No. 159 K/TUN/2012bahwa perkara a quo, bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmengadilinya karena mengandung sengketa kepemilikan, jelas merupakankekeliruan dalam melaksanakan hukum dan / atau tindakan mana oleh JudexFactie a quo telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana di maksud dalamPasal 30 Sub b UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Bahwa tentang adanya dua kepemilikan terhadap tanah yang ditunjuk menurutobyek sengketa sebagaimana terdatar dalam Persil 6, INCASU

SUPU DAENGIMBA DAN SUPU BIN IMBA secara hukum wewenang oleh Judex Factie untukdengan memperhatikan menurut fakta dalam pemeriksaan persidangan apakahPemohon Kasasi mampu membuktikan alasan gugatan ataukan justru TermohonKasasi / Tergugat yang dapat membuktikan alasan bantahannya, bukanmenghindari pemeriksaan dengan menyatakan wewenang Pengadilan Negeriuntuk mengadilinya dengan alasan perkara mengandung sengketa kepemilikan;Ad.2 Alasan keberatan kasasi Kedua;Bahwa Judex Factie amat salah dalam menerapkan

kepemilikan, karena sebelumnnya belum pernah diajukangugatan ke Pengadilan Negeri;Bahwa tindakan Judex Factie dalam menempatkan obyek sengketa ke dalamranah Peradilan Umum, sungguh keliru dan salah dalam menerapkan hukum,karena obyek sengketa berupa Sertifikat hak Milik (SHM) No.00988/Tombolotanggal 30 Mei 2006 S.U No. 00861/Tombolo/ 2005 tanggal 3 Mei 2005merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat Kongkret,Hal. 11 dari 14 hal.

KEPEMILIKAN hak atas tanah Persil No. 6 KohirNo. 944 CI seluas 6.500 M2 yang harus diselesaikan terlebih dahulu,sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.Judex Factie menurut pertimbangannya A QUO sungguh menyesatkanbertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian, karenanya Judex Factie aquo salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sbb :ALASAN HUKUMNNYA :Bahwa memperhatikan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnnya di atas,jelas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi / Tergugat dalam menerbitkan

:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudahtepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena sengketa yang terjadisesungguhnya adalah sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensiyang menjadi kewenangan Hakim Perdata, dan lagi pula keberatankeberatan tersebutmengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telahmengemukakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi para Tergugatdengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menganggap sengketadalam perkara ini adalah tentang sengketa kepemilikan yang harus diperiksa dandiadili pada peradilan umum;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara

gugatan Perlawanan Pelawan adalah sah, tepat dan benar,menyatakan eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan/ kabur dan menyatakaneksekusi tidak dapat dilaksanakan/ dihentikan;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya adalah bahwaPengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili Perlawanan Eksekusi atasputusan Pengadilan Agama Jepara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukantanggapan yang pada pokoknya Penggugat menganggap sengketa dalam perkaraini adalah tentang sengketa

kepemilikan yang harus diperiksa dan diadili padaperadilan umum;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenaikewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.52/Pdt.G/2016/PN.

Dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalampetitumnya agar menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan adalah sah, tepat danbenar, menyatakan eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan/ kabur danmenyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan/ dihentikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Penggugat tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa dalildalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkaraini bukanlah merupakan suatu gugatan sengketa kepemilikan sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tentang sahnya wasiat patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa Ramli bin Peutua Gam telah menjual tanah milikRaliah binti Polem Ahmad kepada Muztaza dan Muztaza sudah menjual lagikepada Sujarwadi, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun2016 disebutkan bahwa sengketa hak milik merupakan kewenanganMahkamah Syariyah sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibatdari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksikedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakankewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

kepemilikan hartaHal. 8 dari 16 hal.

Adapun upaya hukum bagi Pemohon Peninjauankembali yangmerasa dirugikan atas telah dilaksanakannya Eksekusi oleh PengadilanAgama Demak terhadap harta bendanya adalah mengajukan gugatan(sengketa kepemilikan) pada Pengadilan Negeri Demak setempat(Yurisdiksi Peradilan Umum, bukan Peradilan Agama) (Vide halaman 167Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata oleh H. Ridwan Syahrani, SH.,penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000 dan halaman 236 pokokpokok hukum acara Perdata oleh Moh. Taufik Makarao, SH.

No. 551 PK/Pdt/2008.dalam perkara aquo merupakan sengketa kepemilikan, dengan demikian menjadikewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tepat dan benar dan diambil alih sebagai/menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus permohonanpeninjauankembali atas perkara ini ;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagimempertimbangkan alasanalasan Peninjauankembali lainnya menurut pendapatMahkamah Agung terdapat

Hak Milik No.573 dengan atas nama pemegang hak Hi.Madina (Tergugat) ;2 Bahwa, karena gugatan Penggugat sudah menyangkut sengketakepemilikan karena mengklaim sebagian dari obyek sengketa sebagai miliknyayang diperoleh sebagai hibah, maka dimohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan; putusan denganHal. 5 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtpmenyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini karena sudah menyangkut sengketa

kepemilikan yangmenjadi Kewenangan Pengadilan Negeri ;Dalam Pokok Perkara:1.

kesepakatandamai ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasitidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa perobahan dan direvisikembali oleh oleh kuasa hukum Penggugat dengan perbaikan ;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban, sekaligusmengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugatsudah menyangkut sengketa

kepemilikan karena Penggugat mendalilkanHal. 8 dari 14 Putusan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Wtpbahwa sebagian obyek sengketa adalah hak Penggugat, sementarakeseluruhan obyek sengketa adalah milik Tergugatl ;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah menyangkutsengketa kepemilikan, karena mengklaim sebagian dari obyek sengketasebagai miliknya yang diperoleh sebagai hibah, sehingga Tergugat menyatakanPengadilan Agama Watampone tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, karena menyangkut sengketa

kepemilikan yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmenanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsiyang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak berdasar hukum karena sengketa inibukan sengketa kepemilikan akan tetapi sengketa kewarisan yang melekathibah dari orang tua Penggugat dan Tergugat, karena jauh sebelum meninggaldunia telah merencanakan pembagian harta warisannya untuk dibagiberdasarkan hibah kepada

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp 1.346.000, (satu juta tiga ratus empat puluh enam riburupiah).Bahwa PEMOHON BANDING memandang atas amar putusan tersebuttidak sesuai dengan materi gugatan, yakni perbuatan melawam hukumkarena adanya penyerobotan atas tanah objek gugatan milik PEMOHONBANDING, bukan gugatan sengketa kepemilikan atas tanah objekgugatan.Bahwa sebab itu PEMOHON BANDING memandang majelis hakimperkara nomor 151/Pdt.G/2016/PN Arm., telah melakukan kekhilafanatau

kepemilikan tanah objek gugatan sehingga eksepsiTERMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING II tersebut hanyamengadaada saja dan majelis hakim seharusnya menolaknya.Halaman 13 dari 21, Putusan NOMOR 60/PDT/2017/PT MND.17.18.19.20.21.Bahwa PEMOHON BANDING tidak ada hubungan hukum denganTERMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING II apalagi dengananakanak selaku ahli waris dari TERMOHON BANDING dan juga tidakada hubungan hukum dengan suami dari TERMOHON BANDING Il,kecuali fakta yang menyerobot tanah objek gugatan

Pemerintah tingkat desa saja ternyata lebih arif, bijaksana danberpengetahuan dalam menangani dan memutuskan permasalahan(sengketa) ini, sebagaimana pada point nomor 13 tersebut di atas,padahal mereka bukan berprofesi hakim.Jadi jelas majelis hakim perkara nomor 151/Pdt.G/2017/PN Arm., telahkhilaf atau lalai, sebab tidak dapat membedakan gugatan perbuatanmelawan hukum dengan gugatan sengketa kepemilikan yangmenyangkut tanah objek gugatan.Untuk lebih sederhananya, berikut kiasan PEMOHON BANDING yangmelakukan

tersebut di atas maka PEMOHON BANDINGdalam tingkat banding ini memohon kepada majelis hakim banding yangmenangani, memeriksa dan memutus perkara gugatan ini untuk dapatmenjatuhkan putusan sebagai berikut:1.Menyatakan putusan perkara nomor 151/Pdt.G/2016/PN Arm., bataldemi hukum dan atau dibatalkan berdasarkan putusan majelis hakimbanding, karena ada kekhilafan dan atau kelalaian dari majelis hakimperkara nomor 151/Pdt.G/2016/PN Arm., yang menyamakan gugatanperbuatan melawan hukum dengan gugatan sengketa

