Ditemukan 200 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-03-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 65/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 18 Maret 2021 — M. FITRON vs KEPALA DESA PAKUKERTO
8727
  • untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: MENGADILI SENDIRI: Menerimadan mengabulkan Permohonan banding Pembanding/ Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:147/G/2020/PTUN.SBY tanggal 18 Januari 2021 yang dimohonkan Banding;DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:(1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;(2) MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan Kepala DesaPakukerto Nomor: 141.3
    FITRON Sebagai Kepala DusunMojolengko Tanggal: 20 Mei 2020;(3) Mewajibkan Tergugatl Terobanding untuk Mencabut Keputusan Kepala DesaPakukerto Nomor: 141.3/15/424320.2.02/2020 Tentang: PemberhentianPerangkat Desa Pakukerto Atas Nama M.
Register : 28-08-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 61/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
202131
  • hasil sepakatagar Penggugat mundur dari jabatannya;Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor: 61/G/2020/PTUN.SMG10.11.12.Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Penggugat dan istrinya yangbernama Citra Risca Amalia membuat Surat Pernyataan yang isinyaberupa permohonan maaf kepada Pemerintahan Desa KemurangWetan dan Masyarakat Desa Kemurang Wetan atas beredarnya fotofoto Penggugat dengan wanita lain tersebut;Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Tergugat selaku Kepala DesaKemurang Wetan menyampaikan surat Nomor: 141.3
    /62/VI/2020Perihal Permohonan Pemeriksan Perangkat Desa atas nama DEKASEPTA IRAWAN kepada Camat Tanjung atas adanya gelombang aksidemo masyarakat Desa Kemurang Wetan tertanggal 5 Juni 2020 dan9 Juni 2020 ;Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Tergugat selaku Kepala DesaKemurang Wetan juga menyampaikan surat Nomor: 141.3/63/V1/2020Perihal Permohonan Konsultasi kepada Kepala Bagian PemerintahanDesa Kabupaten Brebes atas adanya gelombang aksi demomasyarakat Desa Kemurang Wetan tertanggal 5 Juni 2020 dan
    9 Juni2020 terkait tersebarnya fotofoto di media sosia; Facebook yangmenyebabkan keresahan masyarakat sehingga memicu gelombangprotes ke Pemerintahan Desa Kemurang Wetan ;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Tergugat selaku Kepala DesaKemurang Wetan menyampaikan Surat Nomor 141.3/64/VI/2020Perinal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kepada CamatTanjung;Bahwa diketahui pada tanggal 15 Juni 2020 Camat Tanjung telahmenyampaikan Surat Nomor 141/311 Perihal PermohonanPemeriksaan Kepada Kepala Inspektorat
    /62/V1/2020Perihal: Permohonan Pemeriksaan Perangkat Desa atasnama Deka Septa Ilrawan Kepada Camat Tanjung tertanggal11 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Kepala Desa Kemurang Wetan No. 141.3/63/V1/2020Perihal: Permohonan Konsultasi, kepada Kepala BagianPemerintah Desa tertangal 11 Juni 2020 (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Kepala Desa Kemurang Wetan No. 141.3/64/VI/2020Perihal: Permohonan Rekomendasi PemberhentianPerangkat Desa kepada Camat Tanjung tertanggal 12 Juni2020 (fotokopi
    /64/VI/2020 kepada Camat Tanjung Perihal RekomendasiPemberhentian Perangkat Desa Kepada Camat Tanjung (vide bukti T23),Bahwa tanggal 15 Juni 2020, Camat Tanjung menyampaikan SuratNomor 141/311 Perihal Permohonan Pemeriksaan Kepada KepalaInspektorat Brebes mendasarkan Surat dari Kepala Desa KemurangWetan Surat Nomor 141.3/64/VI/2020 Perihal RekomendasiPemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T24);Bahwa tanggal 16 Juni 2020, kembali terjadi unjuk rasa di Balai DesaKemurang Wetan yang dilakukan oleh
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2021 — Penggugat:
Sapii
Tergugat:
Kuwu Jamaras Kidul
190124
  • MENGADILI :

    1. DALAM EKSEPSI;
    • Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
    1. DALAM POKOK PERKARA;
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret
    2021;
  • Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam : Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.59-Des/IX/2020 Tentang Alih Tugas Saudara Sapii Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras
Register : 07-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 47/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
170119
  • Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 untuk seluruhnya; --------------

DALAM POKOK PERKARA;-----------------------------------------------------------------------

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------
  2. Menyatakan batal Surat:------------------------------------------------------------------------
  1. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.3
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat ; -------------------------------------------

    1. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019; ----------------------------------------
    2. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian
    Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 TentangPemberhentian Sdr.
    Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang PemberhentianSdr.
Putus : 16-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — I NENGAH SUGITA, SH
5931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 254 K/Pid.Sus/2015Bahwa dari namanama peserta Jamsostek yang diajukan olehTerdakwa dan dilakukan pembayaran premi sejak tahun 2002 hinggatahun 2009, berdasarkan surat dari BPMD Kabupaten Tabanan yangditandatangani saksi NYOMAN SUDARMA selaku Kepala BPMDKabupaten Tabanan Nomor 141.3/636/BPMD perihal PembatalanKepesertaan Jamsostek tertanggal 9 Juni 2009 terdapat 247 namapeserta Jamsostek yang diajukan Terdakwa yang diketahui bermasalahyang terdiri dari namanama tersebut tidak diketahui keberadaannya
    Pembayaran premi tersebut dilakukan selama tahunanggaran 2002 hingga tahun 2009;Bahwa dari namanama peserta Jamsostek yang diajukan olehTerdakwa dan dilakukan pembayaran premi sejak tahun 2002 hinggatahun 2009, berdasarkan surat dari BPMD Kabupaten Tabanan yangditandatangani saksi NYOMAN SUDARMA selaku Kepala BPMDKabupaten Tabanan Nomor 141.3/636/BPMD perihal PembatalanKepesertaan Jamsostek tertanggal 9 Juni 2009 terdapat 247 namapeserta Jamsostek yang diajukan Terdakwa yang diketahui bermasalahyang
    Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan;Keputusan Bupati No. 30 th. 2002 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2002;Daftar Isian Kegiatan Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Rutin TahunAnggaran 2002;Surat No. 141.3/636/BPMD tgl. 9 Juni 2009, Perihal PembatalanKepesertaan jamsostek, dengan dilampiri Rekapitulasi Aparat Desayang Dibatalkan Kepesertaannya;Surat No. 141.3/746/BPMD tgl. 30 Juli 2009, Perihal
    Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan; Keputusan Bupati No. 30 th. 2002 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2002; Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Rutin Tahun Anggaran2002; Surat No. 141.3/636/BPMD tgl. 9 Juni 2009, Perihal PembatalanKepesertaan Jamsostek, dengan dilampiri Rekapitulasi Aparat Desa yangDibatalkan Kepesertaannya; Surat No. 141.3/746/BPMD tgl. 30 Juli 2009, Perinal KepesertaanJamsostek
    yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadakwaan primair dan dakwaan subsidair dan karena itu membebaskanTerdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum berdasarkanpertimbangan hukum yang benar.Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksisaksidan alat bukti lainnya ternyata Terdakwa tidak dapat dipersalahkansebagaimana keterangan saksisaksi yaitu saksi Nyoman Wardana,saksi Ketut Darma (No.Urut 137, 152 dan 155 yang diduga bukansebagai aparat desa) yang tercantum dalam surat Nomor:141.3
Register : 24-09-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 04-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 10 Desember 2013 — IMAN NURAHMAN BIN NURCHOLIS
4410
  • Garut Nomor :141.3/SK.02/Desa/2010 Tanggal 04 Januari 2010 TentangPengangkatan Kaur Ekbang atas nama Iman Nurahman ;4. Keputusan Kepala Desa Girijaya Kec. Cikajang Kab. Garut Nomor :141.3/SK.05/ Desa/2010 Tanggal 04 Februari 2010 TentangPengangkatan Bendahara atas nama Iman Nurahman ;5. Surat Perintah Nomor : SP057/10600109/2011 Tanggal 29September 2011 Tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Distribusi RaskinTahun 2011 Subdivisi Regional Ciamis ;6.
    GarutNomor : 141.3/SK.02/Desa/2010 Tanggal 04 Januari 20103210.11.12.13.14.15.16.17.18.Tentang Pengangkatan Kaur Ekbang atas nama ImanNurahman ;Keputusan Kepala Desa Girijaya Kec. Cikajang Kab.
    Kepala Desa Girijaya Nomor : 141.3/SK.02/DESA/2010 tanggal 4Januari 2010; Bahwa benar terdakwa selaku Kaur Ekbang bertugas membantu menyusunrencana pembanguan Desa, mendorong tingkat perekonomian Desa, menciptakanpotensi Desa untuk menambah PAD Desa, dan membantu Kepala Desa yangditugaskan secara langsung; sedangkan selaku bendahara Desa bertugas menerima,mencatat dan mengeluarkan keuangan Desa.
    Kepala Desa Girijaya Nomor : 141.3/SK.02/DESA/2010 tanggal 4Januari 2010;Menimbang, bahwa terdakwa yang dalam kapasitasnya selaku Kaur Ekbangmemiliki tugas dan tanggungjawab dalam membangun pertumbuhan ekonomimasyarakat Desa, yang telah dilibatkan oleh Kades Girijaya dalam mengelolapendistribusian raskin. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya tersebut terdakwa turutmemiliki kewenangan, kesempatan dan sarana dalam tatalaksana pendistribusianraskin di wilayah hukum Desa Girijaya.
