para Pemohon dan Kuasa;Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan, maka ditunjuk berita acarapersidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimanadiuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku IT Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 172Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiminstrasi Peradilan Agama angka 3 huruf (b)menjelaskan bahwa gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan

hibah danwasiat harus berbentuk kontensius ;Menimbang, bahwa sebagai mana terurai dalam surat permohon para Pemohontertanggal 12 Januari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor : 0005/Pdt.P/2012/PA.Plg. tanggal 16 Januari 2012 hanya bersifat Voluntair ( tidak ada pihaklawan ) berarti tidak ada sengketa, maka permohon para Pemohon cacat formal, olehkarena itu Pengadilan Agama dalam hal ini tidak berwenang untuk mengadili perkaratersebut, dan permohonan para Pemohon akan dinyatakan tidak

Muhammad (suami ketiga Dairah bintiMappa), mengajukan permohonan Pengesahan Hibah ke Pengadilan AgamaPontianak, lagilagi dengan melakukan manipulasi hukum kepada PengadilanAgama Pontianak dengan menyatakan obyek yang dihibahkan oleh Dairahbinti Mappa kepada Tergugat tersebut adalah tanah kebun milik sendiri,sebagaimana Penetapan Nomor : 603/V/1990 tanggal 26 November 1990,yang amarnya menyatakan sah Pelepasan Hak Milik Adat tertanggal 19 Maret1978 dari Dairah binti Mappa kepada Tergugat;Bahwa perlu

Menyatakan permohonan Pengesahan Hibah yang diajukan ke PengadilanAgama Pontianak oleh H. Moh. Tahir bin H. Muhammad (Ssuami ketiga Dairahbinti Mappa) mengandung unsur manipulasi, sehingga permohonan tersebutmengandung cacat hukum serta bertentangan dengan hukum, karenasenyatanya obyek yang dihibahkan tersebut bukan harta yang murni milikDairah binti Mappa pribadi, melainkan merupakan harta bersama yang didapatHal. 8 dari 14 hal. Put No: 203/Padt.P/2018/PA.

Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dariPemohon untuk melakukan pengesahan hibah ini;10.Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya akibatpermohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkanpengesahan hibah dari pemberi Hibah ISHAKA Bin MURTALID (Almarhum)kepada penerima hibah/Pemohon (H. A. HAMID ABIDIN alias H.

bahwa pada petitum ke 7 dari surat gugatan, paraPembanding meminta ditetapbkan bagian atau hak penerima hibah menuruthukum, dan ini berarti dalam perkara gugatan waris dari para Pembandingjuga memuat perkara penetapan hibah;Menimbang, bahwa rumusan posita dan petitum yang menyebuthibah tersebut jelas menunjukkan di mana para Pembanding juga telahmengajukan perkara hibah, padahal persoalan penetapan/ pengesahanhibah adalah merupakan suatu perkara yang tersendiri;Menimbang, bahwa perkara penetapan/ pengesahan

hibah yangdimintakan para Pembanding pada petitum ke 7 surat gugatan, adalahmerupakan kelompok tersendiri dari kelembagaan agama Islam, sehinggatidaklah dapat dikumulasikan dengan perkara waris, karena antara kewarisandengan hibah adalah merupakan kasus hukum yang peristiwa dankepentingan hukumnya berbeda, berdiri sendiri, serta tidak terdapathubungan yang erat, sehingga seharusnya diajukan secara terpisah, danpengkumulasian obyektif yang demikian itu membuat gugatan menjadi kabur;Menimbang, bahwa

dibacakan surat Permohonan permohonan ParaPemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon pada pokoknyamengajukan Permohonan Pengesahan

Hibah yang dilakukan oleh Pemohon IIterhadap Pemohon I tanggal 16 Mei 2014 berupa sebidang tanah pertanian seluas30.500 m2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di DusunTalang Tebat, Pekon Sinar Manccak, Kecamatan Pulau Panggung, KabupatenTanggamus, yang batasbatas tanah tersebut sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan : Siring/Irigasi; Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Desa; Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sahir/Atamudin; Sebelah Barat berbatasan dengan