Menghukum TERMOHON BANDING I, TERMOHON BANDING II danTURUT TERMOHON BANDING secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara.AtauMohon keadilan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati alasanalasan yang termuat dalam memori banding Pembanding poin ke1 sampaidengan poin ke22 tersebut, inti pokoknya adalah bahwa gugatanPembanding semula Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukumdan bukan sengketa kepemilikan tanah obyek gugatan, sehingga putusanPengadilan Tingkat

yangberlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan tingkat kasasi adalah memeriksatentang penerapan hukum, dan sesuai fakta persidangan terlihat jelas JudexFacti telah salah dalam menerapkan hukum tentang hukum pembuktianberupa adanya perbedaaan lokasi antara kedua belah pihak sesuai gugatanPenggugat mendalilkan di Desa Jake dan Jawaban Tergugat maupunTergugat II Intervensi terletak di Desa Pintu Godang Kari sehingga jelasPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quokarena terjadi sengketa

kepemilikan dan sengekta penentuan objek wilayahdan juga Judex Facti telah melanggar asas kepastian hukum karena denganputusan a quo akan mengandung konflik horizontal karena di lokasi objekperkara terdapat dualisme wilayah administrasi yang harus diselesaikanterlebin dahulu serta untuk menghindari klaim otomatis pihak tertentu untukmenyatakan lokasi tanah termasuk wilayah tertentu tanpa ada putusanPengadilan atau pemerintah daerah setempat ;Bahwa pada perkara yang sama antara H.

kepemilikan tanah dan sengketa wilayahadministrasi antara Penggugat dan Tergugat Il Intervensi tentang letaklokasi tanah pada objek perkara yang harus diselesaikan terlebin dahuludemi kepentingan dan kepastian hukum bagi warga sekitar;Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015 pada paragraph 2 dan 3halaman 27 (dua puluh tujuh) menyatakan : bahwa alasan kasasi PemohonKasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex pactie sudahbenar

Putusan Nomor 76 PK/TUN/2016dengan yang lain sehingga sangat beralasan hukum alasan PermohonanPemohon Peninjauan Kembali untuk diterima dan sangat beralasan pulaputusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 08Desember 2015 untuk dibatalkan;Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung PeninjauanKembali disamping dalil bantahan tersebut diatas, terbukti antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terjadiperselisihan sengketa kepemilikan lahan di atas objek

kepemilikan tanah;Bahwa dengan demikian jelas bahwa putusan Mahkamah Agung tersebutdiatas nyatanyata melanggar kewenangan yang telah diberikan undangundang;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, dalam pokokpermasalahan dalam perkara a quo jelas mengenai sengketa kepemilikan,letak wilayah ataupun adanya perbedaan sempadan dan tindakanHalaman 16 dari 18 halaman.

kepemilikan hak atas tanah antara Aspian Samsu dan RezaPribadi dengan Aji Indrawati ;3.Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa Kepemilikan hak atas tanahbukanlah merupakan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadili, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Aspian samsudan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasar hukum atau tidak,sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah objek sengketadengan Aji Indrawati

telah berdasar hukum atau tidak ;4.Bahwa sebagai bukti nyata adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah antara AspianSamsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati dapat dilihat dari adanya alas hak yangdimiliki Aspian Samsu yaitu :Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 12 April 2011 ;Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 12 April 2011;Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah dari Aspian samsu kepada HandojoSelamet tertanggal 13 April 2011 ;Bahwa sedangkan Aji Indrawati memiliki