    Garut Nomor : 141.3/SK.02/Desa/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Pengangkatan KaurEkbang atas nama Iman Nurahman ;4) Keputusan Kepala Desa Girijaya Kec. Cikajang Kab.
Register : 24-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 70/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 16 Agustus 2016 — RAPADI VS KUWU ORIMALAMG KABUPATEN CIREBON
7025
  • 10 Agustus 2016, Tentang HariSidang ; 22 n= n= nnn enn nnn enn nn nnn en nnn ccc nn ee nnn nn nnn nnn cee nee ene Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal24 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal24 Juni 2016 dibawah register Nomor : 70/G/2016/PTUNBDG yang dalam objeksengketa berupa Keputusan Kuwu Orimalang Nomor: 141.3
    telah dipanggil secara patut ;Menimbang, berdasarkan pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim merasaperlu mengambil sikap atas perkara ini yang akan dituangkan dalam Putusansebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon yangpada pokoknya menuntut untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusanberupa Keputusan Kuwu Orimalang Nomor: 141.3
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IDAY HUDAYA Bin ENJU WIRAPRAJA
9860
  • kali pencairan uang dari bank dilakukandan untuk menutupinya terdakwa selaku Kepala Desa Cihanjuangmembuat Surat kepada Bupati Sumedang melalui Camat CimanggungNomor : 141.2/24/VIIIDs.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihalPengajuan Permohonan ljin Pelepasan/Mutasi TKD Cihanjuang danSurat Nomor : 141.1/25/Ds.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihalPermohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah Aset Desa17Yang Terkena Pembangunan GITET, serta mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3
    secaratertulis, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi Ikhsan Hakimtidak pernah melaporkannya ke Bupati Sumedang.Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuatoleh saksi Ikhsan Hakim hanya sekedar untuk memenuhi permintaandari pengurus BPD Desa Cihanjuang, karena penggunaan dana hasilganti rugi tersebut sebagian besar tidak didukung dengan bukti bukti/yang sah maka ;2123yang sah maka rincian tersebut dibuat dan disesuaikan dengan SuratKeputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor : 141.3
    kali pencairan uang dari bank dilakukandan untuk menutupinya terdakwa selaku Kepala Desa Cihanjuangmembuat Surat kepada Bupati Sumedang melalui Camat CimanggungNomor : 141.2/24/VIIIDs.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihalPengajuan Permohonan ljin Pelepasan/Mutasi TKD Cihanjuang danSurat Nomor : 141.1/25/Ds.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihalPermohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah Aset DesaYang Terkena Pembangunan GITET, serta mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3
    /Bahwa uang ;34Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebutkemudian atas persetujuan dari terdakwa tanpa mengacu kepadaSurat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3/SK06/2008tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa CimandeBurung, uang tersebut diperuntukkan oleh saksi Ikhsan Hakim antaralain sebagai berikut :1. Diserahkan kepada Ketua RW.7, Ketua RW.6dan Ketua RW.5 dengan total sebesarRp.135.100.000,;2.
Register : 05-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 68/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
Maman Jalil
Tergugat:
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari
Intervensi:
MUHAMAD YUSUF
15981
  • Dalam hal ini karena Tergugat (PanitiaPemilinan Kepala Desa Tanjungsari) dibentuk dengan Keputusan Nomor :141.3/01BPD/VI/2021) dan bertanggung jawab kepada BadanPermusyawaratan Desa Tanjungsari, maka seharusnya upaya bandingadministrative dilakukan kepada Badan Permusyawaratan DesaTanjungsari. Tetapi Penggugat tidak pernah melakukan upaya bandingadministrative kepada Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari.7.
    Bahwa Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari) dibentukdan ditetapbkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaTanjungsari dengan Keputusan Nomor : 141.3/01BPD/VI/2021 tertanggal15 Juni 2021, pembentuakan Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala DesaTanjungsari) hanya bersifat sementara/tidak permanen yaitu hanya sampaidengan proses pelaporan/pengusulan calon kepala desa terpilin hasilpemungutan suara.Kemudian keberadaan/kedudukan Tergugat (Panitia Pemilihan KepalaDesa Tanjungsari) telah
    dibubarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Tanjungsari melalui Keputusan : 141.3/4BPD/XI/2021tertanggal 4 Nopember 2021.Bahwa sebagai subjek hukum keberadaan/kedudukan Tergugat (PanitiaPemilinan Kepala Desa Tanjungsari) telah hilang, atau tidak ada sejakdibubarkan, sehingga sudah tidak dapat dimintakan pertanggungjawabanapapun.DALAM POKOK PERKARA:9.
    Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenang dengan benardan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakudalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa TanjungsariHalaman 27 dari 61 Halaman Putusan No.68/G/2021/PTUN.SRG10.11.sejak dibentuk dan ditetapbkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tanjungsari dengan Keputusan Nomor: 141.3/01BPD/VI/2021tertanggal 15 Juni 2021 sampai dengan dibubarkan oleh BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari melalui Keputusan
    :141.3/4BPD/X1/2021 tertanggal 4 Nopember 2021;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6)Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa,Pemerintah Daerah menetapkan jadwal Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak, yang kemudian Bupati Lebak menetapkan JadwalPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak melalui Surat Nomor :141/871P3D/2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang kemudian jadwal tersebutdiubah dengan Surat Nomor : 141/2978P3D/2021 tertanggal 27 Agustus2021
Register : 18-05-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 84/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
MOHAMMAD YUNUS
Tergugat:
KEPALA DESA BULUSARI KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN
85250
  • SelanjutnyaTergugat membentuk kepanitiaan Penjaringan dan PenyaringanPerangkat Desa sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 141.3/02/424.303.208/2018 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan DanHalaman 8 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.11.12.13.14.Penyaringan Perangkat Desa (Kepala Dusun Jati Pentongan) DesaBulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tanggal 5 Januari2018.
    dibuka selama 30 (tiga puluh) haridimulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 28 FebruariBahwa berdasarkanhasil penelitian dan klarifikasi berkasberkaspersyaratan administrasi bakal calon Kepala Dusun Jati pentonganoleh panitia terdapat sebanyak 3 (tiga) orang pendaftar yangdinyatakan memenuhi syarat dengan berhak mengikuti seleksiPerangkat Desa sebagaimana Berita Acara Nomor : 005/04/PAN/2018, tanggal 07 Maret 2018; Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala DesaBulusari Nomor : 141.3
    Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.10.11.11) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanKepala DeSa) 20202222222 22222 Bahwa guna mengisi kekosongan perangkat desa tersebut Tergugatberdasarkan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuansebagamana pada angka 7 dan angka 8 membentuk panitia penjaringan perangkat desa (Kepala Dusun Jati Pentongan) Desa Bulusari,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan menerbitkanKeputusan Nomor : 141.3
    ; Bahwa Panitia Penjaringan Perangkat Desa (Kepala Dusun JatiPentongan) Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruankemudian membuka pendaftaran Calon Perangkat Desa danselanjutnya melakukan penelitian persyaratan dan klarifikasi berkasbakal calon perangkat desa sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraNomor : 005/04/PAN/2018, tanggal 7 Maret 2018;Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara Nomor : 005/04/PAN/2018tanggal 7 Maret 2018 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala DesaBulusari Nomor : 141.3
    /02/424.303.208/2018, tentangPembentukan Panitia Penjaringan dan PenyaringanPerangkat Desa (Kepala Dusun Jati Pentongan) DesaBulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,tanggal 05 Januari 2018 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berita AcaraPenelitian Persyaratan dan Klarifikasi Berkas BakalCalon Perangkat Desa Nomor : 005/04/PAN/2018,tanggal 7 Maret 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan KepalaDesa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Nomor : 141.3/04/424.303.208/2018,
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IKHSAN HAKIM
4312
  • pencairan uang dari bank dilakukandan untuk menutupinya saksi Iday Hudaya selaku Kepala DesaCihanjuang membuat Surat kepada Bupati Sumedang melalui CamatCimanggung Nomor : 141.2/24/VIIIDs.2008 tanggal 14 Oktober 2008perihal Pengajuan Permohonan jin Pelepasan/Mutasi TKD Cihanjuangdan Surat Nomor : 141.1/25/Ds.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihalPermohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah Aset DesaYang Terkena Pembangunan GITET, serta mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3
    Kepala Desa Cihanjuang tersebut kepada BupatiSumedang karena dana ganti rugi tersebut sudah dipergunakan olehterdakwa bersama sama dengan Ssaksi Iday Hudaya, sehingga untukpelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung dan pencairandana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan ijin dari BupatiSumedang./ Bahwa uang ;18 Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebutkemudian atas persetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacukepada Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3
    /Bahwa laporan ; 21 Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuatoleh terdakwa hanya sekedar untuk memenuhi permintaan daripengurus BPD Desa Cihanjuang, karena penggunaan dana hasil gantirugi tersebut sebagian besar tidak didukung dengan bukti bukti yangsah maka rincian tersebut dibuat dan disesuaikan dengan SuratKeputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor : 141.3/SK06/2008 tanggal20 Oktober 2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas DesaBerupa Cimande Burung.Bahwa Surat Dinas Pengelola
    Surat Kepala Desa Cihanjuang tersebut kepada BupatiSumedang karena dana ganti rugi tersebut sudah dipergunakanoleh/terdakwa ;3635terdakwa bersama sama dengan saksi Iday Hudaya, sehingga untukpelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung dan pencairandana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan ijin dari BupatiSumedang.Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebutkemudian atas persetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacukepada Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3
    memperoleh ijinsecara tertulis, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi IdayHudaya tidak pernah melaporkannya ke Bupati Sumedang./ Bahwa laporan ;Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuatoleh terdakwa hanya sekedar untuk memenuhi permintaan daripengurus BPD Desa Cihanjuang, karena penggunaan dana hasil gantirugi tersebut sebagian besar tidak didukung dengan bukti bukti yangsah maka rincian tersebut dibuat dan disesuaikan dengan SuratKeputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor : 141.3
Register : 25-03-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 0729/Pdt.G/2013/PA.Ba
Tanggal 29 Agustus 2013 — Penggugat Melawan Tergugat
123
  • NAMAPENGGUGAT Nomor: 3304054811910001 = tanggal 23 09 2012, yangbermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( Bukti P.1); Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBawang Kabupaten Banjarnegara Nomor : 55/05/II/2008 tanggal 1222008,yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( Bukti P.2); Asli Surat Keterangan Nomor 141.3/56/II/2013 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 2542013 ( Bukti P.3);Menimbang, bahwa
    Putusan No. 0729/Pdt.G/2013/PA.Ba(Bukti P2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memilikinilaipembuktian penuh dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dilakukan menurut tata carasyariat Islam; Asli Surat Keterangan Nomor 141.3/56/III/2013 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 2542013 (Bukti P3) yang dikeluarkan
Register : 23-07-2018 — Putus : 24-08-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 203/Pdt.P/2018/PA.Grt
Tanggal 24 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
80
  • pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami isteri sertaSuami Pemohon (Suami) tidak pernah berpoligami;Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0203/Padt.P/2018/PA.Grt7.Bahwa suami Pemohon bernama (Suami) sebagai Pensiunan berdasarkanSurat Keputusan Nomor : 821.12/SK583/1986 yang dikeluarkan olehKepala Dinas P DAN k prop.DT Jawa Barat tertanggal 11 Juli 1986 ;Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018, suami Pemohon (Suami)telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat kematian Nomor :141.3
    atas nama H.Juhana Rasdi Alannawa, S.Ag, yang dikeluarkan oleh Presiden RepublikIndonesia tertanggal 13 Juni 2014, bermeterai cukup yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tandaP.4;Fotokopi Kartu Isteri Nomor: 106193 atas nama Noneng Siti Halimah, yangdikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tertanggal 31 Mei 2007,bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyadan telah sesuai yang diberi tanda P.5;Fotokopi Surat Kematian Nomor: 141.3
Register : 19-11-2020 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 17 Mei 2021 — Penggugat:
ASEP HIDAYAT TULLAH
Tergugat:
1.Sdra. CECEP HIDAYAT
2.Sdra. ABDILLAH QODARSYAH,S.PPT
3.Sdri. OSIH NURHAYATI
4.Sdra. MASPUPAH
5.Sdri.LISNAWATI
6.Sdri. KHAERIYAH
7.Sdri.TINI
8.Sdri. RESTIN KIMIO
9.Sdri.MULYATI
10.Sdri. KURNIASIH
11.Sdri.HASANAH
12.Sdri.SUHARTINI
13.Sdri.DINA
4637
  • Bahwa pada akhirnya TERGUGAT mengirimkan SuratPemberitahuan Masuk Kerja Nomor: 141.3/ 58 Pem pada tanggal, 11Agustus 2020 kepada PENGGUGAT dengan menyebutkan JabatanPENGGUGAT sebagai Kasie Kesra Pemdes Cimulang.
    Bahwa setelah PENGGUGAT mengirimkan Surat PemberitahuanNo : O64/FTSPPERNON LITIGASIPROF/EKS/VIII/2020, seiringberjalanya waktu TERGUGAT mengirimkan Surat Peringatan : 141.3/ 60Pem pada tanggal, 27 Agustus 2020 kemudian di susul Surat Peringatan IINomor : 141.3/ 64 Pem pada tanggal, 8 September 2020 kepadaPENGGUGAT dengan menyebutkan dan mengakui PENGGUGATsebagai Kasie Kesra Pemdes Cimulang . Isi kedua surat tersebut memintadan menunggu PENGGUGAT untuk masuk kerja;24.
