(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 002/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaTengah untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 003/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIBengkulu untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 006/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPILampung untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 008/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKepulauan Babel untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 010/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaTimur untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 011/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DKIJakarta untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 012/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKepulauan Riau untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 013/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaBarat untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 015/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DIY(Yogyakarta) untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 016/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIBanten untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 017/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISumatera Selatan untuk menghadiri Kongres VIHAPI.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 018/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKalimantan Utara untuk menghadiri Kongres VIHAPI. (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 019/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISulawesi Selatan untuk menghadiri Kongres VIHAPI. (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 020/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISulawesi Tenggara untuk menghadiri Kongres VIHAPI.

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 201 4;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh

Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Hal 9 Putusan No. 256/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium); Menimbang

Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut := 20 25 n2 sen nnn nnn enoneMenimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFEL Penna nnn nnn cen ne RR RR EN A I IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Tentang PengangkatanSekretaris Desa Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atas namaDHORA PUSPITA SARI, tanggal 9 Pebruari 2018 (bukti T. 13) adalahBupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaNanggungan adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkanketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa jo Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara

.- Fotokopi Surat Mandat no:004-02/DC-GERINDRA/SKA/JATENG/2019 tanggal 19 Febbruari 2019 ( tanda T-1) dan Fotokopi Daftar Perekrutan Saksi ( tanda T-2), terlampir dalam berkas perkara;4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mandat yang diberikan oleh Walikota Kupang kepadaSekretaris Kota Kupang merupakan mandat yang berada di dalamlingkungan pemerintahannya sendiri dan penerima mandat (mandataris)merupakan bawahan dari Walikota Kupang yang artinya pemberian mandathanya berkaitan dengan pelimpahan wewenang yang bersifat internaldalam lingkungan pemerintahan Kota Kupang dimana Sekretaris DaerahKota Kupang diberi wewenang untuk mengambil suatu keputusan atasnama Walikota Kupang (pemberi mandat) dalam menetapkan mutasi

unitkerja bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Kupang ;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (7) UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,menyebutkan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperolehwewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusanHalaman 41 dari 51 Halaman Putusan No. 10/G/2017/PTUNKPG dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahanstatus hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran

;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan di dalam Pasal14 ayat (7) UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan jo Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.892/485.b/D/I2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pendelegasian Wewenang untukPenetapan Mutasi Unit Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kota Kupang jo objek sengketa, Majelis Hakim berpendapatbahwa pemberian mandat yang dilakukan oleh Walikota Kupang kepadaSekretaris Daerah Kota Kupang merupakan kewenangan

Pemberian mandat kepadaSekretaris Daerah Kota Kupang merupakan bentuk mandat yang bersifatkhusus dansecara tertulis dinyatakan dengan tegas pelimpahankewenangan yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kupang dalam halwewenang untuk mutasi unit kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah KotaKupang.

makadari segi pertanggungjawaban tetap pada pemberi mandat bukan padapenerima mandat karena pada mandat tidak terjadi perubahan hubunganhierarkis antara penerima dan pemberi mandat.

perbedaanmendasar, dari atas itu sifatnya mandat, bukan dari atas ke mengeluarkan/ menandatangani surat keputusan, ada perbedaan dari atas itu namanyamandatory, kemudian berturut turut ke bawah.

Mandat itu artinya setiap eselon terkait di bawahnya,bukan hanya irjen dan setiap melakukan perintah itu hubungan mandat,mandatoris, bukan delegasi ;Ahli menerangkan ada perbedaan antara delegasi dan mandat. Kalaudelegasi seperti di pemerintah daerah. Pemerintah pusat melimpahkankewenangan kepada pemerintah daerah untuk melimpahkan kewenangantadi, itu makna delegasi.

itu yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat ;Halaman 44 dari 65 halaman.

Mandat. Mandat punterdiri dari yang namanya mandator pemberi mandat, mandataris penerimamandat. Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatory ;Ahli menyebutkan bahwa penerima mandat bertindak untuk dan atas namapemberi mandat.

pimpinansampai ke bawah muaranya ada yang memberi mandat.

Memberi izin kepada Pemohon : ZUBAIDAH,(isteri dari Almarhum AMRIZAL PILIANG) ,bertindak untuk dan atas nama anak Pemohonyang belum dewasa yaitu : SISKA AMBRIANIMANDAY, YOHANDA ARIANTO MANDAT, dan ULCAAMANDA MANDAY untuk menjual harta yang tidakbergerak yang merupakan bahagian dari anakanak Pemohon tersebut diatas dari sebidangtanah seluas 100 M2, yang terletak diKelurahan Indrapura Kecamatan Air PutihKabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utarasesuai Sertifikat Hak Milik No.357 yangdikeluarkan oleh

YOHANDA ARIANTO MANDAT, 5. ULCA AMANDAMANDAY ; e Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III KelurahanIndrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan No.08/Pdt.P/2014/PN.KisBahwa anak Pemohon yang Pertama dan Kedua sudah dewasanamun belum menikah dan masih kuliah ;Bahwa anak yang belum dewasa adalah 1. SISKA AMBRITANTMANDAY, 2.

SISKA AMBRIANIMANDAY, 4, YOHANDA ARIANTO MANDAT, 5: ULCA AMANDAMANDAY ; Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III KelurahanIndrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;Bahwa anak Pemohon yang Pertama dan Kedua sudah dewasanamun belum menikah dan masih kuliah ;Bahwa anak yang belum dewasa adalah 1. SISKA AMBRIANTMANDAY, 2 YOHANDA ARIANTO MANDAT, Bis ULCA AMANDAMANDAY;Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan iniadalah bermohon untuk menjual harta warisan peninggalanAlm.

;====== Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada Petitum No. 1.yang dimohonkan mengabulkan permohonan pemohon, adalah lebihdahulu mempertimbangkan Petitum No. 2 Permohonan pemohon ; SSeS Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon pada PetitumNo. 2. agar memberi izin kepada Pemohon : ZUBAIDAH, (isteridari Almarhum AMRIZAL PILIANG), bertindak untuk dan atas namaanak Pemohon yang belum dewasa yaitu : SISKA AMBRIANI MANDAY,YOHANDA ARIANTO MANDAT, dan ULCA AMANDA MANDAY untuk menjualharta yang tidak

YOHANDAARIANTO MANDAT, dan 3 ULCA AMANDA MANDAY untuk menjual bagiananakanak Pemohon dari sebidang tanah tersebut ; SSeS Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwapermohonan pemohon pada petitum no. 2 adalah cukup beralasandan dibenarkan undangundang oleh karenanya dikabulkan ; ie Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dikabulkanmaka petitum No. 1 dikabulkan, dan permohonan pemohondikabu.liean.

Maka kiranya dapat diketahui bahwasanya perihalkewenangan tersebut diperoleh dari mandat ;Bahwa penjelasan dan aspek mengenai mandat dapat diketemukan didalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan yaitu sebagai berikut :> Pasal 1 ayat (24) : Mandat adalah pelimpahan kewenangan dariBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengantanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberiMANGAL j~~~~

~ ~~ nm nnn nn nnn a> Pasal 14 ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmenerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat ;> Pasal 14 ayat (8) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi mandat ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UndangundangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

AGUSLI secara berulangulang kali baik di rumah, di mobil dan hotel Abidin Padang, selanjutnya Terdakwamemberitahu kepada ninik maka YENI MARLINA dan ninik mamak AGUSLI MS Pgl.AGUSLI untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini dengan cara adat;Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa menandatangani suratpernyataan pemberian mandat dari SYAFRIZAL untuk menuntaskan masalah rumahtangga SYAFRIZAL tersebut, Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 13.00WIB bertempat di ruang tata usaha

AGUSLI selaku Ketua KAN Tapan dengan tulisanpada alinea pertama berbunyi dengan ini mengadukan kepada Bapak Camat RAHTapan, Bapak Camat BAB Tapan selaku payung panji KAN Tapan dan pengurus KANTapan, suatu hal yang sangat prinsip dalam masyarakat adat di 20 Nagar di Tapanyang di bawah Pimpinan Bapak Camat, yaitu pada tanggal 27 Juli 2019 urangsumando saya, nama SYAFRIZAL telah memben mandat kepada saya dan didampingiHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 217/PID/2020/PT PDGoleh 2 orang saksi diantaranya

