Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2014 tersebut mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan pada tanggal 1 September 2014, sehingga dengan berlakunyaPeraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 maka semua tambak yang telah ada dan yang berada diluar zonasiagar kegiatannya dihentikan;Bahwa Judex Facti tidak mencantumkan ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD1945 berbunyi Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia oranglain dalam tertip kehidupan

menerima pembayaran dariorang tua murid jika Terdakwa sebuk adalah inisiatifTerdakwa sendiri, hal ini sebagaimana diterangkan saksiDewi di sidang bahwa saksi Dewi menerima pembayaranuang wisuda tersebut tas perintah Terdakwa dan saksi Dewitidak pernah ditunjuk secara resmi olah lembaga untukbertindak sebagai bendahara.Bahwa untuk pelaksanaan wisuda maka berdasarkan hasilrapat ditetapkan biaya sebesar Rp.300.000,/siswa danpembayaran dimulai sejak bulan Maret 2012.Bahwa menurut saksi Maharawaty untuk tertip

dan bertentangan dalam memandang perkara aquo, dimana Penasehat Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon hanyamemandang secara yuridis atau legalistic saja guna berusaha agartercapainya ketidak pastian hukum serta membenarkan suatu hal yang salahdalam konsep hukum yang pada hakekatnya perbuatan PenggugatRekonvensi/Termohon merugikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi,sedangkan saya selaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon memandang perkaraa quo secara lebih komprehensif guna mencari kebenaran sejati danterjadinya tertip

) membawa RICO YONAJUMARTO ALIAS RIKO BIN JUMARTO keluar ditenda pernikahan kemudianmenuju ke depan rumahnya ada ributribut ;Bahwa atas barang bukti (satu) lembar switer warna biru bertuliskan Real Madrid(yang diperlihatkan dalam persidangan) adalah milik Terdakwa I EDOM HABEL BINHABEL CANI (ALM) yang digunakan pada malam kejadian sedangkan kaos warnahijau dan celana pendek levis milik RICKY BIN YONA JUMARTO ;Bahwa Saksi tidak melihat ada pemukulan, Saksi hanya melihat permainan dero sudahtidak tertip

berjalan lancer sehingga dapatmemenuhi kewajiban Penggugat kepada Tergugatlnam,un setelah usahaPenggugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat secara tertip,olehkarena itu oleh saran Tergugatl telah dilakukan perpanjangan kredit selamaHalaman 2 Putusan 21 Pdt/G/20162(dua) kali yaitu perjanjian perpanjangan kredit No.036/PWKBCI/IX/2012,tertanggal 30 Agustus 2012.Bahwa oleh karena Penggugat hingga saat ini belum dapat memenuhikewajibannya terhadap Tergugatloleh Tergugat telah mendaftarkan kelimaagunan

dinyatakanadalah sah milik Para Penggugat Eddy Gosal dan Suhardi Tendeas adalah tidakbenar dan kabur, oleh karena itu maka Tergugat I mohon supaya gugatan ParaPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan dermi tertip beracara diPengadilan, perkara tersebut harus dipisah masingmasing Sdr. Suhardi Tendeasmenggugat tersendiri dan Sdr.

Juli 2018, Jumlah (batang) : 85 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;

85 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;16. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya YangBerasal Dari Hutan Hak, Nomor : 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018,Jumlah (batang) : 87 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Trima Setoran (STTS),Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 0030049. 0, Nama Wajib Pajak :Anton Abi, 23 Juli 2016;18. 1 (Satu lembar surat hasil scan perihal : Tertip

85 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;15. 1 (Satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya YangBerasal Dari Hutan Hak, Nomor : 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24 Juni 2018,Jumlah (batang) : 87 Batang, Pemilik Hutan Hak Antonius Eki;Halaman 108 dari 115 Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Trima Setoran (STTS),Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 0030049. 0, Nama Wajib Pajak :Anton Abi, 23 Juli 2016;17. 1 (Satu lembar surat hasil scan perihal : Tertip

07 / irc / 07 / 2018, tanggal 23Juli 2018, Jumlah (batang) : 85 Batang, Pemilik Hutan Hak AntoniusEki;16. 1 (Satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 08 / irc / 07 / 2018, tanggal 24Juni 2018, Jumlah (batang) : 87 Batang, Pemilik Hutan Hak AntoniusEki;17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Trima Setoran(STTS), Nomor SPPT (NOP) : 53. 05. 021. 002. 0030049. 0, NamaWajib Pajak : Anton Abi, 23 Juli 2016;18. 1 (Satu lembar surat hasil scan perihal : Tertip

(Sekarang Tergugat);dengan demikian menurut majelis hakim, di dalam gugatan penggugat terdapatketidakrelevansian antara posita dengan petitum, oleh karena dalam amarpetitum tersebut, Penggugat tidak menunjuk siapa yang menjadi pengampuuntuk menggantikan kedudukan Tergugat sebagai Pengampu terhadapHedrawan Setiadi, juga adanya penggabungan antara perbuatan melawanhukum dengan perbuatan pengampuan dalam gugatan Penggugat, hal inimelanggar tertip beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendirisendiri

dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertipdalam beracara, dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikantersendiri, Konstruksi Gugatan seperti ini oleh Mahkamah Agung dinilaimengandung Kontradiksi, dan gugatan tersebut telah dinyatakan obscuurlibel (tidak jelas) Jo Putusan Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984tanggal 24 April 1986, dalam Putusan Mahkamah Agung itu dijelaskanbahwa penggabungan Gugatan perbuatan Melawan Hukum denganperbuatan Ingkar Janji tidak dapat dibenarkan dalam tertip

Surat Kuasa Mengurus SuratTanah bukan SuratKuasa Menjual Tanah;Bahwa Camat Samarinda llir ( sekarang CamatSungai Pinang ) yang menerbitkan Akte Pelepasandan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dariAMIR kepada SASTRO tanpa didasari SuratKepemilikan Yang Sah dariAMIRkarena faktanyayang dipakai adalah Surat Tanah Atas NamaASRA, halini telah membuktikan bahwa CamatSamarinda llr telah melanggar Azas UmumPemerintahan Yang Baik antara lain :Halaman 17 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMDe Azas Tertip

Tergugat juga melanggar asas Tertib PenyelenggaraanNegara (Principle of governance orderliness), Tergugat tidak tertip di dalampenyelenggaraan Negara dengan gampangnya mengeluarkan Objek Gugatanpadahal Tergugat telah mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah terdapat hakhak atas tanah milik dari orang lain yaitu Penggugat.

