Ditemukan 78 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kep.bpn kep.dir keb.pg kep.dt kepadng kep.des kep.dprd kepidng
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hj. NIA KURNIATI
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
102 — 30
  • BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanyaberdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor :KEP.991/DJM.III.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan R.I.Nomor : KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentangPersetujuan Perubahan Nama dari Bank Karya Produksi DesaKecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009tentang
    BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanyaberdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor :KEP.991/DJM.III.3/1973, surat in usaha dari Menteri Keuangan R.I.Nomor : KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentangPersetujuan Perubahan Nama dari Bank Karya Produksi DesaKecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Banjaran serta surat jjin usaha dari Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009tentang
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-06-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-05-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 158/Pid.B/2013/PN.SBB
Tanggal 19 Desember 2013 — BUDIYONO ALS. BUDI AK. KISMODIARTJO
122 — 47
  • BPR LKP yang ada diseluruh Kecamatan se KabupatenSumbawa terjadi pada tanggal 06 Nopember 2009 sesuai dengan Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor : 11 / 14 / KEP.DpG / 2009 Tanggal 06 Nopember2009;Bahwa apa yang dimaksud dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu,menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannyapencatatan , mengubah mengaburkan menyembunyikan menghapus atau menghilangkansuatu pencatatan, sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 10 Tahun 1998
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 9 Oktober 2014 — DIYAH KUSUMASTUTI, SE
81 — 28
  • BPR BKK Purworejo berdiri berdasarkan Keputusan Deputi BankIndonesia Nomor: 7/8/Kep.DpG/2005 tentang Pendirian Ijin Penggabungan UsahaMerger dari 15 menjadi 1 PD. BPR BKK Purworejo;Bahwa benar yang menjadi Dasar Hukum PD. BPR BKK Purworejo saat ini adalahPeraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 3 Tahun 2012, dan dilaksanakandengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 49 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus2013;Bahwa mengenai penyertaan modal pada PD.
    BPR Purwodadi, Banyuurip, Ngombol, Grabag, Kutoarjo, Kemini,Pituruh, Bayan, Bagelen, Kaligesing, Bener, Loano, Gebang, dan Bruno ke dalam PD.BPR BKK Purworejo dan SK Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 7/8/KEP.DpG/2005 tentang Pemberian Ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPRPurwodadi, Banyuurip, Ngombol, Grabag, Kutoarjo, Kemiri, Pituruh, Bayan, Bagelen,Kaligesing, Bener, Loano, Gebang, dan Bruno ke dalam PD. BPR BKK Purworejo.Setelah dimerger ke dalam PD.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-09-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 30/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : H. CECE ROHENDI
61 — 64
  • BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanyaberdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor :KEP.991/DJM.III.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan R.1I.Nomor : KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentangPersetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya Produksi Desa KecamatanBanjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaranserta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang
    BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanyaberdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor :KEP.991/DJM.III.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan R.I.Nomor : KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentangPersetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya Produksi Desa KecamatanBanjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaranserta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — HENDRA RAMDAN
81 — 26
  • Nomor : KEP.720/KM.17/1997tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari BankKarya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentangPemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi);4. Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :75a.
    Nomor : KEP.720/KM.17/1997tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari BankKarya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentangPemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi);Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :a.
    Nomor : KEP.720/KM.17/1997tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari BankKarya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor : 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi);4. Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :a.
    Nomor : KEP.720/ KM. 17/1997tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari BankKarya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor: II/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentangPemberian Ijin Peleburan Usaha ( Konsolidasi);Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-10-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 36/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 23 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : JUJUN AHMAD SOLIHAT
107 — 36
  • Nomor :KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang PersetujuanPerubahan Nama dari Bank Karya Produksi Desa Kecamatan Banjaranmenjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran serta suratjin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian ljinPeleburan Usaha (Konsolidasi); Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD.BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain : a.
    Nomor :KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang PersetujuanPerubahan Nama Dari Bank Karya Produksi Desa Kecamatan Banjaranmenjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran serta suratjin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian ljinPeleburan Usaha (Konsolidasi); Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD.BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain : a.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
99 — 31
  • Nomor : KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama dari Bank Karya ProduksiDesa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatBanjaran serta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian JjinPeleburan Usaha (Konsolidasi) ;Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :a.
    Nomor : KEP.720/KM.17/1997 tanggal 24Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya ProduksiDesa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatBanjaran serta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Ijin PeleburanUsaha (Konsolidasi) ;Bahwabidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :a.
    Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran.Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.4 tahun 2009tanggal 02 April 2009 Tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, maka PD.BPR Banjaranbersama 14 (empat belas) PD.BPR lainnya dinyatakan dibubarkan dan dilakukankonsolidasi menjadi (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)Kabupaten Bandung, dan berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor 11/15/KEP.DpG
    Selanjutnya berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor.11/15 /KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha(konsolidasi) PD.BPR Banjaran, PD. BPR Batujajar, PD.BPR Cicadas, PD.BPRCicalengka, PD.BPR Cikalongwetan, PD.BPR Ciparay, PD.BPR Cipeundey,PD.BPR Ciwidey, PD.BPR Majalaya, PD.BPR Padalarang, PD. BPR Pameungpeuk,PD.BPR Paseh, PD.BPR Pangalengan, PD.BPR Sindangkerta dan PD.
    Nomor : KEP.720/ KM. 17/1997 tanggal 24 Desember 1997tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya Produksi Desa KecamatanBanjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran serta suratijin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/15/KEP.DpG/2009tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi ) ;Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, antara lain :Menghimpun dana dari masyarakat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — ERNI YUSMAWATI
94 — 68
  • BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanyaberdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor:KEP.991/DJM.HI.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan R.I.Nomor: KEP.720/ KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentangPersetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya Produksi Desa KecamatanBanjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaranserta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang
    BPR)Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanyaberdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor:KEP.991/DJM.H1.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan RI.Nomor : KEP.720/ KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentangPersetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya Produksi Desa KecamatanBanjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatBanjaranserta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang
    Nomor : KEP.720/ KM. 17/1997 tanggal 24Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya ProduksiDesa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatBanjaran serta surat ijin usaha dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor:1/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian IjinPeleburan Usaha ( Konsolidasi);p207Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
HARDIANTO, SE Alias ANTO Bin MADANG
160 — 89
  • Menetapkan agar Barang Bukti yang terdiri dari :

    • 1. 4 (empat) lembar Fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/20, tanggal April 20, tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD BPR Dalam Taliwang dan PD BPR Seteluk Tengah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Sumbawa Barat (PD BPR NTB Sumbawa Barat).

    2. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB

    BPR NTB SumbawaBarat.Menetapkan agar barang bukti berupa :1. 4 (empat) lembar Fotokopi Salinan Keputusan Deputi GubernurBank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/20, tanggal April 20,tentang Pemberian ljin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD BPRDalam Taliwang dan PD BPR Seteluk Tengah menjadi PD BankPerkreditan Rakyat NTB Sumbawa Barat (PD BPR NTB SumbawaBarat).2. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa BaratHalaman 3 dari 31610.11.12.13.14
    BPR NTB Sumbawa Barat.Menetapkan agar Barang Bukti yang terdiri dari :1. 4 (empat) lembar Fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/20, tanggal April 20, tentangPemberian ljin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD BPR DalamTaliwang dan PD BPR Seteluk Tengah menjadi PD Bank PerkreditanRakyat NTB Sumbawa Barat (PD BPR NTB Sumbawa Barat).2. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa Barat Nomor : 01Tahun
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-09-2013 — Putus : 18-10-2013 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 18 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : DADAN RAHMAT, Amd
185 — 53
  • Nomor : KEP.720/KM.17/1997tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama dari BankKarya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor :11 / 15 / KEP.DpG / 2009 tanggal 15Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi);Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :Halaman 4 dari 160 halaman
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 03-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr
Tanggal 21 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.BRATHA HARIPUTRA, SH. MH
2.HERLAMBANG SURYA ARFAI, SH
3.A.A. GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA, SH
4.NI MADE SRI ASTRI UTAMI, SH
5.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, SH
6.IMAN RAHMAT FEISAL SH
7.RETA RUSYANA PRIMADANI, SH
8.DANNY CURIA NOVITAWAN, SH
Terdakwa:
1.AGUS FANAHESA
2.Drs. H. Johari
199 — 49
  • BPR NTB Lombok Tengah beserta lampirannya (asli);

    5. 1 (satu) exemplar Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/8/KEP.DpG/2009 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR LKP Praya, PD BPR LKP Mujur, PD BPR LKP Janapria, PD BPR LKP Mantang, PD BPR LKP Sengkol, PD BPR LKP Pringgarata, PD BPR LKP Puyung, PD BPR LKP Penujak dan PD BPR LKP Kopang menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Lombok Tengah (PD BPR NTB Lombok Tengah) beserta lampirannya.