AGUSLI secara berulangulang kali baik di rumah, di mobil dan hotel Abidin Padang, selanjutnya Terdakwamemberitahu kepada ninik maka YENI MARLINA dan ninik mamak AGUSLI MS Pgl.AGUSLI untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini dengan cara adat;Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa menandatangani suratpernyataan pemberian mandat dari SYAFRIZAL untuk menuntaskan masalah rumahtangga SYAFRIZAL tersebut, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 13.00WIB bertempat di ruang tata Usaha

AGUSLI selaku Ketua KAN Tapan dengan tulisanpada alinea pertama berbunyi dengan ini mengadukan kepada Bapak Camat RAHTapan, Bapak Camat BAB Tapan selaku payung panji KAN Tapan dan pengurus KANTapan, suatu hal yang sangat prinsip dalam masyarakat adat di 20 Nagar di Tapanyang dibawah Pimpinan Bapak Camat, yaitu pada tanggal 27 Juli 2019 urang sumandosaya, nama SYAFRIZAL telah memberi mandat kepada saya dan didampingi oleh 2orang saksi diantaranya 1.PM.ldris alamat di Nagari Bt. Arah Tapan, 2.

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) lembar surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangditandatangani oleh Zaibir Usman; 1 (Satu) lembar amplop surat warna putin yang bertuliskan kepada Yih.Bapak Lurah Bandar Buat Lubuk Kilangan Kota Madya Padang di Padangmenggunakan prangko Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 1 (Satu) lembar surat pernyataan pemberian mandat tanggal 27 Juli 2019; 2 (dua) lembar surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangditandatangani oleh Zaibir Usman (asli); 4(empat) lembar surat

., Direktur Utama P.T.Donindo Menara Utama, berkedudukan di Jalan H.Djok Mentaya No.23 BC, Kelurahan Telawang,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Yayasan Sejahtera Abadi, berdasarkanSurat Mandat No.02/YSA/E/IV2005 tanggal 23Februari 2005 yang dikukuhkan dengan Akte NotarisHusein Halim, S.H. yang dibuat tanggal 9 Agustus2005, yang dalam hal ini memberi kuasa substitusikepada : ADWIN TISTA, S.H., M.H. dan NORRIFAT,S.H., para

Donindo Menara Utama selakupenerima mandat dan kuasa dari Yayasan Sejahtera Abadi, sebagiantanah yang dikelola, diduduki dan dikuasai tersebut telah dirancangmendirikan bangunan pertokoan di atas tanah seluas 1,8 Ha. atauseluas 18.000 M?, dengan ukuran dan batasbatas sebagaimanaterurai dalam gugatan, untuk selanjutnya disebut dengan tanahsengketa ;bahwa sebelum membangun dan mendirikan bangunanpertokoan di atas tanah sengketa, Ir. Donny Witono selaku DirekturUtama P.T.

Donny Winoto, M.M. selakupenerima mandat dan kuasa Yayasan Sejahtera Abadi telah mengajukan gugatan terhadap Walikota Banjarmasin di Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin, dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusanNo.13/G.TUN/2005/PTUN.BJM tanggal 17 Juni 2005, putusan manatelah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan sah dan berharga Surat Mandat No.02/YSA/E/IV2005tanggal 23 Februari 2005 yang kemudian dikukuhkan dalam AktaNotaris yang dibuat pada Notaris Husein Halim, S.H. tertanggal 9Agustus 2005 yang dibuat oleh Yayasan Sejahtera Abadi denganmemberi kuasa kepada Ir. Donny Witono, M.M. yang bertindakdalam jabatan dan kedudukannya selaku Direktur Utama P.T.Denindo Menara Utama ;.

adalah Aliansyah (panitia);Bahwa waktu pemilihan dan perhitungan suara berlangsung, semuanya aman dan lancardan dihadiri oleh perwakilan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan darikepolisian Polsek Hantakan dan dari Koramil atau Babinsa serta saksi mandat darisemua calon Pembakal;Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada calon yang ributribut;Bahwa selaku saksi mandat dari calon nomor urut 3.

