Ditemukan 7992 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.PT. Bumi Mineral Indonesia diwakili oleh: Muhammad Aziz Wellang (Direktur)
2.Giovanni Adhiputra Aziz
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI:
PT. Fadlan Mulia Jaya
1415 — 1150
  • Kalau itu beschikking/keputusan apalagi denganjudul misalnya keputusan Menteri Hukum dan HAM, keputusan MenteriESDM, keputusan Menteri Pekerjaan Umum, kalau kita linat dalam konteksPasal 1 angka 9 UU Peratun maka dapat dikatakan sebagai objek PTUN.Tetapi kita uji lagi di Pasal 2 UU Peratun, diatur bahwa bukan objek TUNapabila konteksnya keperdataan, bukan objek TUN apabila konteksnyakeputusan KPU, bukan objek TUN apabila konteksnya Peradilan Militer.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2014 — Putus : 25-07-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 25 Juli 2014 — - JASMAN HADI, SH
89 — 31
  • AGUNGPURNOMO NUGROHO;Bahwa pada tahun 2008 tidak ada dana bantuan sosial yang diarahkanpada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena yang berhak54menerima dana bantuan sosial tersebut adalah Partai Politik, KPU,Kesehatan, dan Kelompok masyarakat/organisasi kKemasyarakatan ;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah proposal yang terdakwaterima dari konsituen terdakwa namun jumlah proposal yang terdakwaajukan melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 56proposal;Bahwa terdakwa mengajukan proposal
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-04-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
DIARTO SETIAWAN
Tergugat:
1.PT. INDOMOBIL TRADA NASIONAL
2.PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA
3.PT. NISSAN MOTOR INDONESIA
358 — 276
  • YD25760342TNIK.MNTCC4D23Z0034475 pada tanggal 30 mei 2018. ( Bukti P2);Fotocopy Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotorNomor: FA018389/KPU.01/BD.02/M/2018 Nomor: Rangka.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 28-03-2024 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 18-04-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Jap
Tanggal 17 April 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI
58 — 50
  • Pemberitahuan KPU).

    28) 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.

    29) 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.

    30) 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.

    31) 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.

    32) 1 (satu) kotak surat suara DPRP Papua TPS 30 hamadi.

    33) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.

