SUMBER ALAM SEJAHTERA Melawan KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

::cceeeeee PENGGUGAT;Pine DL OW AN ssecsecenemeeensKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSIKEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 10Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29422;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK2/SU04/2/2017tanggal 20 Januari 2017 memberikan Kuasa Khusus kepada:1.SYAIFUDIN...........:::.0065Halaman 2Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI1. SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H;====2. M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H;3.

WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),berkantor di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120 dan Jalan R.E.Martadinata Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29428;Selanjutnya di sebut sebagai...................:.::eeeeeeee es TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; 1.

Tata Usaha Negara mana yangBOTW ONG sscsonsensensasncssasyeHalaman 10Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPIberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka akanmerujuk pada Pasal 54 UU PTUN, yang berbunyi: .Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilanyang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukanterguat... == == 22 = 2o = non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn oeBahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP

Penggugat:
ARYANTO PRAMETU
Tergugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

final, LHA BPKP tidak bersifat individual,tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP)dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yangdikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d UndangUndang Peratun danMajelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas danmenjadikannya sebagai pendapat Majelis,.....Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum materil,substansi

Oleh karena obyek sengketa tidak termasuk KTUN yangdapat diuji di PTUN dengan demikian Majelis Hakim tetapberpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quokarena Laporan Hasil Audit daram rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN dengan alasanalasan: LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifatindividual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat(BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN

dan LHA BPKP adalah KTUNyang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d UndangUndang Peratunoleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolutpengadilan haruslah dinyatakan diterima;Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PENDIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 sudah tepat, karena obyeksengketa a quo yang diterbitkan Terlawan (BPKP) diterbitkanberdasarkan KUHP, KUHAP, dan peraturan perundangundangan lainyang bersifat

belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual,tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP)dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yangdikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d UndangUndang Peratun danMajelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas danmenjadikannya sebagai pendapat Majelis;Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum

belum bersifat final,L.HA BPKP tidak bersifat individual,tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP)dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yangdikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d UndangUndang Peratun danMajelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas danmenjadikannya sebagai pendapat Majelis;13.Bahwa selain digunakan dalam beberapa Putusan Majelis Hakim diatas tersebut, kaidah hukum yang demikian

Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman melawan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah di Semarang

Hamka Km 02 Kampus III NgaliyanSO ITTEIRAN Gj sees rte re eeSelanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT:;wan nan nna 2222222822 2 2n nono nanan nanan nanan MELAWAWheeeeete ee omen neersNama Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN danPEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah diS@MAalrand nnonane nnn nnn nnn nn nnn nnnTempat Kedudukan : JI. SemarangKendal Km 12 Semarang;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK16/SU04/2/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada: nnn nnn nnn nnn nnn nnn1.

Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/1 1/5/2013 Tanggal 08Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi KhususPengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten RembangTahun Anggaran 2011,hingga pada saat gugatan ini diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara Semarang, Penggugat belum bisa mendapat salinannya.Walaupun Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengupayakan denganmengajukan permohonan kepada Kepala BPKP

Bin TIMERMAN MANGKO;MelawanKEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

;INUONCSIA j~ = n ne naan nn nnn nnn ene en nn nme nnn nen nnn cemennnnnJalan Raden Saleh Il No.10 Palangka Raya PropinsiKalimantan Tengah 5ANCOR jesssescereceseneneweemreeeer ener aeee ReBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor115/Lawyers/Praya/IV.2016 tertanggal 28 April 2016;Selanjutnya disebut sebagai ...............ce PENGGUGAT;Lawan:KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN' DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSIKALIMANTAN TENGAH

BANDJU T MANGKO,MM BIN TIMERMAN MANGKO Melawan :KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tamiang Layang KecamatanDusun Timur, Kabupaten Barito Timur,ProvinsiKalimantan Tengah ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Nama : Labih Marat Binti, SH.Kewarganegaraan =: IndonesiaPekerjaan : AdvokatAlamat : Jalan Raden saleh Il, Nomor 10Palangka RayaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/Lawyers/Praya/IV2016 tanggal 4 April 2016Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANHal.1 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLKNama JabatanBerkedudukan: KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP

Yudha Prasetia Bhakti, S.H11.Nasarudin, S.H.12.Widya Castrena Budi Dharma, S.HKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil pada BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )beralamat kantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta13120 dan Jalan Adonis Samad Nomor 18 PalangkaRaya 73111 ;Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April2016;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;e Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 April2016, yang terdaftar di Kepaniteraan

PejabatPemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atauTindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.Ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) tersebut berkaitan dengan SuratPermohonan Pemohon Nomor :110/Lawyers/Praya/III2016, tanggal 28 Maret2016, Perihal : Mohon diberikan Surat Keputusan Termohon TentangHasil Audit Investigasi dalam kegiatan DUM Kendaraan Dinas MilikPemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012, yangditujukan kepada Kepala Kantor BPKP

(Penggugat)VSKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT (Tergugat)

BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;Pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Nomor Kep06.00.00286/K/2001 Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan yang berbunyi : Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya di dalamKeputusan ini disebut Perwakilan BPKP, adalah instansi vertikalBPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala BPKP;Pasal 2 Keputusan Kepala

Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Nomor: Per1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman PenugasanBidang Investigasi;7.