adalah Aliansyah (panitia);Bahwa waktu pemilihan dan perhitungan suara berlangsung, semuanya aman dan lancardan dihadiri oleh perwakilan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan darikepolisian Polsek Hantakan dan dari Koramil atau Babinsa serta saksi mandat darisemua calon Pembakal;Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada calon yang ributribut maupun saksi mandatecalon lain;Bahwa selaku saksi mandat dari calon nomor urut 3.

lain ikut menandatangani surat pernyataanterebut;Bahwa waktu pemilihan sampai perhitungan suara selesai dihadiri oleh perwakilan pihakKecamatan Hantakan serta pihak keamanan dari kepolisian Polsek Hantakan dan dariKoramil atau Babinsa, calon Pembakal serta saksi mandat dari semua calon Pembakal;Bahwa saksi juga ikut memilih waktu itu;Bahwa kertas hasil perolehan suara waktu itu ada yang mendokumentasikan;Halaman 39 dari 7240Saksi HAMDAN:Saksi bersama Junaidi adalah saksi mandat dari calon nomor

lain ikut menandatangani surat pernyataanterebut;Bahwa waktu pemilihan sampai perhitungan suara selesai dihadiri oleh perwakilan PemdaHST dan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan dari kepolisian Polsek Hantakandan dari Koramil atau Babinsa, calon Pembakal serta saksi mandat dari semua calonPembakal;Bahwa kertas hasil perolehan suara waktu itu ada yang mendokumentasikan;Saksi DARNI:Saksi adalah saksi mandat dari calon nomor urut 1.

adalah Aliansyah (panitia), namun selaku saksi mandat dari calon nomor urut3.

Maka kemudian sebenarnya mandat itu. bisa dikategorikankewenangan yang semu karena penerima mandat tidak bertanggung jawab,pertanggungjawaban itu ada pada pemberi mandat; Oleh karena itu secarakarakteristik dari kewenangan itu: pertama kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang dari kelebinankepada dan kemudian yang tanggung jawab terhadap pelimpahan adalahorang yang menerima pelimpahan.

yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugatHalaman 84 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 76/G/2019/PTUN.SBYberalih sepenuhnya kepada penerima delegasi, hampir mirip tetapi maknanyaberbeda, kalau mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabatyang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah dengantanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, jadikonsep hukum adminstrasi sebelum ada undangundang no. 30 tahun 2014,yang namanya mandat kita

Mandat, pelimpahan wewenangan terkait pemberian tugas;Bahwa, terkait atas nama yang sering terdapat di keputusan TUN, yangmenerima mandat tidak serta merta menerima tanggung jawab, artinya yangmemberikan mandat masih tetap memegang tanggung jawab, pada saatpelimpahan wewenang tadi tidak disertai pelimpahan tanggung jawab sepertidelegasi.

Untuk mandat biasanya untuk melaksanakan tugastugas yangbersifat rutin dan hubungannya antara atasan dan bawahan, yang masukdalam asas dekonsentrasi yang ada hubungan hirarkis administrasi;Bahwa, mandat yang memikul tanggang jawab adalah pemberi mandat,karena yang menerima mandat biasanya atas perintah atau atas nama ataumewaklili penerima mandat biasanya atasan dan bawahan;Bahwa, tugas rutin itu adalah tugas yang terkait dengan tupoksi, yaitu tugaspokok pejabat tersebut yang diberikan mandat biasanya

tidak menggunakanpendelegasian kewenangan tetapi memberikan mandat yaitu memberikantugas dari atasan ke bawahan;Bahwa, yang dimaksud dalam penjelasan pasal 14 ayat 7 UU Nomor 30,hubungan antara pemberi mandat dengan penerima mandat itu biasaya terkaitHalaman 88 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 76/G/2019/PTUN.SBYdengan tugastugas yang bersifat rutin artinya hanya tugastugas rutin sajayang bisa didelegasikan yang bisa dilimpahkan kewenangan melalui mandat,artinya penerima mandat hanya boleh melakukan

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangHal 9 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ;Menimbang,

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Int.2 adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki olehKepala Desa Nanggungan adalah wewenang mandat dari Bupati Kediriberdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa jo Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara20222Menimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding danmenjaga agar tidak terjadi disparitas putusan, pertimbangan hukum dalamsengketa

Berbekal Surat Mandat yang seolaholah asli tersebut Terdakwamengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan diSibolangit Sumatera Utara. Padahal Partai Demokrat DPC Biak Numforsaat itu tidak menerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLBDemokrat (kubu Sdr.