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan guna mengurus balik nama SertifikatHak Milik N.20/Sisa/Kairagi II atau pemisaannya, pemohon merasa perlu untukmengajukan Pengesahan hibah dari Bpk Charles B.Muaya kepada Pemohon.Berdasarkan pada alasanalasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Manado, kiranya menetapkan sebagai berikut :1. Mengabulkan Pernohonan Pemohon untk seluruhnya;2. Menetapkan sah menurut hukum hibah yang dilakukan oleh Charles B.Muajakepada Pemohon;3.

setelah membaca petitum gugatan Penggugat pada point 2, point 2.1dan point 2.2 maka dengan sangat jelas ternyata gugatan Penggugat dalamperkara a quo merupakan penggabungan (2) dua permasalahan danperistiwa hukum yang satu dengan lainnya berbeda baik dari segipengajuannya maupun hukum acara pemeriksaannya, karena dalam perkaraa quo disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatanmelawan hukum terhadap hak kepemilikannya sedangkan pada sisi lainnyaPenggugat juga mengajukan permohonan tentang pengesahan

hibah dariIksan Sunario dan Beng Law kepada Sukahindra, padahal berdasarkanHukum Acara Perdata Permasalahan tentang perbuatan melawan hukumterhadap hak kepemilikannya harus diajukan dalam bentuk gugatan dankeputusannya berupa Putusan Majelis Hakim, sedangkan dalampengesahan hibah harus diajukan tersendiri dalam bentuk permohonan dankeputusan berupa Penetapan Hakim, sehingga dengan digabungkannya 2(dua) permasalahan peristiwa hukum tersebut oleh Penggugat dalam 1(satu) gugatan, maka gugatan Penggugat

Tentang gugatanperbuatan melawan hukum terhadap hak kepemilikan sebidang tanah dan, 2.Tentang Permohonan Pengesahan hibah atas sebidang tanah hal manatergambar dan terbukti dalam petitum gugatan Penggugat pada point:2. Menyatakan:2.1. Akta Hibah Nomor 87/AH/SK/2009 tanggal 05 Maret 2009 atas nama 1.Iksan sunarto, 2.

dibacakan surat Permohonan permohonan ParaPemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon pada pokoknyamengajukan Permohonan Pengesahan

Hibah yang dilakukan oleh Pemohon IIterhadap Pemohon I tanggal 16 Mei 2014 berupa sebidang tanah pertanian seluas30.500 m2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di DusunTalang Tebat, Pekon Sinar Manccak, Kecamatan Pulau Panggung, KabupatenTanggamus, yang batasbatas tanah tersebut sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan : Siring/Irigasi; Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Desa; Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sahir/Atamudin; Sebelah Barat berbatasan dengan

memenuhi syarat;Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah menurut UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 pasal 49 huruf (d) tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah wewenang absolut pengadilan agama,akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentangpemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi PeradilanAgama, bahwasanya gugatan pembatalan hibah maupun pengesahan

hibah harusberbentuk contensius;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganHal 4 dari 6 hal Penet.

Tidak ada penjelasan peristiwa hukum warismewarisi antara Nurleli dengan Kadirah ataupun penjelasan yangberkaitan dengan harta warisan dari Kadirah;Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat Rekonvensi jugameminta agar Pengadilan menetapkan Rizki Ananda Marpaung (anakkandung Hamim Marpaung dengan Nurleli/Penggugat VI Rekonvensi)yang lahir pada tanggal 4 Juni 1995, sebagai pihak yang berhakmenerima harta hibah dari Baharuddin Marpaung yang telah ditetapkandalam Penetapan Pengesahan Hibah Nomor 129

dengan pertimbangan Judex Facti/PengadilanTinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagaiberikut:Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke5:Bahwa alasan para Pemohon Kasasi yang menyatakan putusan JudexFacti keliru dan tidak berdasar hukum dalam mempertimbangkan eksepsi,tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) H/Rdan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 (Buku II), bahwa gugatanpembatalan maupun pengesahan

hibah untuk wilayah Jawa dan Maduradiajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana pihakTergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal, oleh karena perkara aHalaman 4 dari 6 hal.

