Ditemukan 4022962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 10 Februari 2017 — AJI AHMAD WAHIDIN VS YAYASAN ASEAN (ASEAN FOUNDATION)
357 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
    Oleh karena ituPenggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri HubunganIndustrial Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, agar lebih dulumeletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset milik Tergugatberupa:a.
    Nomor 1100 K/Pdt.SusPHI/2016internasional yang mempunyai hak imunitas, dengan demikian sehinggapengadilan hubungan industrial tidak berwenanq untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara a quo. Berkaitan dengan pengajuaneksepsi ini dan sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR maka Tergugatmohon agar eksepsi ini di putus terlebih dahulu;B.
    Memerintahkan Pengadilan Huubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk mengirimkan kembali putusan perkara a quo kepadaMahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi;3.
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata
Register : 04-10-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SMI
Tanggal 22 Maret 2012 — -H.Mustofa bin Iyas -PT Astra Sedaya Finance cq. Pimpinan PT astra Sedaya Finance cabang sukabumi
90 — 21
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat
    PUTUSAN SELANomor: 10/Pdt.G/2011/PN.SmiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara :H. MUSTOPA Bin TYAS, umur 31 tahun, jenis kelamin lakilaki, Agama Islam,pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKp.
    Bahwa berdasarkan hal terurai di atas Penggugat memohon kepada MajelisHakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Iuntuk menyerahkan kembali mobil, BPKB dan faktur obyek jaminan Fidusia,yang dikuasai Tergugat I secara bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 29 UndangUndang No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara seketika dan sekaligus..
    133 HIR Tergugat memohon kepadaYang Terhormat Majelis Perkara Perdata yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan diri tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menyatakan pulabahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.3.
    Tergugat I setelah memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi olchPenggugat, kemudian setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan untukpelunasan pembelian kendaraan tersebut.c. Penggugat kemudian membayar uang muka pembelian kendaraan tersebutkepada pihak penjual, sedangkan Tergugat I melakukan pembayarankekurangan dari harga kendaraan atau pelunasan dari kendaraan tersebut,yang merupakan pinjaman dan menjadi hutang Penggugat kepada Tergugat I.d.
    Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ;Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas,maka Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Pebruari 2012sebagai berikut :Bahwa Tergugat IT mendukung sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugatterhadap PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-09-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 802/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2022 — Penggugat:
PT Angkut Teknologi Indonesia
Tergugat:
Jane Sihotang
128 — 33

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili :

    • Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara No. 802/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel ;

    Dalam Pokok Perkara :

Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 699/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2016 — - JOLY SULAIMAN SITANGGANG, ST (PENGGUGAT) - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT I) - PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KEHUTANAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PANGURURAN (TERGUGAT III)
30 — 7
  • - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) ;- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-02-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 129/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Desember 2022 — Penggugat:
FERA LILIANA
Tergugat:
Mohamad Setiaman
47 — 25

