Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk
112 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdulkadir Muhammad, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, berpendapatbahwa:"Wanprestasi artinya tidak memenuhi Kewajiban yang telah disepakatidalam Perikatan. Tidak dipenuhinya Kewajiban oleh Debitur karena duakemungkinan alasan, yaitu:Halaman 55 dari 62 hal.Put. Nomor 1865 K/Pdt/2016a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;danb.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-10-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 05-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 684/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Januari 2018 — Penggugat:
Koperasi Karyawan Smelting
Tergugat:
PT. Smelting
99 — 72
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbitSinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 886 (Bukti T25) menjelaskanbahwa gugatan provisionil harus ditolak apabila apa yang diminta tidak adakaitan dengan pokok perkara.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 43 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 24 Oktober 2016 — - TERGUGAT : RUSMAWATI - PENGGUGAT : PT. BANK PENSIUNAN NASIONAL, TBK KANTOR UMK CABANG KISARAN
169 — 45
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanHalaman 26 dari 53 Putusan Nomor 43 /Pdt.SusBPSK/2016/PN Tjbketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu membenkan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 15-05-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYAHRANI
Tergugat:
1.NUR,AINI
2.JAMHURI alias KAMBA,
3.KANTOR KELURAHAN TANAH GROGOT KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER, c.q. LURAH TANAH GROGOT
4.KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER, c.q. CAMAT TANAH GROGOT
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG , BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
6.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk., c.q. BANK BRI CABANG TANAH GROGOT
Turut Tergugat:
AGUSTINUS SANDIMIN, SH., MH
316 — 95
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman418, yang memberikan pengertian Eksepsi adalah tangkisan atau bantahanyang ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atau formalitasgugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaranformil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidakditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweerten principale);Menimbang, bahwa dengan demikian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
PT. SPIE OIL and GAS SERVICES INDONESIA
Tergugat:
SAMIR ABBES,
310 — 272
  • Melanggar kaidah tata SusilaSehubungan dengan pengertian kaidah tata susila, Setiawan, S.H.dalam Bukunya tersebut di atas mengutip pendapat Ahli HukumAsser Rutten bahwa menurut hukum, kaidah tata susila dapatdiartikan sebagai kaidahkaidah moral yang diterima olehmasyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.Dalam perkara ini perbuatan TERGUGAT jelasjelas melanggarkaidahkaidah moral yang diterima oleh masyarakat sebagaikaidah hukum tidak tertulis.Dalam perkara aquo, TERGUGAT telah melakukan kesalahandengan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 11-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 51 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 23 Nopember 2016 — - TERGUGAT : SANTOSO - PENGGUGAT : PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, TBK UMK CABANG KISARAN
143 — 56
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — ASMA DEWI DAMANIK VS PT. BANK BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, Tbk
106 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang hak tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang hak tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi haktanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-01-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 30 Desember 2015 — PT. BERAU COAL ENERGY Tbk, Lawan PT. BUKIT MUTIARA,
187 — 126
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta:2009, halaman 200 yang menyatakan :Kebebasan memilin kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan, pilihandomisili, menurut undangundang sepenuhnya berada di pihak penggugat,bukan pada pihak tergugat.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 709/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
Ir. Tjintarto Kartawidjaja
Tergugat:
1.PT. Pancatama Gotong Royong
2.Lili Sutardjo
3.Gunawan Sutardjo
4.PT. The New Asia Industrial Estate
5.Soehardi
6.PT. Modernland Realty, Tbk
157 — 92
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan SinarGrafika, Cetakan ke1 halaman 58, yang menyebutkan:sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggaplengkap memenuhi syarat, Memuat dua unsur:i. Dasar hukum (Rechtelijkegrond)Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan antara: Penggugat dengan materi dan objek yang disengketakan, danAntara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atauobyek sengketa.ii.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 05-10-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BANGKIT ARI MURTI
Tergugat:
1.DIDON HARTONO
2.PRABOWO TRIANANTO
3.TITIN SUMARNI
121 — 35
  • SUBEKTI, S.H.dalam bukunya ANEKA PERJANJIAN halaman 3, cetakan ketujuh,Penerbit Alumni, Bandung1984, yang menyatakan:Sebagaimana diketahui, hukum pernanjian dari B.W. menganut asaskonsensualitas. Artinya ialah: hukum peranjian dari B.W. itumenganut asas bahwa untuk melahirkan peranjian cukup dengansepakat saja dan bahwa peranjian itu (dan dengan demikianperikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saatatau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkandiatas.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 Oktober 2016 — YAYASAN PANCA BHAKTI ABADI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
