Ditemukan 691 data
18 — 2
./ 004,XXXX XXXX, Sejak Juni 2017 hingga gugatan ini diajukan.Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatasMajelis menilai bahwa, ketidak taatan Penggugat Rekonvensi mengikutiajakan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensiberalasan karena untuk menghindari adanya perselisinan antar keluarga yangberdiam di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi tersebut, sedangkan alasanlain yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan,sehingga Penggugat
92 — 13
Terdakwa) dalam pengelolaan keuanganyang senyatanya milik YPTS sehingga dapat dihindari perbuatan penyelewengan terhadaphak dan kepemilikan YPTS terhadap ITATS itu sendiri namun sebaliknya justru terjadiketidak taatan dan tindakan penyimpangan dari prosedur yang tidak dipatuhi olehTerdakwa sehingga diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum ; Menimbang bahwa dengan demikian unsur Melawan Hukum telah terpenuhi ; Ad.4.
160 — 184
Perlu dipahami oleh PENGGUGATbahwa Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutmerupakan bentuk perwujudan dari KETIDAK TAATAN PENGGUGAT dimanaMajelis Hakim pidana setelah memeriksa dan mengadili berdasarkan alatpembuktian hukum telah memutuskan bahwa Sdr.
35 — 13
hadhonah pun tidak ada kewajiban TermohonRekonpensi untuk memberikannya, untuk itu mohon MajelisHakim mengabulkan hak asuh anak diberikan kepadaTermohon Rekonpensi dan menolak tuntutan hak hadhonahdan i Pemohon Rekonpensi;2.13 Bahwa Termohon Rekonpensi menolak dengantegas dalil Rekonpensi dan i Pemohon Rekonpensi huruf C.18, C.19 dan C. 20 terkait rekonpensi tuntutan hak iddah,hak Mut' ah, nafkah, maskan, mahar yang masih terhutangdan kiswah.Hal ini sesuai dengan pendapat para ulamabahwa ketidak taatan
44 — 23
memberi nafkkah kepadaPenggugat;Menimbang bahwa meskipun Tergugat terbukti tidak memberikan nafkahterhadap Penggugat sejak Tergugat pergi dan berpisah tahun 2009 hingga sekarang,namun sebagaimana bukti dalam pertimbangan konpensi tentang penyebab darikeretakan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya buktiPenggugat menjalin hubungan dengan lakilaki lain sebagaimana diakui Termohonmeskipun itu hanya sebatas tulisan di account dan email, namun itu termasuk sebuahbentuk ketidak taatan
44 — 16
yang lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya,maka si penyewa meskipun Ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat mengajukan tentangadanya suatu penyewaan ulang secara diamdiam" ;Menimbang, bahwa pada faktanya Para Tergugat sampai pada gugatan ini diajukanmasih menempati, menguasai secara tanpa hak atas objek sengketa, padahal atas dasarsuratsurat bukti somasi ( bukti P SA, P 6A, P 7A dan P 8) Para Tergugat harusnya sudahmeninggalkan atau mengosongkan untuk diserahkan kepada Penggugat, ketidak taatan
92 — 19
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsippertanggung jawaban hukum~ dan pertanggung jawaban prosedur dalampenyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukumdalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsippertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban prosedur dalampenyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalampengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenangkarena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
66 — 30
KisaranProvinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya ditempat tempat yang termasuk wewenang hukum PengadilanMiliter l 02 Medan, telah melakukan tindak pidanaMiliter, yang menolak atau dengan sengaja tidakmentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunyamelampaui perintah sedemikian itu, diancam denganketidak taatan yang disengaja.1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugasdi Yonif 126/KC pangkat Kapten Inf NRP 581451dengan jabatan Pabintal 126/KC.2.
Hi. Muh. Tahir Abdullah
Tergugat:
1.Yuslan Idris
2.Rusna Ali
3.Rahima Ibnu
86 — 33
Bahwa akibat ketidak taatan oleh Tergugat I, Tergugat Il, danTergugat Ill terhap hukum maka beralasan menurut hukum untukmenghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III haruslah dibebankanseluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2020/PN SosBahwa atas alasan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai danterinci diatas Penggugat menyampaikan Kepada Ketua Pengadilan NegeriSoasio melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan MemutusPerkara
180 — 43
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yangdilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukanantara lain melalui:1). penurunan suku bunga Kredit;2). perpanjangan jangka waktu Kredit;3). pengurangan tunggakan bunga Kredit;4). pengurangan tunggakan pokok Kredit;5). penambahan fasilitas Kredit; dan/atau6). konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.Sehingga sangat jelas atas ketidak taatan pihak TERGUGAT.!
143 — 74
Putusan Nomor 1K/PM III16/AD/I/2019MenimbangMenimbang= Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilainilaiyang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajuritkhususnya tentang ketidak taatan Terdakwa kepada hukumdengan menggunting dalam lipatan di kesatuannya sendiri. Perbuatan Terdakwa dapat beresiko membahayakanapabila senjata api tersebut tidak dapat ditemukan kembali.
