Ditemukan 88 data
73 — 16
Provinsi Km.4 Dusun Sepan Batu Blok Raya IllNo. 1 RT003/RW 002 Desa Kelaik KecamatanNanga Pinoh Kabupaten Melawi ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan, PemadamKebakaran dan Pertamanan Kabupaten Melawi ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 11 Juni 2014s/d tanggal 20 Juli 2014;3.
PT HANKA
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia cq Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan
81 — 91
Bahwa setelah sampai di atas kapal TERGUGAT, tanpamemperkenalkan diri terlebin dahulu TERGUGAT meminta kepadaNahkoda untuk menyerahkan dokumen kapal dan dokumen lain yangberhubungan dengan kelaik lautan kapal untuk diperiksa.
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 1918 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SAIPUL BAHRI, S.Sos.Tempat lahir : Nanga Silat ;Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 12 September 1968 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Provinsi Km. 4 Dusun Sepan BatuBlok Raya Ill Nomor 1 RT 003/RW 002Desa Kelaik, Kecamatan Nanga Pinoh,Kabupaten
BIRCHMOND PTE LTD.,
233 — 159
bahwa dari dalil permohonan Pemohonan padapokoknya menyatakan Pembeli yakni Carpediem Mandiri Corp (PT) tidakmelunasi kewajiban pembayaran yang terutang setelah Pemohonmemberikan peringatan lisan dan mengirimkan beberapa somasi, makapadahal Pemohon tetap dengan beritikad baik berupaya agar pihakCarpediem Mandiri Corp (PT) selaku Pembeli dapat melunasikewajiban pembayaran yang terutang dan kewajiban pembayaran lainnya,maka Pemohon meminta agar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq.Direktorat Kelaik
Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
NUR ROHMAN BIN TARSO
44 — 5
Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Permen KP No 3 Tahun 2013 tentangKesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Surat persetujuan berlayar adalahdokumen Negara yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanankepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhanperikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal,laik tangkap dan laik simpan.
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
1.BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA
2.SULARNO, SE bin KARYO MISDI
337 — 154
Bahwa pekerjaan :PNS di Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan kelas Tanjung Balai Karimun Kepulan Riau (Kepala SeksiSertifikasi semenjak 1 Februari 2019 sampai sekarang yang sebelumnya diLokasi Pelabuhan Batam sebagai Kepala Seksi Tertib Berlayar menjabatdari Januari 2015 sampai bulan Mei 2018).Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm Bahwa tugasnya saksi melakukan penilikan (Mengamati) pemenuhanpersyaratan kelaik lautan Kapal dan Pemberian Surat Persetujuan Perlayarserta Pengawasan
ini berkenaan dengan putusan inkracht, disitu misalnya adaganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000.000, atau barang kali di dalamputusan itu disebutkan ada barang yang diangkut oleh kapal tersebutbelum diantar sebagaimana disebut pada ayat (3); Bahwa Pasal 9 ayat (2) PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata CaraPenerbitan Surat Persetujuan Berlayar, menyebutkan tetap mengacukepada dokumen, disebutkan: dalam hal syahbandar mendapat laporandan/atau mengatahui kapal yang akan berlayar tidak memenuhipersyaratan kelaik
Terbanding/Jaksa Penuntut : ERMAN SYAFRUDIANTO, SH
Turut Terbanding/Terdakwa : DRS. WENDRI AZMA
70 — 34
Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kapal Penumpang DinasPerhubungan Kab.Pasaman Barat Nomor : PK.001/1/01/AD.TBS 2012 Tanggal 14juni 2012 yang dilakukan oleh ahli perkapalan pada Kantor Administrator Teluk BayurPadang hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Kapal tersebut tidak memenuhistandar kelaik lautan kapal dan prosedur status hukum kapal yaitu dengan tidak adanyadilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang dan tidak memiliki dokumen kapalyang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kapal Penumpang DinasPerhubungan Kab.Pasaman Barat Nomor : PK.001/1/01/AD.TBS 2012 Tanggal 14juni 2012 yang dilakukan oleh ahli perkapalan pada Kantor Administrator Teluk BayurPadang hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Kapal tersebut tidak memenuhistandar kelaik lautan kapal dan prosedur status hukum kapal yaitu dengan tidak adanyaHal 67 dari 91 hal Put.
PT. MARINE SERVICE ENGGINEERING
Tergugat:
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARA DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
368 — 466
Pasal 208 ayat (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dankeamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)Syahbandar mempunyai tugas:Halaman 15 Putusan Nomor: 107/G/2019/PTUN.Mtra. mengawasi kelaik lautan kapal, keselamatan, keamanan danketertiban di pelabuhan;b. mengawasi tertib alu lintas kapal di perairanpelabuhan dan alurpelayaran;mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah airmengawasi kegiatan penundaan kapal;~ 29 2 9mengawasi pemanduan
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
SLAMET DANURI
59 — 24
mengajukanpermohonan penerbitan Surat surat kapal, Kemudian diserahkan kebagian Tata Usaha dengan dilampirkan persyaratan, dari Tata Usahaditeruskan ke Ka Adpel untuk mendapatkan Disposisi, Ka Adpelmemberikan disposisi untuk diproses kemudian diserahkan ke KasiKalaik lautan kapal untuk dilakukan verivikasi, pengukuran kapal, cekfisik sampai dengan dibuatkannya draf surat ukur, Setelah draf sudahdibuat kemudian di serahkan ke Ka Adpel untuk ditandatangani,Setelah ditandatangani diserahkan kembali ke Kasi Kelaik
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
HARI SANTOSO
55 — 25
Utr.dibuat kemudian di serahkan ke Ka Adpel untuk ditandatangani,Setelah ditandatangani diserahkan kembali ke Kasi Kelaik Lautan dandiberikan nomor dan di catat di buku register.Bahwa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 5147/Bc, tanggal 1September 2010 merupakan surat ukur sementara yang dikeluarkan diKantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Sunda Kelapa yang ditandatangani oleh saksi, adapun maksud dibuatkannya surat ukurtersebut adalah sebagai bukti bahwa KM.
67 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
BaharMas harus dipenuhi ketentuan kelaik lautan kapal termasuk keadaanmesinnya harus laik laut oleh karenanya keamanan dan keandalan mesinharus memenuhi sertifikasi keselamatan konstruksi mesin yang diatur dalamSolas (Safety Of Life At Sea) Solas Convention 1973/1978 yang sudahdiadopsi dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 1992 dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pasal 124 sampaidengan pasal 171 dan adanya pasal 1 sub 35 UndangUndang tersebutberbunyi Badan Klasifikasi adalah
487 — 64
Apabilakapal sudah sesuai dengan prosedur kelaik lautan dalam aturankesyahbandaran maka baru diterbitkan SPB,. 4. Setelah diterbitkan SPBkapal dapat segera melakukan pelayaran (diberikan batas waktu 1x24jam).> Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan SPB adalahSyahbandar atau petugas/pejabat yang memiliki kompentensi di bidangkesyahbandaran.
Apabilakapal sudah sesuai dengan prosedur kelaik lautan dalam aturankesyahbandaran maka baru diterbitkan SPB,. 4. Setelah diterbitkan SPBkapal dapat segera melakukan pelayaran (diberikan batas waktu 1x2jam).> Bahwa yang mempunyai kewenangan alam penerbitan SPB adalahSyahbandar atau petugas/pejabat yang memiliki kompentensi di bidangkesyahbandaran.
Jaya Mulia Yusuf.> Bahwa menurut saksi Pada saat pihak agen pelayaran mengajukanpermohonan keberangkapan KLM Nusantara, maka yang memprosesadalah Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli dengan caramelakukan pengecekan terkait kelaik lautan kapal berupa alatkeselamatan yang ada di kapal, kelengkapan ABK, penataan muatan dansebagainya yang terkait keselamatan kapal, kemudian baru dapatditerbitkan Surat Pemberitahuan Berlayar, otomatis petugas tersebutmelihat jenis muatannya, sehingga Seksi
PAJaga KSOP melakukan pengecekan administrasi dan fisik kapal,. 4 Apabilakapal sudah sesuai dengan prosedur kelaik lautan dalam aturankesyahbandaran maka baru diterbitkan SPB,. 5 Setelah diterbitkan SPBkapal dapat segera melakukan pelayaran (diberikan batas waktu 1x24jam.> Bahwa menurut saksi benar bahwa : 1. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)No:03/AP.II/37/VI/2015. Dengan No. Registrasi: PPK.29/1410/V/2015 .dan C56. 011418. KLM NUSANTARA. Dengan Nakhoda Sdr.
Apabilakapal sudah sesuai dengan prosedur kelaik lautan dalam aturankesyahbandaran maka baru diterbitkan SPB. 4).
168 — 18
Sehingga berdasarkan uraian tersebut,maka dapat dikata bila kapal KM Uki Raya 01 yang dinahkodai oleh terdakwa tidaklaik laut;Menimbang, bahwa di dalam pasal 138 ayat (2) UU No 17 tahun 2008tentang pelayaran, bahwa sebelum kapal berlayar, nahkoda wajib memastikanbahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaik lautan dan melaporkan haltersebut kepada Syahbandar, sedangkan didalam ayat (3), disebutkan bahwanahkoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapaltersebut tidak memenuhi
76 — 16
Surat kelaik Laut.c. Surat kesehatan kapal.d. Surat kesempurnaan kapal / pas tahunan;Bahwa yang berada di gambar/ foto tersebut adalah kapal KLM KUSUMAII;Bahwa dalam pengurusan untuk suratsurat hanya 1 (satu) kali tujuanpelabuhan Ketapang Kalimantan barat, muat sembako, dan juga mengurusbongkar muatan yang ada ongkos / biaya. yang harus dikeluarkan olehpihak kapal dapat saksi rincikan untuk pengurusan:1. Administrasi kapal KUSUMA Ill tujuan keKetapang Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah).2.
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
PATRICH TOAR PELENKAHU
368 — 193
Bahwa tugasnya saksi melakukan penilikan (Mengamati) pemenuhanpersyaratan kelaik lautan Kapal dan Pemberian Surat Persetujuan Perlayarserta Pengawasan Kapal Asing (port control), Pemeriksaan/Pengusutan,Kecelakaan dan Bencana Kapal.
52 — 189
Bahwa data ukuran pokok kapal dan kapasitas ruang ruang kapal pengadaan oleh PT. permata intan perkasatersebut, berkaitan dengan tinggi, panjang, dan lebarkapal, dan pengaruhnya terhadap kelaik lautan kapalapabila ukuran panjang, lebar, dan tinggi kapal tersebuttidak sesuai dengan ukuran pokok yang ditentukan dalamspesifikasi kapal tersebut saksi tidak tahu secara detail,tetapi sepengetahuan saksi bahwa perbedaan ukuranHalaman 66 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGdengan Spesifikasi akan
mempengaruhi kelaik lautankapal..
121 — 60
Provinsi Km.4 Dsusun Sepan Batu Blok Raya IINo. 1 RTO03/RW 002 Desa Kelaik Kecamatan NangaPinoh Kabupaten Melawi ;Islam ;Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan, PemadamKebakaran dan Pertamanan Kabupaten Melawi ;SI.Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :e Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 10Juni 2014e Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 11 Juni 2014 s/dtanggal 20 Juli 2014;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
78 — 10
Provinsi Km.4 Dsusun Sepan Batu Blok Raya IINo. 1 RTO03/RW 002 Desa Kelaik Kecamatan NangaPinoh Kabupaten Melawi ;Islam ;Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan, PemadamKebakaran dan Pertamanan Kabupaten Melawi ;SI.Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :e Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 10Juni 2014e Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang sejak tanggal 11 Juni 2014 s/dtanggal 20 Juli 2014;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
146 — 60
MUKLISAH ; Bahwa Saksi bekerja di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Branta padawilayah kerja pelabuhan Kamal , bekerja di pelabuhan Kamal sejak tahun 1994 ; Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai petugas wilayah kerja pelabuhanKamal :a. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelaik lautan kapal, keselamatan,keamanan dan ketertiban di pelabuhan ;b. Melaksanakan proses penyelesaian surat persetujuan berlayar (SPB) ;c.
Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelaik Jautan kapal,keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;b. Melaksanakan proses penyelesaian surat persetujuan berlayar (SPB);c. Melakukan pengawasan terhadap kelaikan dan keselamatan alur pelayarandan kolam pelabuhan;d.
61 — 53
namununtuk pengawasan lapangan dipercayakan kepadaseorang staf lapangan bernama HENRY FARMAN ;Setelah ditemukan adanya beberapa item pekerjaanyang belum dikerjakan saksi selaku Penyedia barang/Kontraktor menyelesaikan item pekerjaan yang belumdikerjakan tersebut setelah pencairan 100% dan halini diketahui oleh Tim PHO maupun PPK sehingga salahsatu isi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan adalahPihak dalam hal ini Tim PHO menerima pekerjaan daripihak Il HERMAN SEMSI, S.Sos (Kuasa Direktris) denganprosentasi Kelaik