Ratnaninggrum sekitar tahun 2019; Bahwa benar Sunda Empire mempunyai visi dan Misi, mensejahterakanselurunh ummat manusia dimuka bumi yang adil dan beradab tanpaterkecuali; Bahwa benar misi Sunda Empire adalah kemanusiaan yang sesuaidengan karakter yang dibutuhkan oleh masingmasing negara; Bahwa benar atas dasar visi dan misi yang dimiliki oleh Sunda Empire,saksi tertarik menjadi bagian dari Sunda Empire; Bahwa saksi ditugaskan oleh Terdakwa1. Nasri Banks danTerdakwa2. Rd.

Bahwa didirikannya sunda empire tujuannya adalah untuk kemanusiandan mensejahterakan ummat manusia seluruh dunia; Bahwa yang menjadi pimpinan Sunda Empire sesuai denganpernyataan Terdakwa1. Nasri Banks yang disampaikan ke saksi, dipimpinoleh KAISAR yang saat ini dijabat oleh Terdakwa2. Rd. Ratnaningrum; Bahwa Terdakwa1.

Ki AgengRanggasasana selalu menyatakan bahwa Sunda Empire memiliki visi danmisi kemanusiaan dan kesejahteraan serta akan merubah tatanan duniasehingga seluruh ummat manusia dimuka bumi hidup damai dan sejahtera; Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa3. Ki Ageng Ranggasasanadiangkat oleh Terdakwa1.

Ki Ageng Ranggasasana pernah mengikutipertemuan dan memberikan pidato ke anggota sunda empire yang hadirtentang membangun tatanan dunia dengan visi dan misi kemanusiaan,kesejahteraan dan kesehatan ummat manusia di dunia; Bahwa dalam setiap pertemuan para petinggi dan para peserta sundaempire yang hadir wajib memakai seragam sunda Empire berupa jas warnahitam dengan atributnya; Bahwa dalam setiap pertemuan, Terdakwa 1.

Ratnaningrum; Bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Sunda Empire adalah untukmerubah tatanan dunia melalui program Kesejahteraan, Kesehatan,Kemanusian untuk seluruh ummat manusia dimuka bumi; Bahwa Terdakwa tertarik dan bergabung dengan Sunda Empire karenakeberadaan sunda empire benar adanya dan juga memiliki visi dan misikemanusiaan dan kesejahteraan; Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Sekjen Deheren XVIIadalah Terdakwa 1.

memorinya bahwasengketa dalam perkara a quo bukan sengketa masalah wakaf akan tetapisengketa perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi yang sampaidengan saat ini telah menguasai tanah milik Masjid Jami Assa'adah tanpaalas hak dan dasar hukum yang jelas dan telah merugikan pihak MasjidJami Assa'adah dengan mendirikan bangunan di atasnya serta melakukanaktivitas membuka usaha Londry yang menguntungkan bagi pihakTermohon Kasasi dan merugikan bagi pihak Pemohon Kasasi (untukkepentingan Jama'ah dan ummat

tersebut tidak pernah10mengalami kesulitan sesuatu apapun dan Tergugatpun merwat keduanyadengan sepenuh hati dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta halhal ,bertanggungjawab, anakanak pun diberikan pendidikan yang pantas,sekolah yang layak diberikan pelajaran tambahan melalui les/kursus,bahkan disore hari anakanak rutin mengikuti sekolah agama atau TPA(Taman Pendidikan Agama) dibimbing dan dituntun dalam nuansa islamiuntuk membentuk keperibadian berakhlaq beramal soleh sehingga dapatmenjadi ummat

MH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LembagaBantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan SatuMuhammad Yamin, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtertanggal 13 Februari 2018 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :1.

DARWIS, HB. pernahmelaporkan PARA PENGGUGAT di POLDA SULSEL dengan LaporanPenyerobotan Lahan sejak kejadian pada tanggal 5 Mei 2015 tersebut,setelah beberapa waktu diperiksa PARA PENGGUGAT ternyata tidakmemiliki bukti kuat Secara sah menurut hukum oleh Penyidik pada saat itu.Atas alasan Kemanusiaan dan menjaga Silaturrahim sebagai Ummat seAgama serta pertimbangan PARA PENGGUGAT dengan sukarela telahmeninggalkan tanah kebun tersebut, apalagi PARA PENGGUGAT jugapernah singgah dan bersilaturrahmi di

Para Tergugat menolak dengan tegasseluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang diakuinya secarategas dibawah ini.Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan berasal dan dari Partai BintangReformasi sampai tahun 2014, hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009.Bahwa Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipimpin oleh Para Tergugat,berharap mendudukkan kadernya pada DPRD Kabupaten Tapanuli Selatanuntuk dapat membesarkan dan memperjuangkan ummat

dikeluarkan oleh Dewan Syura ;Menimbang, bahwa atas dalildalil Penggugat tersebut Tergugat l,Tergugat Il, Tergugat Ill pada pokoknya mendalilkan Penggugat merupakanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatanberasal dan dari Partai Bintang Reformasi sampai tahun 2014, hasil PemiluLegislatif Tahun 2009 dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipimpin olehPara Tergugat, berharap mendudukkan kadernya pada DPRD KabupatenTapanuli Selatan untuk dapat membesarkan dan memperjuangkan ummat

terpisahkan dalam dalil duplikini, dan termohon tetap pada jawaban semula.Bahwa replik pemohon pada point 3 tidak benar, karena antara termohondengan pemohon tidaklah sering bertengkar bahkan dalam mengarungimahligai rumah tangga rukunrukun saja, dan termohon tidak pernahmengusir pemohon, dan perceraian antara pemohon dan termohon bukan10atas kehendak pemohon, akan tetapi keinginan orang tua pemohon,khususnya ibu pemohon, yang terlalu ikut campur dalam rumah tanggapemohon dan termohon.Bahwa sebagai ummat

seluruh gaji dan tunjangan / seluruhpenghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai Aparat Sipil Negara;Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PN Lbh No No Nama Bukti Status KeteranganUrutBukti1 P The Holly Quran AllCopy DariiBukti ini menerangkanFatih asli/Salinan Dasar Hukum Riba2 P2 Kartu Tanda Penduduk Copy dari Asli Bukti ini menerangkanbahwa legalitasTergugat dan Tergugat3 P3 Fatwa DSN MUI Nomorjsalinan dari/Bukti ini menerangkan1 Tahun 2004 asli bahwa Larangan RibaTerhadap Ummat

kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalamkitab alAshbah waNadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman asSuyuti, kKemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:Whaodl ul> we prto >awlaolls 5.Artinya: Mencegah halhal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari padamengejar yang mashlahat ;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyaHalaman 17 dar 25 hal. putusan Nomor 3842/Pdt.G.2020/PA.Skghukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat

Bahwa, permasalahan yang menimbulkan gugatan dalam perkara a quo seharusnyamendapat perhatian ekstra dari Judex Facti, karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi adalah pihak yang mengatasnamakanlembaga keagamaan yang tidak terlepas dari kepentingan ummat yang sangatmengkhawatirkan Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:A. Dalam Eksepsi1.

Fotokopi Surat Pinjaman di BMT Bina Ummat SejahteraJambon, atas nama SuparSriwati, hutang pokok Rp50.000.000,00Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Pwd.(lima puluh juta rupiah) tanggal realisasi kredit, 30 Januari 2018 dantanggal jatuh tempo kridit 30 Januari 2020, bermeterai cukup, setelahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok denganaslinya, lalu diberi tanda T6;7.

Hal itu terjadi jauh sebelumnya dan sama sekali bukan disebabkankarena penolakan termohon untuk memberikan ijin kawin lagi kepada pemohon.Kejadiannya pagi hari jumat (waktunya lupa), pemohon bersama temanteman(biasanya rombongan semuanya lakilaki) menghadiri Ijtima ummat Islam di MasjidAtTaqwa Mataram mulai Kamis sore sampai malam, bahkan sampai pagi jumat(Itikaf) bagi yang tidak memiliki kesibukan, dan ternohon tahu betul akan halhalseperti ini.

Obyek sengketa selain merugikan kepentinganPutusan No. 29/G/2016/PTUNSMD Hal. 10 dari Hal. 87umum juga meresahkan Ummat Islam, oleh karena Para Pendiri YARSI Kaltim /Penggugat adalah Tokoh Tokoh Agama, Birokrat, Organisasi Islam, Akademisi,Pengusaha, Praktisi Kesehatan, Partai Politik, dan Tokoh Pemuda, antara lain : H. Soewandi, Mantan Gubernur Kaltim; K.H.Sabranity, Mantan Ketua MUI Kaltim; dr.