    Photo Copy Surat Nomor: 141.3/58 aPem. tanggal 11 Agustus2020, Perihal : Pemberitahuan Masuk Kerja yang dikirim olehTERGUGATdiberi tanda P16;42. Photo Copy Surat Nomor: 064/FT/SPPER&NON LITIGASIPROF/EKS/VIII/2020. Tanggal 12 Agustus 2020, Hal: SuratPemberitahuan, diberi tanda P17;43. Photo Copy Surat Nomor : 052/FTS2PERNON LITIGASIPROF/EKS/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020, Hal: Somasi Ke Dua (2)dan Terakhir. Ditujukan kepada Sdri.
    Photo Copy Surat nomor: 141.3/ 60 Pem. tanggal 27 Agustus2020, Perihal : Surat Peringatan I, diberi tanda P19;55. Photo Copy Surat Nomor: 141.3/ 64 Pem. tanggal 8 September2020, Perihal : Surat Peringatan II, diberi tanda P20;56. Photo Copy Surat Nomor: 065/FTSPPERNON LITIGASIPROF/EKS/IX/2020. Tanggal 18 September 2020. Hal: SuratPemberitahuan Ke Dua (2), diberi tanda P21;57. Photo Copy Kwitansi gaji karyawan Agen Firja atas nama KhaerulHasan yang diberikan oleh PENGGUGAT, diberi tanda P22;58.
Register : 13-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn
Tanggal 24 Maret 2015 — PENGGUGAT X TERGUGAT
77
  • namun tidakhadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugattetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;Bahwa, Penggugat sebagai Perangkat Desa Sukolilo (Kepala Dusun II) yangdipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan Surat Izin TentangPerceraian yang diterbitkan pejabat/atasannya, yakni Kepala Desa Sukolilo KecamatanJiwan Kabupaten Madiun, Reg.No:141.3
    persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir,Halaman 5 dari 11 halamansehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian makaproses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa sebagai aparat yang dipersamakan dengan Pegawai NegeriSipil, Peenggugat telah memperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, yaituKepala Desa Sukolilo, dengan Surat Izin Reg.No:141.3
Register : 07-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 74/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
TARISA MAHENDRA, Dkk
Tergugat:
Kuwu Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu
Intervensi:
Akhmad Alamsyah Dkk
455304
  • Maka padatanggal 9 Januari 2020 telah dikirim surat dengan Nomor : 141.3/04Pem,Perihal Permohonan Rekomendasi (Bukti : T = 54) ;Halaman 45 dari 149 Putusan Perkara Nomor: 74/G/2020/PTUNBDGBahwa Tergugat telah mendapat surat balasan dari Camat KecamatanGabuswetan Kabupaten Indramayu melalui surat Nomor : 141.3/07Tapemtanggal 13 Januari 2020, Perihal Rekomendasi Pemberhentian PerangkatDesa Gabuswetan (Bukti : T = 55), dengan bukti lampiran atas namanama Perangkat Desa Gabuswetan yang diberhentikan
    Maka padatanggal 9 Januari 2020 telah dikirim surat dengan Nomor : 141.3/04Pem,Perihal Permohonan Rekomendasi (Bukti : T = 54) ;Bahwa Tergugat telah mendapat surat balasan dari Camat KecamatanGabuswetan Kabupaten Indramayu melalui surat Nomor : 141.3/07Tapemtanggal 13 Januari 2020, Perihal Rekomendasi Pemberhentian PerangkatDesa Gabuswetan (Bukti : T = 55), dengan bukti lampiran atas namanama Perangkat Desa Gabuswetan yang diberhentikan (Bukti : T = 56) ;Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat
    Masroni untuk pemberhentianperangkat desa Gabuswetan a.n PANJI KRISTANTO ,nomor surat 141.3/23Pem tanggal 22 April 2020. (fotocopysesuai dengan aslinya) ;Surat rekomendasi dari Camat Gabuswetan untuk kuwuGabuswetan dengan nomor 141.3/09Tapem tanggal 18 Me!2020 tentang Rekomdasi Pemberhentian Perangkat DesaGabuswetan yang menerangkan tindak lanjut surat kuwuGabuswetan tanggal 22 April 2020 dengan nomor surat141.3/23/Pem.
    H.Masroni untuk pemberhentian perangkat desaGabuswetan a.n PANJI KRISTANTO , nomorsurat 141.3/23Pem tanggal 22 April 2020.(fotocopy sesuai dengan aslinya)Bukti T.ll Intl s/d812 : surat rekomendasi dari Camat Gabuswetanuntuk kuwu Gabuswetan dengan nomor141.3/09Tapem tanggal 18 Mei 2020 tentangRekomdasi Pemberhentian Perangkat DesaGabuswetan yang menerangkan tindak lanjutsurat kuwu Gabuswetan tanggal 22 April 2020dengan nomor surat 141.3/23/Pem.