Kepemilikan Hak Atas Tanah antara AspianSamsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawawti karena masingmasing mempunyai alashak yang sama ;6.Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa Kepemilikan Hak atas tanahini bukanlah merupakan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidakdapat dinilai apakah hubungan hukum antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengantanah obyek sengketa telah berdasar hukum atau tidak atas tanah objek sengketa denganAji Indrawawi telah berdasar hukum atau tidak

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo adalah menyangkut sengketa keperdataanmengenai sengketa kepemilikan Hak Atas tanah yang bukan merupakan kompentensiAbsolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya maka dengandemikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara samarinda, yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat

Multi Harapan Utama adalah sah menurut hukum ;7.Bahwa oleh karena dalam perkara a quo menyangkut sengketa hak keperdataanmengenai sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah antara Aspian Samsu dengan AjiIndrawati dan belum ada Keputusan Pengadilan Negeri, yang telah mempunyai kekuatanhokum tetap dan belum adanya penyelesaian permasalahan dimaksud secarakekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak, maka gugatan Penggugatharus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;8.bahwa terhadap dalil gugatan

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhipersyaratan formal gugatan berdasarkan hukum acara perdata denganalasan sebagai berikut:Bahwa, bertitik tolak pada judul gugatan Para Penggugat yang diberi judulGugatan Pembatalan Akta Pembagian Hak Bersama yang mengandung artiada sengketa kepemilikan hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh salahsatu pihak tetapi diklaim sebagai milik pihak yang lain, akan tetapi jikaditelaah lebin dalam substansi dari materi gugatan Para Penggugat

terdapatpencampuradukan dan penggabungan antara sengketa kepemilikan hak dansengketa perbuatan melawan hukum dan sengketa waris;Bahwa dengan penyusunan gugatan yang telah mencampur aduk antarasengketa kepemilikan hak dan sengketa perbuatan melawan hukum yangdigabung dengan sengketa waris dalam satu formulasi gugatan menimbulkanpertanyaan sengketa perdata yang disusun yang diajukan oleh ParaPenggugat dalam perkara a quo, apakah sengketa murni sengketakepemilikan hak atau sengketa perbuatan melawan

hukum yang digabungdengan sengketa kepemilikan hak atau sengketa pemilikan hak yangdigabung dengan sengketa waris atau penggabungan dari ketiga sengketakepemilikan hak dan sengketa perbuatan melawan hukum digabung dengansengketa waris;Bahwa, apabila benar dalam perkara a quo merupakan sengketa perdataberupa penggabungan antara sengketa perbuatan melawan hukum yangdigabung dengan sengketa kepemilikan hak atau sengketa kepemilikan hakyang digabung dengan sengketa waris atau penggabungan dari ketigasengketa

Bahwa dari kedua SHM yang diajukan dalam persidanganSHM No. 486 isinya menerangkan adanya tumpang tindih tanah yangbersinggungan dengan bidang tanah dalam SHM No. 274;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutHakim masih ada hal yaitu sengketa kepemilikan yang harus dipastikan untukmenyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai sengketa kepemilikan, untukmenentukan siapa yang paling berhak atas kepemilikan tanah harusdiselesaikan dengan hukum perdata;Menimbang, bahwa walaupun

sengketatersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum, akan tetapi bila sengketa hak milik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam,objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasamaperkara warisnya ;Menimbang, bahwa dari pasal 50 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwa apabila dalam perkarawaris didalamnya mengandung sengketa

kepemilikan, maka sengketakepemilikan tersebut harus diputus terlebin dahulu oleh Peradilan Umum,kecuali apabila selurun pihaknya beragama Islam, maka sengketakepemilikan tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkarawarisnya, sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkaraa quo perkara sengketa waris atau perkara sengketa kepemilikan ;Menimbang, bahwa perkara waris dalam Penjelasan pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun

Makbul ataumerupakan hak milik Tergugat 1, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebutdi atas bukan menjadi wewenang Peradilan Agama untuk memeriksa danmengadili, sehingga pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsiPara Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah tidak tepat, karena perkaraa quo adalah perkara sengketa

kepemilikan yang menjadi kewenanganPeradilan Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat /Terbanding adalahcukup beralasan oleh karenanya harus dikabulkan, dan Pengadilan Agamatidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, olehkarena itu maka Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsiPara Tergugat I/Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis HakimTingkat Banding akan mengadili sendiri dengan

