Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-01-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 30 Desember 2015 — PT. BERAU COAL ENERGY Tbk, Lawan PT. BUKIT MUTIARA,
187 — 126
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta:2009, halaman 200 yang menyatakan :Kebebasan memilin kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan, pilihandomisili, menurut undangundang sepenuhnya berada di pihak penggugat,bukan pada pihak tergugat.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 709/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
Ir. Tjintarto Kartawidjaja
Tergugat:
1.PT. Pancatama Gotong Royong
2.Lili Sutardjo
3.Gunawan Sutardjo
4.PT. The New Asia Industrial Estate
5.Soehardi
6.PT. Modernland Realty, Tbk
157 — 92
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan SinarGrafika, Cetakan ke1 halaman 58, yang menyebutkan:sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggaplengkap memenuhi syarat, Memuat dua unsur:i. Dasar hukum (Rechtelijkegrond)Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan antara: Penggugat dengan materi dan objek yang disengketakan, danAntara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atauobyek sengketa.ii.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
PT. SPIE OIL and GAS SERVICES INDONESIA
Tergugat:
SAMIR ABBES,
310 — 272
  • Melanggar kaidah tata SusilaSehubungan dengan pengertian kaidah tata susila, Setiawan, S.H.dalam Bukunya tersebut di atas mengutip pendapat Ahli HukumAsser Rutten bahwa menurut hukum, kaidah tata susila dapatdiartikan sebagai kaidahkaidah moral yang diterima olehmasyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.Dalam perkara ini perbuatan TERGUGAT jelasjelas melanggarkaidahkaidah moral yang diterima oleh masyarakat sebagaikaidah hukum tidak tertulis.Dalam perkara aquo, TERGUGAT telah melakukan kesalahandengan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 338/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Nopember 2017 — ZODIAC DATA SYSTEM SAS >< SANNY JAUWHANNES CS
134 — 81
  • Bahwa sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Rachmat Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul 7injauan Elementer Perbuatan MelanggarHukum, cetakan pertama, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 24 (BuktiP34), yang dimaksud dengan kesalahan adalah perbuatan pelakutersebut merupakan suatu perbuatan yang salah baik yang disengajamaupun karena kelalaiannya, yang mana atas perbuatannya tersebuttimbul kerugian yang dapat diperhitungkan kepadanya.hal 13 dari 64 hal put. No.338/PDT/2017/PT.DKIb.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 909/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Maret 2019 — FERRY LEDI TJANDRA lawan 1.ROGER TJARADISURYA 2.PT RADJA BANGUNAN 3.PT MULTI MAYAKA
301 — 950
  • (halaman : 195);: Fotokopi sesuai dengan asli Pendapat Ahli LilikMulyadi,S.H. dalam buku Hukum Acara PerdataMenurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia(halaman 40) ;: Fotokopi sesuai dengan asli Pendapat Ahli HukumRetnowulan Sutantio, S.H.dalam Hukum Acara PerdataDalam Teori dan Praktek. (halaman 9) ;Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 Oktober 2016 — YAYASAN PANCA BHAKTI ABADI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
72 — 46
  • Abdul Aziz Lamadjido, S.H.dalam perkara Nomor : 77/Pdt.G/PN.PL dan segala alat bukti yang didalilkan oleh Penggugat telah ditunjukkan dalam sidang perkara tersebutdengan bukti P13; Bahwa dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Palu, Tergugat 1dan Tergugat 3 selalu hadir sebagai penonton dalam di depanpersidangan hanya kuasa hukumnya saja;Halaman 65 dari 88 halaman.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 18-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 94/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 30 Nopember 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Perdagangan LAWAN WIDODO
115 — 54
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 164 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yangdiberikan pemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk
112 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdulkadir Muhammad, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, berpendapatbahwa:"Wanprestasi artinya tidak memenuhi Kewajiban yang telah disepakatidalam Perikatan. Tidak dipenuhinya Kewajiban oleh Debitur karena duakemungkinan alasan, yaitu:Halaman 55 dari 62 hal.Put. Nomor 1865 K/Pdt/2016a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;danb.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 19-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1200 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — SUDHARMA vs HAUWANTO CHANDRANATA, dk
122 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata (penerbit PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-10-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 05-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 684/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Januari 2018 — Penggugat:
Koperasi Karyawan Smelting
Tergugat:
PT. Smelting
99 — 72
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbitSinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 886 (Bukti T25) menjelaskanbahwa gugatan provisionil harus ditolak apabila apa yang diminta tidak adakaitan dengan pokok perkara.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 43 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 24 Oktober 2016 — - TERGUGAT : RUSMAWATI - PENGGUGAT : PT. BANK PENSIUNAN NASIONAL, TBK KANTOR UMK CABANG KISARAN