    34) 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa; H. Rofi'e Nahrowi, BA,dk.
47 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembayarantersebut seharusnya tidak dilakukan karena bukan merupakan hakkeuangan dewan sebagaimana diatur dalam Perda No.15 Tahun 2000tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua, dan Anggota DPRDKabupaten Pekalongan dan Tumpang tindih/dobel dengan tunjanganKesejahteraan yang telah direalisasi dalam pos TunjanganKesejahteraan ; Bahwa pada tahun 2003 anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmengadakan kunjungan ke KPU Jakarta selama 3 (tiga) hari , Semarangselama 2 (dua) hari, Lampung selama 4 (empat) hari
    Pembayarantersebut seharusnya tidak dilakukan karena bukan merupakan hakkeuangan dewan sebagaimana diatur dalam Perda No.15 Tahun 2000tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua, dan Anggota DPRDKabupaten Pekalongan dan Tumpang tindih/dobel dengan tunjanganKesejahteraan yang telah. direalisasi dalam pos Tunjangankesejahteraan;Bahwa pada tahun 2003 anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmengadakan kunjungan ke KPU Jakarta selama 3 (tiga) hari, Semarangselama 2 (dua) hari, Lampung selama 4 (empat) hari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 396 K/TUN/2015Strata 2 (S2) Politik Hukum Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Administrasi dalam Program Matrikulasi Peradilan Tata NegaraPengalaman Pekerjaan:Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (1990)Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1997)Pembantu Dekan II (20002003)Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Unlam (sampai sekarang)Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan 20032008Anggota Tim Fasilitator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 20072008;g.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2016 — PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
666 — 389
  • NiagaJakarta Pusat, masingmasing pada hari Selasa, tanggal 9 Perbruari 2016 dengan agenda Rapat Kreditor Pertama, hariSelasa, tanggal 23 Pebruari 2016 dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak, hari Senin tanggal 29Pebruari 2016 dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak lanjutan, hari Selasa tanggal 1 Maret 2016dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak lanjutan dan hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 denganagenda Rapat Verifikasi PencocokanHal 3 Putusan 07/Pdt.SusP KPU
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA,SH.MH.
Terdakwa:
CHEN CHUNG NAN
166 — 161
  • Andrew Andreas Parulian, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikkepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar; Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Beadan Cukai Batam di bidang Penindakan dengan jabatan sebagaiasisten instruktur Unit K9Q KPU Bea Cukai Batam; Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 saksi diperintahkanpimpinan untuk mempersiapkan tim K9 (anjing pelacak Narkoba)karena akan dilakukan pelacakan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 71/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat:
1.Wahanta, S.H.
2.Tri Winarni
3.Ana Tri Wahyuni
4.Yanoke Putri Dhini, S.Pd
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klatyen Tahun 2019
204 — 111
  • Padahal jelas tidak adaketentuan dari Panitia Pemilihan yang mengatur penutupan pendaftaran.Oleh karena tidak diatur di Tata Tertib, maka sepatutnya ketentuan waktupendaftaran mengacu pada peraturan di atasnya, yaitu Peraturan BupatiKlaten Nomor 47 tahun 2013 tentang Hari kerja, Jam Kerja dan ApelPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, yangmengatur bahwa jumlah jam kerja pegawai pemerintahan di SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Dinas, Lembaga Teknis,Kecamatan
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 17-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT MANADO Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : ARTHUR PIRI, SH
Terbanding/Terdakwa : HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH
406 — 100
  • PDPasar Kota Tomohon dirugikan sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapanbelas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari hasil pembuktian tersebut, PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatanTerdakwa selaku Bendahara KPU Kabupaten Minahasa adalah perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan:1.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-05-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
ZULFIKRI
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
Intervensi:
MUHAMMAD FADLI
241 — 551
  • Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS denganmenyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutansuara ulang.(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukankepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusandiadakannya pemungutan suara ulang;(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10(sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusanKPU Kabupaten/Kota;(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-01-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 06/PID/2014/PT PTK
Tanggal 2 Mei 2014 — Pembanding/Terdakwa : Rubianto alias Aket anak Bon Hung Fu Diwakili Oleh : F. Jaunardi Hasim, S.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : I'in Lindayani, S.H., M.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Erhan Lidiansyah, S.H.
68 — 39
  • Surat Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah KalimantanBagian Barat Nomor S54 10/WBC.13/2013, tangggal 24 Juli 2013 perihalRevisi Pertama Penjabaran Target Penerimaan KPPBC dilingkungan KantorWilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat T.A. 2013. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Surat Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S825 BC/2013, tangggal10 Oktober 2013 perihal Revisi Pertama Penjabaran Target PenerimaanKanwil/KPU
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tahun 2011
1715 — 791
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Hal inisudah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor110111112113/PUUVII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 yang menjadilandasan penetapan anggotaanggota DPR periode 20092014 terutama berkaitandengan penetapan anggota DPR berdasar perhitungan Tahap Ill yang semulatelah ditetapkan secara salah oleh KPU.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-01-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 06/PID/2014/PT PTK
Tanggal 2 Mei 2014 — Pembanding/Terdakwa : Rubianto alias Aket anak Bon Hung Fu Diwakili Oleh : F. Jaunardi Hasim, S.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : I'in Lindayani, S.H., M.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Erhan Lidiansyah, S.H.
77 — 41
  • Surat Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah KalimantanBagian Barat Nomor S54 10/WBC.13/2013, tangggal 24 Juli 2013 perihalRevisi Pertama Penjabaran Target Penerimaan KPPBC dilingkungan KantorWilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat T.A. 2013. 1 (satu) eksemplar (foto copy) Surat Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S825 BC/2013, tangggal10 Oktober 2013 perihal Revisi Pertama Penjabaran Target PenerimaanKanwil/KPU
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-03-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 214/Pdt/2023/PT MDN
Tanggal 3 Mei 2023 — ,M.Si
Terbanding/Tergugat II : Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat IV : Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat V : Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat VI : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat VII : KPU Daerah Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat VIII : Kementrian Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat IX : Presiden Republik
110 — 3
  • ,M.Si
    Terbanding/Tergugat II : Gubernur Sumatera Utara
    Terbanding/Tergugat III : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
    Terbanding/Tergugat IV : Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
    Terbanding/Tergugat V : Kepolisian Daerah Sumatera Utara
    Terbanding/Tergugat VI : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
    Terbanding/Tergugat VII : KPU Daerah Provinsi Sumatera Utara
    Terbanding/Tergugat VIII : Kementrian Dalam Negeri
    Terbanding/Tergugat IX : Presiden Republik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 28-04-2010 — Upload : 11-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 28 April 2010 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU); PT. INTERMATRA COMPERTA, DK.
161 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan KPPU No. 08/KPPUL/2004 tentang tinta KPU yang dikuatkanoleh Putusan MA No. 05 K/KPPU/2006 tanggal 19 Mei 2008;8.8. Putusan KPPU No. 02/KPPUL/2005 tentang Carrefour yang dikuatkanoleh Putusan MA No. 01 K/KPPU/2006 tanggal 18 Januari 2007;8.9.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 17-06-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 14-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 29 Maret 2012 — Tuan Latif Kusuma;Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Dki Jakarta
223 — 196
  • Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana; e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia; g) Keputusan KPU
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 03-04-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 21 Mei 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : Theopilus Kleopas Auparay
Terbanding/Terdakwa : ANDREAS ASMOROM, S.H
139 — 0
  • warna Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 003632/0922/02 tanggal 30 September 2022;
  • 1 (satu) lembar photocopy warna Sertifikat Registrasi Uji Tipe Nomor: SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00011231/2022 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJKK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 28 Januari 2022;
  • 1 (satu) lembar photocopy warna Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor: FA-001194/KPU
    Surat MUFG Bank NTPN: 9BCBF7L01DIF669F tanggal 10 Januari 2022;
  • 1 (satu) bundel photocopy Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 tanggal 07 Januari 2022;
  • 1 (satu) bundel photocopy Lembar Lampiran Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 tanggal 07 Januari 2022;
  • 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 016166/KPU
    hitam putih Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 006393/0922/02 tanggal 31 Oktober 2022;
  • 1 (satu) lembar photocopy warna Sertifikat Registrasi Uji Tipe Nomor: SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00037527/2021 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJKK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 2 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar photocopy warna Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor: FA-051292/KPU
    >1 (satu) lembar photocopy Surat Status Billing DJBC Kode Billing 620210400230714 tanggal 22 April 2022;
  • 1 (satu) lembar photocopy Surat MUFG Bank NTPN: E4B4336SH VLELV9Q tanggal 23 April 2021;
  • 1 (satu) bundel photocopy Lembar Lampiran Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20210421-000248 tanggal 21 April 2022;
  • 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 205816/KPU
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2023 — Putus : 25-08-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN MANOKWARI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk
Tanggal 25 Agustus 2023 — Korupsi
192 — 0
  • 73/ OPS.1.3.1/IX/2020, tertanggal 29 September 2020 sebesar Rp48.480.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). 19) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Tahap Kampanye Operasi Mantap Praja Doreri-2020 Polres Manokwari dengan Nomor : B / ND 75 / OPS.1.3.1/IX/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp383.800.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). 20) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Tahap Pengamanan Kantor KPU
    OPS.1.3.1/IX/2020, tertanggal 29 September 2020 sebesar Rp24.240.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). 34) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Tahap Kampanye Operasi Mantap Praja Arfak - 2020 Polres Manokwari dengan Nomor : B / ND 76/ OPS.1.3.1/X/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp448.440.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). 35) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Tahap Pengamanan Kantor KPU
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
139 — 121
  • bentuk dengan isi, tidak boleh isinyadiberikan tempat yang tidak sesuai dengan apayang diatur oleh norma didalamnya;Bahwa isi keputusan harus bersifat konkrit,individual, dan final, kKemudian dari isinya harusdilinat apakah berisifat konstitutif atau deklaratoir,bersifat menetapkan atau hanya mengumumkan,misal: Mendagri mengangkat Bupati atau WalikotaKeputusan Mendagri hanya bersifat deklaratoir(mengumumkan saja), karena yang memilikikewenangan untuk menentukan pemenang dalampemilu tersebut adalah KPU
    dibuat), oleh karena itu antarakonsideran menimbang dan diktum itu akanmenyambung, sejak konsideran apabila keputusantersebut bersifat konsititutif maka sejak dalammenimbang keputusan tersebut harus konkrit apasaja yang menjadi perbuatan tersebut misalnya:mendagri membuat SK pilkada untuk dikota Yogyaberbeda karena konsinderan untuk PILKADA diYogya tersebut tidak boleh hanya menyebutkandengan ini menetapkan pemenang PILKADAadalah..., tetapi harus dengan diselenggarakannyaPILKADA di kota Yogya maka KPU