Rajawali Nusantara Indonesiadengan Yayasan Pendidikan Trisila, yang mana isi surat tersebuttersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Tergugat tentangadanya sengketa kepemilikan atas tanah yang digunakan oleh YayasanPendidikan Trisila di Jalan Undaan Kulon No. 5759, Surabaya yanghingga saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya ; Bahwa dengan mempertimbangkan Surat dari Kejaksaan AgungRepublik Indonesia tersebut, maka Tergugat memberi instruksi kepadaPara Penggugat untuk menghentikan

Perkara Nomor : 127/G/2014/PTUN.SBY.hukum yang timbul justru setelah adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut; (3) Berisi Tindakan Tata Usaha Negara ;Bahwa obyek sengketa bukan merupakan tindakan Tata UsahaNegara yang menimbulkan kewajiban dan/ atau hak pesertamenerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikantanah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan Penggugat

Dengan adanya proses sengketa kepemilikan tanah dipengadilan Tergugat tidak tepat apabila membiarkan kondisiSekolah Menengah Kejuruan Trisila yang izin operasionalnyamasih bergantung pada sengketa tersebut karena kepemilikantanah adalah salah satu syarat diberikannya izin operasionalsekolah oleh Tergugat 5Azas Keterbukaan dan Permainan Yang Layak ; Bahwa penerbitan obyek sengketa justru sematamatamerupakan tindak lanjut dari adanya gugatan perdata dari PTRajawali Nusantara Indonesia kepada Yayasan

Perkara Nomor : 127/G/2014/PTUN.SBY.didik terkait kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Trisila yangdikelola Para Tergugat yang masih menjalani persidanganperkara sengketa kepemilikan tanah; 11.Bahwa berdasarkan pada penjelasanpenjelasan yang telah disampaikandiatas maka sudah jelas terbukti Tergugat dalam mengeluarkan obyeksengketa tidak melakukan perbuatan yang sewenangwenang, justruberdasarkan peraturan perundangundangan dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik; n= nnn nnn enn nnn nn nnn cen ne en

Perkara Nomor : 127/G/2014/PTUN.SBY.yang ditetapkan dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;Bahwa objek sengketa a quo berisikan pemberitahuan Kepala DinasPendidikan Pemerintah Kota Surabaya in casu Tergugat sebagaimanaditegaskan dalam bagian " Perihal : " yang pada pokoknyamemberitahukan kepada Penggugat untuk tidak menerima siswabaru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah antara ParaPenggugat dengan PT. RNI.

Putusan Nomor 534 K/TUN/2015Tingkat Pertama yang hanya memberikan pertimbangan sependapatdengan pertimbangan dari Putusan Hakim Tingkat yangmenyatakan bahwa pertimbangan hukum dari Putusan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar, sesuaidengan hukum yang berlaku tanpa adanya penjelasan argumentasidan pertimbangan hukum, tanpa terlebih dahulu memeriksa danmemahami dengan benar inti permasalahan yang menjadi pokoksengketa dalam perkara a quo yakni sengketa kepemilikan tanah

Bahwa disamping adanya perbedaan batas wilayah juga terungkapdipersidangan ada sengketa kepemilikan tanah yang menjadi pokokpermasalahan seperti Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi lebihdahulu memiliki dan menguasai hak atas tanah daripada Penggugat/Termohon Kasasi terbukti di atas tanah Tergugat II Intervensi telahada pohon kelapa sawit yang berumur 4 tahun sedangkan Penggugatmengakui sebagai pemilik tanah dengan menanami pohon sawitberumur 1,5 tahun ditambah adanya perbedaan sempadan tanahantara

para pihak yang berarti ada sengketa kepemilikan danpenguasaan tanah yang menjadi domainnya wilayah PengadilanNegeri;13.

Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan telah begitu saja mengesampingkanmemori banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensiterutama menyangkut sengketa kepemilikan tanah secara substansialmenyangkut hakhak keperdataan yang menjadi domainnyaPengadilan Negeri dan sengketa perbedaan batas antara 2 wilayah/Desa yakni Desa Jake dan Desa Pintu Gobang Kari yang harusdituntut secara tersendiri dan diputuskan tersendiri pula sebelummemutus membatalkan objek perkara

kepemilikan atau penguasaanhakhak keperdataan merupakan kewenangan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) dan perbedaan wilayah/desa merupakan pokoksengekta tersendiri yang tidak bisa digabung dengan gugatanPenggugat untuk membatalkan objek sengketa atas nama Tergugat IIIntervensi;Bahwa hal tersebut bertotal belakang dengan objek sengketa yangmenjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni keputusanyang bersifat individual karena membatalkan objek sengketa(sertifikat milik Tergugat II Intervensi)

. ; KEWENANGAN ABSOLUTE PTUN ;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadilidan memutus perkara a quo (tidak memiliki kKewenangan absolute), sebabsenyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan /keperdataan. ; 22 nn nnn n enn nn ncn nn cnc nn nnn ncn n nanan nc nn nnnncncnnsBahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan sebagaipemegang hat tahan yakni sebagai berikutHalaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.SBY.1.

Dalih Pemohon tersebut bertentangan dengandatan yang ada di Buku Letter C, Kelurahan Gununganyar, karena tanahdimaksud berbeda dalam pencatatan maupun penguasaanya, ;Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitandengan sengketa perdata/sengketa kepemilikan, maka berdasarkanketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni : Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal O7 September 1994,No.88K/TUN/1993 yang menyatakan meskipun sengketa itu terjadiakhibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat

perlu diperiksa dan ditetapkan olehPengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah adakekaliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas datayang keliru.; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 yang menyatakan bahwa sengketa kepemilikan adalahwewenang pengadilan umum untukmemeriksanya;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/ TUN/1998 tanggal 27 Juli2001, yang menyatakan bahwa keputusan tata Usaha Negara yangberkaitan dengan masalah kepemilikan

tidak termasuk wewenangPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,melainkan wewenang Pengadilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwaPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkaraa quo (wewenang absolute) sebab senyatanya perkara aquo adalahperkara sengketa kepemilikan / keperdataan, sehingga berdasarkanketentuan Pasal 77 (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985 tetangPengadilan

Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perkara a quo(tidak memiliki Kewenangan absolut), sebab senyatanya perkara a quo adalahperkara sengketa kepemilikan/keperdataan.

SAHAUDDIN) kePengadilan, permasalahan tanah yang menjadi obyek eksekusi tersebuttelah diupayakan untuk diselesaikan di tingkat Desa; bahwa karena permasalahan tanah tersebut tidak dapat diselesaikan diDesa maka permasalahannya diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa dandiputus;Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disangkakan bahwapada saat terjadinya transaksi jual beli antara Pembanding semula Pelawandengan Turut Terbanding semula Turut Terlawan atas tanah obyek eksekusi telahterjadi sengketa

kepemilikan yang belum terselesaikan, oleh karenanyawalaupun permasalahan/sengketa kepemilikannya antara Pembanding semulaPelawan dengan Turut Terbanding semula Tururt Terlawan belum diajukan kePengadilan, bukan berarti tidak ada sengketa atas tanah obyek eksekusi yangpada saat itu terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00118/Kel.Bombonawulu, atas nama Haji Saharuddin, Surat Ukur NO.02/BMWL./2006,tanggal 5 April 2006;Menimbang bahwa transaksi jual beli antara Pembanding semula Pelawandengan

Turut Terbanding semula Tururt Terlawan atas sebagian (luas 70 M2)dari tanah obyek eksekusi terjadi pada saat tanah tersebut telan adamasalah/sengketa di tingkat Desa, oleh karenanya patut disangkakan bahwaPembanding semula Pelawan telah mengetahui bahwa atas tanah yang dibelltersebut masih terjadi sengketa kepemilikan;Menimbang bahwa pada saat Terbanding semula Terlawan mengajukangugatan lawan Turut Terbanding semula Tururt Terlawan (HAJI SAHARUDDIN)dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G./2006/PN.BB

Sri Kadaryatun WD /Wongsodimedjo dan sekarang sudah dijual olen Tergugat dan telah dibalik namakepada Tergugat Ill melaluu PPAT Endang MurniatiiSSH (Tergugat Il) dan telahdikeluarkan sertifikat atas nama Benny Progowanto (Tergugat Ill) oleh BPN Sleman(Tergugat V).Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas MajelisHakim menilai bahwa untuk pembatalan sertifikat adalah kKewenangan Peradilan TataUsaha Negera (PTUN) namun jika masih ada sengketa kepemilikan atas tanah yangbersertifikat

sengketaHalaman 16 dari 18 Halaman , Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PN Smntersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49.Dan berdasar SEMA 4 TAHUN 2016 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASILRAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMANPELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILANSengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakankewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa

kepemilikan tersebut timbulakibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris denganpihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi keduadan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenanganperadilan umum untuk memutus dan mengadili.Menimbang, bahwa oleh karena para pihak adalah beragama Islam (Bukti P1dan T1) dan sengketa kepemilikan tersebut adalah akibat hibah dan warisan daripara orangtua para pihak serta objek sengketa telah dijual oleh salah satu ahli wariskepada pihak ketiga dan merupakan transaksi pertama maka sesuai Pasal 50UndangUndang

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001, menyatakan : Bahwa gugatanmengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untukmemeriksanya.Demikian pula dalam perkara ini, Sangat sesuai dengan yang dimaksud dalamketiga Yurisprudensi tersebut di atas yaitu tentang sengketa kepemilikan atasbidang tanah yang terletak di Desa Bentok Kampung RT.005 Kecamatan BatiBati, Kabupaten Tanah Laut, yang selain berdasarkan Sertipikat Hak MilikNomor 607

DAMIANA MARIA,namun sayangnya Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari secara serta mertamenggunakan dasar pertimbangannya kepada Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin Nomor : 18/G/2014/PTUN.BJM, perkara mana yangmenjadi obyeknya adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupaSertipikat sedangkan dalam perkara ini mengenai sengketa kepemilikan atasbidang tanah yang terletak di Desa Bentok Kampung RT.005 Kecamatan BatiBati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama atas

berdasarkanbukti P.1,P.2 dan P.3 yang merupakanPutusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara diperoleh fakta bahwa sertifikatHak Milik Nomor 607 tahun 2008, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Batibati,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan tanggal penerbitan 9 Juni2008 atas nama Doktoranda Damiana Maria dinyatakan batal.dengan demikianPenggugat dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum sebagai pemilik atasbidang tanah yang tertulis dalam sertifikat tersebut, karena dalam sertifikattersebut menunjukkan tanah sengketa

kepemilikan terhadap tanah sengketakarena tanah tersebut adalah milik Eddi Zein alias Edy Zein sesuai denganSertifikat Hak Milik nomor 32 Tahun 1982 tanggal penerbitan 15 Maret 1982.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makapertimbangan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri PelaihariNomor 8/Pdt.G/2020/PN Pli, tanggal 27 Mei 2020 telah tepat dan benarsehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusanPengadilan Negeri Pelaihari, karenanya pertimbanganpertimbangan

Dari segipendekatan hukum yang mengutamakan kepastian hukum, di sampingterpenuhinya asas keadilan maupun kemanfaatan, seharusnyatindakan Tergugat yang meminta atau memerintahkan ParaPenggugat untuk tidak melakukan penerimaan siswa baru terkaitadanya sengketa kepemilikan tanah baru dilakukan setelah adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde) atas sengketa perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antaraPenggugat dengan PT.

Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan HukumPerdata;Bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat karena objek sengketa hanya berupa pemberitahuan yangmengingatkan Penggugat untuk tidak menerima siswa baru sampaidengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap terhadap sengketa kepemilikan tanah yang sedang berjalanantara Penggugat dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia;Halaman 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/20163.

Bahwa objek sengketa a quoberisikan pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah KotaSurabaya in casu Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam bagianPerihal : yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat untuktidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanahantara Para Penggugat dengan PT. RNI.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapuntermasuk Para Termohon Kasasi/Para Penggugat karena objeksengketa hanya memberikan pemberitahuan untuk tidak menerimasiswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah antaraTergugat Il Intervensi dengan Penggugat II.