Bahwa penetapan ahli waris tersebut dipergunakanuntuk kepentingan pengesahan hibah atas tanah/ kebun warisan darialmarhum ZAKARIA B DANGKUA;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakimdapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menjatuhkanpenetapan sebagai berikutPRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2. Menetapkan bahwa almarhumah IDA DANGKUA binti ZAKARIA BDANGKUA almarhumah NTIU DANGKUA binti ZAKARIA B. DANGKUAalmarhumah INEKO DANGKUA binti ZAKARIA B.

SALMA DANGKUA binti ZAKARIA B DANGKUA(almarhumah)Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai perihalpermohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk kepentingan pengurusanpengajuan permohonan pengesahan hibah kepada almarhum Zakaria B.Dangkua maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon selakukeluarga dan orang yang pernah hidup dengan keluarga ZAKARIA B.DANGKUA yang mengetahui perihal pemberian hibah atau adanya hartapemberian dari orangtua ZAKARIA DANGKUA yaitu BULONGGODUDANGKUA dan

DANGKUA dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon terkaitkeperluan atas kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalahuntuk pengurusan pengesahan Hibah teruntuk atas nama almarhumHal. 27 dari 31 Hal.Penetapan Nomor.42/Pat.P/2019/PA.LbtZAKARIA B. DANGKUA bin B. DANGKUA, untuk itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Meninbang, bahwa oleh karena Hibah yang dimaksud oleh Pemohonadalah hibah untuk almarhum ZAKARIA B. DANGKUA bin B.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknyaPemohon tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang takterpisahkan dari penetapan in1;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diMenimbang, bahwa permohonan pengesahan

hibah yang diajukan Pemohondidasarkan atas dalildalil bahwa Pemohon ingin mengurus balik nama sertipikat dariPenghibah atas nama Niot binti syam ke atas nama Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon, buktibuktiPemohon (P.1P.11) serta keterangan para saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta di persidangan sebagai berikut: Bahwa,Niot bintiSyam25semasahidupnyatepatnyapadatanggal 19juni 1996telahmenghibahkansebagiantanahnyaseluas 20ha ( duapuluhhektar

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena posita tidakdidukung dengan petitum karena pokok gugatan yaitu: Pembatalan Hibahyang dikomulasi dengan Pengesahan Hibah, sedangkan dalam petitumHal 5 dari 7 hal Put. No 53/Pdt.G/2021/PTA.Mkstidak jelas adanya penghukuman Tergugat dan Turut Tergugat untukmenyerahkan objek sengketa (harta hibah) kepada Penggugat;3.

Bahwa untuk Kepastian Hukum dan Guna Mengurus Surat ke atasNama masingmasing Anaknya/ Penerima Hibah, untuk itu Pemohon PerluMengurus/ Mengajukan Permohonan Pengesahan Hibah dari Pemohon/NY.MUNANI DJAWAD Binti HAJ!

Bahwa kemudianberdasarkan Bukti T3 = Bukti T7 berupa Surat Pernyataan Hibah tersebutyang merupakan alas hak bagi Termohon Kasasi semula Pembanding untukmengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Hibah kepadaPengadilan Agama Pontianak sehingga diperoleh Penetapan PengadilanAgama Pontianak Nomor 234/1984 tanggal 19 Juli 1984 (Bukti T2) diperolehfakta bahwa dalam pengajuan permohonan pengesahan hibah tersebut tidakada diajukan Zahara atau ahli warisnya, kKemudian berdasarkan surat buktiT3 dan T2 tersebut

Oleh karena itu bukti suratP3=P7 Surat Pernyataan dari Keluarga Besar Marah Insan tertanggal 27Maret 1984 untuk Permohonan Penetapan Pengesahan Hibah kepadaPengadilan Agama Pontianak Nomor 234/1984 tanggal 19 Juli 1984 (Bukti T2) kemudian berdasarkan Bukti Surat T3 dan T2 tersebut Termohon Kasasisemula Pembanding mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat sehingga terbitlan Bukti Surat T1 =T.T1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1058 tanggal 14 September

Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku;13.Bahwa Judex Facti pada halaman 8 alinea 3 tidak/kurang cukupmemberikan pertimbangan hukum terhadap keberadaan T2 berupaPenetapan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 19 Juli 1984 Nomor234/1984 tentang Pengesahan Hibah sebidang tanah dan rumah di JalanVeteran Pontianak oleh Almarhum Achir Sutan Pangeran kepada Ny.

