M ATEF Ala ee eee ee eeee ees Rp 6, 000,JUMI AN... ee ccceeeeeeeeeeeees Rp196. 000,(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Dizar kawinur (Pemohon).Banda Aceh, 21 Desember 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2018/PN Bna

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor2/PID.SUSTPK/2022/PT AMB tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akanmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PTAMB tanggal14 Januari 2022 tentang HariSidang;3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Ambonatas nama Tersangka IR.

,M.H) dalam hal ini berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selakau Kepala kepemerintahan Desa yangmerangkap menjadi Raja dalam melakukan tindak pidana korupsiberkaitan dengan jabatan yang diembannya, yang olehkarenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannyasehingga mengakibatkan kerugian Negara; Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklah tepat terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum

Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat kepentingan, yang apabila adasesuatu,Terdakwa akan didakwakan denganbentuk alternatif,akan tetapi

kalau tidak ada sesuatu, maka akan didakwaansecara subsidair, yang seolaholah kalau hakim terlalu mengikutipola pendakwaan secara subsidair, maka apapun yangdidakwakan karena dakwaan Primer Pasal 2 UndangUndangTipikor, maka otomatis dalam unsur melawan hukum Pasal 2UndangUndang Tipikor semua sudah tercakup melawan hukum,termasuk dalam hal ini menyalahgunakan wewenangsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMBBahwa ketidakkonsitenan

),karena untuk itulah penyalahgunaan wewenang sebagaiperbuatan melawan hukum khusus (species) diatur secarakhusus (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipkor;Bahwa terlepas dari kontroversi politik hukum pembentukanundangundang tipikor, penyalahgunaan wewenang khusus(species) diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor mempunyaimakna tersirat, bahwa apabila pejabat atau penyelenggaraNegara yang mempunyai wewenang melakukan korupsi akandihukum lebih berat, akan tetapi kenyataan dalam penegakanhukum,

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5. 000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dandari Penasihat Hukum Terdakwa;Hal. 23 dari 48 hal. Put.

MELKADIKA SEMESTA telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 167.503.620,Bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaPermohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan,42karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDGtanggal 3 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang

UndangUndang No. 20 Tahun2001, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TerdakwaSYAFRIZAL, S.Sos., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;44Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 07/TIPIKOR

,HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BudiPrasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,Ttd/MS. Lumme, S.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.,M.H.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs.

Tipikor//2013/PN/Tte tanggal 21 Maret 2013 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs. IbrahimArif, sebesar Rp. 700.000.000, (tujun ratus juta rupiah)dibebankan kepada terpidana Amin Kadir,SE dan sisanya sebesarRp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dipertanggungjawabkankepada terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni.

(limaribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Tteyang amarnya berbunyi sebagai berikut :. Menyatakan Terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu : KORUPSIYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;.

WakatobiAgama : IslamPekerjaan >: PNSPendidikan : Sarjana (S1);Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) olehPenyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11Januari 2020;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020;Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampaidengan tanggal 4 April 2020;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat

KdiPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 12/Tipikor/2020/PN.Kditanggal 17 Januari 2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim perkara Terdakwa La Sudi, S.Pd;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Bin LA UDA diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri Tipikor Kendariberdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS04/RP9/12/2019 tanggal 6Januari 2020, yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:Primairn Bahwa terdakwa LA SUDI,S.Pd BIN LA UDA baik bertindak sendirisendirimaupun bersamasama dengan saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M.RAMADHAN ILAHI, SP (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah,)pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUDdisesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satua Pendidikan NonFormal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan AnggaranSatuan PAUD (RKAS).Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum.Ad. 4.

juga berkeyakinan ia telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umummaka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA SUDI,S.Pd Bin LA UDA Majelis Hakim Tipikor terlebin dahulu akan mempertimbangkan halHalaman 192 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNomor:. 14 / Banding / Akta.Pid.SusTPK / 2016 / PN.Smg jo NO.157 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg tanggal 4 April 2016, yang menerangkanbahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 4 April 20166.

Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, kepada JaksaPenuntut Umum dengan surat tanggal 21 April 2016, Nomor.

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor,d. Melakukan tindakantindakan pencegahan tipikor, e. Melakukan monitorterhadap penyelenggaraan pemerintahan negara ;Bahwa karena Tergugat Ill dan IV tidak melaksanakan tugasnyasebagaimana diamanatkan undangundang sebagaimana telah disebutkandiatas, khususnya terhadap pengelolaan Kantor Bersama Samsat di Kab.Madiun yang intinya mendapatkan pemasukan berapa dan dikeluarkanuntuk apa saja.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta Kasasi,No.17/PID.SUS/2012/PT.MDO jo No.03/PID.SUS/2012/PN.MDO yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai

Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiManado telah salah melakukan :a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidakmenerapkan ketentuan yang telah ada dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) ;Hal.19 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012b.

PUTUSANNomor : 873 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ZULKARNAIN Bin BAHRITempat lahir : Bengkulu;Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 05 Januari 1960;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl.

diuraikan di atas dakwaanJaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatifKesatu melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 atau keduamelanggar Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 lebih tepat diterapkanterhadap Terdakwa dakwaan alternatif kesatu, bahwa berdasarkanpertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti ;ttd./Purwanto, S.H., M.H.