Dengan demikian akibathukum yang timbul justru setelah adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan Majelis HakimJudex Facti yang menyatakan bahwa ..Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat kepada Para Penggugat yakni Kepala Sekolah SMA Trisilaadalah tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena bertentangandengan peraturan perundangundangan...

dengan Surat UkurNomor 00125/Batursari/2013 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari2013 pada waktu tanah masih menjadi objek sengketa kepemilikan dalamPerkara Nomor 24/Pdt.G/2012/ PN.Dmk antara Karmani melawan Pasmidkk yaitu dalam tenggang waktu tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan18 September 2013;Halaman 4 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 387 K/TUN/201510.Bahwa Tergugat sebagai Ketua Panitia Ajudikasi terhadap tanah yangtercatat dalam objek sengketa kepemilikan seharusnya membuat catatandalam buku tanah bahwa tanah yang tercatat dalam objek sengketa TataUsaha Negara adalah menjadi objek sengketa kepemilikan di PengadilanNegeri Demak dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Dmkdimana Kepala Desa Batursari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demakyang menjadi anggota Panitia Ajudikasi memberi keterangan yang tidakbenar kepada

, dengan Surat Ukur Nomor 00125/ Batursari/2013yang diterbikan pada tanggal 18 Februari 2013 jika tanah yangbersangkutan merupakan objek sengketa Kepemilikan di PengadilanNegeri sesuai Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi Kepala KantorPertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralinan ataupembebanan hak jika salah satu syarat dibawah ini huruf e tanah yangbersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan;Bahwa pada Tahun

kepemilikan dalamPerkara Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Dmk dan sesuai data yuridismenunjukkan tanah yang tercatat dalam objek sengketa tata usaha negaraadalah sah milik Karmani (Penggugat) sesuai bunyi amar Putusan Nomor24/Pdt.G/2012/PN.Dmk yang berkekuatan hukum tetap yang merupakanfakta hukum bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 11994/Desa Batursari semula atas nama PasmiKemudian dibalik nama ke atas nama Siti Zulaikhah, Rohadi, Rumiatun,Patmiyati dan Muhammad

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Jo. 125 ayat (38) Peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang PelaksanaanPendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997mengenai Perubahan Data Pendaftaran Tanah yang tercatat dalamobjek sengketa kepemilikan berdasarkan Putusan PengadilanNomor 24/Pdt.G/2012/PN.Dmk yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.

Danbertentangan pula dengan Pasal 1 angka 7, yang menerangkan: Datayuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuanrumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain sertabebanbeban lain yang membebaninya;Bahwa, jika dilihat dari tahun penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaraatas obyek sengketa tersebut, adalah tanggal 12 10 1982, dimana padatahun 1982 tersebut belum terjadi sengketa kepemilikan, akan tetapi padatahun 2008 terjadi sengketa kepemilikan antara MARHAMAH

MARTALI,dkk sebagai Para Penggugat melawan MATRIMO, dkk sebagai ParaTergugat di Pengadilan Negeri Bangkalan;Seharusnya selama dalam persidangan pihakpihak yang merasa memilikitanah/atau persil sebagaimana dalam sengketa kepemilikan tersebutmasuk untuk mengajukan keberatan dan menunjukkan bukti KeputusanTata Usaha Negara atas obyek sengketa dalam sengketa kepemilikan akantetapi kenyataannya selama dalam persidangan pihakpihak yang merasamemiliki tanah/atau persil sebagaimana dalam sengketa kepemilikandan

/atau yang tertera dalam Keputusan Tata Usaha Negara atas obyeksengketa tersebut tidak pernah masuk untuk mengajukan keberatan danmenunjukkan bukti Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketaHalaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/201620.21.tersebut ke dalam sengketa kepemilikan antara MARHAMAH B.

Dalil Para Penggugattersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat sejatinya mengetahui danmengakui adanya sengketa kepemilikan Hak atas tanah antara nama namayang tercatat sebagai pemegang hak dalam SHM dengan Para Penggugat.;.