MOELDOKO) yang diadakan di Sibolangit, dan yangberhak memberikan ijin atau mandat untuk mengikuti kegiatan besarHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN BikParta Demokrat adalah Ketua DPC Partai dalam hal ini saksi BOYMARKUS DAWIR Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikNo.

Biak Numfor tidakmenerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (KubuMOELDOKO) yang dilaksanakan di Medan dan yang berhak memberikanizin atau mandat mengikuti kegiatan besar Partai Demokrat di pusat harusada persetujuan dari Ketua DPC Partai;Bahwa saksi menjadi anggota Partai Demokrat sejak tahun 2017 di Kab.Biak dan jabatan saksi di DPC Partai Demokrat di Kab.

untukmewakili partai dalam suatu pertemuan yang ditandatangani oleh KetuaPartai dan Sekretaris Partai dalam bentuk surat mandat bukan suratHalaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bikpernyataan dan kewajibannya memberikan laporan setelan mengikutikegiatan yang diikuti ketika menerima surat mandat;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat tersebut untukkepentingan pribadinya karena saat itu ada gejolak yang terjadi di dalamtubuh Partai Demokrat yang telah terpecah menjadi dua bagian

Moeldoko) yang diadakan di Sibolangit, dan yang berhakmemberikan izin atau mandat untuk mengikuti kegiatan besar Parta Demokratadalah Ketua DPC Partai dalam hal ini saksi Boy Markus Dawir ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan PenuntutUmum menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;ad.3.

Mengingat bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan olehpejabat yang memperoleh mandat, maka pelimpahan tersebut baru dapatdilakukan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama kepada Koordinator PerguruanTinggi Swasta Wilayah VII ( Tergugat ) apabila ada hak substitusi. Selain itu Tergugatdalam menandatangani Surat Keputusan no. 1095/K7/AK/2011tanggal 31 Mei 2011 tampak sangat jelas tidak bertindak untuk dan atas namapejabat yang memberi mandat. Melainkan bertindak untuk nama jabatannyasendiri.

, adalah kewenangan semukarena ini kewenangan itu hanyadiinternal lembaga antara atasan danbawahan, dan mengapa dikatakansemu karena sifat dari kewenanganitu bahwa penerima mandat tidakbertanggung jawab terhadap segalaakibat hukum yang dilakukan ketikaKewenangan........kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan mandat yang diterima, akantetapi apabila terjadi mal administrasi maka letak tanggung jawab individu darikewenangan mandat, tanggung jawab kewenangan terletak di pemberi mandat ; Bahwa kalau

Kalau menyamping pejabat itu tidak adastruktur organisasi tetapi kalau atas bawah ada dua yaitu yang satu bisa terjadidengan mandat dan satunya delegasi dan hal itu dilihat dari konteknya, kalaumandat segala tindakan yang terjadi pada saat berakibat hukum segala tindakantanggung jawab pemberi mandat, akan tetapi kewenangan mandat itu akan gugurserta merta pemberi mandat itu mencabut ; Bahwa Kopertis bisa bertindak atas nama dirinya sendiri kalau kewenangan itu bersifat delegasi ;39Bahwa yayasan didalam

Pelimpahan inidibedakan dalam dua jenis yaitu pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasidan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat.