    Bahwa kemudian atas surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat tersebut,Camat Gabuswetan telah menerbitkan Rekomendasi PemberhentianPerangkat Desa Gabuswetan Nomor : 141.3/07Tapem tanggal 13 Januari2020 (bukti T55) ;3.
Register : 03-11-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 45/PID.TPK/2011/PT BDG
Tanggal 13 Desember 2011 — Pembanding/Terdakwa : Ikhsan Hakim
Terbanding/Jaksa Penuntut : Eman Suherman
9683
  • pencairan uang dari bank dilakukan dan untukmenutupinya saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang membuat Suratkepada Bupati Sumedang melalui Camat Cimanggung Nomor : 141.2/24/VIIIDs.2008tanggal 14 Oktober 2008 perihal Pengajuan Permohonan Ijin Pelepasan/Mutasi TKDCihanjuang dan Surat Nomor : 141.1/25/Ds.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihalPermohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah Aset Desa YangTerkena Pembangunan GITET, serta mengeluarkan Surat Keputusan Kepala DesaCihanjuang No. 141.3
    meneruskan SuratKepala Desa Cihanjuang tersebut kepada Bupati Sumedang karena dana ganti rugitersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi IdayHudaya, sehingga untuk pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung danpencairan dana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan jjin dari BupatiSumedang ;Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebut kemudian ataspersetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacu kepada Surat Keputusan KepalaDesa Cihanjuang No. 141.3
    kepada Bupati guna memperoleh ijin secaratertulis, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi Iday Hudaya tidak pernahmelaporkannya ke Bupati Sumedang.Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuat olehterdakwa hanya sekedar untuk memenuhi permintaan dari pengurus BPD DesaCihanjuang, karena penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut sebagian besar tidakdidukung dengan buktibukti yang sah maka rincian tersebut dibuat dan disesuaikandengan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor : 141.3
    Bupati gunamemperoleh ijin secara tertulis, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi IdayHudaya tidak pernah melaporkannya ke Bupati Sumedang ;Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuat olehterdakwa hanya sekedar untuk memenuhi permintaan dari pengurus BPD DesaCihanjuang, karena penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut sebagian besar tidakdidukung dengan bukti bukti yang sah maka rincian tersebut dibuat dan disesuaikandengan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor : 141.3
    Bupati Sumedang karena dana ganti rugitersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi IdayHudaya, sehingga untuk pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung danhal 41dari 54 halaman putusan No. 45/TIPIKOR/2011/PT.Bdgpencairan dana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan jjin dari BupatiSumedang ;Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebut kemudian ataspersetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacu kepada Surat Keputusan KepalaDesa Cihanjuang No. 141.3
Register : 29-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 30/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
Dasino Pujo Pangripto
Tergugat:
Kepala Desa Jambanan
213110
  • SidoharjoKabupaten Sragen, yang kemudian Tergugat menyampaikanJawaban keberatan kepada Penggugat dengan Surat Nomor165/001/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Jawaban atasKeberatan;(3) Bahwa terhadap surat Tergugat Penggugat kemudianmenyampaikan Surat tertanggal 23 Maret 2021 kepada BupatiSragen Perihal Tanggapan Jawaban atas Keberatan Penggugatyang diterima Bupati Sragen pada tanggal 23 Maret 2021, yangkemudian atas surat tersebut Bupati Sragen melalui SekretarisDaerah menyampaikan surat nomor 141.3
    Dirjen Bina PemerintahanDesa Nomor : 141/868/002/2019 Perihal: Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desatanggal 21 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada BupatiSragen Nomor : 141/149/BPD Hal: Tanggapan atas Klarifikasi PemberhentianPerangkat Desa tanggal 15 Januari 2020 (fotocopy sesuai fotocopy);Surat Sekretaris Daerah kepada Camat seKabupaten Sragen Nomor:141.3/50/001/2020 perihal: Tanggapan atas Klarifikasi Pemberhentian
    Perangkat Desatanggal 4 Februari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Sekretaris Daerah kepada Camat seKabupaten Sragen Nomor:141.3/438/001/2020 perihal: Pengiriman Ulang atas Tanggapan KlarifikasiHalaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Desember 2020 (fotocopy sesuai denganaslinya);Surat Praja kepada Bupati Sragen Nomor: 01/Praja.Kab.Srg/XII/2020 Perihal:Pelurusan Terhadap Surat
    Edaran Tanggapan Klarifikasi Pemberhentian PerangkatDesa tanggal 23 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Sekretaris Daerah kepada Camat seKabupaten Sragen Nomor:141.3/441/001/2020 perihal: Permintaan Data Perangkat Desa tanggal 22 Desember2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Plt.
    Desa tanggal 2 Maret2021 (fotocopy sesuai print out);Surat Bupati Sragen kepada Kepala Desa se Kabupaten Sragen Nomor:140/52/001/2021 tanggal 8 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Dasino kepada Bupati Sragen Nomor: O1/III/2021 Perihal: Tanggapan jawabanAtas Keberatan tanggal 23 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Pendaftaran Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.SMG tanggal 29 Maret 2021 (fotocopysesuai print out);Surat Sekretaris Daerah kepada Dasino Sekretaris Desa Jambanan Nomor:141.3
Putus : 29-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Maret 2012 — IKHSAN HAKIM;
4023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pencairan uang dari bank dilakukan danuntuk menutupinya saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuangmembuat Surat kepada Bupati Sumedang melalui Camat Cimanggung Nomor :141.2/24/VIlIDs.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Pengajuan Permohonanin Pelepasan/Mutasi TKD Cihanjuang dan Surat Nomor : 141.1/25/Ds.2008tanggal 14 Oktober 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Ganti RugiPembebasan Tanah Aset Desa Yang Terkena Pembangunan GITET, sertamengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3
    tidak meneruskan SuratKepala Desa Cihanjuang tersebut kepada Bupati Sumedang karena dana gantirugi tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa bersamasama dengan saksiIday Hudaya, sehingga untuk pelepasan hak terhadap tanah sungai CimandeBurung dan pencairan dana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan ijindari Bupati Sumedang;Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebut kemudianatas persetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacu kepada SuratKeputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3
    kepada Bupati guna memperoleh ijin secara tertulis, namun padakenyataannya Terdakwa dan saksi lday Hudaya tidak pernah melaporkannya keBupati Sumedang.Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuat olehTerdakwa hanya sekedar untuk memenuhi permintaan dari pengurus BPD DesaCihanjuang, karena penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut sebagian besartidak didukung dengan buktibukti yang sah maka rincian tersebut dibuat dandisesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor :141.3
    Nomor 606 K/Pid.Sus/2012jin Pelepasan/Mutasi TKD Cihanjuang dan Surat Nomor : 141.1/25/Ds.2008tanggal 14 Oktober 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Ganti RugiPembebasan Tanah Aset Desa Yang Terkena Pembangunan GITET, sertamengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3/SK06/2008tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa CimandeBurung, tanggal 20 Oktober 2008, yang pada pokoknya menetapkan bahwauang pelepasan tanah kas desa berupa bekas Cimande Burung seluas 2937 m2pelepasan
    meneruskan SuratKepala Desa Cihanjuang tersebut kepada Bupati Sumedang karena dana gantirugi tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksiIday Hudaya, sehingga untuk pelepasan hak terhadap tanah sungai CimandeBurung dan pencairan dana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan ijindari Bupati Sumedang ;Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebut kemudianatas persetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacu kepada SuratKeputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3
Register : 16-05-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 30 Juli 2013 — RIDWAN SUDRAJAT Bin ENDANG SUHANA
4923
  • Garut Nomor : 141.3/SK.02/Desa/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Kaur Ekbangatas nama Iman Nurahman ; 4. Keputusan Kepala Desa Girijaya Kec. Cikajang Kab. Garut Nomor : 141.3/SK.05/ Desa/2010 Tanggal 04 Februari 2010 Tentang PengangkatanBendahara atas nama Iman Nurahman ;5. Surat Perintah Nomor : SP057/10600109/2011 Tanggal 29 September 2011Tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Distribusi Raskin Tahun 2011 SubdivisiRegional Ciamis ;6.
    Garut Nomor : 141.3/SK.02/Desa/2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Kaur Ekbangatas nama Iman Nurahman ;4. Keputusan Kepala Desa Girijaya Kec. Cikajang Kab. Garut Nomor : 141.3/SK.05/ Desa/2010 Tanggal 04 Februari 2010 Tentang PengangkatanBendahara atas nama Iman Nurahman ;5. Surat Perintah Nomor : SP057/10600109/2011 Tanggal 29 September 2011Tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Distribusi Raskin Tahun 2011 SubdivisiRegional Ciamis ;6.
    GarutNomor : 141.3/SK.02/Desa/2010Tanggal 04 Januari 2010 TentangPengangkatan Kaur Ekbang atasnama Iman Nurahman ;Keputusan Kepala DesaGirijaya Kec. Cikajang Kab.Garut Nomor : 141.3/SK.05/Desa/2010 Tanggal 04Februari 2010 TentangPengangkatan Bendahara atasnama Iman Nurahman ;Surat Perintah NomorSP057/10600109/2011 Tanggal29 September 2011 TentangSatuan Kerja PelaksanaanDistribusi Raskin Tahun 2011Subdivisi Regional Ciamis ;. Berita Acara serah terima berasraskin model BAST ;.