169 — 45
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanHalaman 26 dari 53 Putusan Nomor 43 /Pdt.SusBPSK/2016/PN Tjbketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu membenkan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 15-05-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYAHRANI
Tergugat:
1.NUR,AINI
2.JAMHURI alias KAMBA,
3.KANTOR KELURAHAN TANAH GROGOT KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER, c.q. LURAH TANAH GROGOT
4.KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER, c.q. CAMAT TANAH GROGOT
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG , BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
6.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk., c.q. BANK BRI CABANG TANAH GROGOT
Turut Tergugat:
AGUSTINUS SANDIMIN, SH., MH
316 — 95
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman418, yang memberikan pengertian Eksepsi adalah tangkisan atau bantahanyang ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atau formalitasgugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaranformil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidakditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweerten principale);Menimbang, bahwa dengan demikian
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 31-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 93/Pdt.Sus/BPSK201 6/PN.Bkn
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk melawan Miftah Nur Asrofi
133 — 60
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 23-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 93/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 19 September 2016 — Pidana - PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pasar Aek Nabara Lawan - SUYANTO
100 — 58
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan daripengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 12-09-2017 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 472/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 19 September 2018 — PT. MULTI SPUNINDO JAYA, X PT. Asuransi Astra Buana,Cs
939 — 399
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, CetakanKedua, Jakarta, 2005, halaman 734 yang menyatakan sebagai berikut:Hataman 36 Putusan No.461/PDT.G/2017/PN.JKT.PST 26.27.28."(1). Gugur kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk mernbuktikandalil gugatan, meskipun pengakuan itu bohong atau tidak benar;(2).
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 19-03-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 127/Pdt.G/ 2014/PN.JKT.BAR.
Tanggal 13 Januari 2015 —
140 — 28
  • Soeparmono, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, cetakanKedua, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, tahun 2005 padahalaman 170 s.d. 171, yang menyatakan :Putusan dapat dijalankan lebih dulu atau putusan serta mertadapat diperintahkan, apabila dipenuhi syaratsyarat :Hal 50 dari 84 hal. Put. No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.a.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 11-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 60/PDT.SUS_BPSK/2017/PN RAP
Tanggal 15 Mei 2017 — Perdata - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU-RANTAUPRAPAT Lawan - HERLINA (Ahli Waris Almarhum Edi Rianto Ritonga)
217 — 59
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 164 yangTERGUGAT kutip sebagai berikut:Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegangHak Tanggungan kepada Debitor.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Waris
Putus : 29-01-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SIGLI Nomor 04/Pdt.G/2009/PN-SGI
Tanggal 29 Januari 2010 — BANTA LEMAN BIN ABDURRAHMAN, DKK Vs. Pemerintah RI, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Kepala Daerah NAD., cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie, cq. Camat Pemerintahan Kecamatan Geumpang di Geumpang
118 — 15
  • tidak beralasan hukum ; Menimbang, bahwa bila pihak tergugat merujuk kepada pasal 24 PP no. 24tahun 1997 yang mengatur masalah pembuktian hakhak lama atas tanah, maka haltersebut berkaitan langsung dengan peraturan konversi atas hakhak tanah di Indonesia ;/Menimbang....Menimbang, bahwa masalah konversi dari hakhak atas tanah tersebut diaturpada bahagian kedua dari UUPA dan maksud dari ketentuan konversi tersebutsebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum tanah Indoneia Prof.Dr.A.P.Parlindungan,S.H.dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — LAMBERTUS LOUIS WAYONG, B.Sc ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAPJilid Il, halaman 880, yang menyatakan :Bahwa suatu Putusan yang batal demi hukum, berarti mengembalikansemua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolaholah Terdakwatidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana.Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksadan didakwa.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 628/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT J.CO DONUT and COFFEE Diwakili Oleh : PT J.CO DONUT and COFFEE
Terbanding/Tergugat : PT MANDIRI CIPTA GEMILANG
280 — 175
  • Subekti, S.H.Dalam pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksaitu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktumpenghukuman membayar sejumlah uang.Doktrin Hukum Lilik Mulyadi, S.H, M.H.Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 606a RV Indonesia/ Pasal 61 laayat (1) RV Belandamakasuatudwangsomtidak dapat dijatuhkanterhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.26.