;Juncto Pasal 09 angka 5 Bab Il Pedoman Pelaksana PP204Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Lampiran Perka BPKP Nomor:Per1314/K/D6/2012, yang berbunyi :5) Dalam hal Auditor BPKP memerlukan klarifikasi atau konfirmasisecara langsung kepada pihakpihak yang terkait, permintaanklarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Auditor BPKP melaluiPenyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingioleh Penyidik;3) Bahwa semua Tim Audit yang ditugaskan oleh Tergugat dalammelakukan audit Penghitungan Kerugian

Bahwa kaidah hukum sebagaimana Tergugat uraikan diatasbersesuaian dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 yang dalam pertimbangannya MajelisHakim TUN Jakarta menyatakan bahwa hasil audit BPKP (LHPKKN)tidak wajib diikuti olen penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri(beslissing) pada diri Tergugat (BPKP) yang menyebabkan obyeksengketa (Hasil Audit BPKP) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara,dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya

Marlisa dan Ahli BPKP Joko Purwono pada persidangan diPengadilan Tipikor Manokwari dengan Terdakwa atas nama H.

Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

telah menerbitkan Perkap.BPKP nomor 13 tahun 2014tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dimana dalam pasal 3huruf e menyebutkan Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakanpenyelenggaraan dan pelaksaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangandan pembangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangUIRIGENIQGIY ~~~~ ~~~ nn nnn nn nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnamemannmnnnananenamancnninDan lebih lagi dalam pasal 4 hurufk menegaskan dalam melaksanakantugas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan

;Bahwa dalam pasal 40 Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKPdisebutkan semua unsur di lingkungan BPKP dalam melaksanakantugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,simplifikasi, dansinkronisasi baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah pusat dan daerabh.

Bahwa nyatanya sampai saat iniPara Hakim masih mengakui kewenangan BPKP dalammelakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara danmenggunakan LHPKKN yang diterbitkan BPKP sebagai salahsatu pertimbangan hukum guna memutus perkara tipikor.

Sedangkan dalam hal ini BPKP(Tergugat) tidak bekerja untuk dan atas nama BPK karena audityang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah untuk memenuhipermintaan penyidik yang sedang melakukan proses pro justitia.

;Pasal 2:BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerahdan pembangunan nasional.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BPKP SUMUT), II. PEMERINTAH KOTA MEDAN VS PT SASANA MITRA LESTARI

Penggugat:
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( BPKP ) PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN AN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), Dkk

BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat (BPKP Pusat)alamat Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur, Selanjutnya akan disebutsebagai Tergugat I;(vide Gugatan halaman 2)Bahwa sesuai Gugatan Penggugat tersebut, mengandung pengertianbahwa BPKP Pusat (Tergugat !)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkatBPKP;Bahwa sesuai dengan peraturan tersebut di atas, strukturkelembagaan Tergugat (BPKP) adalah berada langsung di bawahPresiden, maka BPKP tidak berada di bawah Menteri KeuanganR.I.Dalam hal struktur kelembagaan, BPKP tidak berada di bawah MenteriKeuangan R.I.

Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) JI. Jenderal A. Yani Km 33,5 Banjarbaru. Halini mengandung pengertian bahwa BPKP berada di bawah BupatiKapuas dan di bawah Gubernur Kalimantan Tengah;Menimbang, bahwa tidak ada sedikitpun kaitan antara BPKPBanjarbaru dengan Gubernur Kalimantan Tengah maupun Bupatikapuas, dalam hal kaitan struktur kelembagaan. BPKP tidak berada dibavwah Gubernur Kalimantan Tengah dan atau Bupati Kapuas.

Menurut peraturan perundangundangan,secara struktural tidak ada kaitannya antara BPKP dengan Gubernurdan atau Bupati.

Tidakada kaitannya sebagai pihak Turut Tergugat , pihak Gubernurkalimantan Tengah dan Bupati kapuas, karena bahwea secaraorganisatoris, BPKP tidak bertanggung jawab terhadap Bupati Kapuasdan Gubernur Kalimantan Tengah. BPKP bertanggung jawab langsungterhadap Presiden. Sehingga dengan memasukkan Gubernur danBupati, sebagai bagian dari struktur organisasi BPKP, yalitu sebagaiatasan dari BPKP banjarbaru adalah merupakan suatu tindakan yangsalah kaprah.