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah, tidak datang menghadap di persidangan ;
    2. Memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
    3. Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan memutus perkara No. 129/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel ;
    4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.182.000,00 (empat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 01-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 223/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2018 — SYA’RONI lawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk, cabang Semarang
432 — 234
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus pokok perkaranya;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Untuk DinasPUTUSANNomor 223/Pdt/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:SYARONI, alamat Desa Jambu RT/RW 22/05, Kec. Mloggo Kab.Jepara, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada MUSAFAK, S.HI., danAGUS SULISTIYONO, S.H.
    perusahaanTERGUGAT tidak patut beroperasi di Indonesia khususnya di Semarang karenatelah melakukan perbuatan melawan hukum serta meresahkan masyarakatkhususnya kepada PENGGUGAT, serta demi menciptakan kepastian hukumbahwa mobil di maksud yang merupakan milik PENGGUGAT di ketahuikeberadaanya dan aman dari penguasaan orang yang tidak bertanggung jawabmaka harus di kuasai oleh pengadilan negeri Semarang selama proses hukum;Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon pengadilan Negeri Semarang/Majelis Hakim yang memeriksa
    (cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT)Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaanyang menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentangPenyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka dalil dantuntutan PENGGUGAT untuk menutup kantor cabang dan mencabutizin Operasional TERGUGAT sesungguhnya merupakan wewenangdari OTORITAS JASA KEUANGAN untuk memeriksa danmemutuskannya sesuai UU OJK sebagaimana di atas.Bahwa berdasarkan
    sepihak oleh pelakuusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yangmengikat dan wajib ditaati oleh konsumen;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat denganPengadilan Negeri Semarang, karena itu Putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor 416/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 1 Pebruari 2018 harus dibatalkan danmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkaraNomor 416/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 1 Pebruari 2018 dan memerintahkanagar Pengadilan Negeri Semarang memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa danmemutus pokok perkaranya;3.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 20-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor 102/Pdt.P/2017/PN Pwd
Tanggal 30 Maret 2017 — .Perdata PUJIONO, Lahir di Grobogan, tanggal 13-04-1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gebang Rt.03 Rw.04 Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ; Pengadilan Negeri tersebut, Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ; Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
33 — 5
  • .Perdata PUJIONO, Lahir di Grobogan, tanggal 13-04-1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gebang Rt.03 Rw.04 Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
    Pdt.P/2017/PN Pwd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan,pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan :PUJIONO,Lahir di Grobogan, tanggal 13041990, Pekerjaan Karyawan Swasta, AgamaIslam, bertempat tinggal di Dusun Gebang Rt.03 Rw.04 Desa Tegalsumur,Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca suratsurat dalam perkara permohonan ini ;Setelah memeriksa
    Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama Pemohon yang ada padaKartu Keluarga untuk disesuaikan dengan yang ada di Kutipan Akta Nikah, KartuTanda Penduduk dan Surat Tanda Lulus SD;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 242/Pdt.P/2016/PN.Pwd.Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan namatersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari PengadilanNegeri Purwodadi;Berdasarkan halhal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-07-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 187/Pid.Sus/2017/PT SMG
Tanggal 24 Juli 2017 — Puji Lestari Alias Wella Binti Pawarto
64 — 36
  • - Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tersebut;- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 30 Mei 2017 Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Mgg dengan memperbaiki sekedar mengenai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;- Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang adalah yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa PUJI LESTARI alias WELLA binti PAWARTO tersebut;- Menguatkan
    Pengadilan Negeri Magelang Tidak Berwenang Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat PengadilanNegeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAPadalah tidak tepat dan tidak benar, karena sebagaimana diuraikandalam dakwaan Jaksa penuntut Umum tempat kejadian perkaraadalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, adapunsaksisaksi yang menjadi dasar sebagian besar saksisaksiberdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang
    Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat Pengadilan NegeriMagelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini denganmendasarkan pada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP adalah tidaktepat dan tidak benar,Terhadap penilaian dari penasehat hukum terdakwa ini kami tanggapisebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yangberbunyi:Pengadilan negen yang di dalam daerah hukumnya terdakwabertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atauditahan, hanya berwenang mengadili
    penangkapan sebagai berikut: Pada haridan tanggal seperti tersebut diatas telah ditangkap tersangkaPUJI LESTARI alias WELLA Binti PAWARTO di pinggir Jl.Gatot Subroto No. 18, Kelurahan Jurang Ombo, KecamatanMagelang Selatan, Kota Magelang....dst.Bahwa dengan demikian kualifikasi unsur yang bersifat alternatifpada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah terpenuhi yaitutentang terdakwaberdiam terakhir atau di tempat ia diketemukandengan demikian Pengadilan Negeri Magelang mempunyaikewenangan untuk memeriksa
    Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diaturdan diancam:Primair: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Subsidair: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Magelang untukmelanjutkan penahanan terhadap Terdakwa PUJI LESTARI aliasWELLA binti PAWARTO sebagaimana surat penetapanperpanjangan penahanan nomor: 37/Pid.Sus
