Surat dari NMC (NationalManagement Consultan) No.0280/PPK.PRONMC/II/ 00tanggal 21 Pebruari 2000 tentang pemberitahuankepada para pelatih dan merupakan penjabarandari Surat Mendagri tersebut yang pada pokoknyabahwa Terdakwa selaku pengurus/Ketua UPKKecamatan Lebakwangi berkewajiban selainmencairkan dan menggulirkan dana UPK kepadamasyarakat, juga menerima pengembalian danatersebut untuk disalurkan kembali sehinggamasyarakat mendapat kesempatan mengembangkanusaha, tetapi ternyata hanya mempertimbangkanPLOSCSproses

Photo copy Surat Mendagri Nomor414.2/1659/PMD tanggal 24 Desember 1999 ;a2, 1 (satu) lembar photo copy Surat NMC tertanggal21 Pebruari 2001 ;23, 1 (satu) keping VCD tentang Klarifikasi UPKLebakwangi (22 Oktober 2001) ;24. 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian pinjamanatas nama SIDIK tertanggal 22Oktober 2001Oktober 2001 dan 11 Nopember 2001 ;25. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjamanatas nama ASEP SUMIRAT tertanggal 01 September 200326. 1 (satu) eks rincian penggunaan dan alokasi danaTetap terlampir

Surat Mendagri Nomor BTU. 8/356/8/79 tanggal 30 Agustus 1979 butir 5berbunyi :Mengenai Tanahtanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyat akanterkena Pasal 5 UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 pada dasarnyaakan diberikan prioritas kepada petani penggarap untuk memperoleh HakMilik atas tanah tersebut ;8. Bahwa Subtansi/Materi dari kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atautanah asal konversi hak barat sebagaimana di maksud di atas dapat disimpulkan bahwa KEPRES NO82/79 y.o.

Bahwa Kwalitas kepemilikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalahberdasarkan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dimaksud Pasal 4KEPRES 32 Tahun 1979; butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU/8/356/8/79;Pasal 10 ayat 1 Permendagri No.3/1979 sebagaimana tersebut diatas. Olehkarena Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi menerbitkan Sertifikat di atasTanah Garapan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang kwalitaskepemilikannya berdasarkan peraturan PerundangUndangan.3.

Butir 5 Surat Mendagri No. BTU/8/356/8/79 Tanggal 30 Agustus 1979 yangmenyatakan pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada PetaniPenggarap untuk memperoleh Hak Milik Atas Tanah tersebut.4.

bulan Januari 2004s/d Agustus 2004, dan diterima selurun anggota DPRD anggotaDPRD Kabupaten Boyolali Periode 20042009 setiap bulan daribulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidakdianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggotaDPRDtelahmendapatkanalokasianggarantunjangankesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan,rumahjabatandanperlengkapanya,kendaraandinas danpemeliharaanya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang dukatewas, sebagaimana yang diatur dalam surat

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaranPerjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan padaSatker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi danpemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telahdianggarkan:1.

Mendagri tersebut;Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan denganPasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu Anggaran belanja DPRD dansekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariAPBD sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selakuAnggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD danSekretariat Dewan, karena aggaran DPRD merupakan bagian dariAPBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Miyono selaku

Januari 2004s/d Agustus 2004, dan diterima selurun anggota DPRD anggotaDPRD Kabupaten Boyolali Periode 20042009 setiap bulan daribulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidakdianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggotaDPRDtelahmendapatkanalokasianggarantunjangankesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan,rumahjabatan danperlengkapanya,kendaraan dinas danpemeliharaanya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang dukatewas, sebagaimana yang diatur dalam surat

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Mendagri tersebut.Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan denganPasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu anggaran belanja DPRD dansekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariAPBD sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selakuAnggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD danSekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dariAPBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa Miyono selaku

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk ~~ TunjanganKesejahteraan;Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003.

Bahwa sesuai dengan kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJ tanggal12 Maret 2003 PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan pedomanpengaturan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;c.

Mendagri, Bahwa anggota PRT tidak mau membahas surat edaran Mendagri;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Demikian juga sejalandengan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.Dengan demikian, pembayaran Belanja Penunjang Operasional PimpinanDewan tidak dapat dibenarkan;f. Pemberian uang hasil klaim nilai tunai asuransi kepada anggota DPRDsebagai pesangon tidak dibenarkan karena uang tersebut bukan hak paraanggota DPRD. Hak para anggota DPRD adalah pemberian jaminankesehatan selama masa bhaktinya.