.;VSBADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Cq. Kepala Perwakilan BPKP Malut

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, II. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) BIDANG INVESTIGASI.Halaman dari 172 halaman Putusan No.250/G/2014/PTUNJKTPAGE Berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33,Jakarta 13120, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I nnnnnenenenec eenIl. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.PAGE Berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33,Jakarta 13120, yang Terdiri Dari : 1.SAMONO. Ak. CfrA.CA. (Direktur InvestigasiInstansi Pemerintah ) ;NASRUL WATHON, Ak, M.Si.,CFE, CFr.A.

DEDI SUDJARWADI, S.H nneeeeeeKesemuanya Warga Negara Indonesia, PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat diJalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK42/$U04/2/2014, tertanggal 11 Desember 2014; Halaman 3 dari 172 halaman Putusan No.250/G/2014/PTUNJKTPAGE Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 250/PENDIS/2014/PTUNJKT, tanggal 3 Desember

sebagai Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang didirikan berdasarkan non undangundang (PeraturanPresiden, Instruksi Presiden dan Keputusan/Peraturan Kepala BPKP)merupakan reinkarnasi dari hasil transformasi DJPKN (Direktorat JendralPengawasan Keuangan Negara).

BPKP merupakan auditor internal pemerintah sebagaimanaberikut ini: 902222 n nnn nn nn nnn nnn n nnn nc ncn nc en nc nnn ncns1. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, TugasFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005; 2.

Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP06.00.00080/K/2001 tentangOrganisasi dan Tata Kerja BPKP; 5. Peraturan Kepala BPKP Nomor : Per1314/K/D6/2012, tanggal 16 Oktoberbahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres103/2001).

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, II. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) BIDANG INVESTIGASI.Halaman dari 172 halaman Putusan No.250/G/2014/PTUNJKTPAGE Berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33,Jakarta 13120, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I jnnnnnnennnece neeIl. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.PAGE Berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33,Jakarta 13120, yang Terdiri Dari : 1.SAMONO. Ak. CfrA.CA. (Direktur InvestigasiInstansi Pemerintah ) ;NASRUL WATHON, Ak, M.Si.,CFE, CFr.A.

sebagai Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang didirikan berdasarkan non undangundang (PeraturanPresiden, Instruksi Presiden dan Keputusan/Peraturan Kepala BPKP)merupakan reinkarnasi dari hasil transformasi DJPKN (Direktorat JendralPengawasan Keuangan Negara).

BPKP merupakan auditor internal pemerintah sebagaimanaberikut ini: 29022 2n none n nn nn nnn nnn n nnn nn ncn nn en ncn nn ncn1. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, TugasFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005; 2.

Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP06.00.00080/K/2001 tentangOrganisasi dan Tata Kerja BPKP; 5. Peraturan Kepala BPKP Nomor : Per1314/K/D6/2012, tanggal 16 Oktoberbahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres103/2001).

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasanintern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk auditINIV@SLIQALIE j

Penggugat:</br>Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi</br>Tergugat:</br>Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Asmaun Abbas & Associates,berkantor di Jalan Vidaview Building 2" Floor JalanAndi Pangerang Pettarani No. 49 Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PROPINSI SULAWESI SELATAN; Berkedudukan di Gedung BPKP Jalan Tamalanrea RayaNo. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP

Nasarudin, S.H; 290222 200Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari KepalaPerwakian BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:SKK10/SU04/2/2013 tanggal 8 Juli 2013dan Nomor:SKK14/SU04/2/2013 tanggal 19 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut; Telah memba Ca: 92 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nrc nnn ne1.Penetapan Ketua

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 Tergugat telah membuat SuratTugas untuk melakukan Audit Investigasi pada PT.Bank TabunganNegara (Persero) Cabang Syariah Makassar yaitu Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST1828/PW21/15/2009 Tanggal 7 Oktober 2009; 3.

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP PropinsiSulawesi Selatan Nomor : ST1828/PW21/15/2009 Tanggal 7 Oktober2009, menunjuk Tim audit untuk melakukan Audit Investigatif AtasDugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (KendaraanBermotor Roda Empat/Mobil) pada PT. BTN (Persero) Cabang SyariahMakassar tahun 2005 S/d 2008 ; reer nnn nnn nnn nnn nner ee ee4.

