Ditemukan 902 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-10-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 209-K / PM.II-09 / AD / X / 2012 Tanggal 7 Januari 2013 — Asep Rohman, Kopka
47 — 18
47 — 18
Unsurkesatu) : Setiap OrangYang dimaksud setiap orang adalah identik denganpengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tundukpada kekuasaan badan Peradian Militer . Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjekhukum pidana adalah seperti yang diatu r dalam Pasal 29KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesiatermasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhipersyara tan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalamhal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalahwarga negara Indonesia (WNI) .
Register : 29-03-2019 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 64/PDT/2018/PT KDI Tanggal 7 Nopember 2018 — - Pembanding : PT. SHAFA MANDIRI LESTARI.
- Terbanding : SALMAR,dkk.
84 — 26
84 — 26
Putusan No. 64/PDT/2018/PT KDINomor 9/Pdt.G/2018/PN Kdi tanggal 23 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputusdalam peradian tingkat banding;Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat olehJuru Sita pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa padatanggal 1 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semulaPara Tergugat;Membaca surat memori banding yang diajukan Pembanding / semulaPenggugat yang diterima
Register : 04-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 02/Pid.Pra/2016/Pn.Trg Tanggal 13 September 2016 — Hendro Dirgo PT. GErbang Meranti Agrobisnis >< Kepolisian RI. Kapolda Kaltim
79 — 7
79 — 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli dipersidangan ; -------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA :----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 JULI 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 03 Agustus 2016 dibawah Register Nomor : 02/Pid.Pra/2016/PN.Trg, yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pra Peradian
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 27/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
ALAN SULAEMAN ST
Tergugat:
WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTA MADYA CIREBON
155 — 118
ALAN SULAEMAN ST
Tergugat:
WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTA MADYA CIREBON
155 — 118
;Bahwa gugatan cacat formil, karena dalildalil Qgugatan kabur/tidakjelas.Dalam gugatan aquo tidak mendalilkan asasasas mana yangdilanggar oleh tergugat dalam asasasas Umum Pemerintahan yang baik,Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUNBDGGugatan Kurang Pihak (Tidak Lengkap);1.sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1996sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009tentang Peradian Tata
Register : 09-12-2019 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 5680/Pdt.G/2019/PA.JT Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 14
71 — 14
tidakdapat diambil oleh lembaga lain termasuk KPKNL.Bahwa dengan dibiarkannya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tanpa ijindari Ketua Pengadilan Agama justru akan menjadi preseden buruk dikemudianhari yang dapat mereduksi kewenangan Pengadilan Agama dalammelaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan atas Akad Ekonomi Syariah sertatidak adanya jaminan pengawasan atas pelaksanaan Eksekusinya.Bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan AgamaBUKU II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradian
Register : 03-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2019/PTUN.DPS Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
276 — 126
276 — 126
perbuatan Penggugat yang tidak dapat melaksanakanperbaikan itemitem pekerjaan pada masa Pemeliharan merupakanperbuatan wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat dalampelaksanaan perikatan/kontrak yang telah disepakati oleh ParaPihak; 2222222 nn nnn nnn anne nena nn nn n=Bahwa menurut hemat Tergugat, Objek Gugatan yang diterbitkanoleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkansebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudoleh Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradian
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. PAGAR KANDANG SAKTI, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DK
111 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut hemat TERGUGAT II INTERVENSI objek sengketayang diterbitkan oleh TERGUGAT bukanlah keputusan yang dapatdigolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradian Tata Usaha Negara, karena materi dansubstansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruanglingkup hukum perdata.
Register : 10-10-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Kbr Tanggal 10 Agustus 2017 — Penggugat:
1.ASRIL DT. RAJO SULAIMAN
2.AFRIDON DT. RAJO USALI
Tergugat:
1.ROSITA, S.Pd
2.SURYA SANTOSA
3.Ir. MARGA SURYANTI
4.FERDIANA ROZA, S.Sos
5.ABDI MINANG SAKTI
6.RONY SURYA LESMANA
107 — 20
1.ASRIL DT. RAJO SULAIMAN
2.AFRIDON DT. RAJO USALI
Tergugat:
1.ROSITA, S.Pd
2.SURYA SANTOSA
3.Ir. MARGA SURYANTI
4.FERDIANA ROZA, S.Sos
5.ABDI MINANG SAKTI
6.RONY SURYA LESMANA
107 — 20
Sehubungan dengan itu, maka dalam putusanyang dijatunkan pengadilan, nama Tergugat yang meninggal harusdigantikan oleh ahli warisnya.Menimbang, bahwa demikian pula di dalam buku Il PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradian Perdata Umum hal 70 juga telahdiberikan petunjuk bahwa jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugatmeninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat,selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahliwaris Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan
Putus : 16-11-2016 — Upload : 07-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/Pid/2016 Tanggal 16 Nopember 2016 — H. SOLEMAN HARAHAP Gelar SUTAN SORIPADA, DKK
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
tingkat banding, tingkat kasasi, dan tingkatpeninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yangredaksinya sebagai berikut :Pasal 56(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atauancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi merekayang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun ataulebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabatyang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalamproses peradian
Register : 16-01-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Gs Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 18
85 — 18
walaupun ada perlawananatau banding maupun kasasi;SUBSIDAIR:Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan,Penggugat dan Tergugat / Kuasa Hukumnya telah datang menghadap didepan sidang;Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkanSurat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019, dan telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 31 Januari 2019, dibawah Register Nomor 50/SK/I/2019 dengan dilampiri Fotocopy KTPA PERADIan