    No.187/Pid.Sus/2017/PT SMG Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang adalah yang berhakdan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas namaTerdakwa PUJI LESTARI alias WELLA binti PAWARTO tersebut; Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 30Mei 2017 Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Mgg yang selebihnya; Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 24 JULI 2017dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTengah
Pengadilan PN MEDAN
Register : 20-09-2016 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 1 September 2014 —
37 — 19
  • .- Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
    PUTUSANNo.68/Pdt.G/2014/PN MdnDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sbb dalamperkara antara :DEKARMAN SINAGA, Lelaki berumur 45 tahun, Agama Kristen,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswastabertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan Martebing,Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten SerdangBedagai, Propinsi Sumatera utara, berdasarkan Suratkuasa Khusus tanggal 17
    KESIMPULAN DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, maka wajar jikakiranya dimohonkan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN Ca.MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yangberpekara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk pada hari yang telahditetapbkan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan berkenaan mengadiliperkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Dengan demikian sudah sepantasnya terhadapuraian Replik Penggugat khususnya uraian terhadap tanggapannya /penyangkalannya atas eksepsi kompetensi' relatief Tergugat harusdikesampingkan untuk ditolak, dan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat sekarang ini ( cqperkara No 68/ Pdt G/ 2014/ PN Mdn.)
    Bahwa dalam uraian jawaban Tergugat Il tentangEksepsi Absolute tidak ada uraian antara lain, bahwa Tergugat Il mendalilkankalau Pengadilan Negeri Medan tidak dalam posisi untuk memeriksa danmengadili perkara ini ; namun yang menjadi pertanyaan bagi majelis hakim laluPeradilan manakah yang menurut pendapat Tergugat Il yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ?, sebab tidak ada uraian / redaksi dalamjawaban Tergugat Il, mengenai hal tersebut.
    Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan TidakBerwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kiniteranggarkan sebesar Rp.976.000,( sembilan ratus tujun puluh enam riburiupiah).Halaman 16Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2014/PN.Mdn.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakimPengadilan Negeri Medan, pada hari : Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, oleh:INDRA CAHYA.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 31-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/Pid/2013/PT SMG
Tanggal 6 Maret 2013 — SUPRIYATI ALIAS UPIK Binti JAMIN
32 — 31
  • Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untuk membuka kembali persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 319/Pid.B/2012/PN.Mkd. atas nama SUPRIYATI Alias UPIK Binti JAMIN
    UNTUK DINASPUTUSANNomor 26/Pid/2013/PT.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwaNama Lengkap : SUPRIYATI ALIAS UPIK Binti JAMIN ; Tempat lahir : Purwotrejo ; Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 25 Nopember 1975 ; Jenis kelamin =: Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Polindes di Dusun kalisat
    MENGADILI SENDIRI : Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untukmembuka kembali persidangan, memeriksa dan mengadili PerkaraNomor 319/Pid.B/2012/PN.Mkd. atas nama SUPRIYATI Alias UPIKBinti JAMIN ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Hal 6 dari 7 hal Put No.26/Pid/2013/PT.SmgDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hariRABU, tanggal 06 Maret 2013, oleh kami HJ. SRI MARTININGSIH,SH.
    FATHURRAHMAN, SH. masingmasing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku HakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSemarang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 26/Pen.Pid/2013/PT.Smg.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut sertadihadiri PURWO HADIJATI, SH.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata Pembagian Harta
Register : 07-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 61/PDT/2015/PT.JAP
Tanggal 11 Nopember 2015 — Muntiara (vs) Hairudin Achmad, dk
230 — 120
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Son tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;DENGAN MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;- Memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkaranya:- Menghukum Tergugat I, II/ Terbanding I, II dan Tergugat III/ Terbanding III untuk membayar biaya
    . /2015/PT JAP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :MUTIARA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Lorong Obadiri RT. 02 RW I Kel.Remu Selatan Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula PENGGUGAT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa HukumnyaCHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH dan ABD.
    ,mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimanadiketahui berdasarkan Pasal 10 UndangundangNomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman dikenal 4 (empat) lingkungan peradilan,yakni :1 Peradilan Umum ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara Pidana yang dilakukan oleh orangorang sipil dan perkaraPerdata, kecuali suatu peraturan perundangundangan menentukan lain.2 Peradilan Agama ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili danmemutuskan
    perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangPerkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Shadaqah.3 Peradilan Militer ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili danmemutus perkaraperkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dariAngkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian).4 Peradilan Tata Usaha Negara.Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang
    danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sorong dinyatakan berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Bandingmemerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkaranya :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan
    dan mengadili perkaraini ;Memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkaranya: Menghukum Tergugat I, II/ Terbanding I, II dan Tergugat II/ Terbanding III untukmembayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
118 — 64
  • Menerima eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan Tergugat.