BPKP sudah tidak memiliki kewenanganmelakukan Audit Infestigasi (Audit Tertentu) atau Pemeriksaanterhadap adanya dugaan penyimpangan keuangan Negara/KeuanganDaerah, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkanSK.TUN obyek sengketa adalah tindakan yang tidak berdasar hokum;Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat selain tidak berdasarkanpada ketentuan seperti yang tersebut pada uraian di atas, jugaterhadap BUMN in casu Bank Tabungan Negara (Persero) selaku BUMN,maka yang berhak melakukan

Eng (PENGGUGAT)- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA PERWAKILAN BPKP SUMUT (TERGUGAT I)- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (TERGUGAT II)- KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA (TERGUGAT III)

Pramuka No. 33 Jakarta danPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jln. Jend. Gatot SubrotoMedan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Perwakilan BPKP Sumatera UtaraNomor : SKK22/SU04/2/2014 tanggal 2 Juni 2014, untuk Tergugat Il hadir Kombes Pol.AMAN GANE, SH, AKBP. DIDIK MIRAHARJA, SH, MHum., Kompol R.

Pasal 49 PP 60/2008 tersebutmenyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan internpemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk auditinvestigatif.Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasidengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidanakorupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkanbisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya denganmengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderalalau

Penghitungan kerugiannegara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atauBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selakuPenyidik.

Azzam Rizal,M.Eng (Penggugat a quo), yang pada pokoknya menyatakan:...Menimbang, bahwa ahli BPKP Propinsi Sumatera Utara sesuaiLaporan Hasil Audit No.

Register 263 K/TUN/2014 antara Deputi Kepala Badan Pengawasan DanPembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Dkk melawan IR.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) Pusat, berkedudukan di Jakarta Cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), DKK

PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN Rll. cq.BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), berkedudukan diJalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta Timur, diwakili oleh Prof.Mardiasmo, Ak. M.B.A., Ph.D. selaku Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalamHalaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2017hal ini memberi kKuasa kepada Triyono Haryanto, S.H., M.H.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunandisingkat BPKP;5) Bahwa sesuai dengan peraturan tersebut di atas, strukturkelembagaan Tergugat (BPKP) adalah berada langsung dibawah Presiden, maka BPKP tidak berada di bawah MenteriKeuangan R.I.Dalam hal struktur kelembagaan, BPKP tidak berada di bawahMenteri Keuangan R.I.

BPKP tidak mempertanggungjawabkankinerjanya kepada Menteri Keuangan R.I., akan tetapi Tergugat (BPKP) langsung bertanggungjawab kepada Presiden.Sehingga, tidak ada sedikitpun kaitan antara Tergugat (BPKP)dengan Menteri Keuangan R.I.6) Bahwa sesuai fakta dan argumentasi yuridis di atas, terbuktibahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapatkekeliruan pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat I.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat I, denganmenyatakan Tergugat adalah Pemerintah

BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan JenderalA. Yani Km 33,5 Banjarbaru. Hal ini mengandung pengertianbahwa BPKP berada di bawah Bupati Kapuas dan di bawahGubernur Kalimantan Tengah;Menimbang, bahwa tidak ada sedikitpun kaitan antara BPKPBanjarbaru dengan Gubernur Kalimantan Tengah maupun Bupatikapuas, dalam hal kaitan struktur kelembagaan. BPKP tidakberada di bawah Gubernur Kalimantan Tengah dan atau BupatiKapuas.

Menurut peraturan perundangundangan, secarastruktural tidak ada kaitannya antara BPKP dengan Gubernur danatau Bupati.

Pembanding/Penggugat : AGUS HARTONO Diwakili Oleh : hanitiyo satria putra SH.MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( BPKP ) PROVINSI JAWA TENGAH

,
Tergugat:
1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq Kepala Kepolisian Resor KAPOLRES Ngawi
3.Kepala BPKP Pusat Cq. Kepala BPKP Daerah Jawa Timur
4.Bupati Kabupaten Ngawi Cq. Kepala Dinas Pendidikan Ngawi
5.Ir. H. BUDI SULISTYONO alias KANANG
6.Drs. ABIMANYU, M.Si.,
7.Kapolres Ngawi
8.Kepala BPKP daerah Jawa Timur
9.Kepala Dinas pendidikan Ngawi

., dkk, Anggota/Pegawai Polri yangberkantor di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 10, Ngawi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020 danSurat Perintah tanggal 9 April 2020, sebagai Tergugat II;BPKP (BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN) PUSAT, berkedudukan di JI. PramukaNomor 33 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur cq. KEPALABPKP DAERAH JAWA TIMUR, berkedudukan di JI.

., CLA,dkk, kesemuanya PNS pada BPKP, yang berkantor di Jl.Pramuka Nomor 33 Jakarta dan di JI. Raya Bandara JuandaNomor 38 Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 April 2020 dan Surat Tugas tanggal 3 Juli2020, sebagai Tergugat III;4. BUPATI KABUPATEN NGAWI, berkedudukan di JI. Teuku Umar Nomor12 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawicq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NGAWI (KADINDIk),berkedudukan di JI.