72 — 46
  • Abdul Aziz Lamadjido, S.H.dalam perkara Nomor : 77/Pdt.G/PN.PL dan segala alat bukti yang didalilkan oleh Penggugat telah ditunjukkan dalam sidang perkara tersebutdengan bukti P13; Bahwa dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Palu, Tergugat 1dan Tergugat 3 selalu hadir sebagai penonton dalam di depanpersidangan hanya kuasa hukumnya saja;Halaman 65 dari 88 halaman.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 31-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 93/Pdt.Sus/BPSK201 6/PN.Bkn
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk melawan Miftah Nur Asrofi
133 — 60
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 23-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 93/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 19 September 2016 — Pidana - PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pasar Aek Nabara Lawan - SUYANTO
100 — 58
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan daripengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 12-09-2017 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 472/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 19 September 2018 — PT. MULTI SPUNINDO JAYA, X PT. Asuransi Astra Buana,Cs
939 — 399
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, CetakanKedua, Jakarta, 2005, halaman 734 yang menyatakan sebagai berikut:Hataman 36 Putusan No.461/PDT.G/2017/PN.JKT.PST 26.27.28."(1). Gugur kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk mernbuktikandalil gugatan, meskipun pengakuan itu bohong atau tidak benar;(2).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 338/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Nopember 2017 — ZODIAC DATA SYSTEM SAS >< SANNY JAUWHANNES CS
134 — 81
  • Bahwa sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Rachmat Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul 7injauan Elementer Perbuatan MelanggarHukum, cetakan pertama, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 24 (BuktiP34), yang dimaksud dengan kesalahan adalah perbuatan pelakutersebut merupakan suatu perbuatan yang salah baik yang disengajamaupun karena kelalaiannya, yang mana atas perbuatannya tersebuttimbul kerugian yang dapat diperhitungkan kepadanya.hal 13 dari 64 hal put. No.338/PDT/2017/PT.DKIb.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 909/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Maret 2019 — FERRY LEDI TJANDRA lawan 1.ROGER TJARADISURYA 2.PT RADJA BANGUNAN 3.PT MULTI MAYAKA
301 — 950
  • (halaman : 195);: Fotokopi sesuai dengan asli Pendapat Ahli LilikMulyadi,S.H. dalam buku Hukum Acara PerdataMenurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia(halaman 40) ;: Fotokopi sesuai dengan asli Pendapat Ahli HukumRetnowulan Sutantio, S.H.dalam Hukum Acara PerdataDalam Teori dan Praktek. (halaman 9) ;Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.
Pengadilan PN LAHAT Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
SUWANDI
Tergugat:
1.Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kantor Cabang Lahat
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lahat
3.M. Yani AB
120 — 24
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 46yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinva pemegang HakTanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan daripemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapandari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 12/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
1.Pudiyanto
2.Suhartanto
3.R. Satriya Wibawa
4.Aris Sumartono
5.Liem Kiong Hoo
6.Hans Gito Handoko
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
308 — 152
  • , hal ini sesuai dengan adagium dalam Peradilan TataUsaha Negara yang dikenal dengan adigium point d interest point d actionatau no interest no action yang berarti tanoa ada kepentingan maka tidakdiperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H.dalam buku Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata UsahaNegara Buku Il, halaman 3740, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta2003 dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 314/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 9 Juli 2018 — GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL >< BENNY TJOKROSAPUTRO
608 — 435
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketiga,Tahun 1988, halaman 36, yang berpendapat:Demikian pula gugatan yang bensi pernyataanpernyataan yangbertentangan satu sama lain, yang disebut obscuur libel = gugatanyang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihaktergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibattidak dapat diterimanya Gugatan tersebut.Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:Pertama
Pengadilan PN SIGLI Perdata Waris
Putus : 29-01-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SIGLI Nomor 04/Pdt.G/2009/PN-SGI
Tanggal 29 Januari 2010 — BANTA LEMAN BIN ABDURRAHMAN, DKK Vs. Pemerintah RI, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Kepala Daerah NAD., cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie, cq. Camat Pemerintahan Kecamatan Geumpang di Geumpang
118 — 15
  • tidak beralasan hukum ; Menimbang, bahwa bila pihak tergugat merujuk kepada pasal 24 PP no. 24tahun 1997 yang mengatur masalah pembuktian hakhak lama atas tanah, maka haltersebut berkaitan langsung dengan peraturan konversi atas hakhak tanah di Indonesia ;/Menimbang....Menimbang, bahwa masalah konversi dari hakhak atas tanah tersebut diaturpada bahagian kedua dari UUPA dan maksud dari ketentuan konversi tersebutsebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum tanah Indoneia Prof.Dr.A.P.Parlindungan,S.H.dalam