Register : 07-09-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2020/PTUN.PL Tanggal 5 Februari 2021 — Penggugat:
PT. TRIPLE EIGHT ENERGY
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
291 — 400
PT. TRIPLE EIGHT ENERGY
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
291 — 400
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutangati rugi dan/atau rehabilitasi.Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik terutama dalamkaitannya dengan hukum acara Peradian
Register : 26-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Pra/2019/PN Sby Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
LIEM DONI HARIYANTO TALIM
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMONGAN
164 — 44
LIEM DONI HARIYANTO TALIM
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMONGAN
164 — 44
Memerintahkan agar Termohon membayar biaya perkara dalampermohonan pra peradian ini ;Halaman 6 Putusan Nomor : 29 /PidPra/ 2019/PN SbyPermohonan ini disampaikan dengan penuh keyakinan akan keadilan TuhanYang Maha Esa melalui proses peradilan yang jujur dan adil serta tidakmemihak dan permohonan ini disampaikan sesuai dengan ketentuan UUAdvokat Republik Indonesia , Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan
Putus : 25-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Mei 2015 — PROF. DR. H. FAAD MAONDE, M.S, dkk VS LA ZAI, dk
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di lain pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo belum memeriksapokok perkara karena baru memeriksa formil gugatan sehinggaseyogianya Majelis Hakim Tinggi harus memerintahkan agar MajelisHakim peradian Tingkat Pertama memeriksa kembali pokok perkarabukan kemudian Majelis Hakim Tinggi memeriksa pokok perkara padahalhakim tingkat pertama belum menjatuhkan hukum terhadap pokokperkara baru berkaitan tentang formil beracara saja.Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan/atau tidakmenerapkan hukum dan
Putus : 10-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Bgl Tanggal 10 Maret 2015 — SUHAPRIN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu, DKK
84 — 30
84 — 30
memperhatikan tanggapan atas eksepsi tersebut, mendasarkan padaketentuan hukum acara perdata Indonesia terutama pasal 162 Rbg tentangkeharusanadanya putusan sela terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan hakim, dan Pasal196 RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan sela bukan merupakan putusanakhir ,di mana walaupun harus diucapkan dalam persidangan ,tetapi tidak dibuat secara27terpisah ,melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan , serta Undangundang terkait tentang kewenaangan Peradian
Putus : 23-01-2014 — Upload : 21-02-2014
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 511/Pdt.G/2013/PA.Tnk Tanggal 23 Januari 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
17 — 1
17 — 1
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1Tahun 1989 tentang Peradian Agama dikaitkan dengan Pasaal 171 huruf(e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 2 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan jelas tidakrelevan dan kontraduktif;5.
Register : 01-04-2020 — Putus : 24-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 27/PDT/2020/PT TJK Tanggal 24 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Hendra Juaini Diwakili Oleh : Mardensi Mahmud, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Jiswan Als Aziz Bin Alimuddin
Terbanding/Tergugat II : Linda Safitri
Terbanding/Turut Tergugat I : Sujianto Alias Sogol
Terbanding/Turut Tergugat II : Drs. Nuryadin, AM., MM
45 — 26
Terbanding/Tergugat I : Jiswan Als Aziz Bin Alimuddin
Terbanding/Tergugat II : Linda Safitri
Terbanding/Turut Tergugat I : Sujianto Alias Sogol
Terbanding/Turut Tergugat II : Drs. Nuryadin, AM., MM
45 — 26
,untuk diperiksa dan diputus dalam peradian tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan pernyataanbanding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan NegeriBlambangan Umpu, pada tanggal 4 Maret 2020 permohonan banding tersebutmasing masing telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksamakepada Terbanding semula Tergugat I, Terbanding Il semula Tergugat Il,Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding Il semulaTurut Tergugat II ;Menimbang, bahwa
Register : 01-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 29/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
NINING ROSTIANINGSIH SPd
Tergugat:
WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTA MADYA CIREBON
175 — 46
NINING ROSTIANINGSIH SPd
Tergugat:
WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTA MADYA CIREBON
175 — 46
Bahwa gugatan cacat formil, karena dalildalil gugatankabur/tidakjelas.Dalam gugatan aquo tidak mendalilkan asasasas manayang dilanggar oleh tergugat dalam asasasas Umum Pemerintahan yangbaik, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun2004 tentang Peradian Tata Usaha Negara.Halaman 11 dari 39 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.BDGGUGATAN KURANG PIHAK (
Register : 10-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON VS JUANA, DKK;
103 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor : 51Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 tentang Peradian Tata Usaha Negara dst nya...
Register : 05-07-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 30/PDT/2018/PT KDI Tanggal 5 Juni 2018 — - Pembanding : ARFAN AIDU.
- Terbanding : H. ABDUL MAJID,dkk.
73 — 19
73 — 19
2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bau kepada Terbanding Illsemula Tergugat Ill pada tanggal 6 Maret 2018;Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 13Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan No. 30/PDT/2018/PT KDIMaret 2018 Kuasa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri BaubauNomor 23/Pdt.G/2017/PN Bau tanggal 28 Februari 2018 untuk diperiksa dandiputus dalam peradian
Register : 08-02-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 08/G/2018/PTUN.Mdo Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
SYIKRULLAH SYARIFUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
MUAMAR FATAH
117 — 45
SYIKRULLAH SYARIFUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
MUAMAR FATAH
117 — 45
Eksepsi Tentang Tenggang waktu.Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tengang waktusebagai mana di atur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradian tata Usaha Negara, selanjutnyadi jelaskan bahwa Pengggat telah mengetahui sertifikat hakmilik No. 1206 /Bailang ketika perkara di Pengadilan Negerimanado berjalan pada tanggal 28 September 2016 perkaraHalaman 17 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 08/G/2018/PTUN. MdoNo. 383 / Pdt.G/2016/PN. Mnd.