, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

perkara ini belum / tidak diajukan sebagai Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE,S.E. dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa JANSEN ALDRINSAHENTUMBAGE,S.E. telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Korupsi;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; Terdakwa tidak berbelibelit dan memperlancar proses pemeriksaandipersidangan; Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan 2 (dua) anak dan istri; Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa JANSEN ALDRINSAHENTUMBAGE,S.E. dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Menyatakan Terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;,S.E., terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kesatu Primair. ;2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat(2) ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL HAITAMI tidak terbukti Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

SULAEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang

SULAEMAN Sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDAIR :Perbuatan terdakwa H. DIDIN FARIDI Bin H.

SULAEMAN. tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitusecara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya dirisendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana

Menyatakan terdakwa MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

3.

dicairkandan kemajuan pelaksanaan kegiatanMenimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspekyuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yangdi dakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif denganmenghubungkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan denganunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

Dengan demikian perbuatan Terdakwatidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, olehkarena itu.

M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Rahmad Fauzi Batubara tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 09-02-2017 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. WAGIMAN, MT bin TUAH 100 — 17 WAGIMAN,MT Bin TUAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Ir. WAGIMAN,MT Bin TUAH dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Ir. Wagiman binTuah, MT.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta yang diperolehdi persidangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan kesesuaiannyadengan pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dalam bentukSurat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001.Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo. WAGIMAN,MT Bin TUAH tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan680UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;. Membebaskan Terdakwa Ir. WAGIMAN,MT Bin TUAH dari DakwaanPrimair tersebut;. Menyatakan Terdakwa Ir. Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019 Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum: MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H Terdakwa: Ir. H. SISWO IRYANA 220 — 59 SISWO IRYANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair SISWO IRYANA sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) atau setidak tidaknya sejumlah itu.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telahdidakwa melakukan tindak pidana yaitu :PRIMAIR :melanggar pasal 2 ayat (1)jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Siswo Iryana terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanayangdiatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana dalamDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Putusan Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 21-09-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 22-05-2019 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum: ARIF RAHMAN Terdakwa: EKO PRIHARTONO 155 — 36 M E N G A D I L I: Menyatakan terdakwa EKO PRIHARTONO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas. Menyatakan terdakwa EKO PRIHANTONO tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam Dakwaan Primiair.Halaman 2 Putusan Nomor 90/Pid. Menyatakan terdakwa EKO PRIHARTONO tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 636 Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2017/PN. Jkt. Pst.Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Register : 03-10-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 08-05-2024 Putusan PN MEDAN Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn Tanggal 10 Januari 2024 — Penuntut Umum: BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH Terdakwa: RIADA MENDROFA 55 — 35 M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa Riada Mendrofa tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Register : 21-02-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 04-06-2020 Putusan PN SURABAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY Tanggal 26 April 2018 — Penuntut Umum: SLAMET HARYADI, SH Terdakwa: EKO RUSVIYANTO Bin SOEDIBYANTO 284 — 120 MENGADILI : Menyatakan terdakwa EKO RUSVIYANTO Bin SOEDIBYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Register : 13-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 30-04-2024 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum: silvi muliani lestari, SH.MH Terdakwa: Drs H Khamidin Suwarjo 145 — 96 MENGADILI : Menyatakan Terdakwa Drs.H.Khamidin Suwarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimna diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap Upload : 20-11-2017 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.B/TPK/2012/pn.jkt.pst BUDIJANTO KURNIAWAN Bin KAMAL (Alm) 345 — 93 Menyatakan terdakwa Budijanto Kurniawan als Setia Budi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;4. dalam perkara ini.Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum yangdibacakan di depan persidangan pada tanggal 3 Januari 2013, yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan :1, Menyatakan Terdakwa Budijanto Kurniawan Als Setia Budi Hartonoterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanKesatu : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 TahunHim 2 Putusan Nomor : 55/PID.B/TPK/2012/PN JKT. butir c UndangUndang No. 25 Tahun 2003tentang Perubahan UndangUndang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang.SUBSIDAIRMelanggar Pasal 6 ayat (1) butir a UndangUndang No. 25 Tahun 2003tentang Perubahan UndangUndang RI No. 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secarakumultatif subsidaritas maka Maijelis akan mempertimbangkan terlebih dahutudakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana. Terdakwa menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganakan ditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana danketentuan Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutan.MENGADILI:1. Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Upload : 27-08-2015 Putusan PN SEMARANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Rudhy Maryanto Bin Sadeli Hadi siswojo. 89 — 15 MenyatakanTerdakwa Rudhy Maryanto bin Sadeli Hadi Siswojo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.2. atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi JawaTengah melalui surat nomor : SR1275/PW11/5/2014 tanggal 01 Desember 2014Perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Logistik Pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke1 KUHP.Subsidair :Bahwa Terdakwa RUDHY MARYANTO BIN SADELI HADI SISWOJOselaku pemeriksa barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala PelaksanaNo.900/107/20.40/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang penunjukan pejabatpengadaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Logistik PadaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran2012.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. MenyatakanTerdakwa Rudhy Maryanto bin Sadeli Hadi Siswojo tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanaHalaman 143 dar i146 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN Smgtelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana.2 Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Putus : 18-05-2015 — Upload : 09-06-2015 Putusan PN SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 18 Mei 2015 — Muslimin, S.Pd. Bin Sudikan 102 — 21 Menyatakan Terdakwa Muslimin, S.Pd Bin Sudikan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.2. Menyatakan Terdakwa Muslimin, S.Pd Bin Sudikan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana, maka MajelisHakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimanadiatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2015PN Smgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Register : 08-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 10-08-2021 Putusan PN SORONG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Son Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon: Muchamad Nur Umlati, ST Termohon: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA di JAYAPURA 103 — 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor : SPt-11/R.15/Fd.1/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo adalah tidak mempunyai Lima Ratus Juta Rupiah); serta PekerjaanPembangunan Tangki Septic Individual di Distrik Waisai Kota yang dilaksanakanKelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang di ketuai olen Boy Rizal Tansil, denganSurat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 600/116/PU/2018, tertanggalHalaman 1 Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN.Son29 Juni 2018, dengan nilai kontrak Rp. 3. 000,000, 000, 00 (Tiga Milyar Rupiah);dengan melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), sebagaimana diatur dalamPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Koprupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sesuai Surat PerintahPenyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Print.08/R.1/Fd.1/08/2019, tanggal30 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor : SPt11/R.15/Fd.1/10/2019tanggal 25 Oktober 2019 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka olehTermohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Ri No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Register : 13-06-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 01-11-2023 Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr Tanggal 31 Oktober 2023 — Penuntut Umum: 1.ALEXANDER JOSUA HUTAGALUNG, S.H.,M.H. 2.FREDERIC DANIEL TOBING, S.H. 3.RUDI HERYANTO, SH., MH. 4.Dr. ZULKIFLI, SH., MH. 5.REFLEN, SH. 6.SITI RAHAYU, SH. 7.DELMAWATI, S.H. Terdakwa: AHMAD WAHYU QUSYAIRI 75 — 57 M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa AHMAD WAHYU QUSYAIRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 jo. Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Register : 29-11-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 20-10-2014 Putusan PN BANDUNG Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2012 — Drs. HERDI HIDAYAT Bin H. ELIN LUKMAN 104 — 21 ELIN LUKMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 ELINLUKMAN atau orang lain.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undangundang No. 31 tahun 1999 ttentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat keI jo pasal 64 (1) KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa Drs. HERDI HIDAYAT Bin H. Sebaliknya, apabila dakwaan primair telah terbukti, makaterhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1)jo. pasal 18 (1) Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Register : 10-10-2022 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 21-03-2023 Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Tanggal 21 Februari 2023 — Penuntut Umum: PRAMONO BUDI SANTOSA, S.H Terdakwa: MUNAWAROH Binti AHMAD KOWIM 97 — 54 M E N G A D I L I : Menyatakan terdakwa Munawaroh Binti Ahmad Kowim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik