Ditemukan 71 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
patrianus
pitrianis
albar
aktar
akibat
anwar
antar
putrianis
patrialdi
patriansi
patriasih
patrianis
patriatis
parialis
patralis
Penelusuran terkait :
Akbar
Penggelapan
Pencurian
Akbar kardin
Akbar hasan
Akbar made
Akbar bin suardi
Rival bin akbar
Akbar kamal rullah
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013 3056 — 1865
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli,tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno MahkamahKonstitusi terobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret,tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, oleh delapanHakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, AriefHidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono,90Muhammad Alim, dan Patrialis
Akbar, masingmasing sebagai Anggota, dengandidampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh paraPemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyatatau yang mewakill.KETUA,ttd.Hamdan ZoelvaANGGOTAANGGOTA,ttd. ttd.Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadittd. ttd.Maria Farida Indrati Anwar Usmanttd. ttd.Harjono Muhammad Alimttd.Patrialis AkbarPANITERA PENGGANTI,ttd.Cholidin Nasir
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014 3120 — 2459
- Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim olehsembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkapAnggota, Arief Hidayat, Anmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar,Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, dan Aswanto, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulanOktober, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang
Putus : 08-08-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/PID.SUS/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP, Msi
109 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muhammad Batta (vide putusanhalaman 118 & 119) memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa MOU antara Lapasdengan Fakultas PeternakanUNSOED lahir setelah adakegiatan, Menteri Hukum & HAM Patrialis Akbar yang akanberkunjung ke Nusakambangan.MOU Menteri dengan Fakultassecara luas tidak hanyamengenai peternakan sapi.e Bahwa kegiatan peternakan sapiyang diprakasai oleh Terdakwaselaku Kalapas bermanfaat bagiwarga binaan, bermanfaat bagikarena lembaga mendidik,karena dari LP tidak ada tenagaahli
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
443 — 1133 — Berkekuatan Hukum Tetap
443 — 1133 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUSILO BAMBANGYUDHOYONO dituangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaPATRIALIS AKBAR ;12.Lampiran 12 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.32/Menhutll/2010 tentang Tukar Menukar KawasanHutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2010 MenteriKehutanan Republik Indonesia ZULKIFLI HASAN, diundangkan diJakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 Menteri Hukum dan HamRepublik Indonesia PATRIALIS AKBAR ;13.Lampiran 13 : Surat
Register : 01-04-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 19 Mei 2016 — SURYADHARMA ALI
495 — 455
495 — 455
SOEMARDHI (BPKP) Perihal : Usulan calon jamaah HajiTahun 2010 beserta 6 (enam) lembar lampiran.1 (satu) lembar Nota Dinas dari MENTERI HUKUM DAN HAM RI(PATRIALIS AKBAR) tanggal 7 Oktober 2010, Kepada MENTERIAGAMA ,Perihal Penetapan dan Pemberangkatan Calon Haji Tahun 2010.1 (satu) lembar foto copy Surat Memo dari Abdul Wadud Kasful Anwar (WakilSes Menag) tanggal 1 Oktober 2010 yang berisi: Atas Arahan Menteri Agamaagar dibantu.511 1 (satu) buah Map Kementerian Agama RI berwarna Hijaubertuliskan TNI
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3223 — 2205
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang pada pokoknyamenanyakan:1.Tentang penyelidikan dan penyidikan, aturannya ada dalam PedomanKPPU, mohon dijelaskan dasar hukumnya dari mana?KPPU menyusun Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang TataCara Penanganan Perkara.
Register : 29-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 30-01-2012
Putusan PN CILACAP Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.
164 — 55
164 — 55
HAL.157 DARI 229 HAL.158tidak dilakukan penyuluhan secara rutin, hanyapernah Hartoni menelpon saksi menanyakan Sapiyang kurang makan, saksi menerima telpon darihartoni 2 3 kali setelah pelatihan pernahsiang dan pernah malam dengan menggunakan HP.Yang sering berkomunikasi dengan saksi adalahPak Fob dan juga Kalapas.Bahwa MOU antara Lapas dengan FakultasPeternakan UNSOED lahir setelah ada kegiatan,Menteri Hukum & HAM Patrialis Akbar yangakan berkunjung ke Nusakambangan.
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk. Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
115 — 33
115 — 33
Bahwa saksi tidak ada melihat surat tertanggal 30 Maret 2010 dari DirjenPerbendaharan kepada kemenkumham perihal melengkapi datadata dukungtanah lapas klas II A Pontianak tersebut (bukti surat tertanggal 30 Maret 2010diperlihatkan kepada saksi) ;Bahwa saksi pernah melihat notulen rapat tertanggal 18 November 2010 karenasaksi hadir pada saat pertemuan tersebut ;Bahwa alasan saksi hadir pada saat pertemuan di Kanwil Depkumham kalbartanggal 18 November 2010 karena perintah Mentert Hukum dan HamBpk .Patrialis
Akbar untuk mengetahui permasalahan tanah lapas klas I APontianak ;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tertanggal 5 April 1982 dari DirjenAgraria perihal tanah lapas klas II A Pontianak pernah dibayar ganti rugitersebut (bukti surat tertanggal 5 April 1982 diperlihatkan kepada saksi) ;Bahwa saksi ketika mengikuti pertemuan tanggal 18 November 2010 di kantorkanwil Depkumham kalbar, tidak selalu berada di dalam ruangan karena saksisering keluar ruangan namun saksi mengikuti pertemuan tersebut sampaiselesai
Register : 16-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 27 Nopember 2014 — M. ZAIRIN
139 — 54
139 — 54
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, dituangkan diJakarta pada tanggal 22 Januari 2010 Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia PATRIALIS AKBAR.12.Lampiran 12 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik220Indonesia Nomor : P.32/MenhutII/2010 tentang TukarMenukar Kawasan Hutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal29 Juli 2010 Menteri Kehutanan Republik Indonesia ZULKIFLIHASAN, diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia PATRIALISAKBAR.13.Lampiran 13 : Surat
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
486 — 1325
486 — 1325
menyerahkanuang tersebut ;Bahwa dalam kasus korupsi belum mengatur tentang delik persiapan perbuatan ;Bahwa dalam hukum pidana materil delik persiapan perbuatan diatur dalam pasal250 KUHPidana tentang perbuatan pemalsuan uang dan pasal 261 KUHPidanatentang pemalsuan materai ;e Bahwa RUU Tipikor yang dahulu diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM ANDIMATALATTA ke Setneg telah mencantumkan tentang persiapan perbuatan namunRUU Tipikor tersebut ditarik kembali oleh Menteri Hukum dan HAM selanjutnyayaitu PATRIALIS
AKBAR karena dianggap belum lengkap dan sampai sekarangbelum diajukan ;e Bahwa perbuatan persiapan telah diatur dalam UndangUndang terorisme ;Menimbang, bahwa selain saksisaksi dan Ahli tersebut Penuntut Umum jugamengajukan barang bukti yang ditandai dengan :1 1 (satu) buah map MK warna merah putih no.
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2127 — 1703
2127 — 1703
MARIA FARIDA, dan Sdr.ANWAR USMAN selaku Hakim Konstitusi ;Bahwa Terhadap Putusan registrasi perkara No. 117/PHPU.DXI/2013tanggal 18 September 2013 mempunyai putusan yang berisikanmenyatakan menolak permohonan pemohon sebagaimana dalam RapatPermusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu HAMDANZOELVA, selaku Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI,ANWAR USMAN, MUHAMMAD ALIM, ARIEF HIDAYAT, HARJONO,AHMAD FADLIL SUMADI, dan PATRIALIS AKBAR, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Kamis