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
389 — 245
  • ., sebagai DeputiGubernur Senior Bank Indonesia dengan ttd MEGAWATISOEKARNOPUTRI selaku Presiden Republik Indonesia.538 6 (enam) lembar Fotokopi Keputusan Deputi Gubernur Bank IndonesiaNo. 9/6/KEP.DpG/INTERN/2007 tanggal 22 Maret 2007, yangditandatangani oleh MULIAMAN D.
    ,Ph.D., sebagai Deputi Gubernur SeniorBank Indonesia dengan ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI selakuPresiden Republik Indonesia6 (enam) lembar Fotokopi Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.9/6/KEP.DpG/INTERN/2007 tanggal 22 Maret 2007, yang ditandatanganioleh MULIAMAN D.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
189 — 33
  • Keputusan Deputi Gubernur bank Indonesia Nomor : 8/4/Kep.DpG/2006, tanggal 28 Februari 2006;c. Surat bank Indonesia Purwokerto Nomor : 9/132/DPBPR/IDABPR/PWT tanggal 6 Juli 2017;Bahwa Susunan pemegang saham PD BPR BKK Mandiraja:a. Pemda Provinsi Jawa tengah : 51% ;b. Pemda Kabupaten Banjarnegara : 49 %Bahwa Struktur Organisasi/susunan organisasi di PD BPR BKKMandiraja tahun 2013 sampai dengan 2018 :Komisaris Utama : Ir. Ihwan Sudrajad, M.MKomisaris : Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1121 — 890 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan ttdMEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku Presiden RepublikIndonesia.6 (enam) lembar Foto copy Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia No. 9/6/KEP.DpG/INTERN/2007 tanggal 22 Maret 2007,yang ditandatangani oleh MULIAMAN D.
    No. 861 K/Pid.Sus/2015538.539.540.541.542.543.544.545.546.6 (enam) lembar Foto copy Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia No. 9/6/KEP.DpG/INTERN/2007 tanggal 22 Maret 2007,yang ditandatangani oleh MULIAMAN D. HADAD Deputi GubernurBank Indonesia yang dilegalisir oleh Panji Anmad tanggal 27 Maret20134 (empat) lembar foto copy Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNo.10/16/KEP.GBI/DpG/INTERN/2008 tanggal 3 April 2008, yangditandatangani oleh MULIAMAN D.
    ,sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan tidMEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku Presiden Republik Indonesia6 (enam) lembar Foto copy Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia No. 9/6/KEP.DpG/INTERN/2007 tanggal 22 Maret 2007,yang ditandatangani oleh MULIAMAN D.
    ,sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan ttdMEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku Presiden Republik Indonesia6 (enam) lembar Foto copy Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia No. 9/6/KEP.DpG/INTERN/2007 tanggal 22 Maret 2007,yang ditandatangani oleh MULIAMAN D.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Khusus
Register : 11-11-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tsm
Tanggal 26 Februari 2020 — Penuntut Umum:
RIZAL SANUSI, SH.
Terdakwa:
1.MAMAN RUHAEDIN bin KOMAR
2.PURNAMA HURUH YOGASWARA bin ISEP PURNAMA
156 — 124

  • c. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/2/KEP.DpG/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi PD BPR BKPD Manonjaya, PD BPR BKPD Karangnunggal, PD BPR BKPD Cineam, PD BPR BKPD Sodonghilir, PD BPR BKPD Cikatomas, PD BPR BKPD Sukaraja, PD BPR BKPD Kota Tasikmalaya, PD BPR BKPD Taraju, PD BPR BKPD Cibeureum, PD BPR BKPD Leuwisari, PD BPR BKPD Kawalu, PD BPR BKPD Bantarkalong, PD BPR BP I Tasikmalaya
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
305 — 138
  • ., sebagai DeputiGubernur Senior Bank Indonesia dengan ttd MEGAWATISOEKARNOPUTRI selaku Presiden Republik Indonesia.538 6 (enam) lembar Fotokopi Keputusan Deputi Gubernur Bank IndonesiaNo. 9/6/KEP.DpG/INTERN/2007 tanggal 22 Maret 2007, yangditandatangani oleh MULIAMAN D.
    ,Ph.D., sebagai Deputi Gubernur SeniorBank Indonesia dengan ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI selakuPresiden Republik Indonesia6 (enam) lembar Fotokopi Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.9/6/KEP.DpG/INTERN/2007 tanggal 22 Maret 2007, yang ditandatanganioleh MULIAMAN D.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
IDA KOMALA. SE Binti ABDUL KADIR
209 — 117
  • Menetapkan barang bukti yang terdiri dari :
    1. 4 (empat) lembar Fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/4/KEP.DpG/20, tanggal April 20, tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (konsolidasi) PD BPR Dalam Taliwang dan PD BPR Seteluk Tengah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Sumbawa Barat (PD BPR NTB Sumbawa Barat).
    2. 1 (satu) Bendel Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Sumbawa
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 22-08-2022 — Putus : 13-01-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 13 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.SUDIYO, SH.
2.FEBBY FEBRIAN AM, SH, MH.
3.Achmad Afriyansyah, S.H.
Terdakwa:
MARYATUL MACHFUDOH
199 — 73
  • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri Nomor : 7 tanggal 03 Juni 2013
(308) 1 (satu) Eksempelar Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor-5/2/KEP.DpG/2003 tanggal 09 April 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri;
(309) 1 (satu) Eksempelar Fotocopy legalisir Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD.BPRS) Daerah Kota Cilegon tertanggal