Pelimpahan wewenang dalam bentukmandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh suatu organ pemerintahkepada organ lain untuk atas namanya mengambil keputusankeputusan, dengan ketentuanbahwa prosedur pelimpahan ini terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan,sedangkan tanggung jawab/tanggung gugat adalah tetap berada pada pemberi mandat, serta57tetap dimungkinkan bagi Pemberi mandat untuk setiap saat menggunakan sendirikewenangan yang dilimpahkan itu ; Menimbang.........Menimbang

RADEN ADIWISASTRA, dalam hal ini bertindak selakupelaksana mandat pejabat sementara Yayasan PendidikanPurnawarman sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 19Juli 2001, bertempat tinggal di Gang H. Mursidi, RT 03/RW 01,Kelurahan Purwakarta;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;dan:1. GEGEN DIOSYA, SR, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.81 RI 44/RW 08, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan danKabupaten Purwakarta;2. NY.

Memberikan mandat kepada Sdr. Drs.R.Adiwisastra (in casu Penggugat)sebagai pejabat sementara Yayasan sekaligus formatur pembentukanpengurus yayasan. Selanjutnya mandat tersebut oleh Sdr.

Menyatakan sah sebagai hukum Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 19Juli 2001, yang telah memberikan mandat kepada Penggugat sebagaiPejabat Sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman, sekaligus formaturpembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sekaligusmelakukan perobuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena telahmelanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat KesepakatanBersama tanggal 19 Juli 2001;4.

Menyerahkan hak dan wewenang penuh kepada Penggugat selakupemegang mandat pejabat sementara yayasan, sekaligus formaturpembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman, untukmemilih personalia yang dianggap cakap dan mampu oleh Penggugat, untukditempatkan dalam susunan kepengurusan Yayasan PendidikanPurnawarman yang akan dibentuk oleh Penggugat;9.

secara hukum dan tidak dapatmelegitimasi Penggugat sebagai Pelaksana Mandat di Yayasan PendidikanPurnawarman karena sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumahtangga Akta No. 28 Tahun 1977 pasal 11 ayat (2) dinyatakan dengan tegasbahwa mandat yang diberikan kepada Penggugat, a quo sah apabilaterdapat surat kuasa khusuS maupun surat kuasa umum= daripengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman sebagai persetujuan In CasuPenggugat tidak diberikan surat kuasa khusus maupun surat kuasa umumoleh pengurus Yayasan

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu ) keping CD Rekaman Vidio; 1 (satu ) unit hanphone merk Samsung type J3 warna putih dengannomor 087702958039; 1 (satu ) unit hanphone merk Samsung model SMB310E warna putihdengan nomor 085607903171; 1 (satu) potong kemeja batik warna biru;(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan) ; 1 (satu ) bendel hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Sidoarjo(Formulir C.1); 5 (lima) lembar surat mandat saksi; 1(satu) lembar Berita Acara KPU Sidoarjo Nomor: 1.134/PL.014BA/3515

ABDILLAH NASIH selaku Sekertaris Dewan PerwakilanCabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo dari SUGIONOuntuk bertugas selaku Saksi Mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa diTempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh KecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo;Bahwa fungsi Saksi Mandat dari Partai Politik pada tahap Perhitungan SuratSuara adalah untuk menyaksikan proses perhitungan, menyaksikan adanyasurat Suara sah dan surat suara tidak sah pada saat perhitungan,menandatangi Berita Acara

perolehan suara)setelah selesainya perhitungan suara;Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekirapukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB di Tempat Pemungutan SuaraNomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjoyang akan memulai melaksanakan Pemungutan Suara untuk PemilihanUmum Tahun 2019 dimana saat itu saksi EKO SETIONO selaku KetuaPanitia Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh KecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo didatangi dan ditunjukan Surat Mandat

Tanpa coblosan sebanyak 3 (tiga) surat Suara;Bahwa perbuatan Terdakwa diamati langsung oleh saksi ABDULLAH JAD IDSaksi Mandat dari Partai Bulan Bintang yang mana kemudian sebagai buktiHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN SDAadanya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur pemungutan suaradari Komisi Pemilihan Umum, saksi ABDULLAH JADID merekamnyamenggunakan kamera handphone Merk INFINIX Type Zero 3 warna goldyang kemudian melaporkanya kepada Kordinator Saksi dari Partai BulanBintang

Sutris selaku Ketua Ranting PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono,Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi saksi mandat dari PKB di TPS 09Kloposepuluh dan Terdakwa semula menolak akan tetapi karena tidak adalagi yang mau menjadi saksi akhirnya Terdakwa bersedia menjadi saksidengan tupoksi memantau surat suara PKB saat Pemilu berlansung; Bahwa atas hal tersebut telah diterbikannya surat mandat yangditandatangani Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor

Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksaperkara Nomor : 251/B/2018/PT.TUN.SBY, terlebin dahulu akanmempertimbangkan mengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh KepalaDesa dalam hal pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukumACMI NIStAS j~ ~~~ nn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn ennnn nenMenimbang, bahwa wewenang Badan dan / atauPejabat Pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat

, hal inisejalan dengan ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Hal 9 dari 17 Halaman, Put.Pkr No. 251/B/2018/PTTUNSBYTentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17Oktober 201 45 20 = 2 22 no nnn nnn nnn nnn nen on nn nnn nen nn nn aneMenimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatanPerangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifatatribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karenaberkaitan dengan tanggung gugat (/iability/responsibility

Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atasdapat diberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut; bahwa atasnama atau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciridari wewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan sebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan denganmenyebut atas nama

(a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m),dan melaksanakan tugas (M..t); 2 522 222 oe nee nee neMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakanciri knas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketikaentitas atas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antaraHal 11 dari 17 Halaman, Put.Pkr No. 251/B/2018/PTTUNSBYwewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danKADUNS === 2= eo nnn non nnn nnn nnn nnn on enn nnn nc nnn con non nnn

Int.5) adalah Bupati Kediri,oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa Nanggungan adalahwewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat(2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNe Qarra; == 22 nn nan nnn nnn nnn nn nn nnn nnn ce cen nnn ce en ne nen nesMenimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim BandingHal 14 dari 17

AgamatersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemohondanparasaksi di persidangan;BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggal13 Agustus 2014,yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan registerNomor763/Padt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014,padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon danPemohon Il,padatanggal 30 Februari 1989, telahmenikahmenuruttatacara agama Islam diDesaPancang, KecamatanSebatik, KabupatenNunukan, denganwalinikahadalahAyah kandungPemohon II bernamaSapii memberikan mandat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalilpermohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada Tanggal 30 Februari 1989, telah melangsungkanpernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, KecamatanSebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandungPemohon Il yang bernama Sapii memberikan mandat

dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon jejaka dan Pemohon Ilperawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 4 (empat)orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Pemohon II adalahsuamiistri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di DesaPancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 30 Februari1989, dengan wali nikah adalah bernama Sapii ayah kandungPemohon Ilmemberikan mandat

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBYuntuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

DesaRaji Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad FajarSetiawan Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, KecamatanDemak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta LampiranKeputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018 tertanggal 14 Maret 2018Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/ Tanah Bengkok Perangkat Desa RajiJabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (T. 26)adalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaRaji adalah wewenang mandat

Bahwa Pemohon adalah suami dari Pemohon Il yang menikah pada bulanNopember 1992, yang dilaksanakan menurut agama Islam di hadapan Kaur Kesrayang hadir pada saat itu yang bernama Samsudin, yang menerangkan telahmendapat mandat untuk mewakili Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes ;2.

XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat diXXXX Kabupaten Brebes ;Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon II ;Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Pemohon II pada bulan Nopember1992, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut dan pernikahan keduanyadihadiri oleh Kaur Kesra atau lebay yang bernama Samsudin yang menerangkantelah mendapat mandat untuk mewakili Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ;Bahwa yang menjadi wali adalah

alamat di XXXX KabupatenBrebes ;Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon I, keduanya adalah suamiistri sah ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulanNopember 1992 dan saya hadir pada saat itu ;Bahwa yang menjadi wali adalah Bapak Warto bin Sayad ayah kandungPemohon II dan yang menjadi saksi adalah Sakmad bin Tarja dan Woro Utami ;Bahwa Perikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan secara agamaIslam dan dihadiri oleh Kaur Kesra yang bernama Samsudin yang menerangkantelah mendapat mandat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannyapemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara persidangan, makacukuplan kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut ;TENTANG HUKUMNNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II pada tahun 1992 telah melangsungkan pernikahan dihadapan kaur Kesra bernama Samsudin yang mengaku mendapat mandat