    2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

    2.

    PUTUSANNomor: 119/G/2018/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara: 222 nena nnn nnn nnn nnn nen nnnPT.
    Selain itu Penggugat pun pernah megajukan gugatan terhadappenetapan KEP BMN pada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor 119/G/2018/PTUN.BDGBandung dengan nomor perkara 54/G/2018/PTUN.BDG, dimanamajelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkaratersebut, mengakui eksistensi KEP BMN tersebut denganmenyatakan dalam ammar putusan bahwa permohonanPenggugat tidak diterima.I.
    Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa,Mengadili dan Memutus Perkara a quo ;2. Eksepsi Objek Gugatan Error In Objecto;3.
    sikap terhadap eksepsi Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo(eksepsi kewenangan absolut Pengadilan) yang diajukan Tergugat diputusbersama dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktiandipersidangan, selain itu untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo guna menemukan kebenaran materiel terhadapmaksud dan tujuan gugatan Penggugat apabila eksepsi kewenangan absolutterbukti tidak beralasan hukum, paralel
    Pasal 50 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukanbahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-11-2016 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — PT ASURANSI SINAR MAS VS DAMSIR RITONGA
264 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
    Nomor 858 K/Pdt.SusBPSK/2016kendaraan adalah untuk pribadi telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat(1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,yang mana Hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya danuntuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiilyang hendak diterapbkan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal iniHakim tidak boleh memutus suatu perkara berdasarkan perasaan ataupendapat subjektif Hakim (dikutip dari pendapat M.
    Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasiditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 17 November 2016 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Wanprestasi
Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 536/Pdt/2016/PT SMG
HERMAWA dkk melawan HANDOKO SE dkk
55 — 25
  • - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 April 2016 Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Pwt yang dimohonkan banding ;- Menolak Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya ;- Membebankan kepada Tergugat
    PUTUSANNOMOR : 536/PDT/2016/PT.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikutdalam perkara antara :1.HERMAWAN, Pekerjaan : Pedagang, alamat : Jl. Jend. Suprapto 2393RT.004 RW. 008, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur,Kabupaten Banyumas ;FRISCA FEBRIANI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat : JI.Jend.
    INTI DANA (Tergugat VI) dan atau ParaTergugat kepada Para Penggugat Terhitung mulai sejak Bulan Juli 2015Sampai dengan Sekarang/saat ini dan Pencairan Simpanan/Deposito yangTelah Jatuh Tempo Pencairannya, seperti tersebut diatas adalahmerupakan Perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi para Tergugat yang sangatMERUGIKAN para Penggugat.42.Bahwa Patut dan Wajar apabila para Penggugat Mohon kepada Yang Mulia43.Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agat menghukum para Tergugatsecara Tanggung Renteng untuk
    membayar dengan Segera, sekaligus danTanpa Syarat, atas Simpanan Tabungan dan Deposito milik para Penggugatyang Telah Jatuh Tempo, yang TIDAK dapat dicairkan/ TIDAK dibayarseluruhnya oleh Para Tergugat.Bahwa Patut dan Wajar sekiranya/apabila Para Penggugat Mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agat menghukumPara Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar JasajasaSimpanan Tabungan dan Deposito yang Belum dibayar/Tidak dibayar olehHal 10 Puts.No. 536/PDT/2016/PT.SMG44
    Menghukum Debitor membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.472.000, (satu juta empat ratus tujuh puluh dua riburupiah);Bahwa dengan telah adanya Perdamaian antara KSP Intidanadengan seluruh Kreditor maka Para Penggugat selakuKreditor/Anggota KSP Intidana wajib tunduk dan patuh terhadapputusan tersebut;Bahwa selaras dengan hal tersebut maka Pengadilan NegeriPurwokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena materi gugatan a quo telah masuk dalamlingkup Putusan Pengadilan Niaga
    Menghukum Debitor membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.472.000, (satu juta empat ratus tujuh puluh dua riburupiah);Bahwa dengan telah adanya Perdamaian antara KSP Intidana denganseluruh Kreditor maka Para Penggugat selaku Kreditor/Anggota KSPIntidana wajib tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;Bahwa selaras dengan hal tersebut maka Pengadilan NegeriPurwokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena materi gugatan a quo telah masuk dalamlingkup Putusan Pengadilan Niaga
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perjanjian
Register : 30-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 15/Pdt.G/2018/PN RBI
Tanggal 27 Maret 2018 — H. IBRAHIM AHMAD melawan MARIAMA BINTI M. NOR Alias MARIAMA AHMAD
94 — 33
  • M E N G A D I L I- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Menyatakan Pengadilan Agama Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :H.
    Bahwa, atas dasar halhal yang telah terurai diatas, maka Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Majelis Hakim yangterhormat untuk memeriksa, mengadili Perkara ini dengan menjatuhkanputusan sebagai berikut :1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan secara hukum bahwa, Penggugat adalah Ahli Waris sahdari almarhum AHMAD MIHU (Ayah Kandung Penggugat);3.
    Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang orang yangberagama islam dibidang :Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rbia. Perkawinan;b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumislam;c.
    makamenurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut diatasadalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Raba Bima karenagugatan Penggugat secara utuh masih menyangkut harta warisansebagaimana Undang undang R.I Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang undang RINomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka eksepsi Tergugat beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan demikianPengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat:
SRI MINING
Tergugat:
1.HARY SABARTO
2.MUTATIN ANGGRAHINI, SE
3.DODY BACHTIAR AGUSTIAWAN, ST
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Kantor cabang Surakarta
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
6.PT. NOBEL GRAHA AUCTION
7.CIPUT SULIESTYANING HATI
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
70 — 24