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2018dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIOPRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm.

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIO PRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 21 Mei 2018;IV.

Akta Pernyataan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09Mei 2018 dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHalaman 8 dari 63 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT BJMSATRIO PRAYITNO, S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat HukumTerdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., tanggal 2 Mei 2018, dan

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PLH. PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin H.M. JAILANI,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telahmenyerahkan memori banding tanggal 28 Mei 2018;VI.

tidak boleh disimpangi, karena Undangundang Tipikor tidak mengenal pidana percobaan yang hanya mengedepankankepentingan rasa bagi keadilan Terdakwa, tetapi mengesampingkan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Undangundang Tipikoroleh pembuat Undangundang sudah ditentukan adanya pidana minimum khususyang mengatur pidana yang harus dijatuhkan oleh pengadilan sudah sangat jelas,dan mudah dimengerti serta mengikat dan tidak perlu lagi ditafsirkan, sehinggapenjatuhan pidana

(enam ratusmeter perseg));Dirampas untuk Negara guna untuk menutupi uang pengganti;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut;1.2.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 9

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya;Bahwa Majelis Hakim dalam seluruh pertimbangannya telah menguatkanputusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dengan oleh karena itu adalahberalasan untuk mengajukan permohonan kasas! ini;2.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dirasa tidakmemenuhi rasa keadilan, dimana sumber dana yang disalangunakanmerupakan dana bantuan bencana alam;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtelan salah melakukan dalam hal yaitu tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal memutuskan perkaraatas nama Terdakwa tersebut di atas:Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah

Perbuatan Terdakwa menyebabkan sarana dan pra sarana yang seharusnyadiperbaiki dan dapat dipergunakan menjadi terhambat karena dana yangdiperuntukan untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik olehTerdakwa:Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2 Maret 2017 yang menguatkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/PID.SusTPK/2016/PN.Bna

Putusan Nomor 1673 K/PID.SUS/2017MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2 Maret2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/PID.SusTPK/2016/PN.Bna., tanggal9 Desember 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, sehingga

: Lakilaki; Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gg.VIII No.72.Keluranan DalpenangAgama : ISlAM 22 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn neePekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Sampang;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan: 1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan) Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21Desember 2015: 22222 nnn nnn nn nnn nnn n nn en nnn nnn nnn een nnn nnn nennn nn neeMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;Perpanjangan ke Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal7 April 2016; 2nnn noone nnn nnn ence cencePerpanjangan keIl Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya

Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal tanggal 14 Juni8. Perpanjangan Penahanan Plh.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal13 Agustus 2016;9.

. 5.151.901.288, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainatas nama GADA RAHMATULAH ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) kepadaTer akwWa ; 2n2 nnn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn enn nn nen nn cence nnn ene ne nna n enna ne nenennenenaeeHalaman 52 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PT SBYMembaca berturutturut: 020202 0n none nn nn nn nn nn nn nn nnn ene nnn enenenenene1.Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor

,MMHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Surabaya masingmasing sebagaiHakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi HakimHakim Anggota serta Budi Sudiyarto, SH.MHum., PaniteraPengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sertaPenasihat HUKUMNY; neon encom nnn nn nnn nen nnn ne nnn nnn enna nana nnn nna nannn nna nanasHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD, TTD,Intan

., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. Ttd./Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNip. 19600613 198503 1 002 Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2603 K/Pid. Sus/2018

XXX/Pid.Sus/20XX/PN.Tipikor.Smg dipengadilan tipikor Semarang dengan vonis 4 tahun 6 bulan;4. Bahwa selama mempunyai tanah dan bangunan seperti terurai padaposita no. 2, bahwa buku sertifikat hak milik no.XXXX atas nama penggugatdi bawa oleh istri syah dari penggugat;5.

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR BANDUNGJL. L.L.R.E. MARTADINATA 7480 Telp. (022) 4231827 Fax.(022) 4217945 Bandung40114Web Site : www.pnbandung.go.id Email : pnbdg@yahoo.com PUTUSANNomor :1255/PID.B/2014/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri KL.IA Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara terdakwa :WM PWNPNama lengkap : KUSNADI Als.

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal27 Juni 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota, serta dibantu Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.oSigid Purwoko, S.H M.H Syaifoni, S.H.M.Humd.t.oEris Sudjarwanto, S.H.M.HPanitera Penggantid.t.oNurul Bariah, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor

R@CAKSI oo. c cece ccceeeece eee eae eeeeaes Rp. 10.000,Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Yudi Hasrizal)Banda Aceh, November 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.

Rp. 150.000,dtoMUHAMMADUntuk Salinan yang sama bunyinyaPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH.RUSLAN, SH.MHNIP . 195303131978031002

(GANJAR SUSILO, S.H)Panitera Pengganti :Ttd11(SYAMSUDDIN, S.H. )Untuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding SultraPANITERA,H. RUSLAN, SH., MHNip. 19530313 197803 1 002