Bahwa Surat Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa tidakmengindahkan atau melakukan pembangkangan terhadap Surat MendagriNomor 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 yang merupakan penegasandari Surat Mendagri Nomor 141/2577/SJ tanggal 24 maret 2020, perihal saranpenundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak danPejabat Antar Waktu (PAW) sampai dengan selesainya tahapan PemilihanKepala Daerah serentak tahun 2020 sebagaimana termuat dalam PeraturanKPU nomor 5 tahun 2020

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003.

Bahwa sesuai dengan kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJ tanggal12 Maret 2003 PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan pedomanpengaturan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;Halaman 50 dari 172 Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgc.

Mendagri, Bahwa anggota PRT tidak mau membahas surat edaran Mendagri;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Demikian juga sejalan dengan Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003. Dengan demikian,pembayaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan tidakdapat dibenarkan;f. Pemberian uang hasil klaim nilai tunai asuransi kepada anggota DPRDsebagai pesangon tidak dibenarkan karena uang tersebut bukan hakpara anggota DPRD. Hak para anggota DPRD adalah pemberianjaminan kesehatan selama masa bhaktinya.

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003.

Bahwa sesuai dengan kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJ tanggal12 Maret 2003 PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan pedomanpengaturan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;c.

Mendagri, Bahwa anggota PRT tidak mau membahas surat edaran Mendagri;Bahwaatas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Selain itu tidak sesuai dengan Surat Mendagri No. 161/3211/SJyang menyatakan bahwa Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransikesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.Pemberian uang hasil klaim nilai tunai asuransi sebesar Rp.27.758.000,kepada anggota DPRD sebagai pesangon tidak dibenarkan karena uangtersebut bukan hak para anggota DPRD. Hak para anggota DPRD adalahpemberian jaminan kesehatan selama masa bhaktinya.

Surat Mendagri No.594/1493/AGR tanggal 13 Maret 1982, bahwa tidakdibenarkan di dalam kuasa mutlak mencantumkan unsurunsur ikatan jualbeli, agar pemberi Hipotik tidak kehilangan haknya untuk melakukantindakan Beskiking.

No. 103 PK/TUN/201120kepada Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat HGB Nomor 806/Kebon Sirih tahun2003 dan sangat tidak jelas kaitan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 819 s/d 823 atasnama Tergugat II Intervensi dengar buktibukti :1 Surat Mendagri Nomor 181.231/1934/SJ tertanggal 2 Maret 1982 ;Surat Mendagri Nomor 181.231/6636/SJ tertanggal 21 Juli 1986 ;Keppres Nomor 32 Tahun 79 juncto Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 ;WwW NSurat blokir Nomor 013/RM/VI/2000 tertanggal 13 Juli 2000 junctoNomor 05/RM

Johar No. 6 tersebut dengan mendasarkan Surat MenteriDalam Negeri RI No.181.231/7045/SJ, tanggal 15 Juli 1987 (P41) dan setelah dilakukan Klarifikasi kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Otonomidaerah dengan Suratnya No.181.231/2435/SJ, tertanggal 16 Oktober 2000, Perihal Penjelasan Surat Mendagri, (Vide P15) mjenjelaskan bahwa Departemen dalam negeri tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan SuratMenteri Dalam Negeri No.181.231/7048/SJ, tertanggal 15 Juli 1987 (yang berkenaan dengan sengketa rumah dan

adalahkepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barangyang disebabkan oleh adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, ataukarena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa denganCaracara antara lain sebagai berikut : Berawal terdakwa Widodo Bin Suwardi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) sejak tanggal 5 Mei 2010 sebagai Sekretaris Desa Rayung, KecamatanSenori, Kabupaten Tuban, dan adanya Surat

Mendagri Nomor : 141/ 2325/PMD, tanggal 20 Nopember 2007 perihal pengangkatan Sekdes menjadiPegawai Negeri Sipil (PNS), ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Rayung,Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan Peraturan Desa Rayung,Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang TKD(Tanah Kas Desa) Sekretaris Desa dan TKD yang sudah tidak digunakanperangkat Desa, sebagai Pendapatan Asli Desa.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hakrakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atauturut berhak atas tanah itu, perobuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracaraantara lain sebagai berikut : Berawal terdakwa Widodo Bin Suwardi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) sejak tanggal 5 Mei 2010 sebagai Sekretaris Desa Rayung, KecamatanSenori, Kabupaten Tuban, dan adanya Surat

147 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003dan sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembatalan ;Bahwa dasar BPK RI Perwakilan VI Banjaroaru memeriksa realisasiBiaya Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Murung Raya pada Pos DPRD 2.2.1 Pasal 1004a danrealisasi Uang Pesangon DPRD masa bakti 19992004 pada PosDPRD 2.2.1 Pasal 1006a, hanya menggunakan Surat MendagriNomor 161/3211/SJ perihal Pedoman Tentang KedudukanKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember2003, sementara Surat

Mendagri tersebut bertentangan denganPasal 109 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 TentangSusunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, yangmenyebutkan bahwa Susunan, Kedudukan, Keanggotaan danPimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotahasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai denganpengucapan sumpah/janjii Anggota MPR, DPR, DPD, DPRDHal. 12 dari 33 hal.

Selanjutnya diketahui bahwa Surat Mendagri tersebutdinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RINomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 28 Agustus 2004(Bukti P.24), dimana surat Edaran Mendagri tersebut hanyaberumur 8 bulan ;Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (PerseoranganWarga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ini ;Bahwa berdasarkan kualifikasi

tentang PemberhentianKepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas namaAgus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan juga melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan danAsas Profesionalitas, artinya:Asas Kecermatan artinya: Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa karena yang tercantum dalam konsideran/menimbang banyak mengandung cacat yuridis, seperti mencantumkan usulan dariBPD dan mencantumkan surat

MENDAGRI dan surat usulan BPD dalamkonsideran Memperhatikan.

koordinasi dengan Kanwil pajak Bengkulu Lampung dan KanwilPerbendaharaan.Menghimpun lainlain penerimaan pendapatan asli daerah yang Sah.Tanggung Jawab :Mengkoordinasikan dari kegiatan retribusi dan penerimaan lainlain dengansatuan kerja.Upaya Koordinasi dengan satuan kerja untuk meningkatkan pendapatan daerahyang sah.Bahwa benar di Dinas Pendapatan Daerah Lampung ada anggaran rutin dananggaran insentif tahun 2010 yang pengelolaan secara detail adalah di bendaharaRutin.Bahwa benar sesuai dengan surat

Mendagri Nomor : 973/98/SJ tanggal 14 Januari2010 mengintruksikan para Gubernur, Bupati / Walikota untuk tidakmelaksanakan pembayaran biaya pungutan (insentif tahun 2010) karena UUPerpajakan yang baru No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusidaerah yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.Benar, saksi mendapatkan uang insentif biaya pungutan pajak daerah yang terdiridari :Uang insentif pajak daerah sebesar Rp. 88.380.000, dipotong + Rp. 76.000.000,yang diterima sebesar Rp. 11.380.000

Adapun data tersebut dibutuhkan oleh bidang perencanaan DispendaProvinsi Lampung.Bahwa benar pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terdapat danaanggaran insentif yaitu biaya pungutan :81Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)Pajak Air Bawah Tanah / Air Permukaan (PABT / PAP)Bahwa benar saksi mengetahui surat Mendagri Nomor : 973/98/SJ tanggal 14Januari 2010, saksi dapat dari Kabid PLL dan Retribusi

Dinas pendapatan Daerah Provinsi Lampung seperti untuk beli airminum, gula, kopi, dan teh, dan untuk Instruktur senam.Atas keterangan saksi di atas terdakwa tidak keberatan.12 Saksi SYAMSURIALSYAH., dipersidangan pada pokoknyasaksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa benar saksi pada tahun 2006 s/d sekarang sebagai Staf SubbagPerencanaan Dispenda Provinsi Lampung.Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah membaca surat

Mendagri Nomor :973/98/SJ tanggal 14 Januari 2010 kirakira pada awal bulan Juli tahun 2010.pastinya saksi lupa karena waktu itu ada penundaan pemberian upah pungut sejakbulan Mei tahun 2010.Bahwa benar saksi menerima biaya pemungutan pajak dengan rincian sebagaiberikut :Insentif Januari September 2010 :Yang saya tandatangani Rp. 36.781.675,Yang diterima Rp. 24.881.771,Sepengetahuan saksi pemotongan tersebut hanya untuk :Undian haji pegawai Dipenda.Konversi 4,75 % ke 3 %.Undian Umroh Pegawai Dipenda.Sumbangan

Dengan demikian, maka penempatan PeraturanPemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam Surat Dakwaan aquo memperlihatkan cacat yuridis dalam Surat DakwaanPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk a quo.Selain itu) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum jugaditempatkan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal29 Desember 2003, menyertai PP Nomor 110 Tahun 2000.Terhadap permasalahan ini maka sesuai ketentuan Pasal101 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2003 ditegaskan bahwakedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan

AnggotaDPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah dan bukan denganSurat Mendagri in casu = Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003.