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan IV dan Terlawan V tentang Kompetensi Absolut, dimana Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    3. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet
Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-09-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 22-12-2014
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 1939/Pdt.G/2014/PA.Ba.
Tanggal 4 Nopember 2014 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
  • Menyatakan , bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.3. Membebaskan biaya untuk perkara ini.
    sebagai berikut dalamperkara permohonan izin ikrar talak antara;Nama Pemohon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan SMP,bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara selanjutnyadisebut sebagai "Pemohon";MelawanNama Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,pendidikan SMP, bertempat tinggal Kotamadya BandarLampung, Provinsi Lampung , selanjutnya disebut sebagai"Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa
    Pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam (KHD;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untukmenerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon, Nama Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu terhadap Termohon, Nama Termohon di hadapan persidangan PengadilanAgama Banjarnegara;3.
    pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 129 KHI, Termohonberpendapat bahwa gugatan Pemohon yang disampaikan adalah diluarkewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara;2 Disamping itu Termohon juga menyampaikan bantahan mengenai pokokperkara dan juga mengajukan gugatan rekonpensi yang untuk selengkapnyatelah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap selengkapnya telahdimuat dalam putusan ini;Bahwa oleh karena ada eksepsie mengenai kewenangan mengadili, maka Majlisberpendapat terlebih dahulu harus memeriksa
    di di Bandarlampung;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan sidang, bahwabenar realitas seharihari rumah tangga Pemohon dan Termohon berdomisili danberusaha mencari nafkah di Jakarta, namun setelah rumah tangga terjadi perselisihanPemohon pulang ke Banjarnegara, sementara Termohon dengan sepengetahuanPemohon pulang ke Bandarlampung;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka Majlisberpendapat, Pengadilan Agama Banjarnegara harus menyatakan tidak berwenanguntuk memeriksa
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 09-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
SELAMAT RIADI
Tergugat:
PT GAJAH IZUMI MAS PERKASA
95 — 67
    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara Gugatan antara :SELAMAT RIADI, Tempat/Tanggal Lahir Palembang, 27 Mei 1976, jenis kelamin lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diBengkong Dalam, RT.0O6/RW.009, Kelurahan TanjungBuntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, untukselanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWANPT.
    Btm.peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan... berdasarkan daliltersebut artinya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubunganhukum yang menimbulkan akibat hukum terkait dengan adanya perselisihanhak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga berdasarkan Pasal56 huruf (a) UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianHubungan Industrial menyatakan bahwa :Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004:Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa danmemutus :a.
    karenaadanya perselisihan hak antara pengusaha dan pekerja, sehingga dalam halini yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ini ialahPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, maka kewenangan PengadilanNegeri Batam secara ex officio haruslan menyatakan GUGATANPENGGUGAT DITOLAK atau sekurangkurangnya HARUS DINYATAKANTIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)..
    Btm.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepadaMajelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenankiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Eksepsi TERGUGAT adalah tepat dan beralasan;3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenangmengadili perkara aquo.DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini ;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami : HeraPolosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Redite Ika Septina, SH.Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pdt. G /2018/PN.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-08-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 424/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 8 Oktober 2015 — DANA PENSIUNAN PERTAMINA (DP PERTAMINA) CS >< PERBUATAN MELAWAN HUKUM
71 — 54
  • Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2014 untuk membuka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara tersebut sampai putusan akhir ;---------------------------------------------------3. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 28-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 173/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Cbi
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
PT. DAEHAN GLOBAL
Tergugat:
PT Ace Engineering and Construction
486 — 0

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi

    • Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    • Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 43041/VII/ARB-BANI/2020 tanggal 16 April 2021;
    • Menyatakan BANI tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa sengketa antara Pemohon