Cangkringan dalam SKPOKMAS Sadar tertip Pertanahan tertanggal 15 September 2016 yangdiketik oleh saksi subarjo selaku kabag pemeritahan dengan menirususunan POKMAS tahun sebelumnya yang sama persis dengansusunan pengurus kelompok tani Subur makmur dan kelompok tanisejahtera namun menurut keterangan pengurusnya di muka persidangansaksi Suwarno, Lanjar Sugianto, Suratman, marsum, sutarto, dan saksisudarman tidak ada yang menerima SK POKMAS tersebut dan tidakmengetahui bahwa mereka merupakan pengurus

P17 : Rancangan Peraturan Desa Kabupaten Klaten TentangTata Tertip Penjaringan Dan Penyaringan seleksi CalonPerangkat Desa Tahun 2018; (Copy dari Copy)Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya,Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Copy Surat yang telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya, yang diberitanda dengan T 1 sampai dengan T 20, sebagai berikut : 1.

Asas Tertip Penyelengara Negara ; bc. Asas Kepentingan umum ;d. Asas keterbukaan ;Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI ;1.2.DALAM POKOK PERKARA ;1.2. Menerima eksepsi Tergugat.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam rapatanggota.e, penetapan rancangan agenda dan tata tertip rapat angenda.BahwaJumlah Anggota KPPD yang tercatat hanya + 244Orang anggota maka tidak dapat diberlakukan rapat anggotaperwakilan kelompok sebagai manaketentuan diatur dalampasal 13 Ayat (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan denganmenggunakan sestem kelompok/perwakilan yang diatur dalamAngaran dasar/anggaran Rumah Tangga Peraturan Khususdengan ketentuan sebagai berikut :a.

Mengajukan Rancangan rencana Kerja serta rancanganrencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.c). menyelenggarakan rapat anggota.d). mengajukan Laporan Keuangan danPertanggungjawaban Pelaksanaan tugas;e). menyelenggarakan pembukuan keuangan dan invetarissecara tertip :Hal 41 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk Pasal 31; Pengurus bertanggung jawab mengenai segalakegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada RapatAnggota atau Rapat anggota Luar Biasa; Pasal 32.

Bahwa berdasarkan dengan Buku Register Permohonan Hakpakai Instansi Pemerintah belum ada permohonan masukyang diajukan dari Pemerintahan Desa Jiwan sehingga saksitidak mengetahui adanya tukar menukar tanah kas desa Jiwantersebut .Bahwa sesuai dengan register permohonan di KantorPertanahan Klaten sudah pernah diproses, dan sudahditertibkan sertifikatnya sedangkan masih sisa sebanyak 6(enam) bidang atas nama Sumarno, Dkk sudah ditindak lanjutidengan proses pemeriksaan tanah .Bahwa demi tercapainya tertip

Pelepasan tanah kas Jiwan yang sudahdiajukan sertifikat tanah ke BPN dan bagi pemohon sudahmenerima sertifikat sedangkan untuk tanah pengganti tanahkas desa Jiwan belum terealisasi terbit sertifikat atas namapemerintah desa Jiwan karena sama sekali belum diajukanproses pensertifikatan di BPN, menurut pendapat saksi haltersebut tidak serta merta menyimpang dari aturan, karenamemang tidak ada aturan yang mensyaratkan pengajuanpermohonan tersebut harus diajukan secara bersamaan,hanya saja demi terciptanya tertip

Bahwa dalam hal menerbitkan objek sengketa wajib didahuluitindakantindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehinggadianulir Tergugat tidak tertip dalam melaksanakan ketentuanketentuan tentang prosedural sebagaimana ketentuan pada Pasal 23s/d 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPNS dan mengambil keputusan sepihak tanpa disertai denganproses hukum sebagaimana mestinya, sehingga tindakan hukumTergugat tersebut telah cukup memenuhi unsur larangan bertindaksewenangwenangan sehingga

hal dan uraian uraian tersebut diatas, dan memperhatikanketenmtuan pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menerangkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) mengikat danwajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait Maka Tergugat berpendapat bahwa untuk menghindarkan adanya suatukeputusan ataupun ketetapan yang saling bertentangan antara BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara danuntuk adanya tertip

Bahwa menggabungkan atau mencampuradukkan Perbuatan MelawanHukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam gugatan adalah tidak dapatdibenarkan dan melanggar tata tertip beracara, sehingga keduanya harusdiselesaikan secara tersendiri. Mohon bandingkan dengan ketentuanhukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1875.K /Pdt/1984dan No. 879.K/Pdt/ 1997.e.

Bahwa kebijakan pemberianlegalisasi dari kecamatan adalah untuk melaksanakan prinsif keteraturan tertibadministrasi sebagaimana yang tertuang dalam asas tertip penyelenggaraannegara pada asasasas umum penyelengaraan negara (UU No. 28 Tahun 1999Pasal 3 Angka 2).