Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimanalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP.

Tergugat pergimeninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sampai sekarang.Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada komunikasi lagi Sampai sekarang.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat danTergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membinarumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telan melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP

Bahwa dengan demikian apa yang telah Pemohon sampaikan diatas telahmemenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak di PengadilanAgama Banyumas sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumBerdasarkan alasanalasan tersebut diatas mohon kiranya kepada KetuaPengadilan Agama Banyumas berkenan untuk memeriksa PermohonanPemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yangamarnya sebagai berikut2.

ditetapbkan Penggugattelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PegawalNegeri Sipil yang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP

Bahwa alasanalasan Penggugat ini telah sesuai denganketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo.PP No.9Tahun 1975 Pasal 19 huruf f ;Berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, dengan ini kamimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakartamelalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menerima,memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusansebagai berikut :Primair :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya ;2.

Pelawanwan prestasi maka sesuai Pasal 6Undangundang nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan apabila debiturcidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,maka dari pada itu tidak ada alasan bagi Terlawan Ill untuk menolakpermohonan Penerbitan SKPT sebagai persyaratan Lelang;Bahwa atas dasar UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PPNo. 48/1994 Jo.PP

S1392/WKN.09/KNL.08/2016 Tanggal 18Oktober 2016 Daftar isian 307 : 18873/2016, sudah sesuaiprosedurberdasarkan UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No. 24/1997; PP No.13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPN No.6001900 tanggal 31Juli 2003Berdasarkan dalildalil dan argumentasi di atas Terlawan Ill mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut :Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan

Yaitu berdasarkan UU No. 5/1960;UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996;PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPNNo.6001900 tanggal 31 Juli 2003;3. Menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan juga telah mengajukanjawaban sebagai berikut :I. DALAM EKSEPSIa. GUGATAN PELAWAN KABUR ( OBSCUUR LIBEL)1.

Kemudian setelah kejadian perselisihantersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang danTergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat danTergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membinarumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telan melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun

perceraian ini adalah sebagaiberikut:Halaman 1 Putusan Nomor: 14/Pat.G/2017/PN Sgl1>Bahwa Penggugat DARYATI dengan Tergugat YONO telahmelangsungkan Perkawinan secara Agama Budha dihadapan pemukaagama Budha yang bernama Muhassan Wongtomo di Sungailiat padatanggal 22 Nopember 2006, perkawinan mana telah dicatat pada kantorcatatan sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat pada tanggal 31 Mei 2007,dengan Akta perkawinan Nomor : 19.01.AK.2007.000088 menurut sibld1917 No. 130 jo .1919 No. 81 UU No.1 Tahun 1974 Jo.PP

Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan pemukaagama Budha yang bernama Muhassan Wongtomo di Sungailiat padatanggal 22 Nopember 2006, perkawinan mana telah dicatat pada kantorcatatan sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat pada tanggal 31 Mei 2007,dengan Akta perkawinan Nomor : 19.01.AK.2007.000088 menurut stbld.1917 No. 130 jo .1919 No. 81 UU No.1 Tahun 1974 Jo.PP No.9 Tahun1975 dan Permendagri No. 28 Tahun 2005 yang di keluarkan

nena enteermreeeeerEREeeomearaaEeMenolak kemafsadatan (kerusakan/sesuatu yang tidak baik) diutamakan,untuk meraih kemaslahatan (kebaikan),~Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya, sehinggapermohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

Hakimcukup menunjuk kepada halhal sebagaimana yang tercantum dalamBerita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai yangtercantum dalam putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1 harus dinyatakanterbukti antara pemohon dan termohon telah terikat oleh perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil,makasesuai ketentuan PP nomor : 10 tahun 1983 jo.PP

Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimanalayaknya suami isteri yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencinta, hormat menghormati, setia member bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No.01 Tahun 1974 Jo.PP. No.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no.1 tahun 1974 jo.PP. no.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116;7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini dengan tunai;Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas IA Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihakserta memberikan putusan sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Pemerintah No.45 tahun 1990,wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat;Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianwajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;2.Bahwa karena dalam perkara ini Pemohon tidakmenyertakan izin dari pejabat yang berwenang makapermohonan talak daqri Pemohon tidak menemph syaratformil sebagaimana diharuskan oleh pasal 3 ayat (1) PPNo.10 ytahun 1983 Jo.PP

2006 karenaPenggugat berada di Malasyia sampai pulang dari Malasyia pada tanggal 25Nopember 2010 kerumah orang tua Penggugat sendiri, Sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti ;Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai mana layaknyasuami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri saling cintamencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepadayang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PA Srhalaman 2 dari 9 halaman8.

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohonyang bernama: ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama: CALONISTRI ANAK;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan telahdiubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP