikut dalam perjanjian kerjasamaNomor 19 tanggal 10 April 1987 dibuat dihadapanNy.Ria Adji Hendarto, SH., Notaris di Batamdengan Tergugat 1, dimana Turut Tergugat Ilsebagai penyedia tanah/lahan yang di dapat daripenunjukan lokasi/bidang tanah untuk disewaselama 30 tahun dari Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau) Batam, berikut izinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor :REN/351/IMB/2810/1986, peruntukan bangunanperkantoran dan pasar.

IgataJaya Perdania selaku pemegang hak atas tanah sesuai dengan SuratPerjanjian antara Otorita Batam degan developer PT. lIgata JayaPerdania. Bukankah skenario ini masuk di akal untuk kita waspadaibersama? Tercatat lebih dari 20 unit rumah yang statusnya adalah sewamenyewa selama 20 tahun antara pemilik WNA Singapura dengan PT.Surya Pratama Investment cq Sdr. William Chandra. Apa masuk akal adapuluhan unit rumah yang disewa selama 20 tahun oleh PT.

ingatkan bahwa saudara wajibmelakukan Assessment secara komprehensif terhadap objek resikoyang dijamin sebelum menerbitkan Surat Jaminan / Suretyshipdimaksud;Bahwa ketentuan tersebut adalah menjadi dasar dari Tergugat untuk tidaksecara serta merta membayarkan jaminan yang diklaim oleh Penggugatmemang sebelum menerbitkan surety ship tersebut Tergugat telahmelakukan assessment (penelitian), namun sekalipun telah dilakukanassessment tidak berarti tidak akan terjadi kecurangan, semestinya sesuaiketentuan otorita

PUTUSANNomor 1027 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MOHAMMAD YOVAN TASRIK, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Bengkong Otorita, Jalan Mentok Nomor 09,Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran dan kawan, ParaPengurus DPC FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam, beralamatKomplek

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005(Keppres), Tergugat IV adalah Badan memiliki kewenangan untukmerencanakan dan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah di daerahIndustri Pulau Batam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973);Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan HAK PENGELOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;Bahwa selanjutnya

merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu suratgugatan, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Batam memprosesperalihan hak atas tanah (balik nama) terhadap sertifikat SHGB No.959atas nama : Ahadi Reso Hutasoit (Penggugat I) keatas nama Kamaruddin(Tergugat III) berdasarkan kutipan risalah lelang nomor 137/2017 tanggal18 April 2017, bahwa sebagai persyaratan untuk proses balik nama diKantor Pertanahan Kota Batam salah satunya adalah harus adanyapersetujuan peralinan hak atas tanah dari Otorita

lelang telahmengalihkan Sertifikat HGB No. 959 atas nama Kamaruddin (Tergugat III) dariyang semula bernama Ahadi Reso Hutasoit;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari ParaPenggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan Petitum gugatan ParaPenggugat, terutama mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan kedalam nama Tergugat Ill tidak serta merta peralihan tersebut dapat dilakukanoleh Tergugat IV tanpa adanya persetujuan peralihan hak(ijin peralihan hak atastanah (IPH)) atas tanah dari Otorita