No. 04 G/HUM/2001dan termuat dalam penegasan Surat Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : KMA/698/X/2003 tanggal 27Oktober 2003.Dengan demikian, maka penempatan Peraturan PemerintahNomor 110 Tahun 2000 dalam Surat Dakwaan a= quomemperlihatkan cacat yuridis dalam Surat DakwaanPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk a quo.Selain itu). dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum jugaditempatkan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal29 Desember 2003, menyertai PP Nomor 110 Tahun 2000.Hal. 31 dari 47 hal

No. 146 PK/Pid.Sus/2009Terhadap permasalahan ini maka sesuai ketentuan Pasal101. ayat (8) UU No. 22 Tahun 2003 ditegaskan bahwakedudukan protekoler dan keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah dan bukan denganSurat Mendagri in casu Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003.Dengan demikian maka sesuai dengan perjenjangan HirarkiPerundangundangan (TAP MPR No.

Surat Mendagri nomor 593/4297/Agr tanggal 28 Juni 1984perihal surat kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat Lampung tentang tanah tempat latihan TNI AU di kecamatanHalaman 5 dari 16 halaman Perkara No 49/PDT/2021/PT TJKMenggala kabupaten Lampung Utara, agar mengamankanareal tanah seluas 133.000 Ha;g.

dalampenjelasannya menentukan: Buktibukti yang dimaksud antara lain kuitansi,faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa;Bahwa pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Torajaterdapat mata anggaran biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaransebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yangdigunakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan danKeterampilan Bagi Istri Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja yangdiselenggarakan oleh Depdagri berdasarkan Surat

Mendagri Nomor893.3/301/Diklat tanggal 25 Februari 2003, tetapi Diklat PeningkatanPengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota DPRD Kabupaten TanaToraja yang diselenggarakan oleh Depdagri tidak jadi dilaksanakan, namunberdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kabupaten Tana Torajayang dihadiri dan disepakati pula oleh para Terdakwa dan anggota DPRDKabupaten Tana Toraja lainnya serta unsur Pimpinan DPRD Kabupaten TanaToraja bahwa biaya Pemberdayaan Perempuan dialihkan peruntukkannyauntuk

dalampenjelasannya menentukan: Buktibukti yang dimaksud antara lain kuitansi,faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa;Bahwa pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Torajaterdapat mata anggaran biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaransebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yangdigunakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan danketerampilan bagi Istri Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja yangdiselenggarakan oleh Depdagri berdasarkan Surat

Mendagri Nomor893.3/301/Diklat tanggal 25 Februari 2003, tetapi Diklat PeningkatanPengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota DPRD Kabupaten TanaToraja yang diselenggarakan oleh Depdagri tidak jadi dilaksanakan, namunberdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kabupaten Tana TorajaHal. 12 dari 48 hal.

tentang Mata Anggaran Biaya Pemberdayaan PerempuanPada tahun 2003, pada pos anggaran DPRD Kabupaten Tana Torajadialokasikan dana sebanyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh jutarupiah) dengan mata anggaran biaya pemberdayaan perempuan dengandasar hukum Surat Mendagri Nomor: 893.3/301/Diklat tanggal 25 Februari2003. Tapi tidak jadi dilaksanakan.

Terbitnya Surat Mendagri tersebut padapokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunanAPBD TA 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya PeraturanPemerintah pelaksanaan UndangUndang No. 22 Tahun 2003 disampaikanpedoman penyusunan belanja DPRD ;Bahwa Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tersebut memberikan pedomanmengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam hurufA sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran

;Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai UangKehormatan, akan tetapi berdasarkan Surat MENDAGRI No.Hal. 29 dari 104 hal. Put.

;Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai UangKehormatan, akan tetapi berdasarkan Surat MENDAGRI No.161/3211/SJ huruf E angka 3f yang ada adalah Tunjangan BadanKehormatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua,atau Sekretaris atau Anggota dalam alat kelengkapan DPRD, sehinggatidak seharusnya diterimakan kepada seluruh Pimpinan dan AnggotaDPRD setiap bulan sebesar Rp. 750.000, per orang ;2.

Terhadap permasalahan ini maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (3) UU No.22 Tahun 2003 ditegaskan bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan danAnggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah dan bukan dengan SuratMendagri in casu Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003.Dengan demikian maka sesuai dengan penjenjangan hirarki Perundangundangan(TAP MPR No.

III/MPR/2000) maka Surat Mendagri tidak dapat diperankan untukmengatur hal yang seharusnya menjadi muatan materi Hukum Peraturan Pemerintah.Hal ini adalah sejalan dengan substansi Dessenting Opinion Ketua Majelis HakimAgung ; HARIFIN A.