termuat dalam dokumen anggaran;Bahwa anggaran SKPD termasuk anggaran APBD;Bahwa pada saat acara Peresmian Kantor Bupati dan Natal Bersama KorpriSaksi tidak perintahkan Sekda untuk menagih kembali dana yang sudahdikeluarkan, karena walaupun acara inti ditunda untuk waktu lain tetapi tetapada acara makan minum karena biaya yang dikeluarkan sudah digunakanuntuk persiapan makan minum;Bahwa Saksi pernah membaca temuan hasil pemeriksaan BPK;Bahwa temuan BPK rekomendasinya harus ditindak lanjuti oleh TAPD

YOHANIS LAOS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa proses RAPBD tahun 2014 dilaksanakan pada bulan Desember 2014;Bahwa awal proses RAPBD dimulai dari rapatrapat TAPD;Bahwa Saksi tahu untuk pendanaan suatu kegiatan dilaksanakan barudilakukan pembayaran;Halaman 60 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa Saksi tahu biaya untuk belanja makan minun pertanggung

tanggal22 November 2006 perihal Undangan, asli ;Daftar Hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD KabupatenPandeglang tanggal 27 November 2006, asli ;Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172/802DP/2006 tanggal28 November 2006 perihal Ekspose/Penjelasan mengenai peruntukan/penggunaan pinjaman daerah, asili ;Surat DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor : 172/803DP/2006 tanggal28 November 2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran DPRD danPimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang dengan Tim AnggaranDaerah (TAPD

Suriansyah, jumlahbersih diterima Rp. 9.433.562,BB No. 267 : 1 (Satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kutim bulan Desember 2019BB No. 268 : 1 (Satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kutim bulan Juni 2020.Terlampir dalam Berkas PerkaraBB No. 269 : 1 (Satu) lembar salinan Tambahan PenghasilanPegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Yang

TPK/2021/PT SMR5.268.5.269.5.270.5.271.5.272.5.273.BB No. 268 : 1 (Satu) lembar copy Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kutim bulan Juni 2020;Terlampir dalam Berkas PerkaraBB No. 269 : 1 (Satu) lembar salinan Tambahan PenghasilanPegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Yang dibebankan pada APBDBelanja Tidak langsung untuk pembayaran Bulan Nopembersampai dengan Desember Pemerintah Kab.

Mutasi Penetapan Formasi CPNS Pemerintah DaerahKabupaten Boalemo (bukti terlampir);e Pengangkatan Sekertaris Daerah Defenitif PemerintahDarah Kabupaten Boalemo (bukti terlampir); Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemosedang melaksanakan pembahasan KUA PPAS APBD 2021,bertindak selaku ketua TAPD adalah Sekertaris Daerah,dimana Sekertaris Daerah saat ini termasuk pejabat yang barudilantik pada tanggal 09 Oktober 2020;b) Semua mutasi yang telah disebutkan dalam AspekKepegawaian diatas imbasnya

berakhirdan instalasi listrik tersebut sangat dibutuhkan oleh rumah sakit, telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan tentang pengadaanbarang/jasa tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kebijakan yang dapatdibenarkan apabila kontrak pengadaan barang/jasa tidak diputuskan karenainstalasi listrik tersebut sangat dibutuhkan oleh rumah sakit adalah denganmemperpanjang jangka waktu kontrak dengan pengenaan denda keterlambatandan meminta/mengusulkan dan/atau berkoordinasi dengan TAPD

Apabila TAPD tidak menyetujui usulantersebut, maka kontrak tersebut harus diputuskan dengan pengenaan denda;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasMajelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan Para Terdakwa selaku Pengguna AnggaranHalaman 158 dari 188Putusan Perkara No. 88/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgsekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa 1!)

Selanjunya setelah dipresentasikankemudian saksi melakukan perbaikan sesuai arahan dari Tim Asistensi,dan setelah saksi diperbaiki RKA tersebut sesuai dengan petunjuk TAPDtermasuk Tim Teknis Anggaran BAPPEDA, kemudian RKA tersebut saksibawa kembali ke BAPPEDA untuk saksi perlihatkan perbaikan sesuaipetunjuk, selanjutnya setelah dari BAPPEDA dilakukan pembahasan diDPRD pada Komisi yang ditindaklanjuti dengan rapat gabungan komisi,selanjutnya kemudian dilakukan lagi pembahasan dalam rapat Banggarbersama TAPD