PUTUSANNomor 167/Pdt.G/2019/MS.diDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara pengesahan hibah antara:Agus Heryanda bin M.Nur, lahir di Aceh Timur, 20 Agustus 1990, agamaIslam, pendidikan S.1 Ilmu Hukum, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Timur II, No.24,Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh, sebagai Penggugat;melawanIsvanda

Huruf c, Angka 1, Poin a, hal. 167,Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatifMahkamah Syariyah Idi;Menimbang, bahwa gugatan pengesahan hibah ini diajukan dalambentuk kontentius yang melibatkan 2 (dua) pihak, dan oleh karena itugugatan Penggugat terkait dengan perkara ini telah memenuhi salah satusyarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Huruf c, Angka 1, Poinb, hal. 168, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengawas Pemilih Kecamatan WonosariKabupaten Boalemo Nomor: 76/K.GO.01/PERNYT.03/V/2017 tanggal 8Mei 2017 tentang Tuntutan Pembayaran Honor dan Dana OperasionalBulan Maret 2017 atas Anggota Panwascam;Surat Pertanggungjawaban (SPJ belanja tidak langsung) bulanSeptember 2016.Surat Pertanggungjawaban (SPJ belanja tidak langsung) bulan Oktober2016.Surat Pertanggungjawaban (SPJ belanja tidak langsung) bulan Pebruari2017.Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD II bulan JanuariApril2017.Surat Perintah Pengesahan

Hibah Langsung (SP2HL) Nomor: 00312 /SP2HL / PanwasBoalemo tanggal 31 Desember 2016.

(dalam keadaan berjamur).1 (Satu) buah laptop merk acer warna hitam.2 (dua) lembar surat Nomor : S2685 / PR.8 / 2016, tanggal 9 Agustus2016 tentang penerbitan nomor register hibah untuk Bawaslu ProvinsiGorontalo (copy dilegalisir Bawaslu Provinsi Gorontalo).Surat permohonan permintaan nomor register hipbah nomor : 111 / GO /SET / K4.00.02 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016 (asli).1 (satu) lembar surat perintah pengesahan hibah langsung nomor00093 / SP2HL / Danahibahpilkada2017 tanggal 31 Juli 2017

Hibah Langsung (SP2HL) Nomor:00312/SP2HL/PanwasBoalemo tanggal 31 Desember 2016;Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN(SPTMHL) Nomor: 15/go/set/tu.00.01/I/2017 tanggal 6 Januari 2017;Bundel Bukti Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2016;Bundel Bukti Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2017;Bundel Bukti Nota Bahan Bakar Minyak;1 (Satu) Unit AC Merk Polytron;1 (Satu) Unit Televisi Merk Panasonic Warna Hitam;1 (satu) Buah Kursi Direksi (Kursi Biro) Warna Hitam.

(dalam keadaan berjamur);1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam2 (dua) Lembar Surat Nomor: S2685/PR.8/2016, tanggal 9 Agustus2016 tentang Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Bawaslu ProvinsiGorontalo (copy dilegalisir Bawaslu Provinsi Gorontalo);Surat Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah Nomor:111/60/SET/K4.00.02/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 (asli);1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor:00093/SP2HL/Danahibahpilkada/2017 tanggal 31 Juli 2017 (asli);1 (Satu) Lembar

Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumattanggal 30 Agustus 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai gugatan pengesahan

hibah sebagaimana telahdiuraikan dalam gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal:1.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan yangdimohokan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan NegeriBanyuwangi;Menimbang, bahwa selain itu terdapat penggabungan gugatan yangseharusnya diputus oleh pengadilan yang berbeda, karena Penggugat telahmemohonkan pengesahan hibah dan mengenai perbuatan Para Tergugat danTurut Tergugat yang melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa

PENETAPANNomor 0851/Pdt.G/2019/PA.Mr.7 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pengesahan Hibah antara :PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasakepada IWUT WIDIANTORO.