Perkara No.3 9Pid.Sus.TPK/2016/PN.Beglkhusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan seleksipenderita katarak di RSUD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.47.400.000,00;151)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan Bupati untuk pembayaran tagihan media suratkabar harian radar utara tahun 2011 sebesar Rp. 8.250.000,00;152)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati untuk pembayaran tagihan media suratkebar

satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati kegiatan Festival Pesisir Pantai PanjangProvinsi Bengkulu Tahun 2012;261)1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuankhusus sesuai kebijakan bupati untuk fasilitasi konflik pertanahansengketa lahan SMPN 03 Kec.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 37.650.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukpembinaan dan penertiban penghuni rumahnelayan di Kel. Bandaratu, Mukomuko4. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 96.225.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati kepada KantorCamat Malin Deman Kab. Mukomuko5. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 47.400.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangkaseleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko6.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 39.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukOperasional Dokter Spesialis Mata kegiatanOperasi Katarak di RSUD Mukomuko7. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 40.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati kegiatanReward bagi peserta KB Pria VasektomiTahun20128. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 28.500.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukpemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun20129.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 33.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukmengikuti festival pesisir wisata pantai panjangProvinsi Bengkuku Tahuan 201210. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 17.500.000,00 Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangka Hal 159 dari 223 Halaman. Perkara No.39/Pid.Sus.

MENPANRB dan saat itu SRIWIDA SITUMORANG mau juga untukmengikuti Calon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan MENPANRB tersebut,kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wib saksi JuliaryiSitumorang dan saksi Rosita Purba pergi kerumah JULIA ARITONANG di Jalan PuloRembang Gang Nusa Kota Sibolga dan di rumah tersebut bertemu dengan terdakwa yangmana pada saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran masukCalon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan

MENPANRB tersebut dan padaHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.B/2016/PN Sbgsaat itu terdakwa menjelaskan bahwa memang benar ada Jalur kebijakan MENPANRBuntuk penerimaan CPNS lalu terdakwa menunjukan Surat edaran tentang penerimanaanCalon Pagawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur kebijakan MENPANRB dan mengatakankalau dia bisa untuk mengurus masuk sebagai CPNS tersebut lalu saksi Rosita Purbabertanya kepada terdakwa bagaimana cara dan apa saja persyaratan untuk masuk sebagaiCPNS tersebut dan pada saat

MENPANRB dan saat itu SriwidaSitumorang mau juga untuk mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) jalur Kebijakan MENPANRB tersebut;Bahwa, kemudian hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 18.00Wib saksi dan Juliarti Situmorang pergi ke rumah Julia Situmoranguntuk bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi menanyakan kepadaTerdakwa tentang kebenaran masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)jalur Kebijakan MENPANRB tersebut dan saat itu.

atau sisipan, antara lain arahanyang diberikan adalah bahwa penerimaan tersebut adalah jalur kebijakan,tidak boleh ada yang tahu, jalur kebijakan adalah sisipan atau lewatbelakang, mereka juga mengatakan bahwa kamilah yang mengurus danmembantu dalam penerimaan PNS Jakur Kebijakan atau sisipan dan juga57mengatakan untuk penempatan agar ditunggu informasi selanjutnya danyang memberikan arahan adalah (2) dua perempuan yang tidak terdakwakenal, karena terdakwa datang terlambat dalam arahan tersebut,

H.R denganmengatakan masih ado dak pak yang penerimaan CPNS jalur sisipan (jalurregulasi kebijakan) yang sampai tahun 2014 kemudian dijawab masih adabuk kemudian terdakwa jawab kalau masih ada, ada yang mau masuk, tapinanti terdakwa kabari bapak lagi kemudian dijawab iya buk*.Bahwa setelah terdakwa mengetahui ada penerimaan CPNS jalur sisipan(jalur regulasi kebijakan) dari sdr Drs H. RAMLI.

H.Runtuk pengurusan penerimaan CPNS jalur sisipan (jalur kebijakan regulasi)yaitu sebesar Rp 3.030.000.000. (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) sehinggasisa yang ada pada kami sebesar Rp 1.032.000.000.

H.R dengan mengatakan masin ado dak pak yangpenerimaan CPNS jalur sisipan (jalur regulasi kebijakan) yangsampai tahun 2014 kemudian dijawab masih ada buk kemudiansaya jawab kalau masih ada, ada yang mau masuk, tapi nanti sayakabari bapak lagi Kemudian dijawab iya buk.Bahwa setelah saya mengetahui ada penerimaan CPNS jalursisipan (jalur regulasi kebijakan) dari sdr Drs H. RAMLI.

RUDIANSYAH, SE, MM, yangisinya antara lain menjelaskan bahwa selaku koordinator pengurusan CPNSKategori Kebijakan, meminta foto copi Ijajah terakhir dan foto copi KTP sebagaiidentitas diri yang akan diserahkan ke Instansi BKD daerah masing masing,surat tertanggal 24 Juli 2015, di tanda tangani diatas Materai 6000.108Bahwa semua surat surat tersebut dibuat dengan tujuan untuk menenangkanpara peserta yang ikut penerimaan CPNS Jalur Kebijakan karena penerimaanpegawai jalur kebijakan tersebut tidak pernah

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama FATIMA SYIRIN AGASSI menjadi nama FATIMA SYIRIN MAHDAWI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Wonosobo di Wonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan menerbitkan akte kelahiran baru (atau sesuai kebijakan) serta pencatatan pada

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Wonosobo diWonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anakHalaman 4 dari 5 halaman, Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Wsb.Pemohon tersebut dengan menerbitkan akte kelahiran baru (atausesuai kebijakan) serta pencatatan pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:4.

Penghasilan Badan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PeredaranUsaha sebesar Rp. 3.112.428.478,00;bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap hasil pemeriksaan pajak, penelitiankeberatan dan dokumen Pemohon Banding, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketadalam sengketa banding adalah koreksi positif atas penjualan disebabkan pemberian SpecialDiscount senilai Rp. 3.112.428.478,00 yang tidak wajar karena diluar trade discount;bahwa bagi Pemohon, kebijakan

pemberian diskon merupakan prinsip perdagangan yangberlaku umum dan merupakan kebijakan resmi yang berlaku bagi seluruh pembeli (customer)dan diotorisasi oleh pihak yang Sales Manager sesuai kewenangan yang dimilikinya sepanjangmemenuhi persyaratan sesuai kebijakan perusahaan dimana kebijakan diskon ini berbedabedauntuk masingmasing pelanggan yang didokumentasikan secara khusus sebagai Kartu DiskonPelanggan (Discount and Condition Card);bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas penjualan sebesar

Rp. 3.112.428.478,00karena menurut Terbanding merupakan pemberian tambahan diskon yang tidak berdasar dantidak wajar karena diluar trade discount;bahwa Pemohon Banding menyatakan; tambahan diskon yang diberikan kepada pihak ketiga atas pembelian dalam jumlah volumebesar dan atau pembayaran tagihan yang lebih cepat; kebijakan pemberian diskon merupakan prinsip perdagangan yang berlaku umum danberlaku bagi seluruh pembeli sepanjang memenuhi persyaratan pembelian dalam jumlahvolume besar dan atau pembayaran

pemberian tambahan diskon sebesarRp.3.112.428.478,00 diberikan berdasar Discount Structure for Local Sales, Kebijakan VolumeDiscount Local Sales dan Discount and Condition Card;bahwa atas bukti Surat faksimile Pemohon Banding kepada Gold Coin Singapore Pte.

Ltd.selaku pemegang saham tanggal 21 Maret 1999 tentang Sales Promotion (Structure) menurutMajelis dokumen ini tidak relevan dengan kebijakan pemberian tambahan diskon yang menjadisengketa banding;bahwa atas bukti Discount and Condition Card dari tiap customer yang berisi rincian jenisjenisdiskon yang diberikan dan jangka waktu pelunasan yang ditandatangani oleh Field Staff danSales Manager, Terbanding menyatakan dokumen ini tidak disampaikan pada saat pemeriksaandan penyelesaian keberatan sehingga

Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa KalsuAyam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

103 K/PID/2018yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan NomorBPOM RI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

Bahwa setelah Tergugat mempelajari duduk perkara /fundamentum petendi gugatan, maka terlihat bahwa pokokpermasalahan yang di permasalahkan oleh Para Penggugatadalah sebagai berikut : Kebijakan Tertulis Tergugat Membentuk Panitia SeleksiPemilihan Perangkat Desa (Point 2 Gugatan). Kebijakan Tertulis Mengangkat Perangkat Desa Baru (Point 7Gugatan).b.

Bahwa kebijakan Kepala Desa / Tergugat sebagaimana didalilkandalam gugatan Aquo yaitu terkait dengan kebijakan PembentukanPanitia Seleksi Pemilihan Perangkat Desa dan kebijakanpengangkatan Perangkat Desa Baru yang dilakukan oleh KepalaDesa / Tergugat adalah kedudukannya sebagai Kepala Desa atausebagai penyelenggara pemerintahan.Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Pyae.

Bahwa jika ada yang keberatan atas kebijakan yang dilakukanoleh Tergugat maka hal tersebut menjadi sengketa administrasipemerintahan / Sengketa Tata Usaha Negara.f.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakanPenggugat melakukan perbuatan melawan hukum denganmengeluarkan kebijakan / keputusan tentang pembentukan panitiaseleksi perangkat desa dan kebijakan / keputusan tentangpengangkatan perangkat desa yang baru.. Bahwa semua kebijakan / keputusan yang dilakukan / dikeluarkanoelh Tergugat semuanya sudah sesuai dengan prosedur danketentuan perundangundangan dan juga tidak melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik..

Kebijakan Tertulis Mengangkat Perangkat Desa Baru (Point 7Gugatan).Sehingga dalam Petitum/tuntutan dipoint 3 gugatan Para Penggugatmenyebutkan pada intinya untuk membatalkan atau menyatakan tidakbekekuatan hukum mengikat kebijakan tergugat tentang pembentukanpanitia seleksi / Pansel;Menimbang, bahwa kebijakan tertulis Tergugat tersebut sebagaikepala Desa Aiq Bukak sebagaimana dalam bukti surat (vide bukti P.1,T.2, dan T.3), Majelis berpendapat adalah kebijakan Tergugat sebagaikepala desa yang merupakan

umumnasional dalam pengembangan dan koordinasiPendidikan Tinggi Keagamaan;b. menyusun dan menetapkan kebijakan umumdalam penghimpunan dan pendayagunaanpotensi masyarakat untuk mengembangkanPendidikan Tinggi Keagamaan; danc. mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaanberdasarkan kebijakan umum, sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiriatas:1. rencana pengembangan jangka panjang 25(dua puluh lima) tahun;2. rencana pengembangan jangka menengahatau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan3

PTKS.(3) Otonomi pengelolaan PTK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. otonomi di bidang akademik yang meliputipenetapan norma dan kebijakan operasionalserta pelaksanaan:1. pendidikan;2. penelitian...eSYPRESIDENREPUBLIK INDONESIADs3.21penelitian; danpengabdian kepada masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.otonomi di bidang nonakademik yang meliputipenetapan norma dan kebijakan operasionalserta pelaksanaan:aoe eSorganisasi;keuangan;kemahasiswaan;ketenagaan; dansarana

prasarana,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 39Otonomi pengelolaan pada PTKN meliputi:a. bidang akademik terdiri atas:1.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan pendidikan terdiri atas:persyaratan akademik mahasiswa yang akanditerima;kurikulum dan Program Studi;proses pembelajaran;penilaian hasil belajar;persyaratan kelulusan; danwisuda.penetapan norma, kebijakan operasional, sertapelaksanaan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.b. bidang nonakademik terdiri

atas:1.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan organisasi terdiri atas:a)b)rencana strategis dan rencana kerja tahunan;dansistem penjaminan mutu internal.2. penetapan...(2)ANT,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA22penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan keuangan terdiri atas:a) membuat perjanjian dengan pihak ketigadalam lingkup Tridharma; danb) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.penetapan norma, kebijakan operasional,

danpelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler danekstrakurikuler;b) organisasi kemahasiswaan; danc) pembinaan bakat dan minat mahasiswa.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan ketenagaan terdiri atas:a) penugasan dan pembinaan sumber dayamanusia; danb) penyusunan target kerja dan jenjang karirsumber daya manusia.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasaranaterdiri atas:a) penggunaan sarana dan prasarana

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :

a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Insubordinasi yang dimaksudadalah tindakan penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi2(Letkol Ckm dr.

dari tiap Persit Kompibukan kebijakan Danyon, Masalah kebijakan dari Danyon untukdibuatkan pos jaga di depan rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad memangkebijakan itu dari Danyon memerintahkan Kasi Log, karena mengingatrumdis bersinggungan langsung dengan jalan raya dan memangperintah dinas.5.

, Kopda Kopda Yusuf berperan ikuttandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes.4.

(Saksi4) terhadap Kopda Andika serta beberapa kebijakan Danyonkes1/1 Kostrad Letkol Ckm dr.

Boy Ramurthi (Saksi2)Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yangditerapkan oleh Saksi2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad.5.

Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,- (enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,-(enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar copy nama-nama PNS melalui jalur kebijakan

yang pada kolom baris ke 6 7.8 terdapat nama-nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang ;- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI No Rekening 0604-01-009949-50-2 An Mardjoni;- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nama CPNS yang diajukan melalui jalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam) orang yang pada nomor 56, 67, 58 terdapat nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang 8 (delapan) lembar nama-nama orang

yang membantu saudara Mardjoni mencari peserta yang mau mengikuti jalur kebijakan , yang pada lembaran ke-6 terdapat nama Antonang 1 (satu) rangkap dokumen Surat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan kepada Saudara Drs H.

Jambi, bisa menjadikan orang yang mau jadi PNS tanpates melalui jalur kebijakan di BKN. Dan Terdakwa MARDJONI sudahsering menjadikan orang PNS melalui jalur kebijakan tersebut, dan pastilulus. Karena Terdakwa MARDJONI, mempunyai jalur khusus di BKNjakarta. Dan setelah penyerahan uang, sekitar 3 (tiga) minggu akanmendapatkan SK NIP dari BKN.

Namun saksi percayadengan Terdakwa MARDJONI, karena Terdakwa MARDJONI jugasebagai PNS, Jadi saat ia mengatakan bahwa dirinya bisa menjadikanorang PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan, makanya saksimemberanikan diri cobacoba untuk mencari orang yang mau menjadiPNS tanpa tes melalui jalur kebijakan tersebut, namun akhirnya saksitersangkut dalam perkara sekarang Ini dan Sepengetahuan saksi, sampaisaat ini saksi tidak pernah mengetahui ada PNS yang dilantik melaluijalur kebijakan tanpa tes tersebut;

MARDJONI, 1(satu) rangkap dokumen daftar namanama CPNS yang diajukan melaluijalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam)orang, yang pada nomor, 56,57,58 terdapat nama BERN A REGINABR.SIMBOLON, RUT AGUSTINI BR SIMBOLON, RAHELINASrTUMORANG, 8 (delapan) lembar namanama orang yang memintatolong kepada Terdakwa MARDJONI mencari peserta yang maumengikuti jalur kebijakan, yang pada lembaran ke6, terdapat namaARITONANG, 1.

Lubuk Linggau selatan II Kota Lubuk Linggau danterdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan saudara ARIOS OSUNGGUmemperkenalkan terdakwa kepada sdr SUDUNG SIMBOLON karena adakeluarga sdr SUDUNG SIMBOLON yang akan mengikuti tes CPNS pusatHalaman 51 dari 86 Putusan Nomor 833/P id.B/2014/PN.LIgJalur kebijakan melalui seleksi administrasi atau tanpa melalui testertulis ;Bahwa Terdakwa menerangkan orang atau keluarga sdr SUDUNGSIMBOLON yang akan mengikuti tes CPNS melalui jalur kebijakan atautanpa melalui

Dan oleh karena itulah, maka terdakwa akhirnya tertarikdengan ajakan Sdr THAMRIN dan mulai mencari orang yang mau jadiPNS tanpa tes melalui jalur kebijakan;Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memang semua uang dari SdrSUDUNG SIMBOLON tersebut sudah terdakwa berikan kepada 7 (tujuh)orang yang batal mengikuti tes melalui jalur kebijakan. Dan untuk buktipenyerahan uang ketujuh orang tersebut ada.

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I), 4. PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I) berkedudukan di Gedung SMESCOUKM Lt.8, JalanGatot Subroto Kav. 94, JakartaSelatan.;Dalam hal ini memberi kuasakepada:. Setya Budi Arijanta. Jabatan Direktur Penanganan Permasalahan. Raden Ari Widianto. Jabatan Kepala Bagian. Yulianto Prihandoyo. Jabatan Kepala Sub direktorat BimbinganTekniS;. Dwi Satrianto. Jabatan Kepala Subdirektorat BantuanHUKUM) 222222 222222.

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawaipada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang beralamat Kantor di Gedung SMETower Lt.8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling94, JakartaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 923/DIV/12/2011, tertanggal 29 NopemberSelanjutnya disebut sebagai TERGUGATINTAN ANGKASA AIRDiwakili oleh MILA WINATA, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di Komplek KIMU Jl. PintuGerbang Tol Cibitung Bekasi, pekerjaan DirekturUtama, bertindak untuk dan atas nama PT.

Termohon Peninjauan Kembalimenyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering, yangmenyebabkan ratusan karyawan mengalami Keracunan,sehingga Pihak Management mengambil kebijakan sebagaiberikut: Makanan akan disajikan oleh Termohon PeninjauanKembali Kantin adalah Tempat Penyajian Makan yang telahdisediakan

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.Berdasarkan faktafakta hukum, alasan dan pertimbanganPemohon Peninjauan Kembali serta ketentuan perpajakantersebut diatas, Putusan Majelis yang membatalkan koreksiBiaya Perlengkapan Pabrik sebesar Rp140.381.464,00Halaman 25 dari 45 halaman.

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.i.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, biayatersebut merupakan kebijakan perusahaan untuk memberimakan di tambak untuk seluruh karyawan TermohonPeninjauan Kembali yang berlokasi di tambak, dan untukmendukung pernyataannya tersebut Termohon PeninjauanKembali menyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.k.

Pertanyaannya adalah: tidakkooperatif dan tidak loyal tentang apa dan pada kebijakan Rektor yang mana,kebijakan yang seperti apa, dsb., dst.. Pernyataan itu sangat abstrak dansarat muatan emosional, kabur, abuabu, dan debatable.

Penggugatberprinsip bahwa untuk kebijakan Rektor yang saya nilai positif pastiPenggugat kooperatif dan loyal, tetapi untuk kebijakan yang Penggugat nilaicenderung mengarah pada halhal yang akan melanggar atau tidak sejalandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku pasti dengan tegasPenggugat akan menolak dengan caracara yang bijak dan santun melaluikesempatan konsultasi dengan Rektor. Artinya, Penggugat tidak akankooperatif dan loyal dengan kebijakan seperti itu.

Oleh karena kebijakan Tergugat adalahmempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh warga negara, baik peroranganmaupun kelompok dan bagi mereka yang melanggar kebijakan mendapatkan sanksi.Dalam ilmu hukum terdapat asas penting, yang dikenal dengan /ex specialis derogat legigenerali. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis)mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali).

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014tugas mendukung segala kebijakan Tergugat antara lain seperti, tinggal di kampusdengan rumah yang sangat representatif dan juga Penggugat tidak kooperatif denganpejabat atasan dan sesama Pembantu Rektor.

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014terangan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemohon Kasasi sepertimenentang kebijakan pengiriman Dosen untuk melanjutkan kuliah S3 danmengenai pemotongan gaji dari pinjaman PNS sebagaimana terlihat dalambukti yang Pemohon Kasasi ajukan;d Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menyatakan Rektor adalah PejabatTata Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 01280/1982 tanggal 29 Juli 1982.

Menghukum Penggugat membayar kepada Tergugat uang kompensasi akibat putusnya hubungan kerja berupa uang pisah dan uang kebijakan keseluruhannya berjumlah Rp206.880.859,00 (dua ratus enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Soedrajat Djiwandonosecara materiel ikut terlibat, mengetahui dan atau menyetujui dalam membuatkeputusan dan atau kebijakan yang menyimpng sebagaimana yang dilakukan oleh 3Direktur masingmasing Hendrobudiyanto, Heru Supraptomo, Paul Soetopo.Mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajat Djiwandono dengan tugas dankewenangannya telah membiarkan terjadinya penyimpangan dan atau tidakberusaha mencegah terjadinya penyimpangan tersebut ;9 Bahwa proses terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia J.

Bahwa suatu kebijakan dari pelaksanaan kebijakan yang lebih tinggi (staats beleid)yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi Bank Indonesia berupa pemberian kliringbankbank yang bersaldo debet adalah area dari Hukum Administrasi Negara yangtidak memiliki keterkaitan dengan hukum pidana.7. Bahwa Kebijakan Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J.

SoedrajadDjiwandono bersama Direksi lainnya memberikan fasilitas saldo debet yangmengalami saldo debet pada tanggal 15 Agustus 1997 merupakan overheads beleiddan dalam konteks beleidvijsheid (fries ermessen) atau kebebasan kebijakan yangsama sekali tidak berkaitan dengan unsur *melawan hukum maupun unsur*menyalahgunakan wewenang.810Bahwa kebijakan moneter sepenuhnya tanggungjawab Pemerintah dalam hal iniPresiden, bukan Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J. SoedrajadDjiwandono.

Selanjutnya10111213141516berdasarkan UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1968 tersebut Bank Indonesiamerupakan bagian dari Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia adalah anggotakabinet yang berarti bahwa posisi Gubernur Bank Indonesia adalah pembantuPresiden.Bahwa pemberian BLBI merupakan kebijakan moneter Pemerintah yangdiinstruksikan oleh Presiden. Bila dikaitkan dengan pasal 51 ayat (1) KUHP,maka Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J.

dan melakukanoperasional adalah hanya Direktur, sedangkan Gubernur hanya terfokuspada kebijakan ;Bahwa yang melaksanakan kebijakan dari Gubernur adalah Para Direksi,sedangkan yang bertanggung jawab kebijakan Gubernur adalah paraDirektur yang melakukan operasional ;Bahwa yang membuat dan menandatangani Surat Keputusan Direksi BINo.29/53/Kep/Diri/1996 tanggal 1Juli1996 adalah Direksi berdasarkanamanat dari UndangUndang, UU No.13/1968 mengatakan bahwa Direksimembuat tata tertib dan tata cara pelaksanaan

=s2 Diskresi merupakan ruang kebijakan/kewenangan yang dimilikiadministrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak adaaturan yang jelas/samarsamar atau ada persoalan yang muncul tiba> Peraturan kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan olehadministrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturanperundangundangan ; 922 no nnn nn anne ennaBahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atauperaturan kebijakan ; Bahwa :> Intra legal atau belied legal merupakan peraturan kebijakan

yangmasih berada dalam ranah hukum ; 2> Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalamranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada ; > Ekstra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranahhukum dan tidak mentaati regulasi yang ada ; Bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; Halaman 39 dari 72 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUNKPGBahwa hukuman pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukansedangkan hukuman = administrasi berkaitan dengan

Oleh karena itu,harus lebih berhatihati dalam membuat peraturan kebijakan ; Bahwa seharusnya penjelasan itu ada pada regelnya (peraturannya)bukan pada beleidnya (kebijakan). Beleidnya sudah masuk dalamranah pelaksanaan/ranah eksekutif.

Apabila setiap regulasi / kebijakan yang dariatas dirasa bertentangan dengan realitas hukum dinegeri ini kenapaharus ditaati ?

Bahwa peraturan kebijakan harus mentaati regulasi yangLSS TIAGO fee eseeweee eee eeeereee eee eeeBahwa Ahli tidak dapat menjelaskan jika sudah masuk dalam wilayahhukum pidana ; 222222 no nnn ncn n nn nc nc ncn nc ec ncceeeBahwa Pejabat yang mengeluarkan keputusan untuk memberhentikanASN, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan perbuatanmelawan hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidakBahwa Keputusan dianggap tidak sah, artinya bahwa keputusantersebut dapat dinyatakan batal

Bahkan Tergugat dalamdupliknya telah menyebutkan semua kebijakan yang dimaksud dalam gugatanPara Penggugat; Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru. dan tidak tepatmempertimbangkan bahwa tuntutan agar suatu peraturan/keputusan hukumdinyatakan tidak dapat diterapkan atau tidak mempunyai kekuatan hukumadalah masuk katagori tuntutan pengujian suatu peraturan hukum.

Terbanding tidak mempunyai kKewenangan untuk membentukperaturan atau kebijakan yang dapat mengikat kepada Para Pembandingsemula Para Penggugat; Bahwa kebijakan Terbanding tetang penunjukan beberapa organisasi pers ataulembaga pendidikan sebagai Lembaga penguji, Uji Kompetensi Wartawan,Peraturan tentang standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria dan tata cara menetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawansebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria

Mendata perusahaan Pers;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menerbitkan ataumenetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi dibidang pers, khususnyamenerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan sebagaimanadidalilkan Para pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan yang sah dariTerbanding semula Tergugat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undangundang dalam rangka menjamin, melindungi dan mengembangkan kemerdekaanpers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers

nasional;Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKIMenimbang, bahwa kebijakan uji kompetensi yang diterbitkan Terbandingsemula Tergugat tidak bersifat memaksa, oleh karena itu Wartawan yang tidak ataubelum mengikuti uji kKompetensi tetap berprofesi sebagai wartawan dan dapatmenjalankan tugas kewartawanannya.

Akan tetapi profesi dan tugaskewartawanannya yang dijalankan belum memenuhi standar kompetensi wartawan;Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para penggugat, baik berupa bukti surat, keterangan saksi,ataupun bukti lain bahwa penerbitan beberapa kebijakan tentang kompetensiwartawan bersifat melawan hukum.

adalah suatupenilaian yang keliru mengingat: Peraturan kebijakan yang dikeluarkan olehinstansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahterhadap warganegara atau instansi pemerintah lainnya adalah tindakan yangberlebihan tanpa dasar hukum, dalam hal ini tindakan Tergugat/Termohon Kasasimenerbitkan Surat Nomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentangPenutupan Praktek Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa DuaBebandem Kabupaten Karangasem, adalah tindakan

pada hakekatnyamerupakan produk dari perbuatan Tata Usaha Negara yang bertujuan; naar huitengebrachts schrifttelijke beleid yaitu menampakan keluar suatu kebijakan tertulis,dan tidak dapat dikatagorikan sebagai suatu kebijakan yang bukan wewenangPengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus perkara tersebut, melainkan telahmemenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena didalamnya mengandungpengaturan yang bersifat umum yaitu: a.

yang keliru menilai tentang kebijakan,bahwasannya sebagai peraturan yang bukan perundangundangan, peraturankebijakan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansihukum.

Peraturan kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada Badan atau PejabatTata Usaha. (Bagir Manan, dkk. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,Penerbit Alumni Bandung, Edisi Kedua. Cetakan keI, 1997. hal 169170).Sehingga karenanya pertimbangan hukum yang demikian menjadi tidak relevansecara hukum dan patut dikesampingkan;6 Bahwa menurut R. Wiyono, SH.

20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional dan peraturan perundangundangan lainnya; bukan sematamata berdasarkan aturan kebijakan, dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi juga merupakan keputusan Tata Usaha Negara danterhadap masalah yang ditimbulkannya/sengketa adalah tetap menjadi wewenangPeradilan Tata Usaha Negara;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

Kebijakan Penggunaan Sistem Komunikasi Elektronik ConocoPhilips;3. Menyatakan Putus dan berakhir Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;4. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat sebesar Rp140.642.625,00 (seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang Pisah = Rp56.257.050,00b.

KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK? PELAYANAN RS PARITMALINTANG TERHENTI AKIBAT SK ANGKU MANYURUAH 6 URANGDOKTER SPESIALIS KA BKD. DIMA LATAK SISI KEMANUSIAANANGKU? SAMANTARO ANGOK URANG BANYAK TERANCAM BUTUHHalaman 9 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PmnPELAYANAN MEDIS. LAI BAUTAK ANGKU PAK BUPATI? ( HAI ALIMUKHNI..!! KEBIJAKAN BINATANG APA YANG DIBUAT ?

binatang tersebut adalah Ali Mukhni atauBupati orang yang membuat kebijakan bukan orang yang dirumah sakitseperti binatang ; Bahwa dalam kalimat terdakwa tersebut yang dibinatangkan adalahmanusia/insani bukan kebijakannya yang binatang ; Bahwa yang diposting oleh terdakwa tersebut bukan merupakan karyafiksi atau fakta, terdakwa ada membuat kalimat kebijakan binatang apoyang dibuek* itu) artinya merupakan kebijakan yang merendahkanseseorang dan kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya (?)

tersebut yaitu kebijakan Bupati adalah kebijakan yang salah; Bahwa maksud dari kalimat terdakwaKEBIJAKAN BINATANG APONAN BABUEK?

KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK?PELAYANAN RS PARIT MALINTANG TERHENTI AKIBAT SK ANGKUMANYURUAH 6 URANG DOKTER SPESIALIS KA BKD. DIMA LATAKSIS KEMANUSIAAN ANGKU? SAMANTARO ANGOK URANG BANYAKTERANCAM BUTUH PELAYANAN MEDIS. LAI BAUTAK ANGKU PAKBUPATI? (Hai Ali Mukhni..!! Kebijakan binatang apa yang dibuat?

BINATANG dalam kalimat KEBIJAKAN BINATANGAPO NAN BABUEK?