AYU kedalam AplikasiSIMDA untuk dievaluasi dari BKAD Provinsi yang RAPBD termasuk RKAsekertariat DPR selama 14 hari, dan setelah dievaluasi TAPDmengkoordinasikan kepada OPD yang mengalami perbaikan untuksegera diperbaiki, selanjutnya BKAD mengirim kembali RAPBD tersebutkepada BKAD Provinsi dan setelah dinyatakan lengkap, RAPBD tersebutditetapbkan pada rapat paripurna untuk penetapan ABPD KabupatenKolaka yang dihadiri TAPD, seluruh Anggota dan pimpinan DPRD seluruhOPD.

teknis dan setelah 10Desember 2012 maka sekda beralin ke BUYUNG CHAIDIR ANWARmenggantikan saksi;Bahwa dari 21 Kegiatan pada saat saksi menjadi Sekretaris daerah yangterealisasi yang dibiayai dari dana bantuan khusus sesuai kebijakan Bupatisaksi mengelola kegiatan sebagaimana tersebut didalam keterangan yangsaksi pernah berikan di Penyidik sebelumnya;Bahwa Anggaran dana bantuan Khusus untuk Kabupaten MukoMukosebesar Rp. 2.5 Milyar dan pada waktu itu saksi selaku Sekretaris Daerahsebagai Ketua Umum TAPD

Pemerintah Daerah ada hutang pada Media dan sudah berjalan 2tahun, namun pada waktu pembahasan di Dewan ternyata Dewan tidakmenyetujuinya;Bahwa saksi juga menjadi terdakwa terhadap perkara terdakwa ini dan saksitelah membayar kerugian Negara sebesar Rp. 217.000.000, (dua ratus tujuhbelas juta rupiah);Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen Nomor : 154, 180,183 dan 268 sampai dengan Nomor 279 setelah diperlihatkan kepadanyadipersidangan;Bahwa terhadap dana DAK saksi selaku Ketua Tim TAPD

31Agustus 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 14.066.370.011, (empat belasmiliar enam puluh enam juta tiga ratus tujun puluh ribu sebelas rupiah)Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;RUSTAM, SH, M.Si.Bahwa benar Mekanisme penganggaran di suatu SKPD yaitu prosespenggaran diawali dari adanya surat usulan dari SKPD yang ditujukankepada Sekda sebagai Koordinator TAPD

kemudian Sekda mendisposisikepada kepala BAppeda, Kepala Biro keuangan dan Kepala BiroPembangunan, untuk membahas usulan tersebut ditingkat rapat TAPD;Berdasarkan DPA ada pengajuan dari SKPD kepada Karo Keungan untukditerbitkan Surat penyediaan Dana (SPD), berdasarkan SPD yangditerbitkan oleh Biro Keuangan, bendahara mengajukan SPP (Suratpermintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK;kemudian diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat olehsekretaris atau Kasubag

Malang tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp.166.320.000,/tahun tersebut berdasarkan hasil rumusan TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) Kab. Malang yang dituangkan dalamAPBD Kab. Malang tahun 2013 dan 2014Bahwa pelaporan Alokasi Dana Desa Druju Kec. SumbermanjingwetanKab. Malang tahun 2013 dan 2014 tersebut untuk Sub BagianPemerintahan Desa Kab.

JaringAspirasi Masyarakat membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas)Hal 25 Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.kemudian susunan penguruS dan jenis usulan jasmasnyadimusyawarahkan anggotanya (Berita Acara Musyawarah diketahui olehanggota DPRD) kemudian susunan pengurus Pokmas ditetapkan denganSK Lurah setempat, usulan / proposal dari Pokmas disampaikan kesekretariat DPRD kemudian Sekretariat DPRD merekapitulasi semuausulan Jasmas untuk diusulkan kepada Walikota melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

makan danminum;Halaman 95 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Sebagai plh sekda untuk makan dan minum khusus untuk anggaranrumah tangga pada saat ini untuk rumah tangga sudah dijabarkanbahwa output dari pada program kegiatan sudah dipisahkan tapi yanguntuk uang makan Bupati dan wakil bupati sudah dipisahkan dianggaran;Di DPA untuk kegiatan makan minum peningkatan fasilitasadministrasi perkantoran berupa:e Makan minum pegawai;e Makan minum tamu;e Makan minum rapat;Pada saat masuk tim TAPD

, waktu rapat TAPD dari sekda tidakdijelaskan batasbatas secara limitative makan dan minum pegawaiint;Bahwa yang dimaksud dengan makan dan minum harian pegawai ituapa sama dengan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang lain dan kode rekening ini juga samadengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Organisasi PerangkatDaerah (OPD) lain, karna kode rekening anggaran di seluruh dinassama hanya besarannya saja yang berbedabeda, jadi makan danminum disini bukan dalam bentuk

Spengetahuan Saksi yang menjadi tim TAPD adalah Sekretarisdengan dinas dinas, Sekda sebagai Ketua tim dan wakilnya adalahDinas Keuangan/Bakuda dan Bakuda sebagai Sekretaris dan Bapedasebagai Anggotanya; Untuk makan dan minum ini dedikasinya mulai dari bawah yaitu staf,seksi, Kasubag, Kabag, Sekda dan setelah di Sekda tim rapat TAPDdan setelah itu baru diajukan ke rapat DPR. Pada akhir tahun Saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa.

tentang mata anggaran padaKasubag rumah tangga (renja kasubag rumah tangga);Halaman 305 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Pengumuman APBD dimulai dari usulan SKPD masingmasing(rencana kegiatan) setelah itu dari SKPD langsung menjadi RKPD dansetelah itu disetujui menjadi KUA (Kebijakan Umum Anggaran)kemudian menjadi PPAS (Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara)setelah dibahas di Anggota Dewan menjadi PPA (Pelapor PrioritasAnggaran) yang menegosiasikan dengan Anggota Dewan adalahTean TAPD

dan Saksi sebagai Ketua Team TAPD, Kepala Bakuda,Kepala Bapeda dan Team lainnya setelah semua itu keluar baru dibahas di Banggar setelah mendapatkan persetujuaan maka akanmenajdi RKA yang membuat adalah bagian Umum kemudian barukeluar DIPA;Yang membuat KAK dan RKA adalah bagian Umum;Untuk uang yang Terima terima adalah sebesar Rp. 129.000.000,00dan uang Rutin sebesar Rp. 10.000.000,00 sedangkan uangpembagian akhir tahun sebesar Rp. 250.000.000,00 atau dengan totalsebesar Rp. 519.800.000,00tidak

Penyusunan RKUAPPAS dilaksanakan bulan Juni 2011 oleh TAPD kemudiandisampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati ;Kesepakatan KUAPPAS pada tanggal 15 Nopember 2011 ;Nota keuangan RAPBD pembahasan di Banggar tanggal 29 Nopember 2011 ;Kesepakatan bersama yang dituangkan dalam APBD ;NODitindaklanjuti dengan bersurat kepada Bupati Kabupaten.Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan anggaran untuk pengadaaninteractive white board pada Disdikpora Kab.

Kaltim, Biro Pembangunan dan dari Kabupaten dari SKPD yangbersangkutan dengan TAPD Kab. Penajam Paser Utara ;3. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 diadakan Rapat Klarifikasi RKABantuan Keuangan Provinsi Kaltim kepada Kabupaten Kota dituangkan dalamberita acara tertanggal 21 Desember 2011 ;4. Perdano. 08 tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang APBD ;5. Pergub APBD no 96 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 ;6.

APBD;b. penyusunan dan pelaksanaankebijakan pengelolaan barang daerah;C. penyusunan rancangan APBD danrancangan perubahan APBD;d. penyusunan Raperda APBD,perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD;e. tugastugas pejabat perencanadaerah, PPKD, dan pejabat pengawaskeuangan daerah; danf penyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas:a.bG.d.memimpin TAPD

Ppenyusunan dan pelaksanaan kebijakanpengelolaan barang daerah;. penyusunan rancangan APBD danrancangan perubahan APBD;. penyusunan Raperda APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;. tugastugas pejabat perencana daerah,PPKD, dan pejabat pengawaskeuangan daerah; danpenyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3)Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas:. memimpin TAPD;. menyiapkan pedoman

Serang dan TAPD Kab. Serang. Hasil pembahasan RKA bersamaDPRD Kab. Serang turun anggaran untuk Bidang SMA/SMK sebesar Rp.5.166.030.931, (lima milyar seratus enam puluh enam juta tiga puluh ribusembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ke seksi kelembagaan, dana tersebutoleh seksi kelembagaan yang terdiri dari Suminta selaku kasi Kelembagaan,staf seksi Kelembagaan yaitu H. EDI, AGUS SALIM, M. YUSUF dibagikedalam 2 (lima) kegiatan yaitu :1.

Oleh BAPEDAusulan anggaran untuk Lahan SMK 1 Ciruas beserta usulan lainnyadiajukan ke TAPD untuk dibahas dengan BANGGAR DPRD Kab. Serang.Setelah dibahas keluar PPAS (Plafon Penetapan Anggaran Sementara)yang berupa angka global untuk semua kegiatan yang diusulkan.