Soepangat, Praktisi / dokter; dan lianlain;TokohTokoh tersebut merupakan representasi dari masyarakat Kalimantan Timurumumnya, khususunya Ummat Islam dan dapat dikatakan Rumah Sakit IslamTersebut merupakan milik Ummat Islam;Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan denganPeraturan Perundangundangan, maka Obyek Sengkera beralasan dinyatakan batalatau tidak sah.Bahwa Tergugat dalam menetapkan Obyek Sengketa merupakan PenyalahgunaanWewenang (detournement de pouvoir).Bahwa Tergugat

dari pimpinan terhadap perkara Pemohon.Dalam KonvensiBahwa benar Pemohon tidak lagi memperhatikan anak dikarenakankesibukan Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negaraapalagi di kota besar Makassar.Bahwa Termohon tidak lagi mendengar nasehat suami sebagai kepalarumah tangga karena selama 9 tahun Pemohon mengajak Termohonuntuk beribadah/sholat, menutup aurat/hijab tetapi Termohon tidakmelaksanakan, Termohon juga tidak pernah mau membayar hutangpuasanya yang gugur yang merupakan kewajiban ummat

menjadikanpertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab Madaa HurriyatuzZayaini fith Thalaaq Juz halaman 83 ;gad pity tes dy Oper agll LAL ode ne SDUall ale pL Yl ples ls,1 e F. i i: se pa 1 Zalpaca Yh ony ry oa Ce oes mar Abe, Jh maa ane gee Ys ~ itat t= 1 ' i. f i je we ero wlaoilsg 5.Artinya: Mencegah halhal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari padamengeyar yang mashlahat ;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyahukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat

menyatakan seolaholah kuburankeluarga dan sanak saudara Para Pelawan tidak boleh ada lagi ditempattersebut, dari kata seolaholah telah temyata Para Pelawan memilikiprasangka buruk terhadap Para Terlawan sampai Terlawan V seakanada sikap dan tindakan Para Terlawan sampai Terlawan V untukmembongkar dan memindahkan kuburan warga Cot Ulim dari obyekperkara yang telah menjadi milik wakaf Gampong Cot Leusongberdasarkan putusan Pengadilan, dimana Para Terlawan sampaiTerlawan V sangat menghormati kuburan ummat

., Advokat / Penasihat Hukum Majene Peduli Ummat berkantor diLembaga Bantuan Hukum Majene Peduli Ummat Jalan Lettu Muhammad YaminKelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2018 Nomor :75/ Pen. Pid / 2018 / PN.Mjn ;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca :1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MakassarNomor : 183/PID. SUS/ 2019 / PT.

atas pekerjaantersebut Penggugat mendapat hakhak normative berupa penggajian/upah& tunjangantunjangan untuk setiap bulannya yang diberikan oleh KantorPusat GKPI berkedudukan di Pematangsiantar (Tergugat) dengan upahtotal yang diterima (terakhir) sebesar Rp3.545.255,00 (tiga juta lima ratusempat puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa selama ini Penggugat telah melaksanakan tugastugas &kewajibannya tersebut di atas secara sungguhsungguh & sepenuh hatidengan harapan amanah GKPI & Ummat

Bahwa diatas obyek sengketa terdapat bangunan GerejaPantekosta, namun didalam perkara ini Para Penggugat tidak memasukkansebagai obyek gugatan oleh karena bangunan tersebut adalah rumah ibadahuntuk kepentingan ummat kristiani;12.

Sebelah Selatan, berbatasdengan Jalan Tani;= Sebelah Barat, berbatas denganJalan Dusun Rante Bone;Dalam perkara ini mohon disebut sebagai ObjekSengketa.Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan objek sengketatersebut, dalam gugatan Para Penggugat, yakni pada posita nomor 11,mendalilkan Bahwa diatas obyek sengketa terdapat bangunan GerejaPantekosta, namun didalam perkara ini Para Penggugat tidak memasukkansebagai obyek gugatan oleh karena bangunan tersebut adalah rumah ibadahuntuk kepentingan ummat

Saat ini Tergugat lagi menggalakkansector ekonomi keluarga dan AlHamdulillah baik sementara berjalan dansedang berproses hanya Saja agak lambat karena adanya Covid 19;Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat sebagai ummat Nabi MuhammadSAW tetap tidak akan menceraikan isteri saya yang saya cintai dan sayasayangi Sampai kapanpun dunia akhirat dan saya tidak akan menandatanganiapapun untuk menceraikan isteri saya yang saya sayangi, yang merupakan ibudari anakanak saya, saya akan menjaga keutuhan keberlangsungan