44 — 11
bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta hukum bahwa kalaupunterbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisahranjang dan keduanya sudah tidak melaksakan hak dan kewajiban sebagaisuami isteri, hal itu Karena disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaranyang sangat tajam, sehingga pelaksanaan kewajiban baik oleh PenggugatRekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi dilakukan diluarkemampuannya bukan karena ketidak taatan
48 — 18
yanglainnya yaitu tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan perkaranya sudahdiputus oleh Mahmil I09 Bandung dengan putusan berupa pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan sesuai putusan Nomor : PUT 201K/PM.I09/AD/X/2014tanggal 3 Nopember 2014, dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidanaDesersi dan perkaranya sudah diputus oleh Mahmil I09 Bandung denganputusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai PutusanNomor : PUT 199K/PMI09/AD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yangmencerminkan ketidak taatan
138 — 171
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajuritkhususnya ketidak taatan Terdakwa kepada hukum sertapenekanan dan perintah dari pimpinan TNI.2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahyang sedang gencargencarnya memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika.3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIAD khususnya nama baikkesatuan Terdakwa Yonif 700/WYC dimata masyarakat.4.
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara a quo masuk ke dalam perselisihanhubungan kerja;3) Bahwa Judex Facti dalam perkara a quo yaitu Ketua Majelis Hakim danAnggota Majelis Hakim II lagilagi lalai dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh undangundang sebab putusan tersebut tidak cukuppertimbangan, tidak ada dasar hukum yang jelas (Vide Pasal 53 ayat 2UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).Dalam pertimbangan halaman 98 alinea terakhir menyatakan bahwaMenimbang, yang menjadi pertanyaan, apakah ketidak taatan
659 — 836
surat gugatannya poin 11 menyatakan bahwa jika hadhanah diberikankepada Penggugat, Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugatselaku ayah kandungnya, untuk mengunjungi ke tiga nakanya, sertamemberikan perhatian dan kasih sayaing;;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, majelishakim berpendapat bahwa nafkah anak adalah kewajiban orang tua terutamaBapak untuk membiayai keperluan hidupnya secara berkelanjutan sampailanak dewasa dan mandiri, tidak ada hubungannya dengan ketidak taatan
101 — 29
Bahwa ; Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Guido MeoPenggugat II (dua) bersama Dominikus Moruk pergi melapor di PosekNamfalus atas ketidak taatan pada larangan dari Polisi, Kepala Desa,dan Kepala Dusun tadi pagi itu Pak Polisi tidak bertindak ataspelanggaran terhadap larangan itu malah Polisi katakan bahawa ; kamisudah pergi melarang ulangulang tetapi begini terus dan maubagaimana.
YULIZAR SUSIAWAN
Tergugat:
HOTEL GRAND ORION
75 — 6
Sehingga berakibat PenggugatRekovensi mengalami kerugian waktu pelayanan bisnis jasa perhotelandan berdampak negatif imagenya buruk pelayanan terhadap tamu/wisatawan yang menginap, karena ketidak taatan Para TergugatRekovensi melaksanakan perintah dan menaati peraturan.
88 — 42
Dansurat pembinaan dari otoritas pengawas bank yang demikian merupakan buktibahwa telah terjadi ketidak taatan bank terhadap ketentuan dalamUU Perbankan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagiMenimbang, bahwa demikian juga dengan surat kesanggupan/pernyataan yang dibuat oleh bank untuk melakukan sesuatu dalam jangkawaktu tertentu, yang merupakan respon terhadap surat pembinaan yangdikeluarkan oleh otoritas pengawas bank, juga merupakan bukti bahwa telahterjadi ketidaktaatan bank
terhadap ketentuan dalam UU Perbankan danperaturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagiMenimbang, bahwa surat pembinaan yang dikeluarkan oleh otoritaspengawas bank dan respon dari bank atas surat pembinaan berupa suratkesanggupan/surat pernyataan dari bank, dikenal dengan Cease and DesistOrder (CDO), dengan demikian Cease and Desist Order (CDO) merupakanbukti terjadinya ketidak taatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankandan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank
87 — 22
dapat menerima anjuran ini, maka ParaPenggugat membawa masalah ini ke Peradilan Hubungan industrial untukmendapatkan putusannya;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan agar dinyatakan PHK dengandiberikan pesangon sebagaimana juga diajurkan oleh Tim Mediasi dariDisnaker, namun Tergugat menyatakan (dalam jawabmenjawab) bahwa paraPenggugat melanggar Peraturan Perusahaan dengan tidak masuk kerja,sehingga tidak berhak mendapatkan pesangon sama sekali;Menimbang, menjadi pertanyaan, apakah ketidak taatan