RUSTAM, SH, M.Si.Bahwa benar Mekanisme penganggaran di suatu SKPD yaitu prosespenggaran diawali dari adanya surat usulan dari SKPD yang ditujukankepada Sekda sebagai Koordinator TAPD kemudian Sekda mendisposisikepada kepala BAppeda, Kepala Biro keuangan dan Kepala BiroPembangunan, untuk membahas usulan tersebut ditingkat rapat TAPD;Berdasarkan DPA ada pengajuan dari SKPD kepada Karo Keungan untukditerbitkan Surat penyediaan Dana (SPD), berdasarkan SPD yangHalaman 32 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK

makandan minum;Sebagai plh sekda untuk makan dan minum khusus untukanggaran rumah tangga pada saat ini untuk rumah tanggasudah dijabarkan bahwa output dari pada program kegiatansudah dipisahkan tapi yang untuk uang makan Bupati dan wakilbupati sudah dipisahkan di anggaran;Di DPA untuk kegiatan makan minum peningkatan fasilitasadministrasi perkantoran berupa:e Makan minum pegawai;e Makan minum tamu;e Makan minum rapat;Halaman 102 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Pada saat masuk tim TAPD

, waktu rapat TAPD dari sekdatidak dijelaskan batasbatas secara limitative makan danminum pegawai ini;Bahwa yang dimaksud dengan makan dan minum harianpegawai itu apa sama dengan di Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain dankode rekening ini juga sama dengan Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, karnakode rekening anggaran di seluruh dinas sama hanyabesarannya saja yang berbedabeda, jadi makan dan minumdisini bukan dalam bentuk

Yang membuat ini adalah timTAPDyang diketuai oleh sekda, dan sepengetahuan Saksi selaku Bupatidan sampai dengan kesatuan tiga kami berdua tidak tahu persisseperti apa mereka mengerjakannya.Untuk dana operasional Bupati dan Wakil Bupati jika penghasilanAPBD daerah tersebt sebesar Rp. 900.000.000.000,00 maka danaoperasionalnya adalah 0,5%.Spengetahuan Saksi yang menjadi tim TAPD adalah Sekretarisdengan dinas dinas, Sekda sebagai Ketua tim dan wakilnya adalahDinas Keuangan/Bakuda dan Bakuda sebagai

tentang mata anggaran padaKasubag rumah tangga (renja kasubag rumah tangga);Pengumuman APBD dimulai dari usulan SKPD masingmasing(rencana kegiatan) setelah itu dari SKPD langsung menjadi RKPD dansetelah itu disetujui menjadi KUA (Kebijakan Umum Anggaran)kemudian menjadi PPAS (Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara)setelah dibahas di Anggota Dewan menjadi PPA (Pelapor PrioritasAnggaran) yang menegosiasikan dengan Anggota Dewan adalahHalaman 380 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Tean TAPD

dan Terdakwa sebagai Ketua Team TAPD, KepalaBakuda, Kepala Bapeda dan Team lainnya setelah semua itu keluarbaru di bahas di Banggar setelah mendapatkan persetujuan makaakan menajdi RKA yang membuat adalah bagian Umum kemudianbaru keluar DIPA;Yang membuat KAK dan RKA adalah bagian Umum;Untuk uang yang Terima terima adalah sebesar Rp. 129.000.000,00dan uang Rutin sebesar Rp. 10.000.000,00 sedangkan uangpembagian akhir tahun sebesar Rp. 250.000.000,00 atau dengan totalsebesar Rp. 519.800.000,00tidak

Selanjutnya anggaran tersebut di tetapkandalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013,setelah diasistensi/disetujui oleh Tim Anggaran Pemeintah Daerah(TAPD) Kabupaten Manggarai Barat, termasuk didalamnya adalahalokasi anggaran baik untuk Program Pengembangan PemasaranPariwisata dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya maupunalokasi Anggaran masingmasing kegiatan dalam kedua Programtersebut di atas, khususnya alokasi anggaran untuk

Bahwa fakta tidak terbayarkannya kegiatan sampai denganakhir tahun anggaran 2010 mengharuskan Dinas Pendidikansebagai SKPD dimana kegiatan tersebut berasal untukmengusulkan pengganggaran kembali kegiatan tersebutsebagai utang kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) pada Tahun Anggaran 2011Bahwa DPPKA Kota Bontang menganggap kegiatan tersebutsebagai utang Pemerintah Kota Bontang dan mengganggarkanpembayaran kegiatan tersebut pada APBD Murni Tahun Anggaran2011, tanpa mengkoordinasikasi dengan Dinas

Morowali Utara nomor rekening: 401-0103206826 pada Bank Sulteng cabang Kolonodale tertanggal 16 Desember 2015;

Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugastugas yangbersifat strategis maupun yang bersifat kebyakan pimpinan serta melaksanakantugas kedinasan yang lain sesuai dengan bidang tugasnya.Bahwa mekanisme penyusunan APBD adalah sebagai berikut:Pemerintah Daerah membentuk Tim Anggaran (TAPD) dengan strukturnya:a. Sekda selaku ketua TAPDb. Bapeda sebagai sekretaris Ic.